fairqq

situs judi onlen terpercaya 740Jutaan kata 426768Orang-orang telah membaca serialisasi

《fairqq》

BNPB: 5.464 orang mengungsi akibat erupsi Gunung Lewotobi NTT******

Data terpilah dari total tersebut, diantaranya lansia 575 jiwa, anak-anak 312 jiwa, ibu menyusui 118 jiwa, balita 76 jiwa, ibu hamil 23 jiwa, dan disabilitas 12 jiwa

Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan ada 5.464 orang mengungsi akibat peningkatan aktivitas vulkanik yang terjadi pada Gunung Lewotobi Laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT). Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari mengatakan para pengungsi itu terdiri dari 2.659 laki-laki dan 2.805 perempuan. "Data terpilah dari total tersebut, diantaranya lansia 575 jiwa, anak-anak 312 jiwa, ibu menyusui 118 jiwa, balita 76 jiwa, ibu hamil 23 jiwa, dan disabilitas 12 jiwa," kata Muhari dalam keterangan di Jakarta, Kamis.

Baca juga: PVMBG ingatkan masyarakat waspada aktivitas gunung api Lewotobi Jumlah pengungsi terbanyak, lanjutnya, berasal dari Kecamatan Wulanggitang yang mencapai 3.609 orang, lalu diikuti pengungsi dari Kecamatan Titehena yang mencapai 1.698 orang. Pemerintah daerah setempat telah menetapkan status siaga darurat bencana alam erupsi Gunung api Lewotobi Laki-laki selama 14 hari terhitung sejak 1 hingga 14 Januari 2024. Melalui penetapan status, kata dia, pemerintah daerah dapat mengoptimalkan sumber daya untuk penanganan darurat, khususnya penanganan warga yang mengungsi.

Baca juga: Gunung Lewotobi Laki-laki tunjukkan peningkatan energi erupsi Pada 9 Januari 2024 pukul 23.00 WITA, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) menetapkan perubahan status aktivitas vulkanik dari sebelumnya Level III atau Siaga menjadi Level IV atau Awas. PVMBG merekomendasikan agar masyarakat tidak beraktivitas dalam radius empat kilometer dari puncak gunung dan sektoral lima kilometer arah barat laut hingga utara. BNPB telah memberikan dukungan untuk penanganan darurat berupa dana siap pakai dan kebutuhan pangan dan non-pangan. Selain itu pada hari ini BNPB juga mengirimkan tim untuk pendampingan BPBD dalam penanganan darurat, salah satunya manajemen informasi.

Baca juga: Kemensos bantu tenda hingga makanan untuk pengungsi erupsi Lewotobi
Baca juga: Nelayan Larantuka NTT bantu 200 kg hasil laut untuk pengungsi Lewotobi

Pewarta: Sugiharto Purnama
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024

Bawaslu DKI bolehkan Satpol PP copot APK yang melanggar******

Diperbolehkan karena Satpol PP memiliki kewenangan selaku penegak perda

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI membolehkan Satpol PP mencopot alat peraga kampanye (APK) yang melanggar aturan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Diperbolehkan karena Satpol PP memiliki kewenangan selaku penegak perda," kata anggota Bawaslu DKI Jakarta Benny Sabdo di Jakarta, Jumat.

Benny menuturkan langkah penertiban seperti ini merupakan kewenangan penegak hukum dalam menertibkan partai politik yang menyalahi aturan.

Terlebih, dia juga menyoroti adanya APK berupa bendera di pembatas jalur sepeda (stick cone) di jalan layang (flyover) Rasuna Said, Jakarta Selatan oleh sejumlah oknum partai politik.

Berdasarkan Pasal 25 Perbawaslu No 11 Tahun 2023 disebutkan pengawas pemilu sesuai dengan kewenangan masing-masing melakukan pengawasan terhadap pembersihan APK oleh peserta pemilu.

"Partai politik sebagai peserta pemilu berkewajiban untuk menertibkan sendiri alat peraga kampanye," jelasnya.

Dia menilai partai politik semestinya memberikan pendidikan politik yang benar, maka dari itu dia mengimbau agar mereka tidak memasang alat peraga kampanye di zona terlarang.

