ugwin288

Saya sangat ingin mati sebagai guru

Menilik Rencana Menaker Buat Aturan Baru soal Perlindungan Ojol******

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyiapkan aturan baru soal perlindungan dan jaminan sosial yang dikhususkan bagi ojek online (ojol) hingga kurir paket, termasuk pemberian tunjangan hari raya (THR).

Hal ini diungkapkannya usai menerima masukan dari anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto yang mendorong Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) untuk merevisi Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan untuk memasukkan pekerja kemitraan menjadi pekerja penerima THR.

"Saya kira mungkin kita butuh aturan tentang perlindungan tenaga kerja di luar hubungan kerja pada layanan angkutan berbasis aplikasi yang mungkin di dalamnya mengatur tentang pemberian THR atau apapun namanya yang diberikan oleh pengusaha aplikator kepada pekerja ojol, atau mereka yang berada dalam hubungan kemitraan," imbuh Ida dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI, Selasa (26/3).

Indah menyebut pihaknya sudah memiliki draf rancangan permenaker mengenai pelindungan bagi pekerja kemitraan dengan dua perhatian utama.

"Yaitu mengenai pengaturan upahnya, termasuk THR dan yang kedua adalah pelindungan Jamsosteknya," ujar Indah.

"Kendala yang kami hadapi adalah karena rancangan permenaker ini adalah cross ya, karena ini adalah new platform digital workers, ini masih perlu kami bahas dengan beberapa kementerian lain terkait, termasuk Kominfo dan Kemenhub," lanjutnya.

Kemnaker sebelumnya sempat memberikan imbauan kepada perusahaan untuk memberikan THR kepada pengemudi ojol hingga kurir paket. Imbauan ini tentu sempat membuka harapan bagi para driver.

Namun, Indah pun menegaskan bahwa hubungan antara perusahaan aplikator dengan para driver saat ini hanya berbentuk kemitraan. Karena itu, bentuk atau mekanisme tunjangan keagamaan bisa dimusyawarahkan secara internal perusahaan masing-masing.

Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI) Ronny P Sasmita berpendapat jika pemerintah ingin mendorong penyedia platform atau perusahaan transportasi online untuk memberikan THR, hal ini harus didiskusikan secara mendalam dengan perusahaan penyedia platform.

"Dan saya kira, jika memang harus memberikan sesuatu kepada mitranya, bentuknya bukan THR, tapi semacam bonus atau penghargaan finansial lainnya," ujar Ronny kepada CNNIndonesia.com, Selasa (26/3).

Terkait aturan menyoal THR untuk pekerja kemitraan, Ronny menilai hal ini paling mudah diatur dalam Permenaker. Pasalnya, hal ini tidak memerlukan proses politik melalui persetujuan DPR.

Namun, katanya, bisa juga aturan ini dibuat melalui peraturan pemerintah. Namun prosesnya tentu lebih lama karena harus bersepakat dengan banyak stakeholders istana.

"Sementara jika targetnya Lebaran ini, maka Permenaker adalah instrumen paling cepat," jelasnya.

Namun berdasarkan logika hukum, kata dia, tentu permenaker harus tunduk pada aturan yang lebih tinggi, seperti Peraturan Pemerintah dan Undang-Undang. Tapi selama hal itu belum diatur oleh aturan yang lebih tinggi, menurutnya hal ini tidak menjadi masalah.

"Yang penting tidak bertentangan. Yang jelas, aturan THR untuk relasi kerja yang bersifat kemitraan nampaknya memang belum ada," ucap Ronny.

Namun perlu dicatat, lanjutnya, sifat tunjangan yang bisa diberikan kepada para driver ojol dan kurir paket bukan seperti THR. Ronny menilai sulit untuk mengukur satu bulan gaji pekerja mitra yang sifat kerja samanya tidak seketat kerja sama antara pekerja biasa dan perusahaan.

"Jadi bisa berupa bonus pukul rata sejumlah uang, atau bisa juga dibuatkan formula matematisnya yang dikaitkan dengan produktivitas para pekerja transportasi online dalam setahun ke belakang," kata dia.

Sementara itu, Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menyayangkan klarifikasi Kemnaker bahwa pembayaran THR kepada driver ojol dan kurir paket hanya bersifat imbauan dan bukan wajib.

