kredit murah apk

sensasional138 870Jutaan kata 254842Orang-orang telah membaca serialisasi

《kredit murah apk》

Macy's Bakal PHK 2.350 Pegawai dan Tutup 5 Mal di AS******

Jakarta, CNN Indonesia--

Jaringan pusat perbelanjaan Macy's bakal melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 2.350 karyawan. Perusahaan juga bakal menutup lima toko di Amerika Serikat (AS).

Dilansir dariReuters, Kamis (18/1), perusahaan mengatakan langkah tersebut dilakukan demi merampingkan operasional. Berdasarkan memo yang dikirimkan kepada karyawan, PHK akan terjadi pada 26 Januari 2024.

Total jumlah karyawan yang terkena PHK itu mencakup 3,5 persen dari seluruh pekerja Macy's. Tercatat, perusahaan mengoperasikan 722 lokasi toko pada Januari 2023 dan mempekerjakan 94.570 karyawan tetap dan paruh waktu.

"Untuk menerapkan strategi baru guna memenuhi kebutuhan konsumen dan pasar yang terus berubah," katanya.

Saat ini, perusahaan mengevaluasi perpaduan yang tepat antara lokasi di dalam dan di luar mal. Oleh karena itu, perusahaan bermaksud untuk menutup lima lokasi lini penuhnya tahun ini.

PHK ini terjadi ketika kelompok investor yang terdiri dari Arkhouse Management dan Brigade Capital memberikan tekanan untuk mengambil alih perusahaan swasta Macy.

Para investor itu memberikan tawaran sebesar US,8 miliar atau setara Rp90,67 triliun (asumsi kurs Rp15.633 per dolar AS).

Di sisi lain, CEO Macy Tony Spring, juga fokus pada pemotongan biaya promosi untuk meningkatkan margin. Hal ini seiring pemulihan perusahaan dari kelebihan persediaan pada 2022 lalu.

[Gambas:Video CNN]

(del/sfr)

Lima panduan MK untuk susun ambang batas parlemen yang baru******

Jakarta (ANTARA) - Mahkamah Konstitusi memberi lima poin panduan bagi pembentuk undang-undang dalam menyusun ambang batas parlemen (parliamentary threshold) yang baru untuk diberlakukan pada Pemilu DPR 2029 dan seterusnya.

"Mahkamah berpendapat berkenaan dengan ambang batas parlemen sebagaimana ditentukan norma Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang 7/2017 (tentang Pemilu) perlu segera dilakukan perubahan dengan memerhatikan secara sungguh-sungguh beberapa hal," demikian bunyi pertimbangan hukum MK yang dikutip dari salinan Putusan Nomor 116/PUU-XXI/2023, sebagaimana diunduh di Jakarta, Jumat.

Pada poin pertama, MK menyatakan ambang batas parlemen harus didesain untuk digunakan secara berkelanjutan. Kedua, perubahan norma ambang batas parlemen tetap dalam bingkai menjaga proporsionalitas sistem pemilu proporsional, terutama untuk mencegah besarnya jumlah suara yang tidak dapat dikonversi menjadi kursi DPR.

"(3) Perubahan harus ditempatkan dalam rangka mewujudkan penyederhanaan partai politik; (4) perubahan telah selesai sebelum dimulainya tahapan penyelenggaraan Pemilu 2029,” urai MK.

Adapun poin kelima adalah perubahan ambang batas parlemen melibatkan semua kalangan yang memperhatikan penyelenggaraan pemilu dengan menerapkan prinsip partisipasi publik yang bermakna, termasuk melibatkan partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki perwakilan di DPR.

Sebelumnya, MK mengabulkan sebagian permohonan uji materi Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang diajukan oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem).

"Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian," kata Ketua MK Suhartoyo membacakan amar putusan dalam sidang pleno MK yang dipantau secara daring di Jakarta, Kamis (29/2).

Baca juga: Perludem apresiasi putusan MK soal gugatan ambang batas parlemen

Baca juga: MK tegaskan tak hapus ambang batas parlemen, tetapi diatur ulang

Amar putusan MK menyatakan pasal tersebut konstitusional untuk Pemilu DPR 2024 dan konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada Pemilu DPR 2029 dan pemilu berikutnya, sepanjang telah dilakukan perubahan terhadap norma ambang batas parlemen serta besaran angka atau persentase ambang batas parlemen.

Dalam pertimbangan hukumnya, MK menyatakan tidak menemukan dasar rasionalitas dalam penetapan besaran angka atau persentase ambang batas parlemen, termasuk metode dan argumen yang digunakan dalam menentukan ambang batas parlemen empat persen.

Mahkamah menyebut penentuan besaran angka atau persentase ambang batas parlemen yang tidak rasional itu telah menimbulkan disproporsionalitas antara suara pemilih dengan jumlah partai politik di DPR, sehingga melanggar hak konstitusional pemilih.

Diketahui, Perludem mengajukan permohonan uji materi agar frasa "paling sedikit empat persen dari jumlah suara sah secara nasional" pada Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945.

Perludem meminta norma pasal tersebut dimaknai menjadi “Partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara efektif secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR dengan ketentuan: a. Bilangan 75 persen dibagi dengan rata-rata besaran daerah pemilihan, ditambah satu, dan di kali dengan akar jumlah daerah pemilihan; b. Dalam hal hasil bagi besaran ambang parlemen sebagaimana dimaksud huruf a menghasilkan bilangan desimal, dilakukan pembulatan”.

MK menyatakan bahwa konstitusionalitas yang dipersoalkan Perludem perihal tata cara penentuan ambang batas parlemen telah dapat dibuktikan. Namun, MK tidak dapat mengabulkan permohonan pemaknaan ulang norma pasal tersebut karena itu merupakan bagian dari kebijakan pembentuk undang-undang.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：slot depo 50 50、kakek zeus slot demo、game slot gacor hari ini

Terkait：pinjam gopay、rtp catur777、slot deposit voucher、line slot88 login、suara4d、zeusslot、situs judi slot online tergacor、pg soft mahjong ways 1 demo、pinjol 10 juta、kiwbet

---

---

bab terbaru：jiwabola（2024-07-08）

Perbarui waktu：2024-07-08