hp cicilan

uang slot888 802Jutaan kata 756516Orang-orang telah membaca serialisasi

《hp cicilan》

Ambang batas parlemen 4 persen pada Pemilu 2024 tetap konstitusional******

Semarang (ANTARA) - Di tengah rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 yang dijadwalkan hingga 20 Maret 2024, Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan pemohon terkait dengan parliamentary threshold (ambang batas parlemen) minimal 4 persen dari suara sah secara nasional.

Meski rekapitulasi secara manual belum selesai, publik bisa mengikuti perkembangan hasil real countKomisi Pemilihan Umum (KPU) RI melalui aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) atau tinggal klik pemilu2024.kpu.go.id.

Publik pun bisa memprediksi partai politik mana saja yang memenuhi ambang batas parlemen, khususnya pada Pemilu Anggota DPR RI, yang diikuti 18 partai politik nasional. Pada pemilu anggota legislatif (pileg) ini tercatat 9.918 calon anggota DPR RI yang memperebutkan 580 kursi DPR RI di 84 daerah pemilihan (dapil).

Sesuai dengan nomor urut peserta Pemilu 2024: Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia.

Berikutnya Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.

Terkait dengan putusan MK saat rekapitulasi penghitungan suara Pemilu 2024 tengah berlangsung di tingkat kabupaten/kota, sontak publik pun ada yang beranggapan semua partai politik peserta Pemilu Anggota DPR RI bakal lolos ke Senayan (Gedung MPR/DPR/DPD RI), asalkan meraih suara terbanyak di daerah pemilihan (dapil), meski tak capai parliamentary threshold.

Namun, sebelum syak wasangka berlanjut terkait dengan putusan MK yang akan meloloskan partai tertentu ke Senayan, alangkah baiknya membaca Putusan MK Nomor 116/PUU-XXI/2023 secara saksama.

Dalam putusan MK itu ditegaskan bahwa ambang batas parlemen 4 persen pada Pemilu 2024 tetap konstitusional. Dengan demikian, hanya peserta pemilu yang memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4 persen dari jumlah suara sah secara nasional yang diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR.

Partai politik peserta Pemilu 2024 yang tidak mencapai parliamentary thresholdtidak disertakan pada penghitungan perolehan kursi DPR di setiap dapil, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 415 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Seperti diketahui bahwa Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) yang diwakili Khoirunnisa Nur Agustyati (Ketua Pengurus Yayasan Perludem) dan Irmalidarti (Bendahara Pengurus Yayasan Perludem) mengajukan permohonan pengujian UU No. 7/2017 terhadap UUD NRI Tahun 1945.

Dalam Putusan MK Nomor 116/PUU-XXI/2023 menyatakan bahwa norma Pasal 414 ayat (1) UU No. 7/2017 adalah konstitusional sepanjang tetap berlaku untuk Pemilu Anggota DPR 2024 dan konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada Pemilu Anggota DPR 2029 dan pemilu berikutnya, sepanjang telah dilakukan perubahan terhadap norma ambang batas parlemen serta besaran angka atau persentase ambang batas parlemen dengan berpedoman pada persyaratan yang telah ditentukan.

Mahkamah, menurut anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini, berpendapat bahwa berkenaan dengan ambang batas parlemen sebagaimana ketentuan dalam norma Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017 perlu segera ada perubahan dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh beberapa hal, antara lain:

Pertama, didesain untuk digunakan secara berkelanjutan; kedua, perubahan norma ambang batas parlemen, termasuk besaran angka atau persentase ambang batas parlemen, dimaksud tetap dalam bingkai menjaga proporsionalitas sistem pemilu proporsional, terutama untuk mencegah besarnya jumlah suara yang tidak dapat dikonversi menjadi kursi DPR.

Ketiga, perubahan itu dalam rangka mewujudkan penyederhanaan partai politik; keempat, perubahan telah selesai sebelum dimulainya tahapan penyelenggaraan Pemilu 2029; kelima, perubahan melibatkan semua kalangan yang memiliki perhatian terhadap penyelenggaraan pemilihan umum dengan menerapkan prinsip partisipasi publik yang bermakna, termasuk melibatkan partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki perwakilan di DPR.

