petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

slot resmi gampang menang

janda4d 759Jutaan kata 460098Orang-orang telah membaca serialisasi

《slot resmi gampang menang》

Keluarga AWK di Probolinggo tidak tahu terkait ancaman tembak Anies******

Keluarga AWK di Probolinggo tidak tahu terkait ancaman tembak Anies
Ilustrasi - Polda Sulteng melakukan patroli siber menjelang pelaksanaan Pemilu di Palu, Jumat (12/1/2024). (ANTARA/HO-Humas Polda Sulteng)
Probolinggo, Jawa Timur (ANTARA) - Keluarga AWK yang berada di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur mengaku tidak tahu menahu terkait tindakan AWK yang membuat cuitan akan menembak calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan.

"Saya kaget karena adik saya ditangkap, sementara tidak tahu apa permasalahannya," kata Wulandari yang merupakan kakak AWK di Desa Ngepoh, Kecamatan Dringu, Kabupaten Probolinggo, Sabtu sore.

Pemilik akun TikTok @calonistri71600 berinisial AWK telah ditangkap oleh tim Siber Polda Jawa Timur dan Bareskrim Polri di wilayah Jember pada Sabtu pagi.

Pelaku ditangkap karena telah mencuitkan di media sosial tentang pengancaman menembak terhadap salah satu pasangan calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan.

Penangkapan pemuda berusia 24 tahun itu langsung membuat syok keluarga dan mereka kaget bukan main karena AWK ditangkap di Kabupaten Jember.

"Setelah penangkapan itu, kami dihubungi oleh polisi dan dijelaskan bahwa adik saya tersandung kasus ancaman penembakan pada capres nomor urut 1," tuturnya.

Pihak keluarga AWK kemudian sepakat untuk mendatangi Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Timur untuk mengetahui pasti keadaan yang sebenarnya.

Polri telah menangkap pemilik akun yang membuat cuitan terkait ancaman akan menembak calon presiden nomor urut 1 di Kabupaten Jember pada Sabtu pukul 09.30 WIB.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Sandi Nugroho di Jakarta mengatakan bahwa penangkapan itu terlaksana berkat kerja sama antara Direktorat Siber Bareskrim Polri dan Polda Jawa Timur berdasarkan informasi dari masyarakat.

Jajaran Siber Bareskrim dan Polda Jawa Timur masih melakukan pendalaman terhadap pelaku pengancaman, baik itu motifnya, latar belakangnya.

Dari penangkapan pelaku, penyidik menyita barang bukti berupa alat yang digunakan oleh pelaku untuk membuat cuitan pengancaman. Polisi tidak menemukan adanya senjata saat dilakukan penangkapan pelaku dan pelaku diancam dengan Pasal 29 UU ITE, dengan ancaman 4 tahun pidana penjara.

Pewarta: Zumrotun Solichah
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024

Polri dalami akun pengancam Anies Baswedan******

Polri dalami akun pengancam Anies Baswedan
Gambar layar dua unggahan di medsos Tiktok tentangg penolakan kedatangan Capres Anies Baswedan ke Provinsi Aceh, dan gambar layar klarifikasi dari Jubir Demokrat Aceh Firdaus Noezula yang menyatakan unggahan tersebut hoaks. (ANTARA/Tim Cek Fakta ANTARA Aceh)
Jakarta (ANTARA) - Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menindaklanjuti ancaman penembakan yang ditujukan kepada calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dengan melakukan pendalaman terhadap akun media sosial yang melakukan pengancaman.

“Polri telah melakukan proses pendalaman terhadap akun tersebut,” kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) DivHumas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko kepada wartawan di Jakarta, Jumat.

Meski demikian, kata Truno, sampai saat ini pihak Polri belum menerima laporan atas dugaan pengancaman tersebut dari pihak manapun.

"Sejauh ini belum ada laporannya," kata Truno.

Terlepas dari itu, Truno mengimbau masyarakat untuk bersama-sama menjaga persatuan dan kesatuan untuk mewujudkan Pemilu 2024 berjalan aman dan damai.

“Polri mengimbau kepada seluruh masyarakat bahwa mari kita wujudkan Pemilu yang aman, damai untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa,” ujarnya.

Anies Baswedan mendapat ancaman penembakan oleh netizen saat sedang live di aplikasi TikTok. Akun medsos Instagram @rifanariansyah, yang diindikasi sebagai pengancam, kini tak bisa ditemukan, diduga dihapus oleh penggunanya.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni turut menanggapi ancaman penembakan kepada calon presiden Anies Baswedan.

