bonus new member heylink

Bajingan Hiburan China

Selain Low Tuck Kwong, Dewi Kam Juga Raup Cuan Luber dari Batu Bara******

Dewi Kam dinobatkan sebagai wanita terkaya di Indonesia oleh Forbes, dan menjadi pendatang baru dalam daftar konglomerat Indonesia. 

Mengutip Forbes, Rabu (28/12), Dewi Kam menduduki urutan ke-21 dalam daftar 50 konglomerat Indonesia pada 2022 ini. Hartanya mencapai US miliar atau setara Rp31,54 triliun (asumsi kurs Rp15.774 per dolar AS).

Sama seperti Low Tuck Kwong, wanita 72 tahun itu mendapatkan sebagian besar pundi-pundi uang dari saham di perusahaan tambang batu bara PT Bayan Resources Tbk. Ia tercatat memiliki saham minoritas sebesar 10 persen di emiten berkode BYAN itu.

Mengutip RTI, saham BYAN dalam setahun terakhir meroket hingga 731,11 persen secarayear on year(yoy). Harga saham BYAN masih Rp2.580 pada 28 Desember 2021 sebelum melonjak ke Rp24.800 per Rabu (28/12).

Selain Bayan, Dewi Kam juga eksis di sektor pembangunan dan pengoperasian pembangkit listrik.

Ia adalah pemilik PT Sumbergas Sakti Prima (SSP) yang bermitra dengan PT Bosowa Energi dalam proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Jeneponto di Desa Punagaya, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan.

Berdasarkan laporan Indonesia Corruption Watch (ICW) pada 2020, Dewi Kam juga terlibat dalam PLTU Cilacap di Desa Karangkandri, Cilacap, Jawa Tengah.

Selain itu, Dewi Kam terdaftar sebagai pemegang saham Birken Universal Corporation Virgin Islands Inggris.

[Gambas:Video CNN]

Teknik Tubuh Hegemon Bintang Sembilan

Nelayan Pertanyakan Rencana Menteri KKP Batasi Kuota Penangkapan Ikan******

Nelayan mengaku tak diajak bicara soal rencana pembatasan penangkapan ikan berbasis kuota yang bakal diterapkan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada Januari 2023.

Sekretaris Jenderal Serikat Nelayan Indonesia (SNI) Budi Laksana menegaskan pemerintah perlu payung hukum yang jelas jika ingin memberlakukan pembatasan kuota penangkapan ikan.

"Terlalu terburu-buru dan saya kira kalau ditanya ke nelayan yang biasa menangkap (ikan), mereka gak tahu juga bagaimana sistem kuota segala macam," tegas Budi kepada CNNIndonesia.com, Selasa (27/12).

Permasalahan soal definisi kuota penangkapan ikan hingga bagaimana para nelayan memenuhi kuota tersebut dianggap belum jelas. Ketidakjelasan ini bahkan menimbulkan spekulasi nelayan dilarang menangkap ikan.

Simpang siur yang muncul menimbulkan kekhawatiran dalam kelompok nelayan di seluruh Indonesia, termasuk ancaman kehilangan mata pencaharian.

"Selama ini SNI tidak pernah diajak komunikasi yang seperti itu. Teman-teman juga khawatir. Jadi di daerah itu bertanya bagaimana kuota tadi. Lalu kalau kami nganggur, kami mau makan apa nanti? Itu kan pertanyaan sederhana yang sebenarnya harus dijawab sebelum (aturan) itu dilaksanakan," jelas Budi.

Ada empat poin utama yang dipertanyakan SNI. Pertama, belum ada kejelasan dan keterangan rinci seperti apa pembatasan penangkapan ikan berbasis kuota. Kedua, aturan main di mana kalaupun benar ada pembatasan maka harus diikuti dengan penegakkan hukum terhadap pelanggar.

Ketiga, kuota tersebut secara rinci diberikan kepada siapa dan berapa besarannya. Budi mempertanyakan apakah nelayan, kelompok nelayan, dan pengusaha bakal mendapatkan kuota yang sama. Jika benar, ini mencerminkan ketidakadilan di mana pengusaha besar diberikan kuota yang sama dengan nelayan kecil.

Keempat, siapa yang bakal mengeluarkan aturan pembatasan kuota tersebut. Apakah KKP, Kemenko Bidang Maritim dan Investasi, atau ada badan khusus yang ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Selama ini kementerian punya data, badan itu (Komisi Nasional Kebijakan Penangkapan Ikan) punya data, lalu yang mau kami rujuk yang mana? Jadi itu tadi yang mengeluarkan data kalau bisa datanya harus tunggal yang menjadi rujukan sehingga jelas kalau mau terukur segala macam," ujarnya Budi.