Merespons putusan MK itu, pakar kepemiluan dari Universitas Indonesia (UI) Titi Anggraini berharap, ke depan, pembentuk undang-undang harus merumuskan ambang batas parlemen secara terbuka, transparan, akuntabel, dan partisipatoris.

Pembentuk undang-undang, dalam hal ini Pemerintah dan DPR RI, perlu memperhatikan pemenuhan kedaulatan rakyat, proporsionalitas hasil pemilu, serta penyederhanaan partai. Selain itu, menggunakan metode yang terukur dan jelas, sehingga rasionalitas kebijakan tetap terjaga.

Pemberitaan sebelumnya, Ketua MK Suhartoyo ketika membacakan amar putusan dalam Sidang Pleno MK di Jakarta, Kamis (29/2), mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian terkait dengan ketentuan ambang batas parlemen sebesar 4 persen suara sah nasional, sebagaimana termaktub dalam UU No. 7/2017. (Sumber: ANTARA, Kamis, 29 Februari 2024)

Dalam perkara ini, Perludem menggugat frasa "partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4 persen dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR".

Perludem ingin norma pada pasal tersebut diganti menjadi "partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara efektif secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR dengan ketentuan: a. Bilangan 75 persen dibagi dengan rata-rata besaran daerah pemilihan, ditambah satu, dan dikali dengan akar jumlah daerah pemilihan; b. Dalam hal hasil bagi besaran ambang parlemen sebagaimana dimaksud huruf a menghasilkan bilangan desimal, dilakukan pembulatan".

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Wakil Ketua MK Saldi Isra, Mahkamah tidak menemukan dasar rasionalitas dalam penetapan besaran angka atau persentase paling sedikit 4 persen dimaksud dalam pasal tersebut.

Saldi juga menyebut angka ambang batas parlemen tersebut juga berdampak pada konversi suara sah menjadi jumlah kursi DPR yang berkaitan dengan proporsionalitas hasil pemilu.

Pada Pemilu 2004, misalnya, suara yang terbuang atau tidak dapat dikonversi menjadi kursi sebanyak 19.047.481 suara sah atau sekitar 18 persen dari suara sah secara nasional.

Kebijakan ambang batas parlemen telah mereduksi hak rakyat sebagai pemilih. Hak rakyat untuk dipilih juga direduksi ketika perolehan suara lebih banyak, namun tidak menjadi anggota DPR karena partainya tidak mencapai ambang batas parlemen.

Hal demikian disadari atau tidak, baik langsung maupun tidak, telah mencederai kedaulatan rakyat, prinsip keadilan pemilu, dan kepastian hukum yang adil bagi semua kontestan pemilu, termasuk pemilih yang menggunakan hak pilih.

Berdasarkan hal tersebut, kata Saldi, dalil pemohon yang pada pokoknya menyatakan ambang batas parlemen dan/atau besaran angka atau persentase ambang batas parlemen yang tidak disusun sesuai dengan dasar metode dan argumen yang memadai, pada dasarnya dapat dipahami oleh Mahkamah.

Sementara itu, rekomendasi norma yang diajukan oleh Perludem dalam petitum, tidak dapat dikabulkan oleh MK karena hal tersebut merupakan bagian dari kebijakan pembentuk undang-undang untuk dirumuskan lebih lanjut.

Dengan demikian, Mahkamah menyatakan bahwa dalil permohonan pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian.
 

Editor: Masuki M. Astro
Copyright © ANTARA 2024

PT Jalin siapkan langkah strategis hadapi dinamika transaksi keuangan******

Jalin hadir dengan amanat dari pemerintah untuk menghubungkan masyarakat dengan ekosistem finansial dan non-finansial

Jakarta (ANTARA) - PT Jalin Pembayaran Nusantara (Jalin), bagian dari holdingBUMN Danareksa menyiapkan langkah-langkah strategis dalam menghadapi dinamika transaksi keuangan di Indonesia.