Dia meminta polisi harus memastikan keamanan para calon presiden dan calon wakil presiden, khususnya di masa kampanye yang mulai memanas seperti saat ini.

Selaku mitra kerja Polri, Sahroni juga meminta agar kepolisian menyisir segala bentuk ancaman dan provokasi, kepada setiap capres-cawapres di dunia maya. Karena menurutnya, jika dibiarkan, akan dapat merusak dan memperkeruh suasana menjelang hari pemilihan nanti.

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024

Tradisi Bau Nyale di Mandalika diputuskan 29 Februari******

Tradisi Bau Nyale di Mandalika diputuskan 29 Februari-1 Maret 2024
Wakil Bupati Lombok Tengah, Provinsi NTB, HM Nursiah saat menerima berita acara hasil Sangkep Warige penentuan puncak Bau Nyale 2024 di desa wisata Ende, Kecamatan Pujut, Minggu (14/1/2024). ANTARA/Akhyar Rosidi/am.
Keputusan ini diambil berdasarkan hati nurani untuk kebersamaan masyarakat Sasak
Praya, NTB (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), menyatakan waktu penyelenggaraan festival Bau Nyale (menangkap cacing laut) di Pantai Seger, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, diputuskan berlangsung pada 29 Februari hingga 1 Maret 2024.

"Hari Bau Nyale jatuh pada 29 Februari dan 1 Maret 2024. Ini hasil Sangkep Warige (penentuan waktu Bau Nyale)," kata budayawan Lombok Tengah Lalu Agus Faturahman saat acara Sangkep Warige di Desa Wisata Ende, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah, NTB, Minggu.

Ia mengatakan sebelum sidang besar itu, telah dilakukan sidang kecil yang dihadirkan pemangku adat dari delapan penjuru mata angin, tokoh agama, dan tokoh pemuda atau perwakilan masing-masing wilayah.

"Sidang kecil itu untuk menghimpun pendapat para tokoh. Keputusan ini diambil berdasarkan hati nurani untuk kebersamaan masyarakat Sasak," katanya.

Sementara itu, Wakil Bupati Kabupaten Lombok Tengah HM Nursiah mengatakan Sangkep Warige Bau Nyale telah dilaksanakan dan diputuskan pada tanggal 20 bulan 10 penanggalan sasak yang bertepatan dengan 29 Februari dan 1 Maret 2024.

"Hasil Sangkep Warige menjadi dasar pemerintah daerah melanjutkan kegiatan penyambutan Bau Nyale 2024," katanya.

Ia menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada para pemangku adat dan tokoh agama maupun tokoh pemuda yang telah melaksanakan Sangkep Warige tersebut berdasarkan hasil kajian tanda-tanda alam, sehingga terjadi perbedaan pendapat dalam waktu penentuan puncak Bau Nyale.

"Allhamdulillah hasilnya telah diputuskan. Pemerintah daerah tetap mendukung keputusan tersebut," katanya.

Hal itu akan menjadi dasar program yang akan dilaksanakan dalam rangka ajang Bau Nyale 2024. Bau Nyale ini diharapkan bisa memberikan dampak bagi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pariwisata di Lombok Tengah.

"Program kegiatan Bau Nyale akan disesuaikan, sehingga bisa memberikan dampak positif bagi masyarakat," katanya.

Ia juga mengingatkan kepada masyarakat untuk sama-sama menjaga lingkungan dan kebersihan air laut yang menjadi tempat lokasi Bau Nyale, sehingga nyale tetap keluar pada tanggal 20 bulan 10 penanggalan Sasak.

"Kelestarian lingkungan ini menjadi tanggung jawab kita semua. Mari kita jaga bersama untuk kelestarian lingkungan," katanya.

Dalam tradisi Bau Nyale itu, ribuan warga dari berbagai daerah turun langsung ke laut untuk memburu cacing laut yang dipercaya merupakan jelmaan Putri Mandalika, karena memiliki jiwa yang bersih dan rela berkorban untuk kesejahteraan masyarakat.

Sang Putri Mandalika memilih terjun ke laut tempat di Pantai Seger, ketika para raja ingin menjadikannya sebagai istri. Namun, ia tidak bisa memilih salah satu dari raja-raja tersebut.

Untuk mencegah pertumpahan darah, Sang Putri terjun ke laut dan ia akan kembali dalam bentuk cacing laut pada tanggal 20 bulan 10 penanggalan Sasak.