Nailul mengatakan sejak dikeluarkannya imbauan tersebut ekspektasi dari driver ojol sudah terlampau tinggi. Ketika yang dijanjikan tidak terlaksana, kekecewaan mereka akan besar.

Terkait aturan baru yang hendak digodok Kemnaker soal THR untuk driver ojol, Nailul menegaskan aturan tersebut harus masuk ke dalam PP.

"Harus ada unsur yang bisa dibilang sebagai pekerja, seperti pemenuhan jam kerja dan sebagainya," ujar Nailul.

"Dan itu harus minimal PP. Kalau saya pribadi, harusnya membuat PP tentang pekerja gig atau freelance alih-alih revisi dan memaksakan driver ojol masuk ke UU," katanya lebih lanjut.

Nailul menjelaskan PP tersebut akan mengisi kekosongan yang ada di UU sehingga tidak berbenturan dengan UU yang sudah ada.

"PP tersebut berlaku untuk semua pekerja gig. Bukan memformalkan, namun memberikan perlindungan bagi pekerja gig," jelasnya.

Sementara, pengamat ketenagakerjaan Payaman Simanjuntak mengatakan jika pembayaran THR bagi driver ojol dan kurir paket menjadi kebijakan, maka perlu dirumuskan landasan penetapan besarannya.

Misalnya, minimum satu bulan upah minimum provinsi (UMP) atau rata-rata penghasilannya selama enam bulan terakhir.

"Perlu segera dirumuskan untuk diberlakukan mulai tahun 2025," ujar Payaman.

Payaman menjelaskan sebenarnya pekerja kemitraan seperti driver ojol dan kurir paket juga telah menerima THR selama ini, karena sudah berlaku umum termasuk di sektor informal. Sama halnya dengan setiap keluarga memberikan THR petugas keamanan dan petugas kebersihan di lingkungan RT/RW.

"Pada umumnya mereka menerima lebih besar dari satu bulan gaji mereka," tuturnya.

[Gambas:Video CNN]

Jalan menuju kebangkitan

Daftar 4 Kereta yang Perjalanannya Dibatalkan Imbas Banjir Semarang******

PT Kereta ApiIndonesia (Persero) alias KAImembatalkan 4 perjalanan kereta api jarak jauh imbas banjirdi Semarang, Jawa Tengah.

Banjir di Semarang membuat sejumlah perjalanan KA yang melintas di jalur Pantura mengalami keterlambatan. Pada akhirnya, pembatalan dilakukan per hari ini pukul 04.30 WIB.

Perjalanan empat kereta yang dibatalkan, yakni KA Ambarawa Ekspres relasi Semarang Poncol-Surabaya Pasarturi, KA Blora Jaya relasi Cepu-Semarang Poncol, KA Kedungsepur relasi Semarang Poncol-Ngrombo, dan KA Banyubiru relasi Semarang Tawang Bank Jateng-Solo Balapan.

"Bagi para calon penumpang yang telah memiliki tiket, bisa membatalkan tiket di loket stasiun dan bea akan dikembalikan 100 persen di luar bea pesan," ucapnya dalam keterangan resmi, Kamis (14/3).

Selain pembatalan, Agus menyebut ada rekayasa pola operasi jalan memutar untuk 14 KA yang melintas di jalur utara ke jalur selatan. Berikut rinciannya:

1. KA Pandalungan sebanyak 2 KA
2. KA Argo Bromo Anggrek sebanyak 2 KA
3. KA Majapahit sebanyak 2 KA
4. KA Kertajaya sebanyak 2 KA
5. KA Sembrani
6. KA Brawijaya
7. KA Harina
8. KA Darmawangsa
9. KA Gumarang
10. KA Jayabaya

"Rekayasa pola operasi jalan memutar bagi KA-KA tersebut untuk mengurangi dampak kelambatan lebih banyak lagi," jelas Agus.

"Kami atas nama manajemen dan seluruh jajaran KAI memohon maaf atas ketidaknyamanan yang dirasakan oleh pelanggan. Kami sedang berupaya secara maksimal agar seluruh perjalanan KA dapat kembali normal," tutupnya.

