situs yang gacor

Aku mungkin monster

RI Kebanjiran Investasi Rp30 T dari Hannover Messe******

Kementerian Perindustrian mengklaim pemerintah berhasil meneken 19 perjanjian kerja sama baru di ajang Hannover Messe 2023.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan selain kesepakatan kerja sama baru itu, pemerintah juga berhasil membawa masuk investasi yang sangat besar dari ajang tersebut.

"Melalui Memorandum of Understanding (MoU) yang sudah resmi disepakati, akan ada Rp30 triliun investasi yang masuk ke Indonesia. Tentunya kami berharap melalui Hannover Messe akan ada lebih banyak lagi investasi yang masuk," jelas Airlangga seperti dikutip dari Antara, Senin (17/40).

Perjanjian yang ditandatangani Minggu (16/4) mencakup kerja sama di bidang industri semikonduktor, tenaga surya, peralatan medis, pengelolaan limbah, industri kimia, pengembangan milling CNC, Internet of Things, industri digital, sistem pengisian dan baterai kendaraan listrik, investasi dan kawasan industri, keberlanjutan dan transisi energi, sumber daya manusia, serta startup dan inovasi.

Ia berharap penandatanganan kerja sama industri itu dapat membawa banyak perubahan dalam peningkatan industri di berbagai bidang dan juga membuka akses pasar industri yang lebih luas.

Hannover Messe 2023 merupakan pameran industri internasional. Pameran dibuka oleh Presiden RI Joko Widodo dan Kanselir Jerman, Olaf Scholz pada hari Minggu (16/4) malam waktu Jerman.

Berbagai kegiatan akan dilakukan dalam pameran ini; antara lain adalah Walkabout ke berbagai macam booth pada industri Indonesia yang diunggulkan. Selain itu, ada juga  serangkaian seminar, konferensi dan business summituntuk merealisasikan rencana-rencana kerja sama antara para pelaku usaha, pelaku industri, investor dan asosiasi.

[Gambas:Video CNN]

Suami berperut hitam, tolong lepaskan

Keberadaan Pelabuhan Kuala Tanjung Dinilai Sudah Tepat******

Direktur The National Maritime Institute (Namarin) Siswanto Rusdi mengatakan, kawasan industri akan lebih efektif jika didukung dengan keberadaan pelabuhan untuk distribusi bahan baku maupun hasil produksi pabrik di kawasan tersebut.

Dengan begitu, Siswanto menilai, keberadaan Pelabuhan Kuala Tanjung sebagai bagian dari program strategis nasional hilirisasi dan pengiriman logistik sudah tepat. Pelabuhan ini juga akan jadi pendukung aktivitas KEK Sei Mangkei. Hal ini menepis anggapan pelabuhan ini sia-sia.

"Bagaimana mereka yang ada di kawasan industri mau membangun pabriknya jika jauh dari pelabuhan, sementara kita tahu barang konstruksi ataupun mesin-mesin pabrik ukuran maupun jumlahnya juga cukup besar. Ini kita masih berbicara soal pembangunan pabrik, belum distribusi hasil produksi," kata Siswanto, Jumat (14/4).

Dengan kedalaman kolam ini, Pelabuhan Kuala Tanjung dapat melayani kapal dengan ukuran panjang kurang lebih mencapai 250 meter. Dengan ukuran ini, kapal dapat mengangkut muatan barang kurang lebih mencapai 10.000 s.d 30.000 ton barang curah maupun general cargo dan peti kemas kurang lebih 4.000 teus.

"Letak pelabuhan juga strategis, ada di selat malaka, jadi sangat efektif bagi industri, baik untuk ekspor maupun memenuhi kebutuhan dalam negeri," lanjutnya.

Kondisi akan berbeda jika pelabuhan dibangun di tengah atau di akhir ketika kawasan industri sudah beroperasi. Hal itu disebut oleh Siswanto akan mengganggu distribusi barang karena belum adanya fasilitas pelabuhan.

Pilihan menggunakan Pelabuhan Belawan akan menambah biaya logistik mengingat jarak yang cukup jauh dari KEK Sei Mangkei maupun dari Kawasan Industri Kuala Tanjung.

"Membangun pelabuhan juga butuh waktu, tidak sebentar, tidak serta merta juga langsung bisa ramai, karena akan mengikuti barang atau muatan yang ada. Semua pasti sudah ada kajiannya," ujar Siswanto.

"Jadi keberadaan Pelabuhan Kuala Tanjung sudah tepat, tinggal bagaimana pihak-pihak yang berkepentingan berkolaborasi serta memacu pengembangan kawasan industri yang ada di sekitar pelabuhan," tambah Siswanto.

