demo slot cq9 good fortune

Terima kasih! Orang-orang berada di zaman prasejarah dan baru saja menjadi Daluo!

Tiket Pesawat Murah di Awal Tahun, Jakarta******

Hargatiket pesawat turun untuk berbagai rute pada awal tahun ini, salah satunya Jakarta-Bali yang kini dibanderol paling murah sekitar Rp600 ribu.

Berdasarkan pantauanCNNIndonesia.com, Jumat (13/1), harga tiket pesawat di aplikasi Tiket.com untuk rute Jakarta-Bali keberangkatan Sabtu (14/1) berkisar Rp672 ribu hingga Rp1,9 juta untuk kelas ekonomi.

Tak hanya Jakarta-Bali, berbagai maskapai penerbangan juga mematok harga lebih murah dari Jakarta untuk rute-rute favorit, seperti Surabaya dan Medan. Padahal biasanya harga tiket untuk rute tersebut dibanderol Rp3 jutaan.

Sementara pada situs Traveloka.com, harga tiket pesawat rute Jakarta-Bali untuk jadwal penerbangan Sabtu (14/1) dibanderol mulai dari Rp675 ribu hingga Rp1,9 juta.

Kemudian, harga tiket pesawat rute Jakarta-Surabaya dipatok Rp656 ribu hingga Rp2,7 juta. Sedangkan harga tiket rute Jakarta-Medan dipatok mulai Rp953 ribu hingga Rp3,3 juta.

Harga tiket pesawat tersebut turun drastis dibandingkan pada akhir tahun lalu dan periode Natal dan Tahun Baru. Saat itu, harga tiket rute Jakarta-Bali dibanderol seharga Rp1,48 juta hingga Rp3,13 juta untuk keberangkatan Sabtu (24/12).

Sementara harga tiket untuk rute Jakarta-Surabaya pada periode itu yang ditawarkan di Tiket.com berkisar antara Rp1,15 juta hingga Rp3,25 juta. Sedangkan, untuk rute Jakarta-Medan dipatok di kisaran Rp1,86 juta hingga Rp3,85 juta.

Berikut daftar harga tiket pesawat termurah di Tiket.com untuk keberangkatan 14 Januari 2023:

Jakarta-Bali

- Citilink: Rp672 ribu
- Trans Nusa: Rp708 ribu
- Super Air Jet: Rp712 ribu
- Lion Air: Rp730 ribu
- AirAsia Indonesia: Rp778 ribu
- Batik Air: Rp780 ribu
-Pelita Air: Rp798 ribu
- Sriwijaya Air: Rp1,6 juta
- Garuda Indonesia: Rp1,8 juta

Jakarta-Surabaya

- Super Air Jet: Rp656 ribu
- Citilink: Rp667 ribu
- Lion Air: Rp1,33 juta
- Batik Air: Rp674 ribu
- Super Air Jet: Rp709 ribu
- Batik Air: Rp784 ribu
- Garuda Indonesia: Rp1,56 juta

Jakarta-Medan

- Super Air Jet: Rp953 ribu
- Lion Air: Rp971 ribu
- Air Asia Indonesia: Rp972 ribu
- Citilink: Rp1,01 juta
- Batik Air: Rp1,09 juta
- Garuda Indonesia: Rp2,27 juta

[Gambas:Video CNN]

Sistem masuk tingkat dewa

Konflik Berlarut Ancam Pembangunan Infrastruktur di Papua******

Teror dan penyerangan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang terus terjadi membuat kondisi di Papua kian tak kondusif. Begitu pun bentrok antarwarga atau suku di Papua juga makin memperparah keadaan.

Banyak bentrokan kerap memicu perusakan dan pembakaran, hingga menelan korban jiwa. Seperti yang terjadi di Kigamani beberapa waktu lalu, di mana warga menyerang seorang kontraktor PU hingga tewas yang diawali dari kecelakaan lalu lintas.

Polda Papua mencatat, pada 2022 ada sekitar 90 kasus kejahatan yang dilakukan KKB. Dari catatan itu, sedikitnya ada 53 korban meninggal dunia, baik warga sipil, TNI, maupun Polri.

