slot rumah toto

Tertawa Erythrina

6 Perusahaan Tekstil PHK 4.584 Karyawan, Berikut Daftarnya******

Badai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) menerpa pekerjaindustri tekstil. Terbaru ada 6 pabrik tekstil yang melakukan PHK dan merumahkan ribuan pekerjanya.

Hal itu disampaikan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) Ristadi. Menurutnya, pemicu gelombang PHK yang masih berlanjut ada berbagai faktor, mulai dari tak mampu bertahan di tengah serbuan produk impor hingga anjloknya kinerja ekspor.

Untuk itu, dia mengusulkan 10 kebijakan strategis untuk menyelamatkan industri tekstil dan produk tekstil (TPT) dan alas kaki (sepatu) di dalam negeri.

Berikut daftar 6 perusahaan yang melakukan PHK mengacu data KSPN:

1. PT Mulia Cemerlang Abadi di Kabupaten Tangerang: tutup dan PHK total 2.600 pekerja
2. PT Lucky Tekstil di Kota Semarang: PHK 100 pekerja
3. PT Grand Best di Kota Semarang, PHK 300 pekerja
4. PT Delta Merlin Tekstil I Duniatex Group di Kabupaten Karanganyar (Jawa Tengah): PHK 660 pekerja
5. PT Delta Merlin Tekstil II Duniatex Group: PHK 924 pekerja
6. PT Pulaumas Tekstil di Jawa Barat: merumahkan 460 pekerja.

Dari angka itu, tercatat yang PHK total sebanyak 4.584 pekerja, sedangkan 460 pekerja lainnya menunggu nasib saat dirumahkan.

Ristadi mengatakan badai PHK itu merupakan lanjutan setelah tahun lalu masalah yang sama juga menimpa pekerja industri tekstil. Mengutip data Kementerian Perindustrian (Kemenperin), ia menyebut sepanjang 2022 ada PHK sebanyak 345 ribu pekerja di industri TPT nasional.

"Kondisi itu masih berlangsung dan ada sekitar 26.540 pekerja yang dirumahkan ke arah PHK. Ini data per Agustus 2023," kata Ristadi.

[Gambas:Video CNN]

Bepergian ke dunia lain dalam ruang portabel

Erick Minta Komisaris******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memerintahkan jajaran direksi hingga komisaris memberangus 'virus' judi onlinedi tubuh perusahaan pelat merah.

"Ya tentu saya prihatin, apalagi kalau sudah penipuan (penggelapan uang negara), ya ditangkap lah ya (pejabat BUMN yang merugikan negara karena judi online), apalagi penipuan-penipuan. Sekecil apapun itu penipuan," ujarnya kepada CNNIndonesia.comdi Kantor Transmedia, Jakarta Selatan, Rabu (4/10).

"Tapi gini, percuma dong kalau saya punya komisaris dan direksi perusahaan-perusahaan BUMN kalau hal-hal kecil harus kembali ke menteri lagi," imbuhnya.

"Jadi, saya lebih (ke) konteks besar. Tentu saya berharap isu-isu ini (judi online), direksi dan komisaris jadi bagian penting (memberantas)," tutupnya.

Pada awal September 2023 lalu, seorang pegawai BUMN di Jayapura berinisial RSSM ditetapkan sebagai tersangka kasus penggelapan dana nasabah Rp1,4 miliar. Pelaku diduga menggunakan uang tersebut untuk judi online.

Tersangka diduga memakai modus mengirim uang dari nasabah yang baru ke rekening pribadinya. Lalu, uang tersebut disetor tersangka ke situs judi online.

"Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh tim audit internal dari bank tersebut diperoleh hasil kerugian negara sebesar Rp1,1 miliar," kata Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri (Kejari) Jayapura Marvie de Queljoe, dikutip dari detikcom.

Polisi mengatakan total uang yang ditransfer ke rekening pelaku berjumlah Rp1,4 miliar. Namun, tersangka mengembalikan uang tersebut senilai Rp300 juta.

Peluang Kuasai Hotel Sultan

Dalam kesempatan sama, Erick juga menanggapi soal peluang perusahaan pelat merah menguasai Hotel Sultan.

Namun, ia tak berbicara banyak. Pasalnya, ia belum tahu lebih dalam soal desakan pengosongan Hotel Sultan yang sekarang masih dikuasai PT Indobuildco milik Pontjo Sutowo.

