maxwin rtp

Jalan spiritual yang kekal

Tiket KA untuk Libur Natal dan Tahun Baru Dijual Mulai Senin Besok******

PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAImembuka penjualantiket KAuntuk masa libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2022/2023 secara bertahap mulai Senin (7/11) besok atau H-45 keberangkatan.

VP Public Relations KAI Joni Martinus mengungkapkan periode angkutan Nataru yang ditetapkan perseroan adalah keberangkatan 22 Desember 2022 hingga 8 Januari 2023.

Tiket kereta nantinya dapat dibeli melalui aplikasi KAI Access, website kai.id, Contact Center 121, Loket Box, serta seluruh mitra resmi pemesanan tiket KAI lainnya.

"KAI memberikan peningkatan pelayanan dengan memberikan waktu yang lebih leluasa kepada calon pelanggan untuk merencanakan perjalanannya dengan kereta api pada masa libur Natal dan Tahun Baru 2023 jauh-jauh hari," ujar Joni dalam keterangan resmi, Minggu (6/11).

Ia juga mengingatkan kepada pelanggan agar teliti dalam meng-input tanggal, memilih rute, dan memasukkan data diri pada saat melakukan pemesanan.

"Rencanakan perjalanan sebaik mungkin termasuk estimasi perjalanan menuju ke stasiun agar tidak tertinggal keretanya," lanjut Joni.

Perusahaan juga masih menerapkan syarat naik KA sesuai ketentuan SE Kementerian Perhubungan Nomor 84 Tahun 2022 di mana pelanggan KA Jarak Jauh dengan usia 18 tahun ke atas wajib telah melakukan vaksinasi ketiga (booster). Sedangkan pelanggan usia 6-17 wajib telah melakukan vaksinasi kedua.

Protokol kesehatan akan diterapkan sesuai ketentuan pemerintah. Sejak memasuki stasiun, pelanggan akan dicek suhu tubuh dan disediakan hand sanitizer. Begitu juga saat di kereta api, petugas secara berkala membersihkan titik-titik yang sering disentuh pelanggan dengan disinfektan.

"KAI secara konsisten mengingatkan pelanggan untuk terus menerapkan protokol kesehatan agar kesehatan para pelanggan dapat terjaga dengan baik. Pelanggan yang tidak mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan akan ditolak naik kereta api," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

Penyihir Dewa Terlarang

Pemerintah Kejar Pembangunan Rumah Ribuan Pekerja Konstruksi di IKN******

Pemerintah mengejar penyelesaian perumahan pekerja konstruksi sejumlah infrastruktur di Ibu Kota Nusantara (IKN).

"Kita ingin memanusiakan pekerja yang bekerja di IKN dan untuk itu harus dibangun hunian yang layak," ujar Kepala Urusan Unit Pejabat Pembuat Komitmen Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Kalimantan II Ari Nugroho di Kalimatan Timur, seperti dikutip dari Antara, Minggu (6/11).

Hunian tersebut akan mengusung konsep bangunan hijau yang mampu menampung sebanyak mungkin air hijau serta panas matahari menggunakan panel surya.

Pembangunan hunian pekerja konstruksi IKN ini, merupakan arahan Presiden Joko Widodo pada Rapat Kabinet Terbatas (Ratas) 10 Maret 2022 yang meminta agar pelaksanaan pembangunan harus menghindari terjadinya kerumunan baru di lokasi IKN.

Pembangunan infrastruktur di IKN akan memicu mobilisasi tenaga kerja konstruksi (TKK) yang masif dan estimasi jumlah pekerja konstruksi yang akan terlibat dalam pembangunan IKN sebanyak 233 ribu orang.

"Mobilisasi yang masih tersebut memerlukan hunian untuk TKK beserta fasilitas sosial dan fasilitas umum dalam skala besar," ujarnya.

Ratusan ribu pekerja tersebut akan mengerjakan sejumlah proyek mulai dari pembangunan istana negara, gedung DPR RI, kementerian, lembaga negara, hingga rumah menteri yang akan mendatangkan hampir ratusan ribu tenaga kerja dari luar wilayah Penajam Paser Utara.

Pembangunan akan menggunakan sistem konstruksi yang fleksibel atau dapat dibongkar/dipindah dengan sedikit material yang terbuang dan dilanjutkan pemanfaatannya untuk jangka panjang dengan fungsi sesuai kebutuhan.