Berdasarkan catatan kepolisian, pada 2018 silam korban penyerangan di distrik Yigi Kabupaten Nduga mencapai 31 orang. Tidak sampai di situ, kasus penyerangan kembali terjadi pada September 2022, ketika empat pekerja proyek Trans Papua di Kampung Mayerga, Distrik Maskona Utara, Papua Barat tewas oleh KKB.

Pun dengan pembangunan infrastruktur telekomunikasi Palapa Ring Timur pada 2022 turut mendapat serangan oleh KKB di Distrik Beoga saat sedang dilakukan perbaikan tower. Kejadian di Beoga, Kabupaten Puncak, Papua, beberapa waktu lalu itu menewaskan delapan orang karyawan PT Palapa Timur Telematika (PTT).

Kemudian ada juga kejadian KKB menyerang pekerja PT Puncak Tukup Naul yang tengah membangun puskesmas di Beoga Barat pada November lalu. Dari empat orang korban, satu orang meninggal dunia dan satu orang mengalami luka tembak.

Kapolda Papua Irjen Mathius D Fakhiri mengungkapkan, daerah yang sering mendapat gangguan KKB, yakni di daerah Kabupaten Yahukimo, Intan Jaya, Puncak, Puncak Jaya, Nduga, Pegunungan Bintang, Yalimo, Jayawijaya dan Kabupaten Kepulauan Yapen.

Berbagai tindak kekerasan itu jelas mengancam pembangunan infrastruktur di Papua yang tengah digencarkan pemerintah. Apalagi KKB kerap menyasar siapa saja, termasuk menyerang para pekerja swasta hingga guru sekolah.

Foto: screenshoot Channel YouTube PT Palapa Timur Telematika.

Seperti yang diungkapkan Head of Operation Palapa Timur Telematika (PTT), Herald Napitupulu. Menurutnya, tanpa adanya gangguan keamanan pun pembangunan infrastruktur dalam hal ini di sektor telekomunikasi sudah terkendala keadaan geografis Papua yang berupa pegunungan atau dataran tinggi, serta masih belum menyeluruhnya akses jalan yang memadai.

"Selain keamanan, kondisi alam dan akses jalan yang belum memadai juga menjadi tantangan lain dalam pembangunan di wilayah Papua, seperti kondisi geografis, cuaca, hingga beberapa wilayah yang hanya bisa dilalui dengan transportasi udara," ujarnya dalam keterangan tertulisnya.

PTT menyatakan, sejak 2021 lalu pihaknya mengalami ratusan vandalisme, mulai yang ringan, sedang, sampai kategori berat. Vandalisme ringan hingga sedang seperti pemotongan dan perusakan kabel fiber optic.

"Sedangkan vandalisme berat yang menyebabkan kerugian hingga ratusan juta sampai hilangnya nyawa para pekerja Palapa Ring Timur," jelasnya.

Perlu Peran Berbagai Pihak

Berbagai penyerangan tidak hanya memakan korban jiwa, tetapi juga perusakan akses dan fasilitas umum milik negara, tower telekomunikasi, rumah sakit, sekolah hingga bandara penerbangan juga tak luput dari perusakan dengan tujuan memberi ancaman.

Kondisi ini tentunya tidak hanya merugikan negara, tetapi masyarakat. Perusakan infrastruktur telekomunikasi misalnya, tentunya mengakibatkan layanan telekomunikasi di wilayah tersebut terhenti dan berdampak masyarakat tidak bisa menikmati akses internet untuk sementara waktu.

Recovery aset telekomunikasi yang dirusak juga membutuhkan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Sama halnya dengan penyerangan yang dilakukan oleh para pekerja pembangunan jalan, hasil pembangunan yang harusnya bisa dinikmati bersama malah terhambat akibat berbagai penyerangan, belum lagi kondisi mental para pekerja yang juga perlu diperhatikan.

Dalam hal ini peran seluruh pihak, termasuk pemerintah pusat dan daerah, aparat keamanan, serta kesadaran dari masyarakat setempat amat diperlukan untuk mencapai kondisi yang aman dan kondusif di wilayah Papua. Sehingga pembangunan di Papua bisa dilanjutkan tanpa adanya kekhawatiran terjadinya perusakan dan penyerangan hingga hilangnya nyawa seseorang.