Tradisi Bau Nyale diselenggarakan sekitar bulan Februari untuk nyale awal dan Maret untuk nyale akhir di Pantai Seger atau disepanjang pantai selatan Lombok Tengah.

Baca juga: Ritual Sangkep Warige Bau Nyale digelar 14 Januari 2024
Baca juga: Bau Nyale, festival legendaris dari Lombok
Baca juga: Ribuan wisatawan ikut berburu di puncak Festival Bau Nyale Mandalika

Pewarta: Akhyar Rosidi
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2024




bab terbaru:slot121

Perbarui waktu:2024-07-09

Daftar bab terbaru
sbototo
23 di erek erek
transfer kredivo ke dana
pinjol ojk tenor panjang
top gacor slot
pinjol pencairan via gopay
situs slot gacor pragmatic
situs airbet
boz388
Daftar isi semua bab
Bab 1 putri jp rtp
Bab 2 erek erek 2d 94
Bab 3 erek catur
Bab 4 juragankoin99
Bab 5 bola138
Bab 6 link slot paling lama
Bab 7 rajacash
Bab 8 gelangqq
Bab 9 kreditin pinjol
Bab 10 4dprize paito
Bab 11 aplikasi slot 77
Bab 12 34 togel
Bab 13 demo slot microgaming poseidon
Bab 14 epicwin138 rtp
Bab 15 slot terbaru dan tergacor
Bab 16 situs top up ml terpercaya
Bab 17 situs bonus 100 to rendah
Bab 18 sodaratoto
Bab 19 tawon togel 2d
Bab 20 jarum77
Klik untuk melihattersembunyi di tengah2561bab
kotaBacaan TerkaitMore+

Dewa perang terkuat

pinjaman resmi ojk limit besar tenor panjang
Tim gabungan kembali ungsikan warga dari radius 4,5 kilometer Marapi
Penampakan Gunung Marapi dari Kota Bukittinggi. ANTARA/Muhammad Zulfikar)/pri.
Warga yang diungsikan ini bukan ke suatu tempat yang kami siapkan, namun ke rumah saudara-saudara mereka. Tapi, kebutuhan mereka telah dijamin pemerintah setempat.
Padang (ANTARA) - Komandan Korem (Danrem) 032/Wirabraja Brigadir Jenderal (Brigjen) TNI Rayen Obersyl mengatakan tim gabungan kembali mengungsikan masyarakat yang masih berdomisili dalam radius 4,5 kilometer dari pusat erupsi (Kawah Verbeek).

"Kemarin kita mendapatkan informasi masih terdapat 13 rumah yang berada di sektor wilayah Agam, dan hari ini akan kita ungsikan ke rumah saudara-saudaranya," kata Danrem 032/Wirabraja Brigjen TNI Rayen Obersyl di Padang, Kamis.

Danrem mengatakan seluruh kebutuhan logistik warga yang diungsikan tersebut akan ditanggung oleh pemerintah daerah. Sebelumnya pada Rabu (10/1/2024) tim gabungan lebih dulu mengungsikan 24 kepala keluarga yang berada dalam radius 4,5 kilometer.

"Warga yang diungsikan ini bukan ke suatu tempat yang kami siapkan, namun ke rumah saudara-saudara mereka. Tapi kebutuhan mereka telah dijamin pemerintah setempat," ujar jenderal bintang satu tersebut.

Baca juga: Pemkab Tanah Datar salurkan bantuan bagi pengungsi erupsi Marapi

Baca juga: Antisipasi erupsi Marapi, Korem 032/Wb siapkan tiga titik evakuasi

Danrem menyampaikan berdasarkan informasi dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana (PVMBG) apabila masih terjadi kenaikan status Gunung Marapi dari level tiga (siaga) ke level IV (awas), maka areal yang akan disterilkan sejauh 7,5 kilometer.

Artinya, akan ada enam nagari atau desa yang terdampak langsung dan wajib diungsikan ke areal yang jauh lebih aman. Suka atau tidak seluruh warga harus dipindahkan demi mencegah jatuhnya korban jiwa jika terjadi hal yang tidak diinginkan.

Terakhir, Kepala Staf Korem (Kasrem) 042/Garuda Putih (2020-2021) tersebut telah memberikan masukan kepada badan penanggulangan bencana daerah (BPBD) setempat untuk melakukan semacam latihan kepada warga dalam menyikapi bencana.