"Pemasangan alat peraga kampanye juga harus memperhatikan estetika kota dan terlebih sudah ada korban kejatuhan di jalan raya," tegasnya.

Dengan demikian, Bawaslu DKI menekankan bahwa kampanye semestinya mencerahkan, bukan membahayakan pengguna jalan.

Adapun hal tersebut diatur dalam Surat Keputusan KPU DKI Nomor 363 tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye di Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

KPU DKI melarang peserta Pemilu 2024 memasang alat peraga kampanye di tempat ibadah, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, dan tempat pendidikan yang meliputi gedung atau jalanan sekolah serta perguruan tinggi.

Berikutnya, gedung dan fasilitas milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, jalan protokol, serta sarana dan prasarana publik seperti taman dan pepohonan.
Baca juga: Perludem: Bawaslu DKI bisa kolaborasi kampus atasi kekurangan pengawas
Baca juga: Pelibatan alumni SKPP dapat atasi kekurangan Pengawas TPS
Baca juga: Bawaslu DKI butuhkan 30.766 Pengawas TPS Pemilu 2024

Pewarta: Luthfia Miranda Putri
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2024

Raja Juli: Dana kampanye PSI telah dilaporkan ke KPU******

Yogyakarta (ANTARA) - Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Raja Juli Antoni mengatakan bahwa partainya sudah melaporkan pengeluaran dana kampanye kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) sesuai dengan tenggat waktu yang telah ditetapkan.

Dana kampanye PSI sempat menjadi perbincangan hangat setelah KPU merilis rincian total penerimaan dan pengeluaran dalam laporan awal dana kampanye (LADK) semua partai politik nasional peserta Pemilu 2024 pada 9 Januari lalu.

PSI tercatat sebagai partai politik dengan pengeluaran terkecil, yakni Rp180 ribu, sedangkan total penerimaannya Rp2 miliar.

Raja Juli mengatakan bahwa angka yang diinput itu bukan yang sesungguhnya, dan PSI sebetulnya sama sekali belum melaporkan dana kampanye lantaran laporan dari daerah yang belum lengkap.

“Rp180 ribu itu biaya bank, sekarang sudah dimasukkan kemarin Jumat (12/1) dan tunggu saja pengumuman dari KPU,” kata dia kepada wartawan di sela-sela kampanye PSI di Yogyakarta, Minggu.

Raja Juli yang juga menjabat wakil menteri agraria dan tata ruang itu enggan memberikan bocoran berapa angka pasti dana awal kampanye PSI, tetapi dia menekankan bahwa laporan yang telah disampaikan apa adanya, dan PSI adalah partai yang transparan dan akuntabel.

Anggota KPU Idham Holik pada Kamis (11/1) mengatakan bahwa partai politik maupun calon anggota legislatif (caleg) yang tidak mau mengumpulkan atau telat menyelesaikan revisi LADK dari tenggat waktu terancam dikenai sanksi. KPU juga akan mengumumkan nama partai yang tidak mau melaporkan LADK.

Tak hanya itu, ada pula sanksi berupa diskualifikasi caleg jika mereka tak kunjung melaporkan LADK kepada KPU.

KPU telah menetapkan tenggat waktu perbaikan laporan awal dana kampanye, yang semula berakhir pada 7 Januari, menjadi 12 Januari 2024.

Baca juga: Ketum PSI Kaesang bertemu dengan Sultan Hamengku Buwono X

Baca juga: Kaesang: Anak muda yang bekerja di luar negeri tetap bawa Indonesia

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：slot88jp asia、mahjong ways 1 slot demo、akunjp

Terkait：seribu mimpi 2d、tokeqq、ktp kakek zeus、pinjol legal cair ke dana、erek jam dinding、lady slot88、heylink bonus new member 25+25、situs slot internasional terpercaya、slotcuan、cara mendapatkan uang dengan membaca

---

---

bab terbaru：situs slot777 deposit pulsa tanpa potongan（2024-06-27）

Perbarui waktu：2024-06-27