[Gambas:Video CNN]

Orang-orang biasa melakukan perjalanan melalui dimensi kedua

3 Tips Faisal Basri Jika Resesi Global Menular ke Ekonomi RI******

Ekonomi Senior Faisal Basri membeberkan beberapa tips bagi masyarakat jika Indonesia mengalamiresesi.

Hal tersebut ia ungkapkan saat berbincang dengan Ronal Surapradja dan Tike Priatnakusumah melalui kanal Youtube RoTivi. CNNIndonesia.comtelah mendapatkan izin untuk mengutip obrolan tersebut.

Faisal menerangkan bahwa kondisi ekonomi global sedang tidak baik-baik saja. Penyebab utamanya, perang Rusia-Ukraina.

Hal tersebut membuat rantai pasok dan harga energi melambung. Imbasnya inflasi di sejumlah negara melonjak.

Untuk mengendalikan inflasi itu, sejumlah bank sentral setiap negara pun menaikkan suku bunga acuan. Di sisi lain kenaikan suku bunga ini dapat melemahkan ekonomi negara bersangkutan.

Karenanya, ancaman resesi global pun bisa terjadi pada 2023. Meski begitu, Faisal mengatakan Indonesia masih jauh dari resesi karena pertumbuhan ekonominya masih cukup baik.

Namun, ia juga memberikan beberapa tips terkait apa yang harus dilakukan jika Indonesia resesi.

Berikut tips dari Faisal Basri.

1. Simpan Uang Tunai

Menurut Faisal, saat kondisi ekonomi sedang memburuk, uang tunai merupakan sarana paling baik untuk menyimpan aset.

"Cash is the king," kata dia seperti dikutip pada Kamis (3/10).

Saat resesi uang tunai sangat dibutuhkan karena bisa membeli apapun. Sementara, harga barang-barang bisa turun karena permintaan yang melambat.

[Gambas:Video CNN]

2. Jangan Rakus

Faisal mengatakan ketika memiliki uang tunai, seseorang juga tidak boleh rakus untuk membelanjakan uangnya tersebut.

Misalnya, jangan karena harga sedang turun, secara serampangan belanja. Menurut Faisal, sebelum mempergunakan uang harus dipikirkan dulu risiko ke depannya.

"Jangan rakus, jadi jangan nafsu, misalnya harga emas lagi turun, semua uang taruh di emas, itu bahaya," kata Faisal.

3. Investasi

Ia juga mengatakan dalam menghadapi ancaman resesi, seseorang perlu berinvestasi. Namun, ia menyarankan untuk berinvestasi pada instrumen yang memiliki keuntungan yang pasti.

Ia pun menyebut saham sebagai salah satu instrumen yang bisa menjadi pilihan.

"Karena logikanya kalau pegang saham, dalam jangka panjang, tidak pernah rugi itu," kata Faisal.

Pertempuran Galaksi

Kemnaker Sebut Pengusaha Potong Gaji Penerima BSU Bisa Dipidana******

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) memastikan perusahaan bisa kena sanksi ancaman pidana alias masuk bui jika nekat memotong gaji pekerja penerima bantuan subsidi upah (BSU).

Sekretaris Jenderal Kemenaker Anwar Sanusi mengatakan itu adalah sanksi paling berat yang bisa diterima oleh pelaku usaha. Namun sebelum sanksi dijatuhkan, pemerintah dalam hal ini pengawas ketenagakerjaan akan terlebih dahulu memberikan sanksi ringan, yakni mengembalikan gaji yang dipotong.

"Karena menyangkut pemotongan upah, maka (sanksi) bisa ke pidana, tapi pasti pertama kita akan cari titik temu dulu agar jangan sampai begitu (pidana)," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Rabu (2/11).

Setelah dipastikan aduan yang disampaikan benar, maka Kemenaker telah mengeluarkan surat kepada manajemen Waroeng SS untuk membatalkan surat pemotongan gaji. Manajemen diberikan waktu tiga hari untuk membatalkan kebijakan tersebut.

Menurut Anwar, kebijakan tersebut tidak boleh dilakukan manajemen waroeng SS. Pasalnya, BSU adalah hak pribadi pekerja yang gajinya di bawah Rp3,5 juta per bulan atau UMP.