"Tujuannya agar masyarakat tahu dan apabila terjadi (erupsi) mereka sudah tahu mau kemana karena sudah diatur," ujarnya.*

Baca juga: 100 orang warga Bukit Batabuah Agam berada di zona merah Marapi

Baca juga: Pemkab Agam Sumbar dirikan dua posko siaga erupsi Gunung Marapi

Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2024

1970-an, agak manis

sbclive4d
Menparekraf kaji kenaikan tarif pajak hiburan dapat direvisi
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno diwawancarai wartawan di sela membuka Konferensi Pariwisata Asia Pasifik di BNDCC Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Kamis (11/1/2024). ANTARA/Dewa Ketut Sudiarta Wiguna/am.
Seluruh kebijakan termasuk pajak akan disesuaikan agar sektor (pariwisata) ini kuat
Nusa Dua, Bali (ANTARA) - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno mengkaji kebijakan kenaikan tarif pajak hiburan termasuk industri spa dari 15 persen menjadi 40 persen dapat direvisi setelah mendapat keluhan dari pelaku pariwisata di Bali.

"Seluruh kebijakan termasuk pajak akan disesuaikan agar sektor (pariwisata) ini kuat, agar sektor ini bisa menciptakan lebih banyak peluang usaha dan lapangan kerja," kata Sandiaga Uno di sela membuka Konferensi Pariwisata Asia Pasifik di BNDCC Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Kamis.

Menurut dia, upaya itu dilakukan karena pariwisata dan ekonomi kreatif merupakan sektor utama dalam transformasi ekonomi Indonesia mengingat peran besar dalam perekonomian negara.

Ia pun memahami keluhan pelaku pariwisata setelah tarif pajak hiburan termasuk industri spa/mandi uap itu naik, seperti yang terjadi di di Kabupaten Badung, Bali yang mencapai 40 persen dari sebelumnya mencapai 15 persen.

Sedangkan di sisi lain, destinasi pariwisata termasuk di Bali sedang bersaing dengan negara lain di kawasan Asia Tenggara di antaranya Vietnam dan Thailand, setelah perbaikan dari pandemi COVID-19.

"Jadi yang menjadi kekhawatiran dapat kami mengerti tapi jangan terlalu gusar dan khawatir karena kami bekerja sama dengan industri sudah mencarikan solusi dan kami pastikan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan akan kami prioritaskan," ucap Sandiaga.

Menparekraf juga mengakui banyak mendapatkan keluhan dari pelaku pariwisata baik secara langsung maupun melalui surat, termasuk upaya menguji kembali atau Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait aturan kenaikan tarif Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT).

"Saya sudah mendapatkan surat, e-mail yang keras dan langkah hukum yang akan mereka lakukan termasuk Judicial Reviewdi MK mengenai tarif pajak," ucap Sandiaga.

Sementara itu, Ketua Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) Bali Ida Bagus Agung Parta Adnyana dalam kesempatan yang sama mengungkapkan industri spa menjadi salah satu sektor yang terdampak atas kebijakan kenaikan tarif PBJT itu.

"Menurut kami ini akan melemahkan Bali salah satunya karena baru selesai pandemi, kami sedang berkompetisi (negara lain). Rekan kami di industri spa sudah lakukan Judicial Reviewke MK, mudah-mudahan ini (kenaikan tarif pajak) bisa ditunda atau spa tidak dimasukkan sebagai jenis hiburan," ucapnya.

Tarif PBJT diatur dalam pasal 58 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).

Undang-undang yang disahkan pada 5 Januari 2022 itu menyebutkan khusus untuk tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar dan mandi uap/spa ditetapkan paling rendah 40 persen dan paling tinggi 75 persen, sesuai pasal 58 ayat 2.

Lahirnya undang-undang itu dan aturan turunan yakni Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 tahun 2023 menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk menaikkan tarif PBJT termasuk industri spa, salah satunya di Kabupaten Badung, Bali, yang mayoritas pendapatan asli daerahnya (PAD) dari industri pariwisata.

Pemkab Badung misalnya menerbitkan aturan yang berlandaskan undang-undang itu yakni Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

Perda yang diundangkan pada 28 Desember 2023 itu berlaku mulai 1 Januari 2024 menerapkan besaran tarif pajak daerah khusus untuk jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar dan mandi uap/spa sebesar 40 persen.

Sedangkan perda sebelumnya yang kini sudah dicabut yakni Perda Nomor 8 tahun 2020 yang mengatur tentang pajak hiburan besaran pajaknya mencapai 15 persen.