Sementara, Direktur Utama PT Prima Multi Terminal (PMT Kuala Tanjung) Eko Hariyadi Budiyanto mengatakan, arus kapal dan barang di Pelabuhan Kuala Tanjung terus meningkat sejak beroperasi pertama kali pada 2019.

Arus peti kemas pada 2019 tercatat sebanyak 23,9 ribu teus, sementara pada 2020 tercatat sebanyak 54 ribu teus. Arus peti kemas mengalami peningkatan pada 2021 yang mencapai 70,3 ribu teus dan mengalami sedikit penurunan sebesar 0,5 persen pada 2022.

"Bukan hanya arus peti kemas yang mengalami peningkatan, arus barang curah kering juga tumbuh. Pada tahun 2022 lalu tercatat sebanyak 10,8 ton," kata Eko.

Selain peti kemas dan general cargo, Pelabuhan Kuala Tanjung juga menangani kegiatan bongkar muat curah cair dan general cargo. Perseroan mencatat arus curah cair pada 2019 sebanyak 102 ribu ton, lalu pada 2020 arus meningkat menjadi 366 ribu ton.

Arus curah cair pada 2021 tercatat sebanyak 672 ribu ton. Sementara untuk arus barang general cargo, pada 2021 sebanyak 4,1 ribu ton menjadi 63,1 ribu ton pada 2022.

"Kami akui memang arus kapal dan barang masih fluktuatif, namun demikian manajemen terus berupaya untuk meningkatkan kunjungan kapal maupun arus barang di Pelabuhan Kuala Tanjung," lanjutnya.

Manajemen PMT Kuala Tanjung menyebut telah bertemu dengan sejumlah operator kapal peti kemas internasional hingga para pemilik barang. Hasilnya, diperlukan sejumlah langkah untuk meningkatkan kunjungan kapal diantaranya adanya insentif tarif bagi pelayaran, penyediaan depo untuk penumpukan peti kemas kosong (empty) dengan tarif yang kompetitif.

Selanjutnya diperlukan kerjasama dengan para pemilik barang dengan jaminan biaya yang lebih kompetitif jika dibandingkan melalui Singapura. Serta kerjasama pelayanan kegiatan kepelabuhanan bagi para perusahaan yang sedang melakukan pembangunan pabrik di KEK Sei Mangkei.

Selain itu, Kawasan Industri Kuala Tanjung juga perlu dikembangkan dan dioptimalkan. Di masa yang akan datang Pelabuhan Kuala Tanjung diharapkan dapat menjadi pusat kegiatan barang curah dan pusat rantai pasok (bulk logistic & supply chain hub).

Menurut Eko, terdapat potensi arus barang kurang lebih sebanyak 2,7 juta ton per tahun apabila industri yang ada di sekitar pelabuhan sudah beroperasi penuh.

"Para pemangku kepentingan yang terdiri dari regulator, operator dan pemilik barang juga telah menandatangani komitmen bersama untuk optimalisasi Pelabuhan Kuala Tanjung. Kami optimis jika KEK Sei Mangkei dan Kawasan Industri Kuala Tanjung sudah beroperasi penuh maka dengan begitu peran dari Pelabuhan Kuala Tanjung akan semakin nyata terlihat," tegas Eko.

Zhanye Panjang

Pengusaha Sawit Respons Ancaman Bos Ritel Setop Jual Migor: Nanti Rugi******

Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) menilai bos ritel bisa rugi jika merealisasikan ancaman berhenti menjual minyak goreng imbas pemerintah tak segera membayar utang Rp344 miliar.

Ancaman itu datang dari Ketua Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy Mandey. Roy mengatakan utang Rp344 miliar tersebut muncul dari selisih harga minyak goreng alias rafaksi dalam program satu harga pada 2022 lalu yang belum dibayar pemerintah hingga saat ini.

"Kebutuhan itu kan terus ada. Mereka juga pasti tidak mungkin membiarkan pabrik mereka idle. Saya meyakini pasti ada pembicaraan dengan pemerintah untuk jalan keluar ini, karena dua-duanya rugi, mereka juga rugi. Masa pabriknya sudah ada mereka diamkan," komentar Ketua GAPKI Eddy Martono di Grand Hyatt Jakarta, Jakarta Pusat, Jumat (14/4).

Eddy juga menegaskan rencana penyetopan penjualan minyak goreng itu tidak membuat perusahaan bisa bebas mengalihkannya ke ekspor. Pasalnya, ada kewajiban pemenuhan dalam negeri alias Domestic Market Obligation(DMO).

"Tidak bisa semena-mena ekspor. Gak bisa juga, mereka tetap harus mensuplai dalam negeri dulu," katanya.