Invasi Tao

Pedagang Pasar Induk Keluhkan Pasokan Beras Langka******

Pedagang beras di Pasar Induk Cipinang mengeluhkan pasokan beras yang langka. Ketua Koperasi Pasar Induk Beras Cipinang (KKPIBC) Zulkifli Rasyid mengatakan stok beras tersisa 13.370 ton.

"Memang stok di PIBC ini sangat menipis, 13 ribu ton. Kalau awal Januari stok PIBC itu 25.462 ton, akhir Januari ini 13.370 ton," katanya, dikutip dari CNBC TV, Kamis (2/2).

Zulkifli menegaskan kelangkaan pasokan beras di Pasar Induk Cipinang sebenarnya sudah terjadi sejak Desember 2022. Saat itu, stok beras di gudang ada di kisaran 25 ribu ton.

Maka dari itu, pedagang meminta Perum Bulog untuk membanjiri pasar dengan beras impor demi menekan harga.

"Sekarang justru satu-satunya harapan yang bisa menolong adalah beras dari Bulog, untuk meredam harga supaya jangan naik. Sedangkan impor ini adalah satu-satunya harapan kami untuk bisa menekan harga. Kalaulah bisa, Bulog harus semaksimal mungkin untuk menggelontorkan ke pasar," jelas Zulkifli.

Ia menambahkan Bulog sebenarnya sudah melakukan operasi pasar sejak Desember 2022 dan berusaha semaksimal mungkin menekan harga. Langkah tersebut pun membuat kondisi di pasar berangsur pulih, meski masih jauh dari normal.

Di lain sisi, Bulog menyiapkan 315 ribu ton beras untuk diedarkan melalui operasi pasar. Beras yang akan diedarkan adalah kualitas premium, tetapi dijual murah.

Direktur Utama Bulog Budi Waseso alias Buwas mengatakan beras cadangan pemerintah (CBP) siap dilempar demi menekan kenaikan harga beras yang kini terjadi di berbagai daerah.

"Sudah siap kami edarkan 315 ribu ton itu akan segera kita turun untuk operasi pasar," katanya saat dipanggil Presiden Joko Widodo ke Istana Negara Jakarta membahas permasalahan beras, Selasa (31/1).

Bulog akan menjual beras premium ini seharga Rp8.300 per kg. Agar beras tidak ditimbun, Bulog bekerja sama dengan Satgas Pangan dan Food Station untuk melakukan pengawasan.

"Semuanya akan kami habiskan untuk operasi pasar Januari, Februari, sampai nanti Maret," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]

Jiwa Aneh: Liang Sheng Ru Qing

Benarkah Buruh Terancam dan Investasi Moncer Usai Ada Perppu Ciptaker?******

Presiden Jokowi telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Ciptaker) sebagai jawaban dari putusanMahkamah Konstitusi(MK) yang menyatakan UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat.

Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan perppu diterbitkan karena ada beberapa kegentingan, seperti ancaman resesi global hingga stagflasi yang menghantui Indonesia.

Aturan ini pun rupanya banyak tak menyenangkan para buruh yang terimbas langsung. Sebab, beberapa poin yang diatur dalam Perppu tersebut dinilai sangat merugikan dan melemahkan posisi buruh dalam mendapatkan penghidupan yang layak.

Pasalnya, kompensasi pesangon dan uang penghargaan masa kerja yang diterima buruh korban pemutusan hubungan kerja (PHK) berkurang dibandingkan aturan lama.

Sebagai pembanding, dalam UU Ketenagakerjaan besaran uang pesangon yang diterima buruh korban PHK paling banyak dibatasi 10 bulan gaji. Selain pesangon, korban PHK itu juga mendapatkan uang penggantian hak seperti cuti tahunan yang belum diambil atau belum gugur, biaya ongkos pulang kerja, penggantian perumahan serta pengobatan yang ditetapkan 15 persen dari uang pesangon.

Komponen upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang pengganti hak yang seharusnya diterima yang tertunda, terdiri atas; upah pokok, tunjangan yang bersifat tetap, termasuk harga pembelian dari catu yang diberikan kepada pekerja/buruh secara cuma-cuma, yang apabila catu harus dibayar pekerja/buruh dengan subsidi, maka sebagai upah dianggap selisih antara harga pembelian dengan harga yang harus dibayar oleh pekerja/buruh.

