tenor akulaku hanya 1 bulan
pinjol ilegal mudah cair 976Jutaan kata 804260Orang-orang telah membaca serialisasi
《tenor akulaku hanya 1 bulan》
29,2 Juta Produk Belum Bersertifikat Halal******
Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal(BPJPH) menyatakan sebanyak 30 juta produk usaha belum memiliki sertifikasi halal.
"Sebanyak 30 juta produk usaha membutuhkan sertifikasi halal. Namun hingga kini, baru sekitar 725 ribu produk yang bersertifikat halal dan 405 ribu di antaranya berasal dari sektor UMKM," ungkap Kepala BPJPH M. Aqil Irham melalui keterangan resmi, Kamis (8/6).
Menurutnya, jika dibandingkan dengan total UMKM di Tanah Air yang mencapai 64,2 juta. Jumlah ini masih sangat kecil sehingga dibutuhkan sinergi dari berbagai pihak untuk mendorong akses sertifikasi halal.
Kewajiban ini berlaku secara bertahap dimulai sejak 17 Oktober 2019. Khusus untuk makanan dan minuman, batas waktu wajib bersertifikat halal adalah pada 2024.
Dengan demikian, hal ini menjadi tantangan semua pihak untuk memperjuangkan agar para pelaku usaha, terutama yang bergerak di bidang makanan dan minuman khususnya UMKM untuk segera melakukan sertifikasi halal.
Oleh karena itu, Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) mengadakan kegiatan Festival Syawal yang diselenggarakan dengan tajuk 'Jaminan Halal dimulai dari Hulu'.
Acara ini merupakan event yang diselenggarakan sebagai bentuk kepedulian LPPOM MUI terhadap kehalalan produk yang beredar di Indonesia, dimulai dari sumber awal rantai produksi halal untuk dipastikan kehalalannya, sebagai hulu atau sumber awal dari produksi halal selanjutnya.
Direktur Utama LPPOM MUI Muti Arintawati mengungkapkan tantangan besar dalam sertifikasi halal terkait pasokan bahan baku turunan hewani.
"Riset KNEKS bersama Halal Science Center IPB pada tahun 2021 menunjukkan bahwa 85 persen RPH (rumah potong hewan) belum memiliki sertifikat halal. Tentu ini bisa menjadi tantangan besar bagi Indonesia yang bercita-cita melakukan sertifikasi 10 juta produk halal," ucapnya.
[Gambas:Video CNN]
Muti menuturkan gelaran Festival Syawal LPPOM MUI 1444H (2023) telah diikuti oleh 2.282 peserta bimbingan teknis dan 30 RPH yang sedang dalam proses sertifikasi.
Adapun RPH diantaranya, yang berlokasi di RPH Rawa Terate, Jakarta Timur, akan dilakukan penyerahan Sertifikat Halal (SH) hari ini.
"Diharapkan akan memicu kesadaran melakukan sertifikasi halal untuk RPH/RPU (rumah potong unggas) di seluruh Indonesia," pungkas Muti.
Lihat Juga :Kronologi Jusuf Hamka Bisa Tagih Utang Rp800 M ke Pemerintah |
KKP Rilis Kepmen Harga Pasir Laut 2 Tahun Sebelum Izin Jokowi Terbit******
Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono rupanya sudah menerbitkan aturan soal hargapasir lautdua tahun sebelum Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengizinkan ekspor pasir laut dibuka lagi.
Izin Jokowi tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut, yang diteken 15 Mei 2023.
Sementara, Sakti Wahyu menerbitkan aturan soal harga acuan pasir laut melalui Keputusan Menteri KKP (Kepmen KKP) Nomor 82 Tahun 2021 tentang Harga Patokan Pasir Laut Dalam Perhitungan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), yang ia tandatangani pada 18 September 2021.
Dalam beleid tersebut, Sakti Wahyu juga membuka peluang harga pasir laut bisa berubah berdasarkan evaluasi paling lambat 12 bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila pertimbangan tertentu.
Lihat Juga : Tak Punya WA, Basuki SMS Menkeu Minta Cairkan Rp14,6 T Perbaikan Jalan |
Adapun pertimbangannya antara lain yang dimuat dalam diktum ketiga sebagai berikut:
a. harga pasar;
b. harga pasir laut di lokasi pengambilan;
c. harga pengiriman pasir laut.
