cara pinjam saldo dana di lazada

Sembilan hari guntur dan kesedihan

DPR Minta Subsidi Mobil Listrik Digeser ke Pupuk dan 'Wong Cilik'******

DPR RI mengkritik pemerintah yang memberikan subsidi besar-besaran untuk mobil listrik. Sejumlah anggota dewan menilai bantuan besar harusnya diberikan kepada masyarakat kecil, seperti subsidi pupuk yang justru berkurang selama beberapa waktu terakhir.

Pemerintah memang memberikan insentif untuk mobil listrik melalui pengurangan pajak pertambahan nilai (PPN) 10 persen dari 11 persen menjadi 1 persen.

Kritikan pertama datang dari Fraksi Nasdem yang dibacakan oleh Fauzi Amro langsung di depan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

"Artinya lima tahun belakang subsidi pupuk berkurang hampir Rp10 triliun," ujarnya dalam Rapat Paripurna, Selasa (23/5).

Karenanya, ia berharap pemerintah bisa membatalkan pemberian subsidi mobil listrik dan mengalihkannya ke masyarakat kecil.

"Pemerintah diharapkan fokus membangun pemerataan ekonomi, menanggulangi kemiskinan, serta memperkuat sektor pertanian, perikanan, dan pangan dibanding menggelontorkan subsidi untuk kendaraan listrik ataupun subsidi tambang," jelasnya.

Kritikan lainnya datang dari Fraksi PDIP yang dibacakan oleh Masinton Pasaribu sebagai pandangan dari partainya. Menurutnya, pemerintah harus lebih memperhatikan ekonomi kerakyatan dibandingkan memberikan subsidi untuk mobil listrik.

Ia menekankan karena 65 persen penopang pertumbuhan ekonomi berasal dari lapangan usaha yang berkaitan dengan pertanian, perikanan, pertambangan, perdagangan, hingga transportasi yang pelakunya banyak masyarakat kecil.

"Sektor ini membutuhkan intervensi pemerintah juga. Jadi intervensi pemerintah jangan hanya mobil listrik saja tapi juga sektor kerakyatan," jelas Masinton.

Kritikan juga datang dari Fraksi PKS yang dibacakan oleh Andi Akmal Pasluddin. PKS berpandangan bahwa pemberian insentif untuk mobil listrik sebagai pemborosan. Dampaknya juga dinilai tidak signifikan karena menyasar kelompok menengah-atas.

"Besarnya insentif perpajakan dan subsidi yang diberikan kepada kendaraan mobil listrik hanya akan dinikmati oleh segelintir pelaku dan konsumen kelas atas. Tujuan insentif ini juga tidak sentuh tujuan afirmatif belanja perpajakan," kata Andi.

Sejalan dengan fraksi lainnya, PKS pun berharap pemerintah bisa mengalihkan subsidi untuk kendaraan listrik tersebut untuk memperbanyak bantuan kepada masyarakat kecil.

"Fraksi PKS mendorong agar insentif perpajakan diarahkan dorong afirmasi ke masyarakat kecil seperti honor relawan, kader posyandu, relawan jumantik, relawan keluarga berencana, dan relawan sosial lainnya yang dibiayai APBN dan APBD tidak dipotong pajak atau pungutan lainnya," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Protagonis wanita melakukan serangan balik, protagonis pria silakan pergi

Luhut soal Bantuan Mobil Listrik: Tak Ada Uang Negara Keluar******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyatakan tidak ada uang negara yang keluar dalam program bantuan insentif pembelian mobil listrik.

Hal itu disampaikan Luhut untuk merespons kritik terhadap subsidi kendaraan listrik, khususnya mobil listrik.

"Kita tidak memberikan insentif, jangan keliru, tidak pernah kita menyebutkan insentif, yang kita berikan adalah kita potong pajaknya. Dari 11 menjadi 1 persen. Beda ya, jadi tidak ada uang negara yang keluar," kata Luhut dalam China (Sichuan)-Indonesia Economic and Trade Conference, di Jakarta, seperti dikutip Antara, Senin (29/5) malam.

"Jakarta ini air quality-nya (kualitas udaranya) kan jelek. Kalau kita kurangi bus (konvensional), bus ini kita targetkan 5 tahun habis, kemudian sepeda motor, kemudian mobil," terangnya.

Luhut juga menyebut peralihan dari kendaraan berbasis BBM ke kendaraan berbasis listrik akan turut menghemat keuangan negara. Hal itu lantaran impor energi bisa mencapai US miliar per tahun.