Sementara kalau dalam perppu, pesangon dibatasi maksimal hanya 9 bulan gaji.

Kedua,sistem upah. Buruh memandang sistem upah yang berlaku dalam Perppu Cipta Kerja merugikan. Dengan sistem upah itu, buruh berpotensi mendapatkan upah yang rendah.

Berdasarkan aturan tersebut, formula penetapan upah minimum bisa diubah dalam keadaan tertentu.

"Dalam keadaan tertentu pemerintah dapat menetapkan formula penghitungan Upah minimum yang berbeda dengan formula penghitungan Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88D ayat 2," bunyi pasal 88F Perppu Cipta Kerja, dikutip pada Rabu (4/1).

Berdasarkan ketentuan Pasal 88D Perppu tersebut, upah minimum dihitung dengan menggunakan formula penghitungan upah minimum yang mempertimbangkan variabel pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu.

Hal itu, berbeda jika dibandingkan dengan UU Ketenagakerjaan. Pasalnya, dalam UU Ketenagakerjaan, UMP dihitung dengan turut memperhitungkan komponen kebutuhan hidup layak (KHL).

Ketiga, aturan PHK. Para buruh mengklaim aturan PHK dalam Perppu Cipta Kerja juga berpotensi merugikan buruh. Pasalnya, aturan itu memberikan kemudahan kepada perusahaan melakukan PHK. Termasuk hilangnya ketentuan PHK harus melalui penetapan pengadilan.

Keempat, terkait sistem pekerjaan alih daya. Perppu Cipta Kerja tidak mengatur batasan jenis pekerjaan alih daya atau outsourcing, sama seperti Omnibus Law sebelumnya yang diputus Mahkamah Konstitusi inkonstitusional bersyarat.

Ketentuan soal pekerjaan yang dapat dialihdayakan diatur dalam Pasal 64 Perppu tersebut.

"Perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya melalui perjanjian alih daya yang dibuat secara tertulis," bunyi Pasal 64 ayat (1) Perppu Cipta Kerja.

Pada ayat (3) Pasal 64 menyebutkan ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan sebagian pelaksanaan pekerjaan akan diatur dalam peraturan pemerintah (PP).

Aturan ini berbeda dengan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang berlaku sebelum Perppu maupun UU Omnibus Law. Batasan pekerjaan outsourcing diikat produk hukum setingkat uu, bukan PP.

Kelima, memudahkan masuknya tenaga kerja asing. Buruh memandang Perppu Cipta Kerja memberikan kemudahan bagi tenaga kerja asing untuk masuk ke semua jenis pekerjaan yang sebenarnya bisa digarap oleh pekerja Indonesia.

Kemudahan juga diberikan pemerintah dengan menghapus kewajiban bisa berbahasa Indonesia bagi pekerja asing yang mau kerja di RI.

Karena hal-hal di atas, tak heran Ketua Umum Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Nining Elitos mengatakan Perppu Cipta Kerja selain 'berganti baju' hanya menghindari inkonstitusional saja.

Menurutnya, Perppu ini lebih memberikan karpet merah pada investor dan merusak tatanan hukum demokrasi Indonesia. Nining juga menyebut jika Perppu in tetap dijalankan hubungan harmonis antara buruh dan pengusaha pun terancam.

"Ketika semakin eksploitatif terhadap kaum buruh, maka hubungan yang harmonis tidak mungkin terjadi karena ketimpangan dan kesewenang-wenangan diamini oleh kekuasaan," ujarnya kepada CNNIndonesia.com.

Ia pun berharap Perppu Cipta Kerja ditarik kembali. Jika tidak, pihaknya akan membuat surat terbuka hingga aksi bersama gerakan rakyat lainnya, tidak hanya kaum buruh.

Hal senada juga disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar. Ia menilai Perppu Cipta Kerja juga malah menimbulkan potensi konflik baru antara pengusaha dan buruh.

"Muncul Perppu ini juga tidak bisa menjadi jembatan yang bisa menurunkan tingkat konflik, malahan menciptakan konflik baru," ujarnya.

Menurut Timboel hal itu terjadi karena ada beberapa ketentuan yang membuat ketidakpastian dan cenderung menguntungkan pengusaha.

