daftar judi slot terpercaya

Wuhuang Fentian

Transisi ke Kendaraan Listrik, GM PHK Karyawan Demi Irit Biaya******

Perusahaan otomotif internasional General Motors(GM) melakukanPHK terhadap ratusan karyawannya demi penghematan biaya gede-gedeandalam rangka transisi ke kendaraan listrik.

Tidak dijelaskan jumlah persis karyawan yang kena PHK, tetapi pemecatan ini disebut menyasar para pekerja keras putih.

Selasa lalu, dalam sebuah memo internal kepada staf, Chief People Officer GM Arden Hoffman menulis PHK akan dilakukan pekan ini kepada sejumlah eksekutif global, serta karyawan yang dirahasiakan.

GM memiliki 58 ribu staf berbasis gaji standar Amerika Serikat (AS) serta 46 ribu pekerja yang dibayar per jam. Total karyawannya secara global mencapai 17 ribu.

Dalam laporan keuangan 2022, GM berencana memangkas US miliar selama dua tahun ke depan. Namun, saat itu CEO GM Mary Barra mengatakan kepada investor bahwa pihaknya tidak merencanakan PHK.

"Kami membatasi perekrutan kami hanya untuk peran yang paling penting secara strategis dan akan menggunakan pengurangan untuk membantu mengelola jumlah karyawan secara keseluruhan," ujarnya.

Pabrikan otomotif ini menghabiskan banyak uang untuk beralih produksi dari kendaraan bertenaga bensin ke kendaraan listrik.

Target ini memang akan memangkas jumlah pekerja lantaran produksi kendaraan listrik bukan industri padat karya. Modal awal yang dibutuhkan untuk peralihan mencapai US miliar hingga 2025.

[Gambas:Video CNN]

Cinta rahasia itu membuat ketagihan, menyayangi istrimu itu beracun

Gaji Pekerja di IKN Bebas Pajak Sampai 2035, Kecuali PNS dan Pejabat******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan insentif bagi pegawai yang kerja di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dengan pembebasan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 yang bakal ditanggung pemerintah (DTP).

Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha dan Fasilitas Penanaman Modal bagi Pelaku Usaha di Ibu Kota Nusantara.

Namun, pembebasan PPh pasal 21 hanya berlaku bagi pekerja swasta. Sedangkan untuk PNS, hingga pejabat negara ataupun pegawai yang gajinya dari APBN dikecualikan.

Adapun pegawai tertentu sebagaimana dimaksud adalah pegawai yang:
a. menerima atau memperoleh penghasilan dari pemberi kerja tertentu;
b. bertempat tinggal di wilayah Ibu Kota Nusantara; dan
c. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak yang terdaftar di kantor pelayanan pajak yang wilayah kerjanya meliputi wilayah IKN.

Untuk bisa mendapatkan fasilitas pembebasan PPh 21, maka pekerja wajib menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) Tahunan Orang Pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

"Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tertentu selain penghasilan yang diterima sehubungan dengan pekerjaan, tetap dikenakan PPh sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PPh termasuk penghasilan yang berasal dari luar wilayah IKN," tulis pasal 51 ayat 22 PP tersebut.

Jokowi menekankan bahwa fasilitas ini bisa didapatkan atau berlaku bagi pekerja di IKN sampai 2035 mendatang.

Sedangkan yang dikecualikan dari fasilitas PPh pasal 21 DTP ini adalah:
a. penerima penghasilan merupakan pejabat negara, pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
b. penghasilan berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
c. Pajak Penghasilan Pasal 21 telah ditanggung pemerintah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

[Gambas:Video CNN]

menjadi seekor anjing

Rusia Diperkirakan Kehabisan Uang pada 2024******

Konglomerat asal Rusia Oleg Deripaska memperkirakan negaranya akan kehabisanuangpada 2024. Menurutnya, keuangan Rusia bisa terselamatkan jika investor asing masuk ke negara tersebut.

"Tidak akan ada uang tahun depan, kami membutuhkan investor asing," katanya pada konferensi ekonomi di Siberia seperti dilansir dari CNN Business, Jumat (3/3).

Pernyataan Deripaska yang kerap menyerukan perang Rusia-Ukraina berakhir tersebut berbanding terbalik dengan penilaian optimis Presiden Rusia Vladimir Putin terhadap kekayaan negaranya.

Namun, keretakan ekonomi Rusia mulai terlihat saat negara tersebut memangkas produksi minyak bulan ini hingga membuat sanksi Barat dapat meningkat lebih jauh.

Pada akhirnya, prospek ekonomi Rusia dinilai bergantung pada apa yang terjadi di Ukraina. Selain itu, Deripaska menilai investor asing juga memiliki peran besar terhadap ekonomi Rusia. Namun, apakah mereka akan datang tergantung pada keputusan Rusia dalam menciptakan kondisi yang tepat dan membuat pasarnya menarik.

Lihat Juga : Politikus Rusia Dihukum Gegara Ejek Putin saat Pidato Setahun Invasi

Sebelumnya, negara-negara Barat telah mengumumkan lebih dari 11.300 sanksi agar Rusia kekurangan dana untuk melakukan invasi ke Ukraina. Barat juga membekukan sekitar US0 miliar cadangan devisa Rusia.

Moskow pun harus melewati jalan terjal untuk menggantikan pendapatan yang hilang akibat sanksi tersebut, tidak terkecuali dari ekspor. Data menunjukkan bahwa nilai impor Uni Eropa dari Rusia turun sebesar 51 persen antara Februari dan Desember tahun lalu.