Baca juga: GIPI Bali usul penundaan kenaikan tarif pajak jasa hiburan tertentu
Baca juga: Menparekraf sebut penyedia jasa spa termasuk kategori jasa kebugaran
Baca juga: DJP jelaskan teknis pengaturan pajak UMKM

Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024

Naga Akhir

pinjam bank mandiri
Pemerintah beri santunan kepada para korban gagal ginjal akut
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy saat memberikan bantuan dan santunan kepada keluarga korban gagal ginjal akut progresif atifikal di Kemenko PMK, Rabu (10/1/2024). ANTARA/Asep Firmansyah/am.
Jakarta (ANTARA) - Pemerintah memberikan santunan dan bantuan kepada korban gagal ginjal akut progresif atifikal (GGAPA), baik yang meninggal dunia maupun yang masih mendapatkan perawatan intensif.
Bantuan dan santunan diserahkan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, dan Plt Kepala BPOM Lucia Rizka Andalusia di Kantor Kemenko PMK di Jakarta, Rabu. "Sesuai dengan arahan Presiden, agar korban terdampak mendapatkan perawatan dengan sungguh-sungguh bagi mereka yang dirawat, dan diberikan perhatian empati kepada keluarga yang meninggal," ujar Muhadjir. Ia merinci bantuan yang diserahkan kepada keluarga korban meninggal sebesar Rp50 juta, sementara yang masih menjalani perawatan sebesar Rp60 juta per orang. Menurut dia, berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan per 26 September 2023 tercatat jumlah korban GGAPA sebanyak 326 anak, baik yang meninggal maupun yang dirawat. Setelah dilakukan verifikasi dan validasi, terdapat 312 korban yang valid dan diberikan bantuan serta santunan. Adapun rinciannya, 218 korban meninggal dunia dan 94 korban sembuh/dirawat jalan. Perubahan jumlah ini karena ditemukan data ganda dan atau bukan merupakan korban GGAPA. Bantuan diserahkan secara simbolik kepada korban yang ada di sekitar DKI Jakarta. Sementara korban di luar DKI Jakarta sudah dapat melakukan pencairan santunan dan bantuan di masing-masing bank penyalur yang sudah ditunjuk oleh Kementerian Sosial. "Pemberian santunan ini murni bentuk empati dari pemerintah, tidak ada sangkut-pautnya dengan masalah hukum. Biar hukum diselesaikan sesuaikan koridornya," kata dia. Muhadjir juga meminta maaf kepada para korban atas keterlambatan pemberian bantuan. Ia menyebut prosesnya lama dan data yang diproses harus valid agar tidak menjadi masalah di kemudian hari.

Baca juga: Mensos: Bantuan gagal ginjal akut ditambah untuk perawatan penderita

Baca juga: Kemensos bakal salurkan Rp19 miliar untuk korban gagal ginjal akut

Baca juga: KPAI apresiasi santunan korban gagal ginjal akut progresif atipikal "Ini kesalahan dari kami karena prosesnya panjang, karena menyangkut anggaran APBN harus pruden dan tidak boleh ada masalah. Perlu data siapa saja harus divalidasi, jangan sampai ada yang harusnya masuk tapi tidak masuk atau sebaliknya," kata dia. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan pemerintah memberikan tiga hal kepada anak yang masih dirawat. Pertama bantuan jaminan sosial. Pemerintah membayarkan BPJS Kesehatannya untuk proses perawatan di rumah sakit. Kedua, bantuan transportasi ke fasilitas kesehatan selama menjalani proses pengobatan. "Keluarga terkena GGAPA, transportasinya dipastikan dibantu. Kalau tidak dikasih, beri tahu kita," kata Menkes. Ketiga, bantuan dan santunan yang diberikan lewat Kemenko PMK hari ini. Menurut dia, kejadian semacam ini tak boleh berulang dan menjadi perhatian besar pemerintah. "Karena satu anak yang meninggal saja, satu anak jadi korban saja, sudah begitu berharga. Kami akan terus bekerja dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah ke depannya," kata dia. Sementara itu, salah satu keluarga korban meninggal, Nedy Amardiyanto, mengaku menunggu keseriusan pemerintah dalam mengawal proses perawatan korban. Menurut dia, di lapangan masih ada biaya yang tidak ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Selain itu, untuk transportasi ke rumah sakit juga kerap menemui kendala. Di samping itu, perihal validitas data korban juga masih ada ketidaksesuaian. Ia menyayangkan perbedaan data yang dari awal 326 menjadi 312 korban. Menurut dia, masih ada korban yang seharusnya mendapat bantuan tetapi tidak memperolehnya. "Kalau ditanya berapa, saya bisa pastikan untuk di 'class action' ini ada dua (yang tidak mendapat bantuan). Tapi di luar 'class action' tidak bisa kita kontrol (jumlahnya)," kata dia.