"Kalau kita kurangi mobil (konvensional) ini, kita kurangi motor, kita kurangi lagi nanti yang lain, kita akan bisa kurangi impor kita," ujarnya.

Program bantuan itu sendiri diluncurkan untuk mempercepat adopsi kendaraan listrik di Indonesia.

Jika dirinci, pemerintah memberi bantuan untuk pembelian kendaraan listrik roda dua berupa potongan harga sebesar Rp7 juta per unit. Bantuan serupa juga diberikan untuk konversi sepeda motor konvensional menjadi kendaraan listrik.

Sementara itu, bantuan pemerintah untuk kendaraan listrik roda empat berupa pemberian insentif pajak ditanggung pemerintah (PPN-DTP) 10 persen.

[Gambas:Video CNN]

Putri penjelajah waktu mencari posisi resmi

Erick Thohir Sebut Mestinya Dirut BUMN Tak Bawa Pistol, Siapkan Sanksi******

Menteri BUMN Erick Thohirbuka suara soal kasus letusan pistolmilik Dirut BUMN berinisial HW di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar.

"Enggak tahu [kabarnya], nanti saya cek. Mestinya [Dirut BUMN] enggak boleh [bawa pistol]. Kalau saya sebagai menteri enggak pernah bawa pistol," kata dia, di Jakarta, Rabu (19/4).

Erick menegaskan bakal mempelajari temuan di lapangan terlebih dahulu sebelum menentukan tindak lanjut. Tak menutup kemungkinan ada sanksi tegas jika Dirut BUMN tersebut membawa senjata api.

Peristiwa ini dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Sulawesi Selatan Kombes Komang Suartana. Kata dia, peristiwa itu terjadi sekitar pukul 07.45 WIB.

"Memang benar [ada peristiwa itu]," kata Komang saat dikonfirmasi.

Komang juga menyampaikan pihak Polsek setempat sudah melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan. Berdasarkan dokumen, pistol tersebut memang milik yang bersangkutan.

"Sudah dilakukan pengecekan surat-surat dokumen oleh polsek bandara, memang senjata milik dari yang bersangkutan," tutur dia.

Lebih lanjut, Komang juga menyampaikan Dirut BUMN berinisial HW itu tidak diamankan dan hanya diminta keterangan.

"Tidak diamankan karena keterangan yang diminta dokumen senpi sudah sesuai kepemilikan," ucap dia.

Sekolah sihirku

Erick Beber Untung Indonesia Jika Tambah Saham Freeport 10 Persen******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengungkapkan keuntungan negara jika berhasil menambah 10 persen kepemilikan saham PT Freeport Indonesia (PTFI).

Saat ini, pemerintah mengempit saham mayoritas PTFI sebesar 51 persen. PTFI merupakan perusahaan afiliasi dari perusahaan AS, Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc (FCX).

Erick mengklaim jika Indonesia berhasil menambah kepemilikan saham di PTFI, maka pendapatan negara pun bisa bertambah.

Selain penambahan porsi saham, kata Erick, pemerintah juga akan meminta penambahan pejabat direksi PTFI yang berasal dari warga Papua. Menurutnya, PTFI sudah puluhan tahun beroperasi dan sudah saatnya putra-putra daerah terbaik Papua mendapat kesempatan.

"Saya sudah lihat waktu turun ke lapangan, banyak putra yang berpotensi jadi direktur," kata Erick.

Selanjutnya, Pemerintah Indonesia juga meminta PTFI turut meneruskan hilirisasi. Oleh karena itu, Erick mengatakan agar PTFI komitmen penyelesaian pembangunan smelter tembaga di Gresik, Jawa Timur.

Tak hanya itu, Erick juga meminta agar ada tambahan pembangunansmelterdi Papua yang disesuaikan dengan produktivitas Freeport.

"Karena itu kami mendorong penyelesaian smelter yang ada di Gresik sesegera mungkin dan nanti pengembangan ke depan pun bukan tidak mungkin ada smelter tambahan di Papua. Kita harus dorong itu," jelas Erick.

Wacana permintaan tambahan kepemilikan saham pada PTFI disampaikan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia. Ia mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal memperpanjang kontrak pengelolaan Freeport di Indonesia, dengan catatan RI mendapatkan 10 persen saham tambahan.

Menurutnya, rencana perpanjangan kontrak Freeport itu salah satunya lantaran pendapatan perusahaan yang semakin membaik dan grafik produksi yang peakpada 2030-2035. Bahlil menegaskan hasil produksi Freeport adalah buah eksplorasi selama 10-15 tahun.

