rtp panenjp

Prajurit terkuat

Uji Coba Sistem Transaksi Tol Nirsentuh di Bali Ditunda******

Uji coba sistem Multi Lane Free Flow (MLFF) atau sistem transaksijalan tol nirsentuh di Bali yang seharusnya dilakukan pada 1 Juni 2023 ditunda.

Direktur Utama PT Roatex Indonesia Toll System Musfihin Dahlan memohon maaf atas penundaan tersebut.

Ia mengatakan pihaknya selaku operator sistem pembayaran belum bisa mencapai tenggat waktu 1 Juni karena hingga saat ini belum mendapat penyerahan teknologi untuk implementasi MLFF dari kontraktor.

Musfihin menjelaskan pihak Hungaria berharap teknologi tersebut diterapkan di Indonesia seperti sistem yang diimplementasikan di Hungaria dan Rusia. Namun, pihak Indonesia berharap agar penerapan sistem tersebut disesuaikan dengan kondisi Indonesia.

"Jadi, teknologi MLFF sudah diterapkan di Rusia, Hungaria, dengan kondisi masing-masing negara. Ini ada perbedaan visi sejak Agustus tahun lalu. Kami sudah coba cari solusi tapi sampai saat ini tidak bisa," ujarnya.

Misalnya, di Hungaria jalan tol dikelola oleh pemerintah, sementara di Indonesia jalan tol dikelola swasta, dan swasta memungut pengembalian modalnya dari tarif tol.

"Mereka khawatir itu akan membuat bobol, itu bedanya. Waktu kami merancang sistem ini, kami menjanjikan KPI bahwa sistem ini akan menjamin pendapatan BPJT 100 persen. Tapi, sampai saat ini dari teknologi yang kami coba belum bisa memenuhi KPI yang menjamin 100 persen, sampai saat ini masih 80 persen, jadi ada potensi lost20 persen pendapatan BPJT," katanya.

Adapun sampai kapan penundaan ini, PT Roatex Indonesia menyatakan sampai pihak Hungaria memahami perilaku di Indonesia.

Sebelumnya, sistem MLFF ini rencananya akan diuji coba mulai 1 Juni di Tol Bali Mandara. Selanjutnya, uji coba juga akan dilakukan di Tol Jagorawi, Tol Jakarta-Cikampek, Tol Dalam Kota Jakarta, Jakarta Outer Ring Road (JORR) termasuk Ulujami-Pondok Aren-Serpong, Tol Bali-Mandara, dan Tol Balikpapan-Samarinda.

Dengan MLFF, sistem transaksi tol akan lebih cepat karena pengguna tidak perlu lagi berhenti untuk menempelkan kartu elektronik, sehingga dapat mengurangi antrean di gerbang tol. Selain itu, MLFF membuat biaya operasional pengumpulan tol semakin efisien.

[Gambas:Video CNN]

belas kasihan Tuhan

Harga Cabai******

Mayoritas harga pangan kompak melandai pada awal pekan ini dibandingkan pekan lalu. Bahan pokok itu seperti daging sapihingga beraskualitas super.

Mengutip hargapangan.id, Senin (5/6), cabai merah besar terjun bebas dari Rp47.150 per kg menjadi Rp43.750 per kg. Cabai merah keriting merosot dari Rp43.600 per kg menjadi Rp41.500 per kg.

Cabai rawit merah anjlok dari Rp46.050 per kg menjadi Rp44.900 per kg. Daging sapi kualitas 1 turun dari Rp138.350 per kg pada pekan lalu menjadi Rp137.500 per kg pada pekan ini. Daging sapi kualitas 2 turun dari Rp129.200 per kg menjadi Rp128.700 per kg.

Minyak goreng curah tergelincir dari Rp15.850 per kg menjadi Rp15.800 per kg. Minyak goreng bermerek 1 turun dari Rp21.650 per kg menjadi Rp21.500 per kg. Minyak goreng kemasan bermerek 2 turun dari Rp20.200 per kg menjadi Rp20.100 per kg.