[Gambas:Video CNN]

Saya mungkin seorang pembunuh palsu

Waskita Kebut 7 Proyek IKN, Rampung Semester I/2024******

Pewarta: PR Wire
Editor: PR Wire
Copyright © ANTARA 2024

Kaisar Naga Kesunyian Ilahi

Profil Perusahaan Suami Sandra Dewi yang Terseret Korupsi Timah******

Suami aktris Sandra Dewi, Harvey Moeis dan perusahaannya; PT Refined Bangka Tin ikut terseret dalam dugaan korupsiPT Timah.

Ini terungkap usai suami aktris Sandra Dewi itu ditetapkan sebagai tersangka baru oleh Kejaksaan Agung pada Rabu (27/3), setelah crazy rich Pantai Indah Kapuk (PIK) bernama Helena Lim.

Keduanya diduga terlibat dalam kasus korupsi tata niaga komoditas timah wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk 2015-2022.

"Setelah dilakukan beberapa kali pertemuan, akhirnya disepakati bahwa kegiatan akomodir pertambangan liar tersebut adanya dicover dengan sewa menyewa peralatan processing peleburan timah, yang selanjutnya tersangka HM ini menghubungi beberapa smelter, yaitu PT SIP, CV VIP, PT SPS, dan PT TIN, untuk ikut serta dalam kegiatan dimaksud," tutur Kuntadi usai Harvey ditetapkan sebagai tersangka.

Harvey meminta pihak smelter untuk menyisihkan sebagian keuntungannya. Kemudian, cuan tersebut diserahkan kepada Harvey dengan dalih pembayaran dana CSR.

Suami Sandra Dewi itu dijerat Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 juncto Pasal 18 UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Harvey juga ditahan oleh Kejaksaan Agung demi kepentingan penyidikan.

Lantas, seperti apa sepak terjang PT Refined Bangka Tin alias RBT yang menjadi pintu masuk korupsi Harvey Moeis?

Mengutip berbagai sumber, Harvey diklaim merupakan salah seorang pemegang saham RBT. Meski, belum diketahui pasti berapa besar porsi kepemilikan suami Sandra Dewi di perusahaan timah murni atau tin ingot tersebut.

Perusahaan yang eksis di Sungailiat, Bangka ini sudah ada sejak 2007. RBT diklaim berdiri karena adanya permintaan timah murni batangan berkualitas tinggi.

"Dengan memproduksi timah murni batangan berkualitas tinggi dan memberikan produk dengan nilai terbaik bagi pelanggannya, RBT telah menjadi salah satu produsen timah murni batangan yang paling dikenal di Indonesia dengan kekuatan dan keahliannya," klaim RBT, dikutip dari situs resmi perusahaan, Kamis (28/3).

PT Refined Bangka Tin baru memulai operasionalnya pada 2009. Konsentrasi bisnis mereka adalah pengolahan dan pemurnian bijih timah menjadi timah murni batangan atau ingot.

Mereka mengklaim perusahaan maju pesat dalam waktu singkat, bahkan menjadi salah satu produsen timah ingot terbesar di tanah air.

[Gambas:Video CNN]

"Dengan kemampuan menghasilkan timah murni batangan berkualitas tinggi, produk RBT telah mencapai pasar timah utama di seluruh dunia, seperti Belanda, China, Jepang, India, Korea, Taiwan, Hong Kong, Singapura dan Malaysia. Dengan pasokan dan kualitas yang berkelanjutan, RBT dapat memperluas pasarnya ke banyak negara lainnya," jelas perusahaan.

Spesifikasi produk yang mereka hasilkan diklaim mengacu pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 33 Tahun 2015. RBT juga mengklaim sudah terdaftar di London Metal Exchange (LME) Brand.

Mereka mengaku punya tiga mesin crystallizer untuk pemurnian timah. Hasilnya, timah murni batangan yang mereka hasilkan diklaim menyentuh unsur timah (Sn) 99,90 persen-99,99 persen atau di atas standar LME dan timbal (Pb) di bawah 300 part per million (ppm).

Jungler hutan super di kota

Ekonom: Pelaku pasar lakukan aksi ambil untung jelang Idul Fitri******

Aksi ambil untung jelang Hari Raya Idul Fitri dan keluarnya modal asing dari pasar dalam negeri juga menjadi penyebab pelemahan rupiah

Pewarta: Martha Herlinawati Simanjuntak
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2024

Kaisar adalah surga

Bahlil Blak******

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia akhirnya buka suara soal tudingan meminta upeti sebagai syarat pemulihan izin usaha pertambangan (IUP) sejumlah perusahaan.