Dalam diskusi panelEconomic Outlook2024 dengan topik seputar sektor teknologi yang digelar di Jakarta, Kamis (29/2), Jalin menekankan upaya dalam merespons tren transaksi keuangan yang kian mengarah ke platform mobiledan digital.

Direktur Utama Jalin Ario Tejo Bayu Aji sebagaimana keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat, menyebutkan hingga Desember 2023, transaksi QRIS mencapai Rp225 triliun dengan total merchantsebanyak 30,41 juta.

Hal itu menunjukkan bahwa layanan keuangan digital terus bertumbuh di kalangan masyarakat.

Dalam diskusi disebutkan jumlah transaksi di ATM mengalami penurunan seiring perubahan perilaku masyarakat ke layanan mobiledan digital. Namun, hal tersebut tidak menghilangkan fungsi ATM sebagaicash point.

Baca juga: Jalin dukung bank dan fintech hadapi lonjakan transaksi keuangan

Ario Tejo Bayu Aji menilai fenomena tersebut sebagai sebuah tantangan sekaligus peluang.

Menurutnya, sebagai perusahaan penyelenggara infrastruktur sistem pembayaran, fokus Jalin tidak hanya memperluas penetrasi di ranah digital, tetapi juga memperhatikan kebutuhan akan pengelolaan uang tunai yang masih menjadi kebutuhan bagi sebagian besar masyarakat.

"Jalin hadir dengan amanat dari pemerintah untuk menghubungkan masyarakat dengan ekosistem finansial dan non-finansial, sesuai visi kami menjadi National Digital Highway," ucap Ario.

Ia juga mengatakan sinergi yang baik antara perusahaan-perusahaan penyelenggara jasa pembayaran (PJP), penyelenggara infrastruktur sistem pembayaran (PIP), dan penyelenggara jasa pengolahan uang rupiah (PJPUR) akan dapat memperluas akseptasi layanan keuangan digital seperti QRIS, sembari tetap memaksimalkan peredaran uang tunai yang ada di masyarakat.

Selain itu, Ario mengungkapkan Jalin juga mulai mengadopsi teknologi kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) AI secara bertahap.

"Penggunaan AI dan machine learningakan membantu Jalin dalam memberikan insightberupa predictive analysiskepada industri perbankan,fintechserta pemerintah melalui kementerian terkait dalam menentukan keputusan strategis agar terjadi efisiensi di dalamnya," ujar Ario.

Baca juga: Danareksa kejar laba bersih konsolidasi 2023 sentuh Rp1,3 triliun

Baca juga: Danareksa alokasikan investasi Rp3 triliun untuk suntik anak holding

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2024

BPH Migas edukasi kebijakan hilir migas bagi calon pemimpin masa depan******

Program BPH Migas Goes to Campus ini bertujuan memberikan edukasi terkait kegiatan hilir migas dan isu-isu terkini di bidang energi....

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) memberikan edukasi tentang kebijakan hilir minyak dan gas kepada para calon pemimpin masa depan di Politeknik Energi dan Mineral (PEM) Akamigas, Cepu, Kabupaten Blora, Jawa Tengah.

Kepala BPH Migas Erika Retnowati dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, menyampaikan pihaknya senantiasa berkomunikasi dengan berbagai pihak, di antaranya melalui diskusi dan berbagi informasi dengan dunia pendidikan, seperti perguruan tinggi termasuk PEM Akamigas.

"Program BPH Migas Goes to Campus ini bertujuan memberikan edukasi terkait kegiatan hilir migas dan isu-isu terkini di bidang energi kepada para calon pemimpin masa depan Indonesia, yaitu adik-adik sekalian," ungkapnya di depan sekitar 700 mahasiswa di Grha Oktana PEM Akamigas, Cepu, Jateng, Kamis (29/2/2024).

Baca juga: BPH Migas dan Pemprov Babel memperkuat pengawasan dan penyaluran BBM

Melalui tema BPH Migas Goes to Campus yakni "Menjaga Subsidi, BergeGAS untuk Transisi", Erika berharap mahasiswa mendapatkan pemahaman dan kesadaran terhadap pemanfaatan subsidi migas tepat sasaran dan pentingnya keberlanjutan energi melalui kebijakan yang mendukung percepatan transisi energi di Indonesia.