"Saya enggak bisa komentar mengenai pengosongan (Hotel) Sultan karena saya belum tahu dan belum ada pembicaraan ke sana (peluang BUMN kuasai Hotel Sultan)," katanya.

"Saya belum ada pembicaraan (peluang BUMN ambil alih Hotel Sultan). Jadi, saya tidak mau komentar yang saya belum tahu," sambung Erick.

Terlepas dari pernyataan Erick, Pusat Pengelolaan Kompleks Gelora Bung Karno (PPKGBK) memasang spanduk khusus sore ini di Hotel Sultan. Pemasangan spanduk berwarna merah itu dilakukan petugas keamanan GBK dengan kawalan sejumlah aparat kepolisian.

Spanduk itu bertuliskan 'Tanah Ini Aset Negara Milik Pemerintah Negara Republik Indonesia Berdasarkan HPL No.1/Gelora atas nama Sekretariat Negara RI c.q. PPKGBK dan telah dinyatakan sah oleh Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung No. 276/PK/Pdt/2011'.

Pontjo memang masih kekeh mengelola tanah tempat berdirinya Hotel Sultan. Namun, pemerintah menyebut hak guna bangunan (HGB) PT Indobuildco sudah habis dan lahan tersebut kudu dikembalikan ke negara.

[Gambas:Video CNN]

Sistem seni bela diri yang tiada taranya

Kronologi Mentan Syahrul Mundur, Dugaan Korupsi hingga Sempat 'Hilang'******

Drama dugaan kasus korupsiMenteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo alis SYL belum usai, mulai dari 'hilang' di Eropa hingga kini mengajukan pengunduran diri jabatan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Mulanya, nama Syahrul diselidiki Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Juni 2023 lalu, di tengah penyelidikan kasus korupsi di Kementan. Ia sudah disebut-sebut menjadi tersangka sejak saat itu, meski dirinya mengelak dan berdalih tak mengerti korupsi apa yang dimaksud.

"Bahwa perkara dugaan TPK (tindak pidana korupsi) berupa penerimaan hadiah/janji/sesuatu oleh PN atau yang mewakilinya di lingkungan Kementerian Pertanian 2019-2023 (spnn.lidik-05/Lid.01.00/01/01/2023 tanggal 16 Januari 2023) disetujui untuk naik ke penyidikan dengan calon tersangka SYL (menteri Pertanian RI tahun 2019 s/d 2024)," tulis informasi yang didapat CNNIndonesia.com dari sumber internal KPK, Rabu (14/6).

KPK panggil Syahrul Yasin Limpo

KPK pertama kali memanggil Syahrul pada Jumat (16/6). Namun, sang mentan tak hadir dengan dalih sedang menjalankan tugas negara, yakni menghadiri Agriculture Ministers Meeting G20 di India dan meminta penjadwalan ulang pada 27 Juni 2023.

Akan tetapi, KPK memutuskan untuk memanggil kembali Syahrul pada 19 Juni 2023. Politikus NasDem itu pun hadir di gedung lembaga antirasuah tersebut untuk menjawab sejumlah pertanyaan penyidik.

"Saya kooperatif diperiksa. Sudah saya jawab. Tanya ke KPK (soal perkara kasus dugaan korupsi)," ujar Syahrul usai diperiksa.

"Saya sudah diperiksa secara profesional (oleh KPK). Saya tetap kooperatif dan akan tetap siap (memberikan keterangan)," tegasnya.

KPK temukan 3 klaster dugaan korupsi di Kementan

KPK menyebut ada tiga klaster dugaan korupsi di Kementan. Klaster pertama yang sedang diselidiki saat ini terkait dengan penempatan pegawai.

"Yang ada sekarang, yang sedang ditangani baru klaster pertama. Jadi, rekan-rekan mohon bersabar karena masih ada klaster kedua, ketiga," ujar Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu di Kantornya, Jakarta, Senin (19/6).

Berdasarkan temuan KPK pada perkara sebelumnya, penempatan pegawai dalam jabatan masih sering disalahgunakan melalui praktik-praktik yang melanggar hukum, seperti jual-beli jabatan, pemerasan, kolusi hingga nepotisme.

Jokowi Buka Suara

Presiden Jokowi akhirnya buka suara soal pemeriksaan Mentan SYL. Ia meminta agar semua pihak menghormati proses hukum yang sedang berjalan.