Hal itu ia sampaikan saat rapat dengar pendapat bersama Komisi VI DPR RI, Senin (1/4).

Mulanya, Bahlil menuturkan dirinya mendapat wewenang untuk mencabut izin tambang melalui Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Satuan Tugas Penataan Penggunaan Lahan dan Penataan Investasi.

Pemerintah pun berupaya untuk mencabut IUP tak produktif yang mencapai 2.078 izin. Namun, Bahlil mengatakan pihaknya tak asal mencabut IUP. Pengusaha terkait diberi waktu untuk untuk mengajukan surat keberatan.

"Setelah melakukan pencabutan, kami berikan ruang pada teman-teman yang merasa keberatan," kata Bahlil.

Ia menjelaskan IUP yang dicabut adalah adalah mereka yang izin usahanya tidak diurus lebih lanjut. Kemudian, IUP yang digadai di bank hingga tak mengurus Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB).

Lebih lanjut, Bahlil mengatakan satgas bisa memulihkan IUP jika pengusaha melampirkan dokumen pendukung dan klarifikasi bahwa yang bersangkutan masih produktif.

Setelah itu, satgas merekomendasikan IUP dan izin konsesi hutan dapat dipulihkan atau tidak, sesuai dengan kriteria.

Sementara, keputusan pemulihan IUP dan izin konsesi hutan dilakukan melalui mekanisme pleno antara menteri investasi, menteri ESDM, dan menteri LHK. Kemudian, penerbitan SK pemulihan dilakukan sesuai sistem OSS di Kementerian Investasi/BKPM.

Bahlil lantas mengatakan dalam sebuah media, dirinya disebut meminta sesuatu kepada para pengusaha agar IUP nya bisa dipulihkan. Bahlil pun membantah.

"Media tersebut sudah saya bawa ke Dewan Pers dan Dewan Pers menerbitkan keputusan memerintahkan minta maaf pada kami," tutur Bahlil.

Ia pun mengatakan bakal mencari dan melaporkan pengusaha yang menjadi narasumber media yang dimaksud. Sebab, informasi mengenai Bahlil menarik upeti adalah berdasarkan keterangan pengusaha.

"Jadi konon ada cerita 33 IUP nikel yang diaktifkan ini memberikan upeti, katanya. Tapi saya gak yakin, (upeti diberikan) kepada orang-orang saya, dalam urusan ini satgas. Jadi biar saja diproses, jadi kami panggil 33 orang biar kita uji," ucapnya.

Belakangan, Bahlil tengah menjadi sorotan karena diduga mematok tarif hingga Rp25 miliar untuk memulihkan IUP yang dicabut pemerintah. Ia pun membantah isu tersebut.

Bahlil mempersilahkan semua pihak untuk bertanya kepada salah satu pengusaha yang IUP-nya dipulihkan terkait kasus tersebut.

"Silakan teman-teman tanya ke pengusaha yang IUP-nya dipulihkan, apakah benar," kata Bahlil di Jakarta, seperti dikutip dari detik finance, Senin (18/3).

Isu mengenai bahlil mematok tarif untuk memulihkan IUP ini terungkap dari salah satu laporan media nasional. Bahlil pun telah melaporkan media itu ke Dewan pers.

Tak hanya itu, Bahlil juga akan membawa kasus tersebut ke ranah hukum. Menurutnya, langkah ini diambil sebagai bentuk pemerintahan yang adil dan terbuka.

Bahlil mengatakan saat ini pihaknya tengah berbicara dengan perwakilan hukum. Ia menyebut kasus dugaan itu tidak hanya mencatut namanya, melainkan juga menyeret Satgas Penataan Penggunaan Lahan dan Penataan Investasi.

"Maka kami akan melaporkan ini kepada penegak hukum lanjutkan kasusnya ada dugaan pungli atau mencatut nama saya, mengatasnamakan saya, mengatasnamakan satgas yang melanggar hukum. Kita akan proses secara hukum. Biar tidak ada dosa di antara kita, biar kita fair," kata Bahlil.

[Gambas:Video CNN]