CNNIndonesia.comberupaya mengonfirmasi Kepmen KKP yang terbit sebelum PP Jokowi terbit kepada Sakti Wahyu dan Staf Khusus Menteri KKP Bidang Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik Wahyu Muryadi. Hingga berita ini tayang, keduanya belum memberikan tanggapan.
 Foto: jdih.kkp.go.idHarga Patokan Pasir Laut |
Jokowi mengizinkan ekspor pasir laut lagi melalui PP Nomor 2 Tahun 2023 Dalam Pasal 6 beleid tersebut, Jokowi memberikan ruang kepada sejumlah pihak untuk mengeruk pasir laut dengan dalih mengendalikan hasil sedimentasi di laut.
Dengan alasan mengendalikan sedimentasi itu, Jokowi memberikan ruang kepada sejumlah pihak untuk membersihkannya.
Dalam Pasal 8 beleid itu, Jokowi mengatur sarana yang bisa digunakan untuk membersihkan sedimentasi itu adalah kapal isap. Kapal isap itu diutamakan berbendera Indonesia. Kalau tidak tersedia, Jokowi mengizinkan kapal isap asing untuk mengeruk pasir di Indonesia.
Sementara di Pasal 9, Jokowi mengatur pasir laut yang sudah dikeruk boleh dimanfaatkan untuk beberapa keperluan;
a. Reklamasi di dalam negeri;
b. Pembangunan infrastruktur pemerintah;
c. Pembangunan prasarana oleh Pelaku Usaha;
dan/atau
d. Ekspor sepanjang kebutuhan dalam negeri terpenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
[Gambas:Video CNN]
Label：cara dapat saldo dana dari hago、erek erek palu、hokiplay99
Terkait：holy55、pinjaman online kredivo、login999bet、liga 77 slot、3 angka jitu hk malam ini、agen slot terbaik dan terpercaya、kakek zeus maxwin、bocoran slot gacor hari ini 2022、situs online slot gacor、aplikasi kredit hp tanpa ribet
bab terbaru：slot utama（2024-07-04）
Perbarui waktu：2024-07-04
- Bab 1 senopati4d
- Bab 2 mpogalaxy
- Bab 3 777luckyslot
- Bab 4 wakandaslot
- Bab 5 slot gacor bet 100 perak
- Bab 6 angka kodok 2d
- Bab 7 mpogacpr
- Bab 8 pinjol ilegal cair ke e wallet
- Bab 9 bos303
- Bab 10 link slot deposit 5 ribu
- Bab 11 erek erek19
- Bab 12 gacor win
- Bab 13 struk pembayaran kredivo
- Bab 14 situs slot gacor akun baru
- Bab 15 slot gacor 2023 maxwin
- Bab 16 slot bagus sekarang
- Bab 17 vivo7bet
- Bab 18 agen slot terpercaya
- Bab 19 138 slot terbaru
- Bab 20 angka jitu prediksi togel
- Klik untuk melihattersembunyi di tengah8088bab
Kelahiran Kembali: Hari-hari Anjing E-commerce
situs slot rekomendasi
Bos jalan tol Jusuf Hamka menagih utangsebesar Rp800 miliar kepada pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Utang ini bermula dari deposito milik perusahaannya PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (CMNP) di Bank Yakin Makmur alias Bank Yama yang tak kunjung diganti selepas likuidasi pada krisis moneter 1998.
Pemerintah berdalih CMNP terafiliasi dengan pemilik Bank Yama, yakni Siti Hardijanti Hastuti Soeharto alias Tutut Soeharto.
Sampai akhirnya Jusuf menang gugatan di Mahkamah Agung (MA) pada 2015. MA dalam putusannya memerintahkan pemerintah membayar deposito CMNP tersebut beserta bunganya sebesar 2 persen per bulan.
Lalu, pria yang akrab di sama Babah Alun itu dipanggil Kepala Biro Hukum Kemenkeu Indra Surya. Pemerintah mengakui utang tersebut dan berjanji akan membayar. Namun, Kemenkeu meminta diskon.
Seharusnya utang beserta bunganya Rp400 miliar pada 2016 atau 2017, tetapi pemerintah hanya bersedia membayar Rp170 miliar. Utang dibayar dua minggu setelah kesepakatan.