Baca juga: Presiden setujui pemberian bantuan untuk korban gagal ginjal akut

Baca juga: Kemenkes: Tidak semua rumah sakit bisa tangani kasus gagal ginjal akut

Pewarta: Asep Firmansyah
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2024

Kehidupan pastoral di Amerika

slot gacor 707
Sepekan, OTT Bupati Labuhan Batu hingga vonis Rafael Alun
Terdakwa kasus dugaan penerimaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) Rafael Alun Trisambodo menjalani sidang dengan agenda pembacaan putusan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (8/1/2024). ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/YU/am.
Jakarta (ANTARA) - Berbagai peristiwa hukum telah diwartakan Kantor Berita ANTARA sepekan terakhir, yakni 7–13 Januari 2024, mulai dari Bupati Labuhan Batu Erik Adtrada Ritonga terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) hingga mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Rafael Alun Trisambodo divonis 14 tahun penjara.

Berikut rangkuman berita bidang hukum sepekan untuk kembali Anda simak.

1. KPK benarkan Bupati Labuhan Batu Erik Ritonga terjaring OTT

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membenarkan Bupati Labuhan Batu Erik Adtrada Ritonga terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara.

"Benar, salah satunya Bupati Labuhan Batu," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis (11/1).

Selengkapnya di sini.

2. Dewas KPK segera sidangkan 93 pegawai terlibat kasus pungli rutan

Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi segera menggelar sidang kode etik terhadap 93 orang pegawai yang diduga terlibat dalam rangkaian kasus pungutan liar di Rumah Tahanan Negara KPK.

Anggota Dewan Pengawas KPK Albertina Ho mengatakan pihaknya bukan fokus pada berapa besaran uang yang diterima para pihak yang terlibat dalam kasus tersebut, melainkan soal integritas pegawai KPK dalam melaksanakan tugas jabatannya.

Selengkapnya di sini.

3. SYL jalani pemeriksaan konfrontasi selama 12 jam di Bareskrim Polri

Mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menjalani pemeriksaan konfrontasi selama 12 jam terkait kasus dugaan pemerasan dengan tersangka Firli Bahuri di Bareskrim Polri, Jakarta, Kamis (11/1).

Syahrul tiba di Bareskrim sekitar pukul 10.30 WIB dengan mengenakan baju tahanan KPK, kemudian baru selesai menjalani pemeriksaan di lantai enam Dittipidkor Bareskrim Polri pukul 22.58 WIB.

Selengkapnya di sini.

4. Anwar Usman respons soal disebut hakim konstitusi paling sering bolos

Hakim Konstitusi Anwar Usman merespons narasi yang menyebut dirinya merupakan hakim konstitusi paling sering bolos rapat permusyawaratan hakim (RPH) dibandingkan delapan hakim lainnya di Mahkamah Konstitusi (MK) RI.

Ia mengatakan dirinya bukan mangkir dari RPH, melainkan sering dinas menjalankan tugas negara. Ia mengaku kerap melakukan perjalanan dinas di luar negeri ataupun dalam negeri, terlebih saat menjabat sebagai Ketua MK.

Selengkapnya di sini.

5. Rafael Alun Trisambodo divonis 14 tahun penjara

Mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Rafael Alun Trisambodo divonis 14 tahun penjara dan denda sebesar Rp500 juta subsider 3 bulan penjara dalam kasus dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Selain itu, Rafael Alun juga dijatuhi pidana tambahan membayar uang pengganti sebesar Rp10,079 miliar dalam kurun waktu satu bulan pascaputusan berkekuatan hukum tetap, subsider 3 tahun penjara.

Selengkapnya di sini.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

Pakar pribadi si cantik sekolah

mega slot 88 login
Menparekraf kaji kenaikan tarif pajak hiburan dapat direvisi
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno diwawancarai wartawan di sela membuka Konferensi Pariwisata Asia Pasifik di BNDCC Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Kamis (11/1/2024). ANTARA/Dewa Ketut Sudiarta Wiguna/am.
Seluruh kebijakan termasuk pajak akan disesuaikan agar sektor (pariwisata) ini kuat
Nusa Dua, Bali (ANTARA) - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno mengkaji kebijakan kenaikan tarif pajak hiburan termasuk industri spa dari 15 persen menjadi 40 persen dapat direvisi setelah mendapat keluhan dari pelaku pariwisata di Bali.

