slot gacor hari ini 500x

Setan menerangi surga

good togel

Jokowi Minta Luhut Bentuk Organisasi Urus Integrasi Transportasi******

Jakarta, CNN Indonesia--

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan Presiden Jokowi ingin membentuk organisasi untuk mengatur integrasi transportasi publik di Jabodebek. 

"Presiden memerintahkan saya untuk melihat strukturnya dan membuat organisasi yang lebih efisien, dan saya nanti akan undang beberapa pakar-pakar untuk memberikan masukan," kata Luhut di Istana Kepresidenan, Rabu (27/9).

Luhut mengatakan Jokowi meminta organisasi tersebut dibentuk dalam satu bulan ke depan. Namun, organisasi tersebut tidak akan dipimpin Luhut.

Dengan organisasi tersebut, Luhut mengatakan transportasi Jabodebek tidak lagi diurus masing-masing oleh BUMN, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat. Organisasi tersebut akan mengurus berbagai hal termasuk karcis moda transportasi.

"Sehingga jangan ada organisasi dari pemerintah daerah, dari BUMN, dari mana-mana. Jadi satu struktur saja," katanya.

Sementara itu, Jokowi meminta anak buahnya mempercepat pembangunan infrastruktur penghubung, salah satunya seperti jembatan penghubung antara LRT Halim dengan Stasiun Kereta Cepat di Halim.

Lihat Juga : ANALISISMungkinkah China Bantu RI Amankan Pasokan Beras?

"Kemudian juga penghubung stasiun kereta api Manggarai dengan Transjakarta, penghubung stasiun Tanah Abang dan Dukuh Atas. Kita harus memastikan semuanya memiliki penerangan," katanya.

Selain rencana integrasi antarmoda, Jokowi juga meminta kolaborasi pemerintah dengan penyedia transportasi.

Menurutnya, akan sangat bagus jika masyarakat cukup satu kali pesan, kemudian sistem sudah mengatur transportasi apa saja yang bisa digunakan.

"Misalnya pertama naik ojek ke stasiun, kemudian naik kereta, naik kereta naik Transjakarta sampe ke titik tujuan. sehingga tidak perlu dicari-cari, tidak perlu nunggu-nunggu karena semuanya sudah terintegrasi," tuturnya.

 

[Gambas:Video CNN]

(dhf/fby)

Kendalikan dunia

buku mimpi 2d 37

Langgar aturan finansial, Everton kembali disanksi pengurangan poin******

Jakarta (ANTARA) - Everton kembali mendapatkan sanksi pengurangan dua poin tambahan oleh Liga Premier Inggris karena terbukti melanggar aturan Keuntungan dan Keberlanjutan (PSR) yang diterapkan kompetisi teratas Inggris tersebut. "Komisi independen telah memberikan sanksi langsung berupa pengurangan dua poin kepada Everton karena melanggar aturan PSR di akhir periode musim 2022/23," kata Liga Premier Inggris dalam sebuah pernyataan yang dikutip The Athletic pada Senin. Sebelumnya, Everton juga sempat terkena hukuman pengurangan 10 poin. Namun, sanksi tersebut kemudian berkurang jadi enam poin setelah proses banding.

Baca juga: Dua gol penalti bawa Manchester United tekuk Everton 2-0
Baca juga: Onana selamatkan Everton dari kekalahan saat imbang 1-1 dengan Palace Kini dengan adanya sanksi baru, Everton terancam mendekati zona degradasi. Setelah pengurangan tersebut, The Toffees kini mengoleksi 27 poin dan hanya berjarak dua angka dari Luton Town yang berada di peringkat atas zona degradasi. Everton juga telah merilis pernyataan terkait sanksi baru yang mereka terima dan siap untuk melakukan banding atas keputusan komisi tersebut. "Everton berkomitmen untuk terus kooperatif dengan pihak liga (Inggris) terkait PSR, tetapi tidak puas dengan tidak konsistennya sejumlah komisi sehubungan dengan pengurangan poin yang diterapkan," tulis Everton di situs resmi mereka. Pengurangan poin ini jelas jadi pukulan telak bagi Everton menjelang akhir musim. Mereka juga dihadapkan dengan laga-laga berat untuk tetap bisa berada di Liga Premier Inggris musim depan. Mereka masih harus berhadapan dengan Chelsea, Liverpool, dan Arsenal dalam rangkaian tujuh laga terakhir di Liga Inggris.