"Waktu itu menterinya (menteri keuangan) Bambang Brodjonegoro kalau nggak salah, 2016 atau 2017. Disuruh buat kesepakatan. Pemerintah minta diskon, tercapailah angka Rp170 miliar. Ya sudahlah saya pikir asal duitnya balik saja, tanda tangan perjanjian," ucapnya kepada CNNIndonesia.com, Rabu (7/6).
[Gambas:Video CNN]
Janji tak dipenuhi. Jusuf menyebut utang tersebut bertahun-tahun diabaikan pemerintah dan tak mendapat penjelasan. Ia bahkan sampai keliling mengadu ke berbagai pimpinan kementerian/lembaga (K/L) untuk menagih utang tersebut.
Di lain sisi, Menkeu Sri Mulyani irit bicara ketika ditanya soal tagihan utang Jusuf Hamka tersebut. Ia mengaku belum mempelajari soal tagihan utang Rp800 miliar itu.
Sedangkan Staf Khusus Menkeu Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo menyebut tagihan utang itu belum dibayar karena dugaan afiliasi CMNP dengan Bank Yama membuat penjaminan atas deposito tersebut tidak mendapatkan penjaminan pemerintah.
Namun, Prastowo berdalih pembayaran deposito tersebut bukan disebabkan negara punya kewajiban kontraktual kepada CMNP. Menurutnya, hakim berpendapat bahwa negara bertanggung jawab atas gagalnya Bank Yama mengembalikan deposito CMNP.
Lihat Juga :Jusuf Hamka Ungkap Fakta Utang Rp800 M: Hitungan MA Seharusnya Rp1,2 T |
Mengingat putusan tersebut mengakibatkan beban pengeluaran keuangan Negara, Prastowo menyebut pelaksanaan putusan tersebut harus memenuhi mekanisme pengelolaan keuangan negara berdasarkan Undang-undang Keuangan Negara, terutama prinsip kehati-hatian.
"Karena itu, perlu terlebih dahulu dilakukan penelitian baik dari sisi kemampuan keuangan negara dalam rangka menjaga kepentingan publik yang perlu dibiayai negara maupun penelitian untuk memastikan pengeluaran beban anggaran telah memenuhi ketentuan pengelolaan keuangan Negara," jelasnya saat dikonfirmasi.
Karena tak lekas dibayar, Jusuf Hamka sekarang ini bersikukuh agar pemerintah membayarnya Rp800 miliar.
"Sekarang saya tidak mau dibayar Rp179 miliar. Itu 2016, inflasi sekarang sudah naik berapa persen. Jangan menang-menangan dong," katanya.
Pangeran yang rendah hati memanjakan selirnya
cara kredit di akulaku
Indeks hargasahamgabungan (IHSG) ditutup di level 6.666 pada Kamis (8/6). Indeks saham menguat 46,5 poin atau 0,7 persen dari perdagangan sebelumnya.
Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp9,57 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 19,4 miliar saham.
Pada penutupan kali ini, 297 saham menguat, 219 terkoreksi, dan 220 lainnya stagnan. Terpantau, tiga dari 11 indeks sektoral melemah dipimpin sektor energi, yakni minus 0,76 persen.
Senada, bursa saham Eropa juga bergerak bervariasi. Terpantau indeks FTSE 100 di Inggris melemah 0,14 persen, indeks DAX di Jerman menguat 0,19 persen, dan indeks CAC 40 di Prancis menguat 0,26 persen.
Mengikuti Asia dan Eropa, bursa Amerika pun bergerak bervariasi. Indeks S&P 500 melemah 0,38 persen, indeks NYSE Composite menguat 0,51 persen, dan indeks NASDAQ Composite minus 1,29 persen.
[Gambas:Video CNN]
(mrh/pta)seribu pemburu
pawangtoto
Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menyebut bakal maju terus, meski digugat PT Salim Ivomas Pratama Tbk selaku produsen Bimoli dan 4 perusahaan lain yang terbukti bersalah menimbun minyak gorengpada 2022 lalu.
Ketua KPPU M. Afif Hasbullah mengatakan gugatan tersebut adalah hak dari para pelaku usaha. Namun, ia menegaskan bakal menghadapi gugatan dari para pelaku usaha yang keberatan atas putusan KPPU tersebut.
"Itu sudah kami sampaikan di DPR. Jadi di rapat dengar pendapat (RDP) DPR kemarin kan sudah ada. Keberatan itu haknya terlapor toh. Ya, kami tetap fight dengan keputusan kami," kata Afif di Sarinah, Jakarta Pusat, Minggu (11/6).