"Kemarin, 1 November kita keluarkan surat perintah dari Dinas Ketenagakerjaan DIY dan pengawas ketenagakerjaan DIY untuk membatalkan edaran pemotongan gaji itu. Itu tentu tidak boleh, karena BSU perorangan dan tidak ada kaitan dengan gaji," tegasnya.

Pemotongan gaji pekerja penerima BSU dilakukan oleh Waroeng SS. Pemotongan ini mencuat setelah surat berisi kebijakan manajemen tersebut viral di media sosial.

Waroeng SS memotong gaji pegawai yang menerima BSU sebanyak Rp300 ribu atau 50 persen dari total bantuan tersebut untuk periode November dan Desember 2022.

Dalam surat edaran yang ditandatangani Direktur Waroeng SS Yoyok Hery Wahyono itu, pemotongan gaji karyawan penerima BSU dilakukan demi keadilan dan pemerataan fasilitas kesejahteraan. Sebab, tidak semua karyawan Waroeng SS mendapat bantuan tersebut.

[Gambas:Video CNN]

"Sebagian dapat, sebagian tidak, malah jadi tidak rukun mereka, akan jadi polemik. September 2021 pernah terjadi seperti ini. Panjang sekali penjelasannya. Kalau harus sampai di meja hijau akan saya jelaskan di sana," terang Yoyok.

Lebih lanjut, Yoyok menuliskan dalam surat tersebut bahwa karyawan yang keberatan dengan kebijakan pemotongan gaji ini dipersilakan untuk mengajukan surat pengunduran diri.

Belum diketahui berapa karyawan penerima BSU yang terdampak pemotongan gaji Rp300 ribu/bulan. Kendati, kebijakan ini berlaku di 102 cabang Waroeng SS seluruh Indonesia di mana terdapat 4.128 karyawan.

latihan kecil

Waroeng SS Diberi Waktu 3 Hari Batalkan Pemotongan Gaji Penerima BSU******

Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Yogyakarta memberikan waktu tiga hari kepada Waroeng SS (Spesial Sambal) untuk membatalkan pemotongan gajibagi pekerja penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU).

Disnakertrans Yogyakarta mengaku telah mengirimkan nota hasil pemeriksaan bersama tim khusus, terdiri dari Pengawas Ketenagakerjaan, Mediator Hubungan Industrial dan Petugas Pengawasan dan Pemeriksaan BPJS Ketenagakerjaan yang dilakukan pada 31 Oktober lalu.

Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan, Keselamatan, dan Kesehatan Kerja (K3) Disnakertrans DIY Amin Subargus mengatakan nota pemeriksaan telah diberikan pada Selasa (1/11) kemarin dan manajemen diharapkan untuk meresponsnya paling lama tiga hari setelah nota diterima.

"Terhitung tiga hari, berarti sampai Jumat (batas waktunya). Nanti kita tunggu jawabannya," lanjut Amin.

Disnakertrans Yogyakarta juga meminta Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI JSK) dan Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Binwasnaker & K3) yang diterjunkan Menaker Ida Fauziyah memantau kepatuhan Waroeng SS terhadap nota pemeriksaan.

"Sebenarnya kami menunggu ada pengadu (pemotongan BSU) dari Waroeng SS, nanti tentu kita lindungi. Kalau memang ada, tentu jauh lebih kuat lagi," imbuh dia.

Amin menekankan persoalan Waroeng SS tak berhenti pada kasus pemotongan gaji penerima BSU saja. Pemeriksaan akan dilanjutkan untuk hal lain. Salah satunya, adalah kewajiban mendaftarkan seluruh karyawannya ke BPJS Ketenagakerjaan.

Menurut Amin, masih ada sebagian karyawan Waroeng SS yang belum menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan yang notabene menjadi acuan calon penerima BSU.

"Bertahap dulu, kita pastikan tidak ada pemotongan (gaji akibat penerima BSU) dulu, digagalkan atau dicabut, gitu. Maka selanjutnya pemeriksaan lagi," jelas Amin.

Sebelumnya, Disnakertrans Yogyakarta telah menegaskan bahwa pemotongan gaji/upah karyawan WSS penerima BSU telah menyalahi aturan.