Misalnya, soal pengaturan upah minimum. Dalam perppu formula penetapan upah minimum bisa diubah dalam keadaan tertentu. Selain itu, formula penghitungan upah minimum yang mempertimbangkan variabel pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu.

Timboel mengatakan indeks tertentu ini terlalu mengawang-ngawang karena tolok ukurnya tidak jelas.

"Indeksnya berapa kami juga tidak tahu, apakah dijumlah inflasi dengan pertumbuhan ekonom atau dibandingkan. Kalau dijumlah saya yakin bisa di atas inflasi (kenaikan upahnya), tapi kalau dibandingkan mana yang lebih tinggi itu akan di bawah inflasi. Jadi positifnya memang untuk pengusaha," ujarnya.

Selain itu, kata Timboel, semakin luasnya alasan pengusaha untuk melakukan PHK pada buruh dalam Perppu Cipta Kerja juga merugikan. Terlebih, kini pengusaha bisa melakukan PHK jika perusahaan sedang merestrukturisasi utang.

Hal ini tercantum dalam Pasal 154 A ayat (1) huruf e. Menurutnya, tidak ada korelasi antara restrukturisasi utang dengan alasan PHK pekerja. Karenannya, dalam perppu ini kepastian bekerja para buruh sangat rendah.

Lebih lanjut, Timboel menuturkan jika alasan pemerintah menerbitkan perppu untuk meningkatkan investasi dan pembukaan lapangan kerja, hal ini juga belum tentu terjadi.

Pasalnya, untuk menggaet investasi bukan hanya soal mengatur ketenagakerjaan saja, tapi ada faktor yang lebih penting, yakni tingkat inflasi dan suku bunga acuan.

"Pertamakan suku bunga, kalau suku bunganya tinggi, orang belum mau investasi. Jadi jangan hanya menyasar komponen yang bukan faktor utama (ketenagakerjaan) kalau coreinflasi masih tinggi, suku bunga tinggi, gak akan masuk investor," ujarnya.

.

Tak Ada Jaminan Investasi Melesat Akibat Perppu Cipta Kerja

Remaja yang merindukan penyakit cinta

Buruh Kritik Perppu Ciptaker: Niat 'Tampil Beda', Malah Menyesatkan******

Partai Buruh menilai pembuat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Ciptaker) mencoba tampil beda dengan isi UU Cipta Kerja. Alih-alih disambut baik, isi Perppu Ciptaker malah semakin menyesatkan.

"Terkait isu upah minimum danoutsourcing, nampaknya si pembuat perppu ingin ada perbedaan dengan UU Cipta Kerja, tetapi justru menyesatkan, membingungkan, dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Niat baik, tapi salah," tegas Pimpinan Partai Buruh Said Iqbal dalam konferensi pers, Rabu (4/1).

Padahal, Iqbal mengatakan serikat buruh yang diwakili Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) telah melakukan pembahasan bersama Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia terkait Omnibus Law tersebut.

"Partai buruh menolak isi perppu tentang upah minimum karena apa yang ditulis dalam isi Perppu Nomor 2 Tahun 2022 justru membuat tidak adanya kepastian hukum, menjadi tidak jelas. Ada empat poin ketidakjelasan itu," ungkap Iqbal.

Pertama, di dalam UU Ciptaker dikatakan gubernur dapat menetapkan kenaikan UMK, hal tersebut tidak berubah di Perppu Ciptaker. Ia beranggapan UMK bisa naik atau tidak sesuai keinginan gubernur. Partai Buruh meminta kata-kata "dapat" dihilangkan menjadi "gubernur menetapkan UMK".

Kedua, di UU Ciptaker disebutkan kenaikan upah minimum berdasarkan atau sama dengan inflasi atau pertumbuhan ekonomi. Iqbal menganggap di dalam Perppu Ciptaker makin tidak jelas karena kenaikan upah minimum berdasarkan inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu. Menurutnya, variabel indeks tertentu tidak jelas.

"Ketiga, ada pasal di perppu berbunyi, 'Dalam keadaan ekonomi dan ketenagakerjaan tertentu, formula kenaikan upah minimum bisa berubah'. Ini kan kacau, masa dalam satu UU, pasal sebelum dan setelahnya bertentangan," jelasnya.