Baca juga: Banding diterima, Everton hanya dihukum pengurangan enam poin

Pewarta: Hendri Sukma Indrawan
Editor: Teguh Handoko
Copyright © ANTARA 2024

Ruang siaran langsung Ruohua setiap jam

cara pinjam uang di home credit

Pemerintah Akan 'Mata******

Jakarta, CNN Indonesia--

Pemerintah segera melarang penjualan barang impordi bawah US0 dolar atau Rp1,5 juta (asumsi kurs Rp15.008 per dolar AS).

Aturan itu tertuang dalam revisi Permendag Nomor 50 Tahun 2020 Tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, Dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Isy Karim mengatakan pemerintah akan membentuk tim khusus lintas kementerian/lembaga (K/L) untuk mengawasi aturan tersebut.

Jika ada penjual yang masih menjajakan barang impor di bawah Rp1,5 juta, Isya mengatakan akan dikenakan sanksi administrasi.

Isy menambahkan selain larangan tersebut, Permendag Nomor 50 Tahun 2020 akan mengatur hal lainnya.Pertama,definisi yang jelas antara e-commercedan social commerce. Kedua, positive listyang berisi barang diperbolehkan untuk diimpor. Ketiga,laranganmarketplacebertindak sebagai produsen.

"Kemudian barang-barang yang dijual di marketplaceharus memenuhi standar contohnya SNI," katanya.

Fenomena TikTok Shop tengah meresahkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia. Pasalnya barang jualan pedagang asli Indonesia di toko offlinemaupun marketplacelainnya kalah saing dengan produk Tiktok Shop yang sangat murah.

Bahkan, barang yang dijual pedagang di TikTok Shop dituding hasil perdagangan lintas batas alias cross border. Jika benar, banjir barang impor tersebut berarti langsung ditawarkan kepada pembeli tanpa melalui proses importasi yang semestinya.

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan ada 21 juta UMKM lokal yang sudah terjun ke marketplace. Namun, pedagang lokal tetap kalah saing dengan banjir barang impor.

"Sehingga dia (TikTok) bisa memberikan informasi kepada produsen UMKM di China yang mau masuk ke Indonesia, sehingga ini suatu ancaman. Karena itu ancaman bagi UMKM. Kita sudah perdagangan bebas, tapi saya kira setiap negara juga perlu melindungi UMKM, jangan sampai kalah bersaing," jelas Teten di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta Selatan, Selasa (11/7) lalu.

[Gambas:Video CNN]

 

(fby/sfr)

Dewa Makanan di Alam Liar Hiburan

slot gacor 628

Presiden gelar "open house" untuk warga di Istana Jakarta saat Lebaran******

Jakarta (ANTARA) - Presiden RI Joko Widodo menggelar acara ramah tamah atau open house saat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah dan memperbolehkan masyarakat untuk menyambangi Istana Kepresidenan Jakarta.

Kepala Biro Protokol Sekretariat Presiden Yusuf Permana mengatakan pihak Istana menggelar open house untuk pejabat dan masyarakat pada Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1445 Hijriah yang diperkirakan jatuh pada Rabu (10/4).

"Rencana kita akan mulai open houseuntuk pejabat dan masyarakat pada hari Rabu Insya Allah 1 Syawal pukul 9 (pagi)," kata Yusuf saat ditemui di halaman Istana Merdeka Jakarta, Senin.