"Hormati proses hukum yang ada, hormati proses hukum yang ada," kata Jokowi di Pasar Parungpung, Bogor, Rabu (21/6).

Meski saat itu Jokowi irit bicara, ia sebenarnya sudah pernah menyinggung pengawasan anggaran kementerian ketika Syahrul dikabarkan menjadi calon tersangka kasus korupsi.

Jokowi berkata sudah berkali-kali mengingatkan anak buahnya untuk hati-hati. Ia ingin para menteri teliti mengelola anggaran masing-masing kementerian.

"Kan bolak-balik saya sampaikan, hati-hati mengelola keuangan negara karena kita mengelola anggaran kementerian ini gede banget, harus diawasi, harus dikontrol, harus dicek," ucap Jokowi di Pasar Menteng Pulo, Jakarta, Kamis (15/6).

KPK Geledah Rumah Dinas SYL

KPK menggeledah rumah dinas Syahrul di Jalan Widya Chandra V Nomor 28, Jakarta Selatan pada Kamis (28/9) sore. Rombongan penyidik KPK tiba di rumah politikus NasDem itu sejak pukul 17.00 WIB.

Sampai pukul 22.00 WIB, setidaknya sudah ada dua mobil berwarna hitam yang keluar masuk rumah SYL, di mana seorang penyidik KPK terlihat mengeluarkan sebuah mesin penghitung uang.

Penggeledahan pun berlanjut hingga Jumat (29/9) pagi.Sekitar pukul 12.11 WIB, sejumlah petugas KPK keluar dari sana menggunakan tujuh mobil hitam dengan membawa koper kecil, tas, dan berkas-berkas.

Tim penyidik KPK juga menemukan dan mengamankan 12 unit senjata api, dokumen diduga terkait perkara, hingga uang sekitar Rp30 miliar dari rumah dinas SYL.

"Sejauh ini (uang) puluhan miliar yang ditemukan dalam penggeledahan dimaksud. Kami sudah berkoordinasi dengan pihak kepolisian daerah tentunya terkait dengan temuan (senjata api) dalam proses geledah dimaksud," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri.

Sementara itu, Polda Metro Jaya menyebut 12 senjata api tersebut terdiri dari jenis revolver S&W; atau Smith and Wesson hingga Tanfoglio.

Dikabarkan Jadi Tersangka

KPK dikabarkan telah menetapkan SYL sebagai tersangka pada Jumat (29/9).

"Yang bersangkutan (SYL) sudah jadi tersangka," ujar sumber CNNIndonesia.com melalui pesan tertulis.

Akan tetapi, Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri menyatakan tim penyidik masih terus mengumpulkan dan memperkuat alat bukti, termasuk lewat penggeledahan rumah dinas SYL.

"Yang pasti pengumpulan bukti terus KPK lakukan. Sebagaimana yang sering kami sampaikan, KPK hanya akan sampaikan seluruh proses penanganan perkara secara utuh pada saatnya setelah semua proses cukup dilakukan," kata Ali saat dikonfirmasi mengenai status tersangka SYL.

"Hasil penggeledahan belum bisa kami sampaikan. Informasi yang kami peroleh, proses kegiatan penggeledahan masih berlangsung di tempat dimaksud," imbuhnya.

KPK periksa Kantor Kementan

Selain rumah dinas Syahrul, KPK juga memeriksa Kantor Kementan di Jakarta Selatan. Setidaknya terdapat tiga ruang yang digeledah pada Jumat (28/9), yakni ruang kerja menteri, ruang kerja sekretaris jenderal, dan ruang kepala organisasi serta kepegawaian Kementan.

"Ditemukan dan diamankan bukti antara lain dokumen dan bukti elektronik yang diduga memiliki kaitan erat dengan perbuatan pidana yang dilakukan para tersangka dalam perkara ini," ujar Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Sabtu (30/9).

Di lain sisi, KPK mengklaim ada pihak tertentu yang berupaya merintangi proses penggeledahan di Kantor Kementan.

"Saat tim penyidik KPK melakukan penggeledahan di Gedung Kementan RI di Jakarta Selatan, tim penyidik mendapati adanya dokumen tertentu yang dikondisikan dan diduga akan dimusnahkan," jelas Ali.

"Beberapa dokumen dimaksud diduga kuat adalah bukti adanya aliran uang yang diterima para pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini," sambungnya.