Gula pasir premium turun dari Rp16 ribu per kg menjadi Rp15.950 per kg. Gula pasir lokal turun dari Rp14.700 per kg menjadi Rp14.650 per kg.

Beras kualitas medium I turun dari Rp13.550 per kg menjadi Rp13.500 per kg, beras kualitas medium II turun dari Rp13.300 per kg menjadi Rp13.250 per kg.

Beras kualitas super I stagnan di Rp14.800 per kg, beras kualitas super II juga masih di level Rp14.250 per kg.

Beras kualitas bawah II yang stabil di Rp12 ribu per kg. Bawang putih ukuran sedang juga stabil di Rp39.150 per kg.

Sementara itu, harga ayam ras segar naik dari Rp38.600 pada pekan lalu menjadi Rp38.900 per kg di awal pekan ini. Cabai rawit hijau naik dari Rp37.850 per kg menjadi Rp37.950 per kg.

Beras kualitas bawah I naik tipis dari Rp12.350 per kg menjadi Rp12.400 per kg.

[Gambas:Video CNN]

Cang Lei Zhi Yu

Kinerja PT Timah Sepanjang 2021******

PT Timahmencatatkan produksi, pendapatan, dan laba turun dalam tiga tahun terakhir.

Direktur Utama PT Timah Ahmad Dani Virsal mengatakan produksi bijih timah turun 26 persen ke 14.855 ton pada 2023 dari 20.079 ton pada 2022. Produksi juga turun dari 2021 yang mencapai 24.670 ton.

Pendapatan perusahaan juga turun 3 persen ke Rp8 triliun pada 2023 turun dari Rp12 triliun pada 2022.

Laba perusahaan, sambungnya, juga turun dari Rp1,30 triliun pada 2021 menjadi Rp1,04 triliun pada 2022. Bahkan perusahaan mengalami kerugian di 2023.

"Perusahaan mengalami kerugian di 2023 sebesar lebih kurang Rp450 miliar," katanya.

Melihat kinerja perusahaan yang anjlok, anggota komisi VI DPR lantas mencecar Ahmad Dani. Apalagi PT Timah sedang terlilit kasus korupsi yang menyebabkan kerugian ekologis hingga Rp271 triliun.

Anggota Komisi VI Fraksi Demokrat Herman Khaeron mengatakan angka Rp271 triliun cukup fantastis. Ia pun menceritakan pernah berkunjung ke PT Timah dan bertanya ke masyarakat sekitar.

Masyarakat sekitar, katanya, mengatakan memang PT Timah tidak mengurus kawasan pertambangan dengan benar.

"Maka pantas kalau kemudian banyak pemain-pemain ilegal masuk ke situ dan kemudian memanfaatkan celah-celah di luar konteks kemampuan manajemen," katanya dalam rapat dengar pendapat dengan PT Timah, Selasa (2/4).

Senada, anggota komisi VI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Amin AK mengatakan kerugian sebesar Rp271 triliun tersebut menjadi ironi di tengah penurunan pendapatan perusahaan setiap tahun. Apalagi Rp271 triliun tersebut baru kerugian ekologis.

Meski baru menjabat kurang dari setahun sebagai direktur utama , Amin mengatakan Ahmad Dani harusnya tau soal kasus dugaan korupsi tersebut.

"Yang korupsi itu gerombolan pak, sebagian dari manajemen PT Timah sendiri. Jadi enggak mungkin enggak tahu, dan bapak memang harus tahu," katanya.

Kejaksaan Agung telah menetapkan 16 tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata niaga timah di IUP PT Timah. Mulai dari Direktur Utama PT Timah 2016-2021, Mochtar Riza Pahlevi Tabrani hingga Harvey Moeis sebagai perpanjangan tangan dari PT Refined Bangka Tin.

[Gambas:Video CNN]

Penyihir itu datang dari jauh

KKP Soal PP Sedimentasi Pasir Laut: Ini Bukan Rezim Penambangan******

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memastikan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut bukan untuk membuka kembaliekspor pasir laut yang sempat dilarang.