Baca juga: Presiden Jokowi minta para menteri kawal mudik Lebaran 2024

Yusuf menjelaskan bahwa tidak ada undangan untuk pejabat dan masyarakat yang ingin melakukan halal bihalal bersama Presiden Jokowi.

Namun demikian, masyarakat juga harus tertib dan mengikuti aturan yang berlaku di Istana.

"Tentu saja harus tertib dan mengikuti aturan yang berlaku di Istana, tetapi kita sangat luwes tidak kaku mengingat ini adalah hari Idul Fitri. Hari kebersamaan, hari suka cita dan saling maaf memaafkan," kata Yusuf.

Baca juga: Presiden Jokowi sebut antrean pemudik Lebaran 2024 relatif terkendali

Acara open housedirencanakan mulai pukul 09.00 pagi, setelah Presiden Jokowi melaksanakan shalat Id di Masjid Istiqlal, Jakarta.

Sementara itu, Kepala Staf Presiden Heru Budi Hartono mengatakan masyarakat juga harus mengenakan pakaian yang rapi saat memasuki lingkungan Istana Kepresidenan Jakarta yang terletak di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat.

"Bebas, rapi lah, tetapi enggak boleh pakai jeans ya. Pakai sepatu," kata Heru.

 

Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

badai setan

slot bidadari 29

Kapolri: Empat keluarga jalani antemortem terkait kecelakaan di KM 58******

Karawang (ANTARA) - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyampaikan saat ini sudah ada empat keluarga yang menjalani proses antemortem atau pengumpulan data korban meninggal dalam peristiwa kecelakaan di KM 58 Jalan Tol Jakarta-Cikampek.

"Mungkin perlu saya jelaskan bahwa saat ini yang dilaksanakan oleh kepolisian khususnya dan juga dibantu TNI dengan pemerintah daerah dan Kemenhub, kita sedang melakukan upaya untuk mendapatkan ciri-ciri dari korban yang meninggal di KM 58," kata Kapolri, saat meninjau korban kecelakaan maut di RSUD Karawang, Jabar, Senin.

Dalam kunjungannya bersama Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Menhub Budi Karya Sumadi, Kapolri menyampaikan perkembangan terbaru terkait identifikasi korban kecelakaan di KM 58, jalan Tol Jakarta-Cikampek.

Ia mengatakan, saat ini sudah ada empat keluarga yang menjalani proses antemortem atau pengumpulan data korban. Hal itu dilakukan untuk mengidentifikasi 12 korban meninggal dalam kecelakaan itu yang kondisinya hangus terpanggang, karena saat kecelakaan terjadi kebakaran pada mobilnya.

"Jadi saat ini sedang berlangsung. Sudah ada empat keluarga yang saat ini sudah melaksanakan kegiatan antemortem," katanya.

Untuk pihak keluarga lainnya diharapkan bisa datang ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Karawang.

"Keluarga dari korban yang lain, tentunya sedang kami tunggu. Kami juga berupaya untuk menghubungi pihak keluarga korban," katanya.

Untuk sementara ini baru ada dua korban yang telah dikenali identitasnya, yakni berasal dari Ciamis dan berasal dari Bogor.

"Kemudian saat ini untuk upaya selanjutnya adalah melakukan pemberian pelayanan terkait dengan proses pengambilan jenazah yang artinya akan diambil oleh keluarga," katanya.

Kecelakaan maut di jalur contraflow di KM 58 Tol Jakarta-Cikampek terjadi pada Senin pagi melibatkan tiga kendaraan, yakni Bus Primajasa nopol B-7655-TGD, Gran Max nopol B-1635-BKT dan Daihatsu Terios.

Akibat kecelakaan itu,12 orang meninggal dunia yang terdiri atas tujuh laki-laki dan lima perempuan.

Korban meninggal dunia yang berjumlah 12 orang itu kini berada di ruang Pemulasaran Jenazah Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Karawang.

Ke-12 korban merupakan penumpang mobil Gran Max yang kondisinya hangus terbakar akibat kecelakaan itu. Sedangkan dari mobil Terios yang kondisinya juga terbakar tidak ada korban, dan dari bus Primajasa terdapat dua orang mengalami luka-luka. 