KPK lantas menetapkan tiga pasal dalam kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian, yakni pemerasan dalam jabatan, gratifikasi, hingga tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Bersambung ke halaman berikutnya...

Sempat 'Hilang' hingga Mengundurkan Diri

Mulai sekarang aku akan menjadi Tuhan

Teten Ungkap Kelemahan UMKM Sehingga Kalah Saing dengan Produk Impor******

Menteri Koperasidan UKM Teten Masduki mengatakan 97 persen lapangan kerja di Indonesia diserap oleh UMKM.

Namun, produk UMKM masih sulit bersaing di pasar global.

"UMKM kita masih skalanya ekonomi subsisten, skala untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, tidak produktif. Produknya juga masih belum punya daya saing, apalagi daya saing global," kata Teten di acara Indonesia Digital MeetUp 2023, Kamis (5/10).

"Dan kita kaget-kaget kalau kemudian kita tidak bisa bersaing dengan produk-produk yang masuk lewat platform global maupun juga lewat perdagangan biasa," imbuh Teten.

Lebih lanjut, Teten mengatakan UMKM Indonesia bukannya tidak mau beradaptasi dengan perdagangan digital. Sebanyak 22 juta UMKM disebut telah berdagang online, tetapi tetap sulit bersaing karena masuknya barang impor yang sangat murah.

Karenanya, Teten, meminta agar pedagang lokal tidak disalahkan.

"Pasar seperti Tanah Abang bahkan pasar becek yang jualan sayur, jualan sembako, sudah online. Jadi jangan salahkan mereka belum shifting (ke online). Mereka sudah shifting," katanya.

Ia menduga ada dua cara produk impor murah bisa masuk ke pasar dalam negeri. Pertama karena praktek dumping yakni mengekspor barang dari negara asalnya untuk dijual ke Indonesia dengan harga lebih murah untuk menguasai pasar.

Kedua, barang impor bisa masuk melalui jalur tak resmi. Teten mengatakan hal tersebut terlihat dari data Menteri Keuangan Sri Mulyani yang mengatakan ada impor dari China yang tak tercatat.

"Berarti ada yang lewat jalur ilegal. Ini yang mau kita benahi," katanya

[Gambas:Video CNN]

Tuan Abadi Perkotaan

Curhat Seller******

Pemerintah resmi melarang TikTok Shop untuk berjualan dan melayani transaksi lewat Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No 31 Tahun 2023. Sellerdan affiliateTikTok Shop mengaku larangan ini akan berpengaruh besar pada pendapatan mereka.

Salah satu seller TikTok Shop di Jakarta, Helena, mengklaim larangan ini akan mempengaruhi pendapatan secara keseluruhan tokonya. Ia berharap TikTok bisa memisahkan platform media sosial dengan e-commerce-nya agar ia tetap bisa mempertahankan pelanggan untuk berbelanja di tokonya.

Hanya saja, ia berpendapat jika TikTok Shop ditutup secara permanen tanpa ada penggantinya, ataupun pemerintah tak memberikan solusi lain untuk seller berjualan di sosial media, hal ini akan menjadi masalah besar.

Menurutnya, larangan ini akan lebih berimbas kepada seller-sellerkecil yang hanya berjualan di TikTok Shop. Sebab berdasarkan pengalamannya, berjualan di TikTok Shop lebih banyak mengundang penjual dibandingkan e-commercelainnya.

"Karena memang berdasarkan pengalaman berjualan di TikTok Shop itu kayak magic saja. Toko baru saja tuh bisa cepat banget ramainya, cepat banget dikenal sama orang. Apalagi kalau ada konten yang FYP, sangat beda jauh dengan kita berjualan di platform e-commerceaja, itu effort-nya lebih banyak dan butuh waktu yang sangat lama," ungkap Helena.

Namun, menurut dia, di setiap masalah tentu selalu ada solusinya. Ia berpendapat pemerintah sudah melakukan tugasnya dengan baik dan seller TikTok Shop harus berinisiatif agar bisa berinovasi mengikuti perkembangan serta tak terpaku pada satu platform saja.

Lihat Juga : Bapanas Ungkap Pembatasan Pembelian Hanya Untuk Beras Pemerintah

"Terutama kalau misalnya TikTok sendiri ternyata di balik itu ada hal yang akan merugikan negara. Ataupun TikTok Shop yang awalnya membantu UMKM kecil, ternyata lama-lama justru membunuh UMKM kecil itu sendiri," lanjut dia.