Staf Khusus Bidang Komunikasi Publik KKP Wahyu Muryadi menegaskan tujuan utama aturan tersebut dirilis pemerintah bukan ekspor pasir, melainkan untuk melestarikan lingkungan laut.

"PP ini bukan rezim penambangan, tapi pembersihan sedimentasi dengan mengedepankan aspek ekologi," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Senin (29/5).

Dengan tujuan tersebut, Wahyu mengklaim pemerintah bakal memastikan proses pengambilan pasir yang dilakukan dari laut benar-benar memperhatikan kesehatan lingkungan laut, di mana alat yang digunakan harus ramah lingkungan.

Ia menambahkan untuk aturan teknis aturan ini sedang dibahas secara internal di KKP. Nantinya akan dikeluarkan dalam bentuk Peraturan Menteri (Permen) KKP yang diharapkan segera dirilis.

Lihat Juga : Susi Bicara soal Bahaya Besar Usai Jokowi Izinkan Pasir Laut Diekspor

"Hal-hal yang lebih detail dan teknis akan diatur dalam Peraturan Menteri KP," pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut, dan memasukkan ketentuan baru baru soal pengelolaan dan pemanfaatan pasir laut.

Dalam Pasal 6 beleid tersebut, Jokowi memberikan ruang kepada sejumlah pihak untuk mengeruk pasir laut dengan dalih mengendalikan hasil sedimentasi di laut. Dengan alasan mengendalikan sedimentasi itu, ia memberikan ruang kepada sejumlah pihak untuk membersihkannya.

Dalam Pasal 8 beleid itu, Jokowi mengatur sarana yang bisa digunakan untuk membersihkan sedimentasi itu adalah kapal isap. Kapal isap itu diutamakan berbendera Indonesia.

Kalau tidak tersedia, Jokowi mengizinkan kapal isap asing untuk mengeruk pasir di Indonesia. Dalam Pasal 9, Jokowi mengatur pasir laut yang sudah dikeruk boleh dimanfaatkan untuk beberapa keperluan, antara lain:

a. Reklamasi di dalam negeri;

b. Pembangunan infrastruktur pemerintah;

c. Pembangunan prasarana oleh Pelaku Usaha;
dan/atau

d. Ekspor sepanjang kebutuhan dalam negeri terpenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan ekspor dan penjualan pasir laut, dalam Pasal 10 Jokowi mengatur bahwa perusahaan harus mendapatkan izin usaha pertambangan menteri ESDM atau gubernur.

[Gambas:Video CNN]

Di bawah pisau iblis

Tak Pakai APBD, Pengembangan Pelabuhan Gilimanuk Butuh Rp360 Miliar******

BupatiJembrana I Nengah Tamba mengatakan pengembangan kawasan Pelabuhan Gilimanuk, Jembrana, Bali, membutuhkan biaya sebesar Rp360 miliar.

Tamba menyebut anggarannya berasal dari Dana Insentif Daerah (DID) dan tidak memakai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pemda juga berupaya menggaet investor untuk pendanaan proyek tersebut.

"Kalau kita non APBD, jadi semuanya dari pihak investasi. Kemungkinan juga bisa ASDP yang membiayai semuanya. DID diperkirakan Rp360 miliar," katanya saat ditemui di Kantor DPRD Bali, Jumat (19/5).

"ASDP menyanggupi di tahun 2024 itu sudah ada penguatan progres yang harus dikerjakan," imbuhnya.

Pemda Jembrana juga optimis bisa menggaet investasi dari luar untuk pengembangan Pelabuhan Gilimanuk. Tamba menilai Jembrana adalah masa depan Bali. Selain itu, adanya pembangunan Tol Mengwi- Gilimanuk akan membuat warga dari arah Jawa Timur berdatangan ke Bali melewati Jembrana.

Apalagi, kata Tamba, bakal ada taman bermain (theme park) internasional seluas 57 hektar dibangun di daerahnya. Ia menggadang-gadang taman bermain ini akan menjadi yang terbesar di Asia Tenggara.