Pendapatan pemerintah Rusia juga anjlok 35 persen pada Januari 2023 dibandingkan dengan tahun lalu, sementara pengeluaran melonjak 59 persen. Kondisi ini menyebabkan defisit anggaran sekitar 1.761 miliar rubel atau setara US,3 miliar.

Tianji

Menperin Sebut Polemik Impor KRL Bekas Diselesaikan Luhut Hari Ini******

Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang mengatakan polemik imporgerbongkeretarel listrik (KRL) akan diselesaikan bersama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan pada JUmat (3/3) ini.

"Besok kami rapatkan, dengan semua. Nanti diundang oleh Menko Marves (Luhut). Iya besok sudah diagendakan, besok kita selesaikan," katanya di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Kamis (2/3).

"Besok kita rapatkan. Pasti ada solusi," sambung Agus.

Rencananya, KCI ingin mengimpor Barang Modal Dalam Keadaan Tidak Baru (BMTB) berupa 120 Unit KRL Type E217 untuk kebutuhan 2023 dan 228 Unit KRL Type E217 untuk tahun kebutuhan 2024 dengan Pos Tarif/HS Code 8603.10.00.

KCI sudah meminta surat izin impor. Tapi izin itu terganjal di Kementerian Perindustrian. Sementara itu pengamat kebijakan publik Agus Pambagio khawatir kalau tak segera diselesaikan, permasalahan itu bisa berdampak pada 200 ribu penumpang KRL.

Kendati demikian Agus enggan berkomentar tegas soal alasan Kemenperin mengganjal izin impor yang diajukan oleh KCI tersebut. Ia hanya menegaskan Kemenperin bertugas mendorong industri dalam negeri.

Ia juga mengaku mendengarkan masukan dari berbagai pihak, termasuk pengamat hingga industri dalam negeri, dalam polemik impor KRL ini.

"Pengamat kita dengar, semua kita dengar, ada yang kita dengar. Industri dalam negerinya kita dengar, semua kita dengar," tegasnya.

[Gambas:Video CNN]

Cerita Aneh dari Azeroth

PT KCI Ambil Alih Kelola KA Bandara Soekarno******

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengungkapkan PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) mengambil alih kelola Kereta Bandara Soekarno-Hatta dari PT Railink.

Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub Risal Wasal mengungkapkan pengambilalihan itu sudah direstui oleh PT KAI (persero). Dengan begitu, PT Railink kini sudah tidak mengelola kereta api (KA) apapun di Ibu Kota.

"KA Bandara (Soekarno-Hatta) sudah sama KCI. Railink sudah tidak bermain di Jakarta," ucap Risal di Kantor Kemenhub, Jakarta, Kamis (2/1).

"Mungkin yang di Yogya juga diserahkan. Mereka juga efisiensi pelayanan," ungkap Risal.

KA Bandara Soekarno-Hatta sendiri sampai saat ini melayani rute dari Bandara Soekarno-Hatta sampai ke Stasiun Manggarai.

Calon penumpang pesawat bisa menggunakan KA Bandara untuk mengejar jadwal penerbangan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten.

[Gambas:Video CNN]

Naga perang datang ke pintu

Luhut soal Nasib Impor KRL: Tunggu Hasil Audit BPKP dalam 10 Hari******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengungkapkan keputusan impor kereta rel listrik (KRL) bekas dari Jepang akan menunggu hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam 10 hari ke depan.

"Kita pertama audit dulu mengenai kebutuhan kereta api dan aturannya dalam 10 hari ke depan. Setelah itu kita tentukan langkah-langkah yang tadi kita sudah sepakati subjek kepada hasil audit," ujar Luhut usai menggelar rapat koordinasi di kantornya, Senin (6/3).

Pemerintah, sambungnya, juga membuka opsi hybrid dalam pengadaan rangkaian KRL itu yakni impor dan pengadaan dari PT Industri Kereta Api (INKA).

Hal itu juga diamini oleh Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita yang turut menghadiri rapat koordinasi itu.

"Dari audit nanti kita lihat mana yang bisa kita retrofit, mana yang harus kita impor, jadi hybrid kebijakannya," ujar Agus.

Rencananya, PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) ingin mengimpor Barang Modal Dalam Keadaan Tidak Baru (BMTB) berupa 120 Unit KRL Type E217 untuk kebutuhan 2023 dan 228 Unit KRL Type E217 untuk tahun kebutuhan 2024 dengan Pos Tarif/HS Code 8603.10.00.

Perusahaan sudah meminta surat izin impor dari Ditjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) sejak 13 September 2022. Namun, Kemendag butuh rekomendasi teknis dari Kemenperin untuk memberikan izin impor.

Setelah menunggu empat bulan lamanya, Ditjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) Kemenperin memberi jawaban berisi penolakan impor dengan dalih kebutuhan kereta api bisa dipenuhi oleh PT INKA.

Surat tertanggal 6 Januari 2023 itu menyatakan bahwa rencana impor oleh PT KCI belum dapat ditindaklanjuti dengan pertimbangan pada fokus pemerintah meningkatkan produksi dalam negeri serta substitusi impor melalui Program Peningkatan Pengguna Produk Dalam Negeri (P3DN).

Anak usaha PT KAI itu sejatinya sudah memesan KRL pengganti ke PT INKA sesuai dengan jumlah yang bakal pensiun. Namun, perusahaan pelat merah itu baru sanggup menyediakan gerbong KRL pesanan PT KCI pada 2025 mendatang.

[Gambas:Video CNN]