"Jadi menurut saya, semua sellerharus siap dengan apa yang akan terjadi dan harus selalu punya solusi kedua," pungkasnya.

Di sisi lain, salah satu affiliate TikTok Shop, Nelva, tak setuju dengan larangan pemerintah tersebut. Menurut dia, TikTok Shop berhasil membangun semangat para pedagang yang terpuruk setelah kehilangan mata pencahariannya saat pandemi silam.

Nelva berpendapat TikTok Shop sudah membantu perekonomian banyak orang.

"Banyak juga orang-orang yang kena dampak PHK dari pandemi kemarin karena efisiensi perusahaan juga larinya menjadi TikTok affiliate karena mereka enggak punya modal. Jadi mereka hanya membeli beberapa sample terus akhirnya mereka sukses. Ya jelas mereka sedih apalagi yang bagi mereka adalah tunggal income," katanya. 

Nelva mengatakan dunia digital tak bisa ditekan untuk laju pertumbuhannya. Digital, lanjutnya, pasti akan terus melesat dari perkembangan manusia itu sendiri.

"Kalau misalnya manusia itu enggak bisa nerima yang namanya platform digital, ya mereka bisa apa? Kalau misalnya ada pandemi lagi, enggak minta ya, kalau misalnya ada semacam pandemi kayak kemarin, apa yang bisa mereka lakukan?" ujarnya.

Namun di sisi lain, ia mengatakan ada sisi positif dan negatif yang bisa diambil dari larangan ini.

"Kasihan juga sama UMKM yang udah punya stan di tempat-tempat mall atau tempat swalayan. Kasihan juga, mereka juga sedih. Tetapi itu tadi, ada plus minusnya juga," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Kultivator abadi datang ke dunia

Sandiaga: Tindak Tegas Bule Nakal Justru Tingkatkan Turis di Bali******

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno, merespon soal masih ditemukan Warga Negara Asing (WNA) atau bule di Bali, yang nakal atau berulah dengan melanggar peraturan di Pulau Dewata.

Sandiaga mengatakan WNA yang berulah tentu harus ditindak tegas, agar para turis yang datang ke Indonesia khususnya ke Bali, memahami pariwisata yang berbasis budaya dan bermartabat.

"Kita harus tegas menyampaikan pariwisata Indonesia khususnya di Bali, adalah pariwisata yang berbasis budaya lokal bermartabat, berkelanjutan, berkualitas, dan berkebudayaan. Jadi saya tekankan itu yang sudah kami sampaikan," kata Sandi, saat usai menghadiri job fair di Poltekpar Bali, di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Jumat (6/10) sore.

"Aparat penegak hukum sudah kita koordinasikan untuk bersikap tegas namun santun dalam menyampaikan peraturan-peraturan, termasuk juga kearifan adat budaya dan kearifan lokal masyarakat Bali," ujarnya.

"Saya menerima banyak apresiasi bahwa ketegasan kita ini, bukan malah mengurangi kunjungan wisatawan ke Bali justru malah meningkat, angkanya itu di atas 19 persen pertumbuhan year-on-year. Jadi ini, kita akan terus pertahankan dan kita komunikasikan dan sosialisasikan, dan kita bina, banyak (turis) yang melanggar peraturan tersebut dan berulah itu karena ketidaktahuan mereka dan ini nanti kita lebih masif untuk disosialisasikan," katanya.

Lihat Juga : Atasi Macet, Kemenhub Fasilitasi Kerja Sama Penyedia Jasa Transportasi

Pihaknya juga menyebutkan, bahwa buku panduan do's and don'ts yang disebar kepada para turis asing cukup efektif untuk menekan pelanggaran turis asing di Bali.

"Sangat efektif do's and don'ts di Bali ini, sudah mulai kita masifkan di awal tahun dan mendapat apresiasi dari para wisatawan,"Oh ini ternyata nggak boleh, oh ini yang harus kita lakukan,". Jadi dari peningkatan jumlah wisatawan dan tingkat pelanggaran ini berbanding tidak lurus. Jadi wisatawannya meningkat tapi jumlah pelanggarannya justru menurun. Ini salah satu efek dari lebih masif kita sosialisasikan do's and don'ts-nya," ujarnya.