pembayaran cicilan tokopedia

Kota super terapung

Suharso Monoarfa Bersuara soal Kisruh Data Beras di RI******

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Suharso Monoarfa mengungkap permasalahan data di Indonesia sampai saat ini tak kunjung tuntas. Salah satunya adalah soal kisruh data beras antar kementerian dan lembaga yang selalu berbeda.

Padahal, data soal beras sangat menentukan proses pengambilan kebijakan, termasuk terkait impor.

"Kalau kita bicara yang paling dekat dengan kepentingan nasional kita adalah soal pangan, pangan berarti beras, begitu beras kita mau tanya kenapa kita impor dan kita jaga-jaga untuk impor, dan berapa produksi, berapa yang ada di stok nasional, yang dipegang oleh Bulog, dan seterusnya," kata Suharso dalam Grand Launching Portal Satu Data Indonesia di Jakarta Pusat, Jumat (23/12).

Suharso membandingkan data beras ini dengan data keuangan di Bank Indonesia. Ia menilai dengan terpusatnya data ini, maka pihak pengambil keputusan bisa menggunakannya dengan mudah.

Ia pun menyinggung bahwa saat ini tiap kementerian/lembaga dan pemerintah daerah memiliki data masing-masing yang memiliki standar berbeda. Sehingga, data-data tersebut tidak bisa dibandingkan karena cara pengolahan dan pengumpulan yang berbeda.Bahkan, imbuhnya, data milik pemda kerap tidak memenuhi agregasi nasional.

Tak hanya soal data, Suharso juga menyentil kementerian, lembaga, dan pemda yang memiliki segudang aplikasi namun tidak efektif.

"Kalau dilihat aplikasi Pemda itu luar biasa banyaknya, tapi menurut saya itu hanya menunjukkan, (hanya) show, tontonan, tapi nggak efektif untuk pelayanan publik dilakukan. Padahal yang kita inginkan adalah di atas (pelayanan publik) itu," ujarnya.

Suharso menekankan saat ini penting untuk melakukan integrasi agar data pembangunan bisa valid saat digunakan. Meskipun, tantangan yang dihadapi pun beragam, mulai dari proses pengolahan data tiap institusi berbeda hingga ketiadaan metadata yang baku untuk memberikan informasi acuan kode referensi yang berbeda.

"Paling penting, membuat data pembangunan itu valid, kredibel, akurat, mutakhir, dan mudah diakses," tegasnya.

[Gambas:Video CNN]

Sistem Penukaran Poin Super

Ekspor Bauksit Dilarang, Menperin Ingin Kebut Industri Semikonduktor******

Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita merespons baik kebijakan larangan ekspor bauksit yang diumumkan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Agus mengatakan langkah tersebut bisa mempercepat pembangunan ekosistem industri semikonduktor di Tanah Air.

"Bagus dong, bagus. Kami sangat mendukung (larangan ekspor bauksit) karena itu juga menjadi salah satu strategi kami untuk mendorong industri semikonduktor untuk tumbuh," ujarnya di Hotel Ritz-Carlton, Jakarta, Rabu (21/12).

Dengan kebijakan larangan ekspor bauksit, Agus yakin bahan-bahan yang dibutuhkan untuk mempercepat ekosistem industri semikonduktor lokal, seperti silica dan gallium, bisa terpenuhi.

"Gallium itu adalah by productsdari bauksit. Dengan dilarangnya ekspor bauksit, kami akan punya kecukupan-kecukupan gallium dan itu adalah sumber bahan baku untuk kami bangun wafer untuk industri semikonduktor," jelas Agus.

Kendati demikian, Agus belum menghitung berapa potensi nilai yang akan dikantongi Indonesia dari kebijakan larangan ekspor bauksit ini. Ia hanya menegaskan Indonesia bisa untung ratusan kali lipat jika bisa sampai ke industri semikonduktor dan pembuatan wafer.