Pemerintah akan menghitung berapa lama perpanjangan yang pantas dengan melihat potensi cadangan Freeport yang masih ada. Bahlil mengatakan pemerintah ingin produksi Freeport terus naik hingga 2035 nanti.

"Ke depan kalau kita bisa tambah 10 persen, itu sudah bisa jadi 61 persen (saham Indonesia di Freeport). Kita lagi minta ke mereka penambahan itu kalau bisa gak ada nilai valuasinya. Dengan kata lain, kita lagi membicarakan semurah mungkin negara bisa mengambil," jelas Bahlil.

[Gambas:Video CNN]

Sekilas tentang melampaui

Aa Gym Mundur dari Kursi Komisaris Elzatta******

Ustadz Abdullah Gymnastiar atau Aa Gym mengundurkan diri dari posisi komisaris independen perusahaan busana muslim milik PT Bersama Zatta Jaya Tbk (ZATA) atau Elcorps dengan merek dagang Elzatta. Pengunduran diri tersebut diterima perseroan pada 23 Mei lalu.

Elzatta kemudian menyetujui pengunduran diri Aa Gym pada 25 Mei dalam Rapat Pemegang Saham Tahunan (RUPST).

"Berdasarkan surat pengunduran diri tertanggal 23 Mei 2023, dengan memberikan pembebasan dan pelepasan tanggung jawab atas tindakan pengawasan yang dijalankan perseroan, selama tindakan tersebut tercantum dalam laporan perseroan dan disertai ucapan terima kasih atas segala sumbangan tenaga dan pikiran yang telah diberikan kepada perseroan selama memangku jabatannya," bunyi ringkasan risalah RUPST PT Bersama Zatta Jaya Tbk.

Aa Gym diangkat sebagai komisaris independen Elzatta pada Oktober lalu. Pengangkatan itu dilakukan saat perseroan akan melakukan penawaran umum saham perdana (initial public offering/IPO) pada 10 November lalu.

Sebagai komisaris, Aa Gym bertanggung jawab atas pengawasan kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, dan memberi nasehat kepada direksi.

Dia juga bertugas memberikan persetujuan atas rencana kerja tahunan perseroan, selambat-lambatnya sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.

Dalam prospektus tersebut, gaji dan tunjangan yang diterima Dewan Komisaris untuk periode yang berakhir pada 31 Maret 2022, 31 Desember 2021 dan 2020 adalah senilai Rp214,2 juta, Rp998,8 juta dan Rp1 miliar.

[Gambas:Video CNN]

Pahlawan yang berbeda

Gak Cuma Lampung, Viral Jalan di Sumsel Juga Rusak Parah******

Viral sebuah video menunjukkan kondisi jalandi Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan (Sumsel) yang rusak parah.

Dalam video yang dibagikan akun Twitter @Heraloebss, tampak jalan rusak dan tertutupi lumpur. Mobil-mobil yang mencoba melintasi jalan tersebut tampak kesulitan karena terhalang oleh banyaknya lumpur.

"Jangan tanyakan apa yang netizen berikan kepada negara! Tanpa pamrih siang dan malam netizen +62 mengadvokasi penderitaan rakyat," tulis @Heraloebss, Minggu (21/5).

Sebelumnya, kondisi jalan di Lampung juga menjadi pembicaraan luas di media sosial lantaran rusak parah. Presiden Jokowi pun langsung mengecek kondisi jalan tersebut.

Jokowi juga menggelontorkan anggaran Rp800 miliar untuk memperbaiki 15 ruas jalan yang rusak di sejumlah wilayah Lampung.

"Tahun ini, pemerintah pusat khususnya untuk Lampung akan mengucurkan dana Rp.800 miliar untuk 15 ruas jalan rusak termasuk ruas Jalan Seputih Raman-Rumbia, Lampung Tengah," kata Jokowi saat meninjau jalan rusak di Seputih Raman, Lampung Tengah, Jumat (5/5).

Jokowi menyebut perbaikan jalan-jalan akan dimulai pada Juni 2023 mendatang. Ia langsung memerintahkan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono untuk menggarap jalan tersebut.

Jokowi menjelaskan perbaikan ruas jalan rusak tersebut langsung dikerjakan pemerintah pusat lantaran kerusakan sudah berlangsung dalam waktu yang lama.

Kendati demikian, kata Jokowi, tidak semua jalan rusak di Lampung akan diperbaiki oleh pemerintah pusat.

"Nantinya juga, ada beberapa ruas jalan yang menjadi tanggungjawab gubernur dan bupati di Lampung. Jadi jangan semuanya dari Pemerintah pusat," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]