"Seluruh kebijakan termasuk pajak akan disesuaikan agar sektor (pariwisata) ini kuat, agar sektor ini bisa menciptakan lebih banyak peluang usaha dan lapangan kerja," kata Sandiaga Uno di sela membuka Konferensi Pariwisata Asia Pasifik di BNDCC Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Kamis.

Menurut dia, upaya itu dilakukan karena pariwisata dan ekonomi kreatif merupakan sektor utama dalam transformasi ekonomi Indonesia mengingat peran besar dalam perekonomian negara.

Ia pun memahami keluhan pelaku pariwisata setelah tarif pajak hiburan termasuk industri spa/mandi uap itu naik, seperti yang terjadi di di Kabupaten Badung, Bali yang mencapai 40 persen dari sebelumnya mencapai 15 persen.

Sedangkan di sisi lain, destinasi pariwisata termasuk di Bali sedang bersaing dengan negara lain di kawasan Asia Tenggara di antaranya Vietnam dan Thailand, setelah perbaikan dari pandemi COVID-19.

"Jadi yang menjadi kekhawatiran dapat kami mengerti tapi jangan terlalu gusar dan khawatir karena kami bekerja sama dengan industri sudah mencarikan solusi dan kami pastikan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan akan kami prioritaskan," ucap Sandiaga.

Menparekraf juga mengakui banyak mendapatkan keluhan dari pelaku pariwisata baik secara langsung maupun melalui surat, termasuk upaya menguji kembali atau Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait aturan kenaikan tarif Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT).

"Saya sudah mendapatkan surat, e-mail yang keras dan langkah hukum yang akan mereka lakukan termasuk Judicial Reviewdi MK mengenai tarif pajak," ucap Sandiaga.

Sementara itu, Ketua Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) Bali Ida Bagus Agung Parta Adnyana dalam kesempatan yang sama mengungkapkan industri spa menjadi salah satu sektor yang terdampak atas kebijakan kenaikan tarif PBJT itu.

"Menurut kami ini akan melemahkan Bali salah satunya karena baru selesai pandemi, kami sedang berkompetisi (negara lain). Rekan kami di industri spa sudah lakukan Judicial Reviewke MK, mudah-mudahan ini (kenaikan tarif pajak) bisa ditunda atau spa tidak dimasukkan sebagai jenis hiburan," ucapnya.

Tarif PBJT diatur dalam pasal 58 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).

Undang-undang yang disahkan pada 5 Januari 2022 itu menyebutkan khusus untuk tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar dan mandi uap/spa ditetapkan paling rendah 40 persen dan paling tinggi 75 persen, sesuai pasal 58 ayat 2.

Lahirnya undang-undang itu dan aturan turunan yakni Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 tahun 2023 menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk menaikkan tarif PBJT termasuk industri spa, salah satunya di Kabupaten Badung, Bali, yang mayoritas pendapatan asli daerahnya (PAD) dari industri pariwisata.

Pemkab Badung misalnya menerbitkan aturan yang berlandaskan undang-undang itu yakni Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

Perda yang diundangkan pada 28 Desember 2023 itu berlaku mulai 1 Januari 2024 menerapkan besaran tarif pajak daerah khusus untuk jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar dan mandi uap/spa sebesar 40 persen.

Sedangkan perda sebelumnya yang kini sudah dicabut yakni Perda Nomor 8 tahun 2020 yang mengatur tentang pajak hiburan besaran pajaknya mencapai 15 persen.