"Ini kesempatan bagi Indonesia dengan berbagai macam dinamika yang ada di dunia untuk membangun industri semikonduktor, dari IC design, mengarah kepada wafer, nanti setelah waktunya baru ke foundry. Di ujungnya itu pastifoundry," pungkasnya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan untuk melarang ekspor bijih bauksit mulai Juni 2023. Kebijakan ini dilakukan dengan beberapa pertimbangan.

Pertama, Jokowi ingin meningkatkan nilai tambah bagi ekonomi dalam negeri. Kedua,meningkatkan penciptaan lapangan kerja baru. Ketiga, meningkatkan penerimaan devisa. Keempat, menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih merata di Indonesia.

"Mulai Juni 2023 pemerintah akan melarang ekspor bijih bauksit. Saya ulang mulai Juni 2023, pemerintah akan memberlakukan pelarangan ekspor bijih bauksit dan mendorong pengolahan dan pemurnian bauksit di dalam negeri," kata Jokowi di Jakarta, Rabu (21/12).

Ia menegaskan larangan ekspor itu dilakukan dengan mempertimbangkan manfaat dari kebijakan larangan ekspor nikel yang diberlakukan pemerintah sejak Januari 2020. Kebijakan itu memberikan manfaat besar untuk ekonomi dalam negeri.

[Gambas:Video CNN]

Reinkarnasi terlarang

Jasa Marga Jual 40 Persen Saham Tol MBZ, Dapat Rp4,38 T******

PT Jasa Marga(Persero) Tbk resmi menjual 40 persen sahamanak usaha PT Jasamarga Transjawa Tol (JTT) yang mengelola Jalan Layang MBZ, yakni PT Jasamarga Jalanlayang Cikampek (JJC) kepada PT Margautama Nusantara (MUN), dengan nilai transaksi mencapai Rp4,38 triliun.

Direktur Utama Jasa Marga Subakti Syukur menjelaskan langkah ini merupakan lanjutan program asset recyclingsebagai bagian dari strategi korporasi.

Tujuan penjualan tol MBZ ini untuk menyeimbangkan pertumbuhan dan kesinambungan bisnis Jasa Marga serta mengoptimalkan portofolio bisnis perusahaan.

Penjualan 40 persen saham PT Jasamarga Jalanl ayang Cikampek (JJC) sebenarnya sudah diumumkan sejak Oktober lalu. Hal ini ditandai dengan penandatanganan Akta Jual Beli Saham atau Sales Purchase Agreement (SPA) pada Senin (10/10).

Dengan begitu, saat ini 40 persen kepemilikan saham PT JJC dimiliki PT JTT yang merupakan subholding dari Jasa Marga, kemudian 40 persen dimiliki PT MUN yang merupakan anak usaha dari PT Nusantara Infrastructure Tbk (NI), dan 20 persen lainnya dipegang PT Ranggi Sugiron Perkasa (RSP).

Sebelumnya, Direktur Utama PT MUN Danni Hasan mengatakan Jalan Layang MBZ merupakan proyek strategis yang diharapkan dapat menjadi salah satu aset unggulan perusahaan sesuai dengan target investasi.

Menurutnya, akuisisi jalan tol tersebut juga dilakukan guna meningkatkan nilai perusahaan, sekaligus menjadi bukti konkret kontribusi PT MUN dalam hal mendukung penciptaan konektivitas nasional.

[Gambas:Video CNN]

Berasal dari negeri asing

Banyak Kecelakaan Kerja, Amankah Kereta Cepat Jakarta******

Kereta cepat Jakarta- Bandung (KCJB) menjadi sorotan usai insiden anjloknya kereta kerja pemasang rel proyek tersebut. Akibatnya, dua orang tewas dan lima korban lainnya mengalami luka berat.

Pengelola proyek tersebut yaitu PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) membantah jika kereta yang anjlok pada Minggu (18/12) sekitar pukul 17.00 WIB di Desa Cempaka Mekar, Padalarang, Kabupaten Bandung Barat itu rangkaian kereta cepat.

"Tetapi rangkaian kereta kerja berupa lokomotif kerja dan mesin pemasangan rel (ballasted)," kata Corporate Secretary KCIC Rahadian Ratry dalam keterangan resmi, Minggu (18/12).

Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati menjelaskan penghentian dilakukan di ruas jalur terdampak insiden kereta anjlok yang terjadi pada lokasi Track Laying KCJB pada ruas jalur DK 102+309.

Selain itu, usai identifikasi dan investigasi yang dilakukan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA), temuan dan hasil rekomendasi yang bisa dijadikan acuan untuk meningkatkan aspek keselamatan pada proyek pembangunan perkeretaapian akan dilaporkan.

Jika melihat ke belakang, insiden yang terjadi di proyek kereta cepat Jakarta-Bandung tak hanya sekali terjadi.

Tahun lalu, salah satu tiang proyek KCJB roboh dan menimpa eskavator di Teluk Jambe, Karawang.

Presiden Direktur KCIC Dwiyana Slamet Riyadi saat itu mengatakan robohnya tiang tersebut bermula saat ditemukan kesalahan pemasangan pilar (pier) dari hasil evaluasi oleh tim peninjau kualitas dan konsultan supervisi perusahaan.

Dari hasil temuan, akhirnya pihaknya memutuskan kontraktor harus membongkar ulang (rework) untuk membangun kembali atau menggeser pilar sesuai spesifikasi teknis yang sudah ditetapkan. Sayangnya, pada saat pembongkaran, pilar justru jatuh.

"Betul adanya bahwa saat dilakukan pekerjaan rework pembongkaran pier, kontraktor lalai dalam melaksanakan SOP, sehingga pier menimpa ekskavator yang digunakan," ujar Dwiyana dalam keterangan resmi, tahun lalu.

Dwiyana mengatakan perusahaan langsung memanggil kontraktor dan memberi teguran atas kesalahan pemasangan yang berujung insiden tersebut. Pasalnya, hal ini tidak sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan tim engineering dan SSHE.

Kendati begitu, ia memastikan tidak ada korban jiwa dalam insiden pilar jatuh tersebut. Sebab, operator di dalam eskavator telah berhasil menyelamatkan diri lebih dulu sebelum tertimpa pilar.

Tak hanya itu, insiden juga pernah terjadi saat pipa Pertamina di lokasi proyek KCJB terbakar pada 2019 silam. Kebakaran diakibatkan adanya bored pile (pondasi dalam bentuk tabung) PT KCIC yang mengenai pipa bahan bakar Pertamina yang menghubungkan Bandung - Cilacap.

Kebakaran pipa Pertamina tersebut terjadi pada 22 Oktober 2019 pukul 14.00 WIB di wilayah Cimahi, tepatnya di pinggir tol Padalarang-Buah Batu, Jawa Barat. Tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut.

Pembangunan proyek KCJB juga menyebabkan banjir di Tol Padaleunyi, Jawa Barat pada 2020 lalu. PT Jasa Marga (Persero) mengatakan banjir bukan karena tidak berfungsinya sistem drainase jalan tol, melainkan karena pembangunan KCJB di sisi jalan tol yang sedang melaksanakan pekerjaan struktur bore pile dan pile cap.

Pada akhir Februari 2020, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sempat meminta kepada PT KCIC menunda pengerjaan proyek KCJB selama dua pekan. Hal ini juga akibat banjir di Tol Jakarta-Cikampek akibat gorong yang tersumbat proyek KCJB.

Menanggapi berbagi insiden yang terjadi dalam proses pembangunan proyek KCJB, Ketua Forum Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Aditya Dwi Laksana mengatakan hal tersebut tidak bisa dianggap sebagai tanda bahwa KCJB nantinya tidak aman digunakan. Namun menunjukkan keselamatan konstruksi belum menjadi prioritas dalam pembangunan proyek KCJB.

"Beberapa insiden ketika konstruksi KA cepat ini dibangun seperti terbakarnya pipa Pertamina, banjir di tol, perobohan pilar tidak sesuai prosedur dan anjloknya lokomotif kerja menunjukkan bahwa keselamatan konstruksi seolah belum menjadi prioritas," ujarnya kepada CNNIndonesia.com,Selasa (20/12).