Menurut Partai Buruh, aturan tersebut seharusnya spesifik menyebut perusahaan yang tidak mampu menaikkan upah minimum dapat menangguhkannya dengan pembuktian melalui laporan kerugian perusahaan dua tahun berturut-turut secara tertulis.

Keempat, Partai Buruh tidak setuju dengan penghapusan upah minimum sektoral di UU Ciptaker maupun Perppu Ciptaker. Menurut Iqbal, upah minimum sektoral harus tetap ada seperti di UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Sementara itu, soal outsourcing, Iqbal mengatakan apa yang dijelaskan dalam Perppu Cipta Kerja tidak berubah dari Omnibus Law sebelumnya yang diputuskan Mahkamah Konstitusi (MK) inkonstitusional bersyarat.

Ketentuan soal outsourcingdiatur dalam pasal 64 Perppu Ciptaker. Pada pasal 64 ayat 3 menyebutkan ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan sebagian pelaksanaan pekerjaan akan diatur dalam peraturan pemerintah (PP).

Aturan ini berbeda dengan UU Ketenagakerjaan di mana batasan pekerjaan outsourcingdiikat produk hukum setingkat UU, bukan PP.

"Di UU Nomor 13 Tahun 2003 hanya dibolehkan 5 jenis pekerjaan saja yang outsourcing, yaknicatering, security, driver, cleaning service,dan jasa penunjang perminyakan. Di dalam perppu, pemerintah yang menentukan, tanpa pembatasan. Ini lebih membingungkan, menimbulkan ketidakpastian hukum. Partai Buruh menolak, pasal outsourcingharus kembali ke UU Nomor 13 Tahun 2003," tegasnya.

Iqbal menekankan dua poin utama yang harus diperhatikan terkait pengaturan outsourcing. Pertama, tenaga alih daya tidak boleh untuk kegiatan pokok.

Kedua, kegiatan penunjang yang boleh menggunakan tenaga outsourcingdibatasi hanya 5 jenis saja, sesuai yang tercantum di UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

[Gambas:Video CNN]

Tang Bohu menyalakan obat nyamuk bakar

Saham Anjlok Rp1.110 T, Gautam Adani Tak Jadi Orang Terkaya Asia Lagi******

Crazy rich India, Gautam Adani terdepak dari posisi sebagai orang terkaya nomor satu di Asia usai harga sahamdari beberapa perusahaannya anjlok hingga US miliar atau setara Rp1.110 triliun (asumsi kurs Rp15 ribu per dolar AS).

Adani kehilangan kekayaan dalam jumlah besar imbas laporan Hindenburg Research yang menuduh perusahaan melakukan penipuan short seller.

Meskipun Adani telah membantah dan mengatakan tuduhan tersebut tak berdasar, namun respons regulator Australia yang mengatakan akan meninjau hasil laporan tersebut memberikan sentimen negatif.

Adani berada tepat di bawah Mukesh Ambani, Ketua Reliance Industries Ltd (RELI.NS) yang diperkirakan memiliki kekayaan ,4 miliar atau Rp1.266 triliun. Dengan demikian, ia bukan lagi orang terkaya nomor satu di Asia.

Secara rinci, Adani kehilangan uangnya dari penurunan saham Adani Enterprises (ADEL.NS) sebesar 20 persen pada Rabu (1/2) ini, dan total kerugian capai US miliar sejak laporan tersebut.

Kemudian, harga saham Adani Power (ADAN.NS) juga turun 5 persen, dan Adani Total Gas (ADAG.NS) merosot 10 persen. Lalu, harga saham Adani Transmission (ADAI.NS) turun 6 persen dan Adani Ports and Special Economic Zone (APSE.NS) turun 15 persen.

Adani Total Gas yang perusahaan patungan antara perusahaan energi Prancis Total (TTEF.PA) dan Adani Group diperkirakan menjadi korban terbesar dari laporan short sellertersebut dan kehilangan sekitar US miliar.

Data juga menunjukkan bahwa investor asing menjual bersih ekuitas India senilai US,5 miliar sejak laporan Hindenburg. Ini adalah catatan arus keluar terbesar selama empat hari berturut-turut sejak 30 September.

[Gambas:Video CNN]