Sebelumnya, Afif mengatakan di DPR bahwa KPPU akan menyiapkan tim kuasa hukum untuk menghadapi gugatan tersebut. Ia menyebut akan tetap menghormati dan menghargai sikap para perusahaan yang terbukti menimbun minyak goreng tersebut.
"Akan kami ikuti dan siapkan tim hukum proses keberatan di pengadilan niaga maupun jika mereka lanjut ke kasasi di MA," tegas Afif dalam RDP dengan Komisi VI DPR RI di Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (7/6).
Sementara itu, PT Salim Ivomas Pratama Tbk selaku produsen Bimoli tercatat mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Jumat (9/6). Perkara tersebut didaftarkan dengan nomor 2/Pdt.Sus-KPPU/2023/PN Jkt.Pst.
Selain PT Salim Ivomas Pratama Tbk, ada 4 perusahaan lain yang turut menggugat di hari yang sama. Mereka adalah PT Asianagro Agungjaya, PT Batara Elok Semesta Terpadu, PT Budi Nabati Perkasa, dan PT Incasi Raya.
Kelimanya adalah bagian dari 7 perusahaan yang ditetapkan bersalah oleh KPPU dan didenda dengan total Rp71,28 miliar. Berikut rinciannya:
1. PT Asianagro Agungjaya (Terlapor I) didenda Rp1 miliar
2. PT Batara Elok Semesta Terpadu (Terlapor II) didenda Rp15,24 miliar
3. PT Incasi Raya (Terlapor V) didenda Rp1 miliar
4. PT Salim Ivomas Pratama Tbk (Terlapor XVIII) didenda Rp40,88 miliar
5. PT Budi Nabati Perkasa (Terlapor XX) didenda Rp1,76 miliar
6. PT Multimas Nabati Asahan (Terlapor XXIII) didenda Rp8,01 miliar
7. PT Sinar Alam Permai (Terlapor XXIV) didenda Rp3,36 miliar
[Gambas:Video CNN]
Dua dunia dihubungkan oleh W
beb88 slot
Pelindo Group berkolaborasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang dan masyarakat membersihkan sampah seberat 1.758 kg di Pantai Tirang pada Sabtu (10/6). Jumlah itu terdiri dari 416 kg sampah organik, dan 1.342 kg sampah anorganik.
Lingkungan perairan laut diakui lekat dengan perusahaan yang memiliki bidang usaha jasa kepelabuhanan. Adapun aksi bersih pantai Pelindo Group juga bertepatan dengan peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang mengambil tema Solusi untuk Polusi Plastik.
Corporate Secretary PT Pelindo Terminal Petikemas, Widyaswendra mengatakan, aksi bersih pantai itu menjadi wujud kepedulian perusahaan terhadap lingkungan sekitar, sekaligus sebagai sarana edukasi bagi masyarakat terkait kesadaran untuk membuang sampah.
 (Foto: Arsip Pelindo) |
Widyaswendra menambahkan, selain aksi di mangrove dan pantai, perusahaan juga akan melakukan rehabilitasi terumbu karang dan penanaman sejumlah pohon.
"Kami telah memiliki rencana kerja jangka panjang untuk turut menjaga kelestarian lingkungan, jadi tidak hanya selesai pada kegiatan ini saja namun masih ada program-program lainnya," katanya.
Sekretaris Daerah Kota Semarang, Iswar Aminuddin menyatakan menyambut baik aksi Pelindo Group. Menurutnya, dibutuhkan komitmen bersama untuk menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan, di mana kebersihan lingkungan adalah tanggung jawab bersama, termasuk masyarakat.
Iswar menjelaskan, sebagai salah satu pantai wisata yang tersisa di Semarang, Pantai Tirang kerap menjadi destinasi bagi warga lokal. Diharapkan, kepedulian masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan menguat, sehingga Pantai Tirang tetap nyaman dikunjungi.
"Pemerintah memfasilitasi dan memberikan dukungan, namun yang lebih penting adalah kesadaran masyarakat itu sendiri untuk membuang sampah pada tempatnya dan mengurangi produksi sampah terutama yang berbahan plastik," ujar Iswar.
Dalam kesempatan yang sama, Pelindo Group melalui program Pelindo Peduli menyerahkan bantuan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang berupa peralatan pendukung pengelolaan sampah seperti tempat sampah dan timbangan sampah. Widyaswendra menyebut, Pelindo Peduli adalah program yang berkesinambungan.