Keselamatan belum jadi prioritas

Tianmang Tertinggi

Suharso Monoarfa Bersuara soal Kisruh Data Beras di RI******

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Suharso Monoarfa mengungkap permasalahan data di Indonesia sampai saat ini tak kunjung tuntas. Salah satunya adalah soal kisruh data beras antar kementerian dan lembaga yang selalu berbeda.

Padahal, data soal beras sangat menentukan proses pengambilan kebijakan, termasuk terkait impor.

"Kalau kita bicara yang paling dekat dengan kepentingan nasional kita adalah soal pangan, pangan berarti beras, begitu beras kita mau tanya kenapa kita impor dan kita jaga-jaga untuk impor, dan berapa produksi, berapa yang ada di stok nasional, yang dipegang oleh Bulog, dan seterusnya," kata Suharso dalam Grand Launching Portal Satu Data Indonesia di Jakarta Pusat, Jumat (23/12).

Suharso membandingkan data beras ini dengan data keuangan di Bank Indonesia. Ia menilai dengan terpusatnya data ini, maka pihak pengambil keputusan bisa menggunakannya dengan mudah.

Ia pun menyinggung bahwa saat ini tiap kementerian/lembaga dan pemerintah daerah memiliki data masing-masing yang memiliki standar berbeda. Sehingga, data-data tersebut tidak bisa dibandingkan karena cara pengolahan dan pengumpulan yang berbeda.Bahkan, imbuhnya, data milik pemda kerap tidak memenuhi agregasi nasional.

Tak hanya soal data, Suharso juga menyentil kementerian, lembaga, dan pemda yang memiliki segudang aplikasi namun tidak efektif.

"Kalau dilihat aplikasi Pemda itu luar biasa banyaknya, tapi menurut saya itu hanya menunjukkan, (hanya) show, tontonan, tapi nggak efektif untuk pelayanan publik dilakukan. Padahal yang kita inginkan adalah di atas (pelayanan publik) itu," ujarnya.

Suharso menekankan saat ini penting untuk melakukan integrasi agar data pembangunan bisa valid saat digunakan. Meskipun, tantangan yang dihadapi pun beragam, mulai dari proses pengolahan data tiap institusi berbeda hingga ketiadaan metadata yang baku untuk memberikan informasi acuan kode referensi yang berbeda.

"Paling penting, membuat data pembangunan itu valid, kredibel, akurat, mutakhir, dan mudah diakses," tegasnya.

[Gambas:Video CNN]

Q menghancurkan langit

Mentan Bantah Bank Dunia soal Beras RI Termahal di ASEAN******

Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo menyangkal temuan Bank Duniayang menyebut harga berasIndonesia paling mahal se-Asia Tenggara.

Syahrul heran dengan dasar perhitungan harga beras Bank Dunia. Selain itu, ia mempertanyakan kapan data tersebut diambil.

"Menurut para pakar yang ada, tidak betul itu! Terus, mengambilsampling-nya atau random samplingstatistiknya di mana? Kapan?," katanya di sela-sela rapat kerja Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup di Jakarta, Rabu (21/12).

"Kalau di saat kita lagi menanam, ya nggak ada lagi panen, tentu harga juga melakukan dinamika," ucapnya.

Ia meragukan data Bank Dunia lantaran berbeda dengan temuan Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO). Menurut badan pangan di bawah naungan PBB itu, beras Indonesia justru tergolong murah.

"Data FAO kita nomor 2 (paling rendah). Yang mana yang dipakai (untuk samplingstatistiknya)?" pungkasnya.

Bank Dunia melaporkan harga eceran beras Indonesia paling tinggi di antara negara-negara ASEAN. Data tersebut dimuat dalam Laporan Bank Dunia Indonesia Economic Prospect (IEP) December 2022.

Temuan Bank Dunia, harga beras di Indonesia 28 persen lebih tinggi dibandingkan dengan harga beras di Filipina.

Bahkan, harga beras Indonesia disebut dua kali lipat lebih mahal dari beras di Vietnam, Kamboja, dan Myanmar.

[Gambas:Video CNN]