"Bahwa pekerja penerima bantuan pemerintah berupa BSU, tidak boleh dilakukan pemotongan gaji/upahnya dengan alasan apapun," kata Kepala Disnakertrans DIY Aria Nugrahadi dalam keterangan resmi, Senin (31/10).

Aria mengatakan ketentuan ini termaktub dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2022.

Ia menambahkan Disnakertrans Yogyakarta telah mengadakan Rapat Koordinasi Pengawasan Khusus, pada hari Minggu (30/10) kemarin. Hasil dari rapat itu ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan Khusus terhadap perusahaan tersebut yang kemudian mendapati ada pelanggaran pada PP Nomor 36 Tahun 2021 dan Permenaketrans Nomor 10 Tahun 2022 itu.

Pemotongan BSU Waroeng SS ini mencuat setelah surat berisi kebijakan tersebut viral di media sosial.Waroeng SS memotong gaji pegawai yang menerima BSU sebanyak Rp300 ribu atau 50 persen dari total bantuan tersebut untuk periode November dan Desember 2022.

Dalam surat edaran yang ditandatangani Direktur Waroeng SS Yoyok Hery Wahyono itu disebut yang menjadi pertimbangan memotong gaji karyawan bagi penerima BSU, yaitu demi keadilan dan pemerataan fasilitas kesejahteraan. Sebab, tidak semua karyawan Waroeng SS mendapat bantuan tersebut.

"Sebagian dapat, sebagian tidak, malah jadi tidak rukun mereka, akan jadi polemik. September 2021 pernah terjadi seperti ini. Panjang sekali penjelasannya. Kalau harus sampai di meja hijau akan saya jelaskan di sana," terang Yoyok.

Lebih lanjut, Yoyok menuliskan dalam surat tersebut bahwa karyawan yang keberatan dengan kebijakan pemotongan gaji ini dipersilakan untuk mengajukan surat pengunduran diri.

Belum diketahui berapa karyawan penerima BSU yang terdampak pemotongan gaji Rp300 ribu/bulan. Kendati, kebijakan ini berlaku di 102 cabang Waroeng SS seluruh Indonesia di mana terdapat 4.128 karyawan.

[Gambas:Video CNN]

Perang Wu Geng Liuli

Wamen BUMN Kejar Tol Trans Sumatera Tahap 1 dan 2 Kelar Akhir 2024******

Kementerian BUMN menargetkan proyek pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) tahap 1 dan 2 rampung pada akhir 2024.

"Kami mengharapkan pada akhir 2024 nanti, kita menyelesaikan tahap 1 dan 2 di mana Tol Trans Sumatera akan menghubungkan dari Bakauheni sampai dengan Jambi," ujar Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo dalam Rapat Kerja bersama Komisi VI DPR, seperti dikutip dari Antara, Selasa (1/11).

Pria yang akrab disapa Tiko ini mengungkapkan beberapa ruas tambahan itu mencakup utara Aceh sampai dengan Langsa dan beberapa ruas sayap seperti Bengkulu dan Padang.

Ia merinci PMN tersebut untuk pembangunan ruas-ruas Tol Trans Sumatera seperti Pekanbaru-Dumai Rp1,13 triliun, ruas Simpang Indralaya - Prabumulih Rp2,3 triliun, Kisaran - Indrapura Rp1,1 triliun, Taba Penanjung - Bengkulu Rp97 miliar, dan Sigli - Banda Aceh sebesar Rp2,8 triliun.

"Jadi itu kesepakatan bersama-sama pemerintah dalam hal ini Menteri PUPR, Presiden RI dan Menteri Keuangan bahwa kita menyelesaikan tahap 1 dan 2 Jalan Tol Trans Sumatera, dengan harapan nanti di pemerintahan berikutnya untuk tahap 3 dan 4 bisa dilanjutkan dalam rangka menyelesaikan seluruh ruas Tol Trans Sumatera," ujarnya.

Dalam kesempatan berbeda, Direktur Operasi III Hutama Karya Koentjoro mengungkapkan ruas JTTS tahap I memiliki panjang 1.064 km. Saat ini ruas yang operasional sepanjang 549 Km dan konstruksi sepanjang 515 Km.

Pada 2022, perusahaan menargetkan ruas JTTS yang beroperasi bisa tambah 77,26 km.

[Gambas:Video CNN]