Bersambung ke halaman berikutnya...

Khawatir Keluar Uang Tambahan

Saya satu-satunya pilot pria di dunia

Perusahaan Kripto Kraken Bakal Setop Operasi di Jepang******

Perusahaan kripto yang berbasis di AS, Kraken, bakal menghentikan operasinya di Jepang mulai bulan depan. Hal ini dikarenakan kondisi pasar kripto di Negeri Sakura yang lemah.

Dikutip Reuters, Rabu (28/12), Kraken pun telah memutuskan untuk membatalkan pendaftaran dari Badan Layanan Keuangan (JFSA) atau Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jepang pada 31 Januari mendatang.

Meski mengambil langkah berat, Kraken memastikan bahwa semua klien yang terdampak dapat menarik aset mereka tepat waktu.

Bulan lalu, Kraken mengatakan akan mengurangi jumlah tenaga kerjanya hingga 30 persen atau sekitar 1.100 karyawan karena kondisi pasar yang sulit telah melumpuhkan permintaan aset digital.

Hal ini tercermin dari turunnya nilai Bitcoin, cryptocurrencyunggulan hingga 60 persen di tahun ini.

Sementara itu, pasar kripto yang lebih luas telah menyusut sebesar US,4 triliun, tergencet oleh runtuhnya kerajaan FTX Sam Bankman-Fried, Celcius, stablecointerra USD dan Luna.

[Gambas:Video CNN]

Monster di Dunia Elf

AP II Siapkan Langkah Darurat untuk Atasi Cuaca Ekstrem******

PT Angkasa Pura II(AP II) menyiapkan rencana tanggap darurat (emergency response plan) sebagai antisipasi cuaca ekstrem di Indonesia.

VP of Corporate Communications AP II Cin Asmoro mengatakan keselamatan dan keamanan penerbangan menjadi fokus utama perusahaan dan seluruh stakeholder.

"Sebagai bentuk kesiagaan, bandara-bandara AP II siap mengaktifkan emergency response plansebagai prosedur apabila terjadi hal-hal yang tidak kami inginkan dan tidak kami harapkan terkait keselamatan penerbangan," ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu (28/12).

Koordinasi di emergency operation centerbakal melibatkan personel dari seluruh stakeholder yang berkolaborasi di dalam tim khusus, yakni safety issue teamdan safety action group.

"Pembentukan safety action groupmelibatkanstakeholderdi bandara, seperti maskapai dan instansi terkait, yakni pemerintah daerah, BNPB, SAR, dan lain sebagainya untuk membahas tindakan langsung terkait penanganan keadaan darurat," jelas Cin Asmoro.

Cin Asmoro menambahkan secara berkala AP II melakukan pengecekan terhadap keandalan infrastruktur dan fasilitas di sisi udara.

Di lain sisi, AP II dan stakeholder juga secara rutin melakukan ramp check atau inspeksi keselamatan.

"Sisi udara dan darat menjadi prioritas. Di sisi udara dilakukan inspeksi terhadap runway, taxiway, apron, serta fasilitas sisi udara. Pengecekan dilakukan juga terhadap sistem drainase bandara," pungkasnya.

Sebelumnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menginformasikan potensi hujan dengan intensitas signifikan pada 27 Desember 2022 sampai 2 Januari 2023.

Kepala BMKG Dwikorita Karnawati menuturkan potensi hujan lebat hingga sangat lebat terjadi di sebagian wilayah, yakni Banten, Jawa Barat, DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, NTB, dan NTT.

[Gambas:Video CNN]

Undian Berhadiah Amplop Merah Tiga Alam

Menhub: Penerbangan Bandara RI Sudah Pulih, Kecuali Surabaya dan Medan******

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan penerbangan dibandara-bandara Indonesia sudah mulai pulih, kecuali Surabaya dan Medan.

Budi membandingkan dengan 2019 silam, di mana penerbangan dalam negeri saat ini sudah mencapai 71 persen. Bahkan, Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten sudah mencapai tingkat pemulihan 90 persen.

Menurut data yang disampaikan Budi, Bandara Soekarno-Hatta sudah mencatat 81 movement per jam, sedangkan di Denpasar dan Ujung Pandang sebesar 32 movement per jam.

Pada kesempatan itu, Budi mengatakan pihaknya akan merenovasi Bandara Juanda, Surabaya, mengingat banyak penerbangan dalam dan luar negeri yang ingin menggunakan pesawat Boeing 777.