"Generasi muda, khususnya mahasiswa merupakan agent of changeyang dapat berperan dan berpartisipasi dalam mendukung program pemerintah di bidang energi," tambahnya.

BPH Migas Goes to Campus secara rutin dilaksanakan sejak 2018. Pada 2024, PEM Akamigas merupakan tempat pertama dilaksanakannya kegiatan BPH Migas Goes to Campus.

Turut hadir juga Anggota Komite BPH Migas Abdul Halim, Wahyudi Anas, serta Iwan Prasetya Adhi.

Baca juga: BPH Migas terus tingkatkan CNG untuk industri dan transportasi

Dalam paparan, Wahyudi menyampaikan tugas dan fungsi, capaian kinerja BPH Migas, skema kegiatan usaha hilir migas, serta pemanfaatan gas bumi yang menjadi jembatan utama dalam transisi energi Indonesia.

"Dalam proses transisi energi di Indonesia, BPH Migas berperan dalam meningkatkan pemanfaatan gas bumi nasional. Saat ini, jalur gas bumi memang masih sektoral. Oleh karenanya pengembangan dan pemanfaatan gas bumi yang terintegrasi memerlukan dukungan dari berbagai pihak," jelasnya.

Peningkatan pemanfaatan gas bumi untuk kepentingan dalam negeri ini sejalan dengan peta jalan kebijakan gas bumi nasional.

"Dari tahun ke tahun ekspor (gas bumi) diperkecil dan akan memperbesar untuk pemanfaatan dalam negeri, untuk rakyat Indonesia," katanya.

Sementara itu, Abdul Halim menjelaskan bahwa BPH Migas sebagai regulator terus adaptif dan bergerak cepat terhadap perubahan, yaitu dengan mengakselerasi inovasi kebijakan dan pemanfaatan teknologi terkini dalam pengawasan pendistribusian BBM subsidi.

"Sustainable improvemetterhadap kebijakan dan teknologi terus kita lakukan. Salah satu peraturan yang saat ini tengah diusulkan untuk direvisi adalah Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak. Kita akan segmentasi lebih detail. Sementara untuk sistem yang kita improveadalah QR code, surat rekomendasi berbasis teknologi informasi (aplikasi), serta regulasi terkait subpenyalur," ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia ESDM Kementerian ESDM Prahoro Yulijanto Nurtjahyo menyampaikan pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan peran hilir migas dalam menunjang ketahanan energi nasional, salah satunya dengan menyiapkan sumber daya manusia yang mumpuni untuk mengembangkan industri migas.

"Terima kasih kepada BPH Migas telah menginisiasi kegiatan ini, semoga dapat menjadi bekal pengetahuan mahasiswa PEM Akamigas untuk bersaing di dunia industri setelah lulus nanti," ujarnya.

Baca juga: BPH Migas segera revisi aturan subpenyalur BBM subsidi dan kompensasi

Direktur PEM Akamigas Erdila Indriani menyampaikan terima kasih atas dipilihnya PEM Akamigas sebagai tempat penyelenggaraan BPH Migas Goes to Campus.

"Suatu kehormatan bagi kami, terima kasih kepada Ibu Erika dan tim BPH Migas yang telah memilih PEM Akamigas menjadi tempat pertama BPH Goes To Campus di tahun ini. Semoga PEM Akamigas akan selalu masuk radar kolaborasi BPH Migas,” ucapnya.

Turut hadir dalam kegiatan hari ini, Executive General Manager PT Pertamina Patra Niaga Aji Anom Purwasakti dan Senior Analyst Corporate Planning PT Perusahaan Gas Negara Tbk M Haryo Pramantyo.

Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Nusarina Yuliastuti
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：peluru4d、detik bet188、slot new member depo 50 bonus 50

Terkait：totoonline、369club slot、link judi slot、tenor kredito、mpo108、situs puri slot、inislot88、situs slot bonus new member 100 to kecil、link slot pagcor、rtp rog777

---

---

bab terbaru：jp paus hk gacor（2024-07-09）

Perbarui waktu：2024-07-09