"Kalau melihat trennya sekarang, Jembrana kan the future of Bali, kita sebutnya. Dengan dibukanya Jalan Tol di Jembrana ini saya rasa investasi akan masuk ke Jembrana.
Apalagi akan dibangun salah satu theme park terbesar di Asia, ini membawa (pengaruh) signifikan," ujarnya.

Ia menjelaskan pengembangan pelabuhan ini memakai lahan milik pemda dan ASDP. Pihaknya mengklaim ada investor dari Perancis yang berminat menanam modal. Ia juga tak menutup kemungkinan adanya investor lokal.

"Ada lahannya Pemkab Jembrana dan lahannya ASDP. Yang ASDP mungkin pelabuhan saja, yang sektor penunjangnya kita punya," ungkapnya.

[Gambas:Video CNN]

Tuhan Surgawi yang Agung

Basuki soal Didoakan DPR Jadi Menteri Prabowo: Jabatan Jangan Diitu******

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono bersuara soal kemungkinan lanjut menjadi menteri.

Jawaban itu dilontarkan usai dirinya ramai-ramai didoakan DPR RI agar kembali menjadi menteri PUPR di kabinet selanjutnya.

"Jabatan itu jangan diitu (dibahas), enggak ada, enggak ada," kata Basuki merespons doa wakil rakyat usai Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI di Jakarta Pusat, Selasa (2/4).

Basuki memilih irit bicara soal potensi menjadi menteri setelah lengser dari kabinet Presiden Joko Widodo. Padahal, dirinya mendapat dukungan penuh dari Komisi V DPR RI selaku mitra Kementerian PUPR.

Ketua Komisi V DPR RI Lasarus mengatakan 'Pak Bas' sudah paham seluk-beluk Kementerian PUPR.

"Mudah-mudahan Pak Basuki masih berkenan jadi menteri (PUPR) kalau Gerindra mau melamarnya," ucapnya dalam Raker dengan Kementerian PUPR di Jakarta Pusat, Senin (1/4).

"Senang hati kita di sini (Komisi V DPR RI) dengan Pak Bas, karena Pak Bas sudah paham," tegas Lasarus.

Doa baik juga dipanjatkan oleh Anggota Komisi V DPR RI Fraksi Demokrat Irwan. Ia mengapresiasi kinerja Basuki selama 10 tahun di Kementerian PUPR, di bawah komando Presiden Jokowi.

Irwan bahkan menilai performa Basuki makin top di periode kedua ini. Ia turut menyinggung soal keberlanjutan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang selama ini digarap PUPR di bawah komando Basuki.

"Saya doakan Pak Basuki juga bisa terus berkontribusi membangun bangsa ini dan masuk Kabinet Indonesia Maju (Koalisi Indonesia Maju pendukung Prabowo Subianto) berikutnya," harap Irwan.

Bahkan, Politikus Partai Gerindra Mulyadi sampai punya harapan khusus di IKN yang diharapkan dirampungkan Basuki. Menurutnya, apa yang dilakukan 'Pak Bas' selama ini tidak sembarangan.

Mulyadi meminta adanya evaluasi terhadap apa yang sudah dibangun. Ia menyinggung aspek-aspek yang kudu dipelototi ke depan, mulai dari proyeksi perencanaan hingga hasil pembangunan.

"Concern IKN betul-betul tepat waktu dan tepat sasaran. Aset yang kita banggakan dan kita jadikan logistik terbaik," kata Mulyadi.

"Kita berharap di IKN harusnya ada Basuki University, infrastruktur university itu cocok pak untuk menciptakan tenaga bidang konstruksi di sana. Saya kira itu usulan di IKN," tandasnya.

Pemenang Pilpres 2024 versi Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Pasangan calon nomor urut 2 itu mengantongi 96.214.691 suara atau unggul di 36 provinsi dari 38 provinsi.

Kendati, kemenangan Prabowo-Gibran masih mendapatkan perlawanan dari paslon nomor satu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar serta paslon tiga Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Kemenangan paslon nomor urut 2 itu masih dalam gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK).

[Gambas:Video CNN]