Selain itu, ia mengatakan ditugaskan Presiden untuk melakukan penelitian terhadap Bandara Juanda, Surabaya terkait jumlah atau kekuatan pavement classification number (PCN) yang diperlukan.

"Observasi akan kami lakukan lebih detail seperti yang kami lakukan pada Bandara Halim Perdanakusuma," tegas Budi.

Di lain sisi, Budi juga menyinggung soal titah Presiden Jokowi kepada pemerintah daerah (pemda) untuk mensubsidi penerbangan domestik agar industri penerbangan RI bisa segera pulih.

Ia mengatakan langkah subsidi tersebut sudah dilakukan oleh beberapa pemda, seperti Pemda Toraja, Lubuklinggau, hingga Banjarnegara.

"Oleh karenanya kepada bandara-bandara atau pemda, kami ditugaskan bersama Mendagri akan kami kumpulkan, dalam kesempatan ini kami juga mengimbau kepada pemda apabila ingin diterbangi oleh pesawat-pesawat dari penerbangan nasional harus meningkatkan atau melakukan subsidi bagi kegiatan-kegiatan itu," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Lei Wu

Menhub Pastikan Tarif KRL Tak Naik di 2023******

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menegaskan pemerintah tidak akan menaikkan tarif KRL, setidaknya sampai 2023. 

"Kalau (tarif) KRL gak naik, InsyaAllah sampai 2023 gak naik. Hore hore hore," kata Budi dalam Jumpa Pers Akhir Tahun 2022 dan Outlook Kegiatan 2023 di Kantor Kemenhub, Jakarta, Selasa (27/12).

Kendati, Budi mengatakan pihaknya akan mengubah sistem tarif KRL, di mana ada skema subsidi tepat guna yang dilakukan. Masyarakat dengan ekonomi mampu, imbuhnya, akan membayar tarif KRL tanpa subsidi.

Budi memaparkan bahwa subsidi, termasuk dalam bentuk tarif KRL, harus dirasakan oleh masyarakat. Ia menyoroti bahwa sebenarnya cost dari perjalanan KRL bisa menyentuh Rp10 ribu hingga Rp15 ribu.

Namun, dengan adanya subsidi yang diberikan pemerintah maka biaya bepergian menggunakan KRL hanya mengeluarkan ongkos sekitar Rp4.000.

"Memang diskusi kemarin dengan Bapak Presiden, kami akan pilah-pilah. Mereka yang berhaklah yang akan mendapatkan subsidi. Jadi mereka yang tidak berhak harus membayar lebih besar dengan membuat kartu," ungkap Budi.

Jika langkah tersebut berhasil, Budi mengatakan subsidi bisa diberikan untuk menunjang sektor lain yang lebih membutuhkan. Kendati, ia tidak merinci secara spesifik sistem kartu yang dimaksud.

Sebelumnya, Dirjen Perkeretaapian Kemenhub Mohamad Risal Wasal menyebut tarif KRL Commuter Line bakal naik mulai tahun depan.

Risal mengatakan sudah menyiapkan regulasi dalam bentuk peraturan menteri soal kenaikan tarif KRL ini. Tahun depan menjadi salah satu opsi yang dipertimbangkan untuk menerapkan kebijakan baru tersebut.

"Tinggal tunggu waktu kapan sesuaikan tarif. Kalau tarif tidak disesuaikan, PSO bisa berkurang. InsyaAllah pada 2023 awal ada berita-berita soal kenaikan tarif," ujarnya dalam diskusi dengan media dan komunitas di kantornya, Jakarta, Senin (12/12).

Kendati demikian, Risal enggan menjawab dengan tegas berapa besaran kenaikan tarif KRL. Risal hanya mengatakan angkanya tidak akan jauh dari simulasi kenaikan tarif KRL yang pernah dibuat dan dipaparkan Kemenhub pada awal tahun ini.

Saat itu, Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kemenhub mengusulkan tarif dasar KRL Commuter Line naik Rp2.000 dari Rp3.000 menjadi Rp5.000 untuk jarak 25 kilometer (km) pertama. Sementara itu, untuk tarif lanjutan KRL 10 km berikutnya tetap Rp1.000 atau tidak ada kenaikan.

Berdasarkan bahan paparan Ditjen Perkeretaapian Kemenhub saat itu, rencana kenaikan tarif KRL akan diberlakukan pada 1 April 2022. Namun, wacana itu mengalami penundaan karena masih mempertimbangkan situasi dan kondisi masyarakat.

[Gambas:Video CNN]