ibu4d 950Jutaan kata 847944Orang-orang telah membaca serialisasi
《bocoran jam gacor olympus》
Partisipasi masyarakat Palangka Raya pada pemilu lebih 80 persen******
"Partisipasi pemilih di Palangka Raya untuk pemilu ini ada 80 sekian persen. Artinya memang dari sisi partisipasi cukup baik," kata Joko di Palangka Raya, Minggu.
Baca juga: Polda Kalteng gelar apel pemberangkatan 335 personel PAM TPS
Dia menambahkan, sementara untuk daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2024 di daerah setempat ditetapkan 211.423 pemilih. Terdiri dari 104.994 pemilih laki-laki dan 106.429 pemilih perempuan.
Joko mengatakan, tingginya partisipasi itu tidak lepas dari peran berbagai pihak dalam partisipasi-nya menyosialisasikan dan menggelorakan pelaksanaan pesta demokrasi serentak tahun ini.
Baca juga: DPR RI: Jaga kerukunan antar umat beragama jelang hari H Pemilu 2024
Menurut dia, tingginya partisipasi pemilih ini disebabkan karena pengaruh pemilihan presiden dan wakil presiden. Sementara masih adanya warga yang tak menggunakan hak pilih ini di antaranya dikarenakan sedang berada di luar kota saat hari pemungutan suara lalu.
"Keadaan ini juga akan menjadi perhatian khusus, sehingga dalam Pilkada nanti partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak suaranya diharapkan semakin bertambah dari saat pemilu ini," katanya.
Baca juga: Polresta Palangka Raya giatkan latihan pengamanan Pemilu 2024
Pihaknya pun mengapresiasi partisipasi para pihak yang turut serta menyukseskan agenda pemilu termasuk peran Pemda, Bawaslu, Forkopimda, Parpol dan pihak keamanan mampu menjaga suasana kondusif mulai dari distribusi logistik, pemungutan suara hingga selesainya rekapitulasi di tingkat kota.
"Berkat peran semua pihak tujuan pemilu damai dapat terwujud, meskipun dalam pelaksanaan pemilihan terjadi pemungutan suara ulang di beberapa Tempat Pemungutan Suara (TPS)," kata Joko.
Baca juga: Pj Wali Kota Palangka Raya larang ASN beri "like" peserta Pemilu
Pj Wali Kota Palangka Raya, Hera Nugrahayu pun mengapresiasi pelaksanaan Pemilu 2024 yang sejak tahap awal pelaksanaan sampai rapat pleno terbuka berjalan lancar dan kondusif.
"Baik penyelenggara, pihak-pihak terkait dan masyarakat berhasil menciptakan suasana Pemilu 2024 yang kondusif, aman dan lancar. Jika pun ada kekurangan atau kecurangan harus menjadi evaluasi pada pelaksanaan Pilkada mendatang," katanya.
Baca juga: Irwasum Polri ingatkan Polda Kalteng jaga netralitas di Pemilu 2024
Baca juga: Bawaslu Palangka Raya gandeng FKUB dan ormas awasi Pemilu 2024
Pewarta: Rendhik Andika
Editor: Tunggul Susilo
Copyright © ANTARA 2024
Pakar: Berisiko tak indahkan putusan MK******
"Saya kira Pemerintah dan DPR RI tidak mungkin memajukan pelaksanaan pilkada serentak yang semula November menjadi September 2024," kata Titi Anggraini yang juga dosen Hukum Pemilu pada Fakultas Hukum UI ketika menjawab pertanyaan ANTARA di Semarang, Minggu pagi (3/3).
Sebelumnya, pada Rapat Paripurna DPR RI Masa Persidangan IX Tahun Sidang 2022—2023 di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (21 November 2023), menyepakati rancangan undang-undang itu menjadi RUU inisiatif DPR. Salah satu poin krusial adalah memajukan pelaksanaan pilkada yang semula pada bulan November 2024 menjadi September 2024.
Namun, lanjut Titi, setelah Putusan MK Nomor 12/PUU-XXII/2024, pelaksanaan pilkada sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, yakni November 2024.
Selain berpotensi terjadinya konflik politik dan legitimasi pilkada taruhannya, menurut dia, akan berisiko baik bagi Presiden RI Joko Widodo maupun DPR RI.
Sebelumnya, anggota Dewan Pembina Perludem ini mengatakan bahwa MK menekankan dua substansi penting dalam putusan perkara Nomor 12/PUU-XXII/2024, salah satunya pilkada serentak tahun ini tetap berlangsung pada November 2024 sesuai dengan jadwal secara konsisten.
Mahkamah Konstitusi, lanjut Titi, menyebutkan bahwa mengingat pentingnya tahapan penyelenggaraan pilkada yang telah ditentukan yang ternyata membawa implikasi pada makna keserentakan pilkada secara nasional, Mahkamah perlu menegaskan ihwal jadwal yang telah ditetapkan dalam Pasal 201 ayat (8) UU Pilkada.
Baca juga: Titi: MK tekankan Pilkada 2024 sesuai jadwal pada November 2024
Baca juga: MK tolak permohonan Bupati dan Wabup Talaud soal UU Pilkada
Pewarta: D.Dj. Kliwantoro
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024
Label:slot gacor demo、pinjam uang di bank tanpa jaminan、wede303
Terkait:cara hutang pulsa di lazada、mpslot、voucher shopee pengguna baru、surgapaly、kredit pintar tidak bisa pinjam、kilat77 login、pasti slot 138、slot gacor hari ini、slot178、slot gacor gampang maxwin pragmatic play
bab terbaru:slot terlengkap dan terpercaya(2024-06-29)
Perbarui waktu:2024-06-29
Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Irwan Suhirwandi
Copyright © ANTARA 2024
Pewarta: Willi Irawan/Ananto Pradana
Editor: Tunggul Susilo
Copyright © ANTARA 2024
Sebagian besar dana BOS selama ini digunakan untuk membayar gaji guru dan tenaga pendidik honorerJakarta (ANTARA) - Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) meminta pemerintah agar pelaksanaan program makan siang gratis nantinya tidak menggunakan anggaran pendidikan termasuk dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2024
Pewarta: Fajar Satriyo
Editor: Irwan Suhirwandi
Copyright © ANTARA 2024
Pewarta: Fauzi
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024
Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Irwan Suhirwandi
Copyright © ANTARA 2024
《bocoran jam gacor olympus》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,asustogelHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《bocoran jam gacor olympus》bab terbaru。