Baca juga: GIPI Bali usul penundaan kenaikan tarif pajak jasa hiburan tertentu
Baca juga: Menparekraf sebut penyedia jasa spa termasuk kategori jasa kebugaran
Baca juga: DJP jelaskan teknis pengaturan pajak UMKM

Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024

Satu pukulan akan meledak

judi slot asia
Pemerintah beri santunan kepada para korban gagal ginjal akut
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy saat memberikan bantuan dan santunan kepada keluarga korban gagal ginjal akut progresif atifikal di Kemenko PMK, Rabu (10/1/2024). ANTARA/Asep Firmansyah/am.
Jakarta (ANTARA) - Pemerintah memberikan santunan dan bantuan kepada korban gagal ginjal akut progresif atifikal (GGAPA), baik yang meninggal dunia maupun yang masih mendapatkan perawatan intensif.
Bantuan dan santunan diserahkan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, dan Plt Kepala BPOM Lucia Rizka Andalusia di Kantor Kemenko PMK di Jakarta, Rabu. "Sesuai dengan arahan Presiden, agar korban terdampak mendapatkan perawatan dengan sungguh-sungguh bagi mereka yang dirawat, dan diberikan perhatian empati kepada keluarga yang meninggal," ujar Muhadjir. Ia merinci bantuan yang diserahkan kepada keluarga korban meninggal sebesar Rp50 juta, sementara yang masih menjalani perawatan sebesar Rp60 juta per orang. Menurut dia, berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan per 26 September 2023 tercatat jumlah korban GGAPA sebanyak 326 anak, baik yang meninggal maupun yang dirawat. Setelah dilakukan verifikasi dan validasi, terdapat 312 korban yang valid dan diberikan bantuan serta santunan. Adapun rinciannya, 218 korban meninggal dunia dan 94 korban sembuh/dirawat jalan. Perubahan jumlah ini karena ditemukan data ganda dan atau bukan merupakan korban GGAPA. Bantuan diserahkan secara simbolik kepada korban yang ada di sekitar DKI Jakarta. Sementara korban di luar DKI Jakarta sudah dapat melakukan pencairan santunan dan bantuan di masing-masing bank penyalur yang sudah ditunjuk oleh Kementerian Sosial. "Pemberian santunan ini murni bentuk empati dari pemerintah, tidak ada sangkut-pautnya dengan masalah hukum. Biar hukum diselesaikan sesuaikan koridornya," kata dia. Muhadjir juga meminta maaf kepada para korban atas keterlambatan pemberian bantuan. Ia menyebut prosesnya lama dan data yang diproses harus valid agar tidak menjadi masalah di kemudian hari.

Baca juga: Mensos: Bantuan gagal ginjal akut ditambah untuk perawatan penderita

Baca juga: Kemensos bakal salurkan Rp19 miliar untuk korban gagal ginjal akut

Baca juga: KPAI apresiasi santunan korban gagal ginjal akut progresif atipikal "Ini kesalahan dari kami karena prosesnya panjang, karena menyangkut anggaran APBN harus pruden dan tidak boleh ada masalah. Perlu data siapa saja harus divalidasi, jangan sampai ada yang harusnya masuk tapi tidak masuk atau sebaliknya," kata dia. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan pemerintah memberikan tiga hal kepada anak yang masih dirawat. Pertama bantuan jaminan sosial. Pemerintah membayarkan BPJS Kesehatannya untuk proses perawatan di rumah sakit. Kedua, bantuan transportasi ke fasilitas kesehatan selama menjalani proses pengobatan. "Keluarga terkena GGAPA, transportasinya dipastikan dibantu. Kalau tidak dikasih, beri tahu kita," kata Menkes. Ketiga, bantuan dan santunan yang diberikan lewat Kemenko PMK hari ini. Menurut dia, kejadian semacam ini tak boleh berulang dan menjadi perhatian besar pemerintah. "Karena satu anak yang meninggal saja, satu anak jadi korban saja, sudah begitu berharga. Kami akan terus bekerja dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah ke depannya," kata dia. Sementara itu, salah satu keluarga korban meninggal, Nedy Amardiyanto, mengaku menunggu keseriusan pemerintah dalam mengawal proses perawatan korban. Menurut dia, di lapangan masih ada biaya yang tidak ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Selain itu, untuk transportasi ke rumah sakit juga kerap menemui kendala. Di samping itu, perihal validitas data korban juga masih ada ketidaksesuaian. Ia menyayangkan perbedaan data yang dari awal 326 menjadi 312 korban. Menurut dia, masih ada korban yang seharusnya mendapat bantuan tetapi tidak memperolehnya. "Kalau ditanya berapa, saya bisa pastikan untuk di 'class action' ini ada dua (yang tidak mendapat bantuan). Tapi di luar 'class action' tidak bisa kita kontrol (jumlahnya)," kata dia.

Baca juga: Presiden setujui pemberian bantuan untuk korban gagal ginjal akut

Baca juga: Kemenkes: Tidak semua rumah sakit bisa tangani kasus gagal ginjal akut

Pewarta: Asep Firmansyah
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2024