Di sisi lain, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Isy Karim mengatakan dirinya akan segera menghubungi Aprindo. Isy menegaskan pemerintah sebenarnya bukan tidak mau bayar utang, tetapi perlu hati-hati.

Isy mengatakan saat ini Kemendag sedang meminta pendapat dari Kejaksaan Agung mengenai keputusan apakah utang tersebut akan dibayar atau tidak. Permintaan pendapat hukum dilakukan agar nantinya pembayaran tidak melanggar aturan.

"Ini sekarang masih proses, jadi kita tinggal menunggu hasil dari pendapat hukum dari Kejaksaan Agung. Bukan masalah duitnya. Tapi karena prinsip kehati-hatian saja," kata Isy.

[Gambas:Video CNN]

Bepergian dengan Dewa Kematian

Pengusaha Kirim Surat ke Jokowi, Tagih Utang Minyak Goreng Rp344 M******

Asosiasi PengusahaRitel Indonesia (Aprindo) mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkaitutang pengadaan minyak gorengmurah senilai Rp344 miliar yang belum dibayar.

Ketua Umum Aprindo Roy Nicholas Mandey mengatakan utang tersebut berasal dari selisih harga minyak goreng alias rafaksi dalam program satu harga pada 2022 lalu.

Menurutnya, dalam surat itu pihaknya secara tegas menyampaikan ke Jokowi jika utang tak juga dibayar, maka penjualan minyak goreng di gerai ritel anggotanya akan disetop.

Roy menjelaskan utang tersebut harusnya dibayarkan pada awal tahun lalu sejalan dengan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penyediaan Minyak Goreng Kemasan Untuk Kebutuhan Masyarakat Dalam Kerangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

Dalam beleid yang dirilis pada Januari 2022 ini, disebutkan bahwa pemerintah harus membayar selisih atas penjualan minyak goreng satu harga di gerai ritel. Pada saat itu harga minyak tembus Rp17 ribu - Rp19 ribu per liter dan pemerintah menugaskan peritel agar menjual Rp14 ribu per liter.

"Jadi rafaksi bukan kemauan ritel, karena ada regulasi Permendag itu. Itu ketentuan yang berlaku di Permendag 3 perihal minyak goreng satu harga. Semua dijual Rp14.000 dari 19 Januari sampai 31 Januari," jelasnya.

Namun, Permendag 3/2022 yang harusnya berlaku sampai enam bulan, tetiba diganti menjadi Permendag 6/2022 hanya sebulan setelah dirilis. Ini membuat Permendag 3/2022 otomatis tak lagi berlaku.

"Permendag 6 (6/2022) muncul, memang yang Permendag 3 (3/2022) tak berlaku lagi, tapi bukan berarti rafaksi enggak dibayar," tegasnya.

Sebelum bersurat ke Jokowi, Roy menyampaikan telah menghadap ke BPDPKS dan juga Kementerian Perdagangan. Namun, tidak ada hilal kapan utang tersebut bisa dibayar.

Kata Roy, BPDPKS tidak bisa membayar utang tersebut jika belum ada surat verifikasi dari Kemendag. Sementara, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI pada 15 Maret menyampaikan takut untuk memberikan izin pencairan anggaran karena aturan sudah tidak lagi berlaku.

"Saya dengar di rapat dengan DPR, menteri perdagangan itu bilang takut untuk mencairkan karena aturannya sudah tidak ada. Kedua dia malah meminta untuk kami gugat ke PTUN baru dia mau kasih surat verifikasinya itu ke BPDPKS sehingga rafaksi bisa dicairkan," jelas Roy.

Menurutnya, Aprindo tidak mau sampai menempuh jalur hukum. Karenanya, saat ini berbagai upaya dilakukan, salah satunya berencana untuk setop penjualan minyak goreng di seluruh gerai ritel.

"Kami bukan mau mengancam, tapi ini cara kami agar didengar. Soal kapannya (setop jual), kami masih koordinasi dulu dengan anggota asosiasi, bila sama sekali tak ada perhatian dari pemerintah kami akan lakukan itu," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Yaoming

Kemendag Gandeng Kejagung Bahas Utang Minyak Goreng ke Pengusaha******

Kementerian Perdagangan (Kemendag) tengah meminta pendapat hukum dari Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait utang pengadaan minyak goreng satu harga ke pengusaha ritel sebesar Rp344 miliar.

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Isyi Karim mengungkapkan utang itu berasal dari selisih harga minyak goreng alias rafaksi dalam program satu harga pada 2022 lalu yang belum dibayar hingga saat ini.

"Begitu sudah keluar pendapat hukumnya, apakah nanti dibayar atau tidak nanti keputusan setelah ada pendapat hukum dari Kejaksaan Agung," ujar Isyi di Kementerian Perdagangan, Jumat (14/4).