(rea/rea)[Gambas:Video CNN]
latihan kecil
kompasqq
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menjelaskan harga pasir lautyang telah dipatok dua tahun sebelum aturan izin ekspor diterbitkan Presiden Joko Widodo tahun ini.
Acuan harga itu diatur dalam Keputusan Menteri KKP (Kepmen KKP) Nomor 82 Tahun 2021 tentang Harga Patokan Pasir Laut dalam Perhitungan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), yang diteken pada 18 September 2021.
Sementara itu, izin Jokowi terkait ekspor pasir laut tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut. Beleid ini diteken pada 15 Mei 2023 atau dua tahun setelah Kepmen KKP diundangkan.
Saat ini, pihaknya masih menunggu peraturan menteri (Permen) yang sedang disusun.
"Harga patokan itu akan dikoreksi kembali dalam kepmen yang baru" kata Wahyu kepada CNNIndonesia.com, Jumat (9/6).
Ia menambahkan, tarif pasir laut yang diatur dalam Permen 82/2021 merupakan turunan dari PP 5/2021 di sektor kelautan terkait pemanfaatan pasir laut oleh KKP dan PP 85/2021 tentang penerimaan negara bukan pajak (PNBP) KKP.
"Itu akan direvisi berdasarkan PP 26 menjadi HPP (harga pokok penjualan) sedimentasi," kata Wahyu.
Dalam Kepmen KKP Nomor 82 Tahun 2021 itu, ada ketentuan soal harga patokan pasir laut dalam perhitungan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Pemanfaatan pasir laut untuk kebutuhan dalam negeri dibanderol Rp188 ribu per meter kubik. Sedangkan untuk ekspor dipatok harga Rp228 ribu per meter kubik.
"Harga patokan pasir laut sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU digunakan sebagai acuan dalam pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak berupa perizinan berusaha terkait pemanfaatan di laut untuk kegiatan pemanfaatan pasir laut," bunyi diktum kedua Kepmen tersebut dikutip Kamis (8/7).
(fby/asr)[Gambas:Video CNN]
Kelahiran Kembali Penguasa Segala Alam
betwing88Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menjelaskan harga pasir lautyang telah dipatok dua tahun sebelum aturan izin ekspor diterbitkan Presiden Joko Widodo tahun ini.
Acuan harga itu diatur dalam Keputusan Menteri KKP (Kepmen KKP) Nomor 82 Tahun 2021 tentang Harga Patokan Pasir Laut dalam Perhitungan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), yang diteken pada 18 September 2021.
Sementara itu, izin Jokowi terkait ekspor pasir laut tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut. Beleid ini diteken pada 15 Mei 2023 atau dua tahun setelah Kepmen KKP diundangkan.
Saat ini, pihaknya masih menunggu peraturan menteri (Permen) yang sedang disusun.
"Harga patokan itu akan dikoreksi kembali dalam kepmen yang baru" kata Wahyu kepada CNNIndonesia.com, Jumat (9/6).
Ia menambahkan, tarif pasir laut yang diatur dalam Permen 82/2021 merupakan turunan dari PP 5/2021 di sektor kelautan terkait pemanfaatan pasir laut oleh KKP dan PP 85/2021 tentang penerimaan negara bukan pajak (PNBP) KKP.
"Itu akan direvisi berdasarkan PP 26 menjadi HPP (harga pokok penjualan) sedimentasi," kata Wahyu.
Dalam Kepmen KKP Nomor 82 Tahun 2021 itu, ada ketentuan soal harga patokan pasir laut dalam perhitungan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Pemanfaatan pasir laut untuk kebutuhan dalam negeri dibanderol Rp188 ribu per meter kubik. Sedangkan untuk ekspor dipatok harga Rp228 ribu per meter kubik.
"Harga patokan pasir laut sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU digunakan sebagai acuan dalam pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak berupa perizinan berusaha terkait pemanfaatan di laut untuk kegiatan pemanfaatan pasir laut," bunyi diktum kedua Kepmen tersebut dikutip Kamis (8/7).
(fby/asr)[Gambas:Video CNN]
《tenor akulaku hanya 1 bulan》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen，daftar slot 138 onlineHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《tenor akulaku hanya 1 bulan》bab terbaru。