Baca juga: Kapolri: Penyebab pasti kecelakaan maut di km 58 masih didalami
Baca juga: Menhub minta KAI antisipasi dampak cuaca selama periode mudik

Pewarta: M.Ali Khumaini
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2024

Tiongkok Kuno

erek erek pasir

WHOOSH, Bersusah******

Jakarta, CNN Indonesia--

Setelah sempat menimbulkan polemik pada masa awal dan proses pembangunannya, proyek Kereta CepatJakarta-Bandung akhirnya selesai juga.

Kereta yang kini diberi nama WHOOSH itu, pada bulan ini sudah mulai diuji coba. Uji coba melibatkan masyarakat. 

Mereka diperkenankan untuk 'melesat' dari Jakarta ke Bandung secara cuma-cuma. Presiden Jokowi mengatakan uji coba gratis dilakukan demi mengenalkan moda transportasi bernilai investasi US,27 miliar atau Rp110,5 triliun tersebut ke masyarakat. 

Kesempatan itu pun tak disia-siakan masyarakat. Salah satunya Kemal, masyarakat Kecamatan Makassar, Jakarta Timur. 

Bersama dengan rombonganya, pada Jumat (15/9) lalu ia berangkat dari Stasiun Halim Jakarta pada pukul 14.00 WIB dan tiba di Stasiun Padalarang Kabupaten Bandung Barat pukul 14.26 WIB.

Artinya, perjalanan Jakarta-Bandung ditempuh dalam waktu 46 menit. Maklum, dalam beberapa kesempatan kereta melaju dengan kecepatan 351 kilometer (km) per jam.

Uji coba kereta cepat Jakarta-Bandung (KCJB) untuk masyarakat dimulai Jumat (15/9). (CNN Indonesia/ Adi Ibrahim).

Kemal mengaku puas bisa menjajal kereta kilat itu. Menurutnya, walaupun kereta dipacu dengan kecepatan tinggi, tidak ada guncangan dalam gerbong yang ia rasakan.

"Senyap, tanpa guncangan. Fasilitasnya ini sama saja dengan pesawat, setara dengan pesawat. Mewah," kata Kamal kepada CNNIndonesia.com.

Namun tahukah Anda semua, senyap dan tanpa guncangan yang terjadi dalam uji coba WHOOSH itu tak terjadi pada pembangunannya?

Pasalnya, dari awal pembangunannya, Kereta Cepat Jakarta-Bandung memang banyak memicu kontroversi.

Lihat Juga : Link dan Cara Daftar Uji Coba Kereta Cepat Whoosh Gratis

1. Dana pembangunan

Kontroversi muncul terkait tudingan ingkar janji Presiden Jokowi terkait penggunaan dana APBN dalam proyek ini. Presiden Jokowi dalam berbagai kesempatan bolak-balik menekankan pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung tak sepeser pun menggunakan APBN atau uang rakyat.

Sebab, pembangunannya akan menggunakan dana konsorsium antara CDB dan BUMN.

"Kereta cepat tidak menggunakan APBN. Kita serahkan BUMN untuk business to business," kata Jokowi pada September 2015 lalu.

Tapi dalam perjalanannya, ternyata, pada 2022 pemerintah menggunakan dana APBN mengalokasikan anggaran sebesar Rp4,1 triliun melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) untuk pembangunan KCJB. 

2. Pembangunan yang molor

Pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang berlangsung sejak 2016 ini, awalnya ditargetkan bisa selesai dan dioperasikan pada 2019. Namun, rencana ini mundur dan diperkirakan baru rampung pada tahun ini.

Mundurnya operasi kereta cepat ini disebabkan pemerintah pada 2020 menghentikan seluruh pembangunan proyek dan fokus pada penanganan covid-19.

Pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung baru kembali dilaksanakan pada pertengahan 2021 setelah kasus pandemi mulai mereda di tanah air.

[Gambas:Video CNN]

3. Pembengkakan biaya proyek

Kontroversi juga muncul terkait pembengkakan biaya proyek yang cukup besar. Sebelumnya, berdasarkan perhitungan dan review BPKP pada 9 Maret 2022, pembengkakan biaya pembangunan proyek hanya sebesar US,17 miliar atau Rp17,64 triliun.

Tapi dalam review BPKP terbaru yang dikeluarkan 15 September 2022, pembengkakan biaya itu naik US3,03 juta menjadi US,449 miliar atau Rp21,74 triliun (asumsi kurs Rp15 ribu per dolar AS).

Lihat Juga : Pendaftaran Naik Kereta Cepat Gratis Dibuka Lagi, Ini Caranya

4. Pembangunan yang serampangan

Pembangunan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung berjalan serampangan. Itu salah satunya terjadi pada pembangunan pilar LRT yang dikerjakan oleh PT KCIC di KM 3 +800.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengatakan pembangunan pilar dilakukan tanpa izin dan berpotensi membahayakan keselamatan pengguna jalan.

Selain itu, PUPR juga menilai bahwa pengelolaan sistem drainase dari pengerjaan proyek tersebut buruk karena tidak dibangun sesuai kapasitas.

Akibat masalah itu, proyek telah menimbulkan genangan air pada Tol Jakarta-Cikampek dan kemacetan pada ruas jalan tol.

Karena itulah, Kementerian PUPR melalui Komite Keselamatan Konstruksi sempat menghentikan pelaksanaan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang dikerjakan KCIC.

Penghentian dilakukan melalui penerbitan surat bernomor BK.03.03-Komite k2/25 yang dikeluarkan pada 27 Februari 2020. Penghentian efektif pada 2 Maret 2020 dan berlaku selama dua minggu.

Lihat Juga : Pemerintah Beri Nama Kereta Cepat Jakarta-Bandung 'WHOOSH'

Kontroversi itu pun diakui Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Saat Seminar Nasional Strategi Green Financing Sektor Transportasi untuk Daya Saing Perkeretaapian Berkeadilan yang dilakukan Pusat Studi Transportasi dan Logistik UGM beberapa waktu lalu ia mengatakan pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung dan sejumlah transportasi massal lainnya di era Presiden Jokowi memang membuat banyak orang ngomel.

"Kita mau bangun Kereta Cepat banyak yang ngomel, ngapain buang-buang uang," katanya.

Namun, omelan tersebut kata Budi, 180 derajat berubah. Begitu selesai dan banyak orang yang mengendarainya, semua senang. Bahkan ada yang berebut ingin mencoba.

"LRT dan MRT dulu juga begitu," katanya.

Soal coba mencoba Kereta Cepat ini, Komisi VI DPR RI memang pernah berkelakar kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir soal Presiden Jokowi yang menjajal Kereta Cepat Jakarta-Bandung bersama para artis ibu kota pada Rabu (13/9).

Lihat Juga : Arti dan Asal Usul WHOOSH Bisa Jadi Nama Kereta Cepat Jakarta-Bandung

"Kemarin Presiden (Joko Widodo) dan para artis sudah jalan-jalan ke sana (kereta cepat). Pertanyaannya adalah kapan giliran Komisi VI?" kelakar Anggota DPR RI Komisi VI Fraksi PDIP Harris Turino dalam rapat kerja dengan Kementerian BUMN, Kamis (14/9).

"Dan yang paling penting adalah kapan giliran rakyat menikmati kereta cepat ini?" imbuhnya.

Budi menambahkan kehadiran Kereta Cepat dan juga sejumlah transportasi massal sebenarnya tak lepas dari kengototan Jokowi. Meskipun banyak mendapat kritik, Jokowi tak kendur mewujudkan keinginannya. 

"Dan saya salut sama bos saya, Presiden," katanya. 

(skt/agt)