Menurutnya, ada beberapa pendapat yang mengatakan jika Permendag itu sudah dihapus maka utang terhadap pengusaha ritel tidak perlu dibayarkan. Maka dari itu, Kemendag meminta pendapat hukum dari Kejagung terkait hal tersebut.

"Ada silang pendapat itu sehingga diputuskanlah nanti minta pendapat hukum dari Kejagung," kata Isyi.

Dalam Permendag Nomor 3 tahun 2022 disebut pengecer wajib melakukan penjualan minyak goreng kemasan kepada konsumen dengan HET Rp14 ribu per liter.

Pasal 7 beleid itu menyebut pelaku usaha akan mendapatkan dana untuk menutupi selisih harga jual dengan harga keekonomian minyak goreng dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

Namun, utang belum dibayarkan, Permendag 3/2022 justru digantikan dengan Permendag Nomor 6 Tahun 2022.

Beleid baru itu membatalkan aturan lama soal pembayaran selisih harga yang harusnya ditanggung pemerintah. Sehingga, sampai saat ini pengusaha belum menerima pembayaran utang tersebut.

Atas dasar itu, Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) mengancam akan setop menjual minyak goreng di seluruh ritel anggotanya jika pemerintah tak segera membayar utang tersebut.

Ketua Umum Aprindo Roy Nicholas Mandey mengatakan pemerintah harusnya membayar utang selisih harga itu 17 hari setelah program berlangsung. Namun, setahun berlalu belum juga dibayarkan.

"Kami bukan mau mengancam, tapi ini cara kami agar didengar. Soal kapannya (setop jual), kami masih koordinasi dulu dengan anggota asosiasi, bila sama sekali tak ada perhatian dari pemerintah kami akan lakukan itu," ujar Roy dalam acara Buka Puasa Bersama, Kamis (13/4) kemarin.

[Gambas:Video CNN]

Super ajaib serba bisa

Aduan Soal Masalah Pembayaran THR di DKI******

Kementerian Ketenagakerjaan sudah menerima ratusan pengaduan terkait tunjangan hari raya (THR) tahun ini.

Pengaduan terbanyak datang dari pekerja di Jakarta. Pasalnya, jumlahnya mencapai 312 aduan.

Mengikuti Jakarta ada Jawa Barat sebanyak 217 aduan.

"Posko THR bertujuan sebagai tempat pelayanan konsultasi dan penegakan hukum pemberian THR keagamaan 2023, yang mengintegrasikan Posko THR di tingkat provinsi dan kabupaten/kota melalui website https://poskothr.kemnaker.go.id," kata Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi melalui keterangan resmi, Senin (17/4).

Dengan kondisi ini, Anwar kembali mengingatkan para pengusaha segera melakukan pembyaran THR kepada pekerjanya.

"Hari ini merupakan hari terakhir pembayaran THR keagamaan oleh perusahaan. Oleh karenanya, kami mengimbau dan mengingatkan komitmen teman-teman pengusaha terhadap pembayaran THR tahun ini," katanya.

Adapun dari 938 layanan aduan yang masuk mencakup 669 perusahaan yang 23 di antaranya telah ditindaklunjuti. Dari 938 aduan tersebut sebanyak 468 aduan THR tidak dibayarkan; 337 aduan pembayaran THR tidak sesuai ketentuan; dan 93 aduan THR terlambat dibayarkan.

Rincian aduan THR dari 34 wilayah di Tanah Air adalah Provinsi Aceh terdapat 3 aduan; Provinsi Sumatera Utara (16); Sumatera Barat (16); Riau (16); Jambi (8); Sumatera Selatan (17); Bengkulu (0); Lampung (3); Kepulauan Bangka Belitung (4); Kepulauan Riau (12); DKI Jakarta (312); Jawa Barat (217); Jawa Tengah (106); DIY (25); Jawa Timur (52); dan Banten (76).

Di Provinsi Bali terdapat 4 aduan; NTB (2); NTT (1); Kalimantan Barat (4); Kalimantan Tengah (4); Kalimantan Selatan (9); Kalimantan Timur (8); Kalimantan Utara (1); Sulawesi Utara (1); Sulawesi Tengah (4); Sulawesi Selatan (9); Sulawesi Tenggara (3); Gorontalo (1); Sulawesi Barat (0); Maluku (1); Maluku Utara (1); Papua (2); Papua Barat (0).

"Atas aduan-aduan tersebut, Kami akan menindaklanjutinya baik melalui Pengawas Ketenagakerjaan Kemnaker maupun Pengawas Ketenagakerjaan Provinsi dan Kabupaten/Kota," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]