maxwin88

Biografi Wan Zhen'er

bunga cicilan akulaku

Kejagung tetapkan lima tersangka korupsi tata niaga komoditas timah******

Jakarta (ANTARA) - Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung kembali menetapkan tersangka baru hingga kini menjadi lima tersangka dalam penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam tata niaga komoditas timah wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk tahun 2015-2022. Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Ketut Sumedana dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Sabtu, mengatakan ada lima orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Kelima tersangka tersebut terdiri atas tiga orang pihak swasta dan dua orang mantan direktur di PT Timah Tbk, yakni SG alias AW dan MBG, keduanya selaku pengusaha tambang di Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Tersangka lain, HT alias AS selaku Direktur Utama CV VIP (perusahaan milik tersangka TN alias AN). "MRPT alias EML selaku Direktur Utama PT Timah Tbk periode 2016 sampai dengan 2021 dan EE alias EML selaku Direktur Keuangan PT Timah Tbk periode 2017 sampai dengan 2018," kata Ketut. Penetapan kelima tersangka berdasarkan hasil pemeriksaan yang dikaitkan dengan alat bukti yang ditemukan, sehingga penyidik berkeyakinan dan menetapkan kelima orang saksi sebagai tersangka. Ketut menerangkan, tersangka HT alias ASN merupakan pengembang penyidikan dari tersangka TN alias AN dan tersangka AA yang sebelumnya sudah dilakukan penahanan Selasa (6/2). Sedangkan tersangka SG alias AW dan MBG, keduanya memiliki perusahaan yang melakukan perjanjian kerja sama dengan PT Timah Tbk pada tahun 2018 tentang sewa menyewa peralatan processing peleburan timah. "Adapun perjanjian tersebut ditandatangan oleh tersangka MRPT alias RZ selaku Direktur Utama PT Timah Tbm dan tersangka EE alias EML selaku Direktur Keuangan PT Timah Tbk," katanya menerangkan. Saat itu, kata Ketut, tersangka SG alias AW memerintahkan tersangka MBG untuk menandatangani kontrak kerja sama serta menyuruh untuk menyediakan bijih timah dengan cara membentuk perusahaan-perusahaan boneka guna mengakomodir pengumpulan bijih timah ilegal dari IUP PT Timah Tbk, yang seluruhnya dikendalikan oleh tersangka MBG. Bijih timah yang diproduksi oleh tersangka MBG tersebut, kata Ketut, diperoleh berasal dari IUP PT Timah Tbk atas persetujuan dari PT Timah Tbk. "Kemudian, baik bijih timah maupun logam timahnya dijual ke PT Timah Tbk," ujarnya. Adapun untuk mengumpulkan bijih timah yang ditambang secara ilegal, tersangka MBG atas persetujuan tersangka SG alias AW membentuk perusahaan boneka, yaitu CV Bangka Jaya Abadi (BJA) dan CV Rajawali Total Persada (RTP). Total biaya yang dikeluarkan oleh PT Timah Tbk terkait biaya perlogaman di PT SIP selama tahun 2019 sampai dengan 2022 yaitu senilai Rp 975,6 miliar. "Sedangkan total pembayaran bijih timah senilai Rp1,7 triliun," ujarnya. Selain itu, untuk melegalkan kegiatan perusahaan boneka tersebut, PT Timah Tbk menerbitkan Surat Perintah Kerja Borongan Pengangkutan Sisa Hasil Pengolahan (SHP) mineral timah, di mana keuntungan atas transaksi pembelian bijih timah tersebut dinikmati oleh tersangka MBG dan tersangka SG alias AW. Selain membentuk perusahaan boneka, tersangka MBG atas persetujuan tersangka SG alias AW juga mengakomodasi
penambang-penambang timah ilegal di wilayah IUP PT Timah Tbk. "Nantinya, mineral bijih timah yang diperoleh dikirim ke smelter milik tersangka SG alias AW," ujarnya. Lebih lanjut Ketut mengatakan perbuatan para tersangka mengakibatkan kerugian keuangan negara yang dalam proses penghitungan melebihi kerugian negara dari perkara korupsi lain seperti PT ASABRI dan Duta Palma. Selain itu, terdapat kerugian kerusakan lingkungan akibat adanya aktivitas penambangan ilegal timah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.Para tersangka dijerat dengan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Sementara itu, untuk kepentingan penyidikan, tersangka MRPT alias RZ, tersangka HT alias ASN, dan tersangka MBG dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat. "Untuk tersangka SG dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara Salemba Cabang Kejaksaan Agung dan tersangka EE alias EML di Rumah Tahanan Negara Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan selama 20 hari ke depan," kata Ketut. Total dalam perkara ini, Kejagung telah menetapkan tujuh tersangka korupsi dan satu tersangka perintangan penyidikan perkara korupsi tata niaga komoditas timah wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk periode 2015 sampai dengan 2022, berinisial TT. 

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024

Kelahiran kembali Naruto

sgp 88 slot login

Bulog pastikan stok cadangan beras pemerintah aman capai 1,4 juta ton******

Stok beras yang dikuasai Bulog saat ini ada sebanyak 1,4 juta ton dan sangat cukup untuk kebutuhan penyaluran bantuan pangan beras

Jakarta (ANTARA) - Perum Bulog memastikan ketersediaan stok cadangan beras pemerintah (CBP) dalam keadaan aman mencapai 1,4 juta ton, sehingga bisa menjaga stabilitas pasokan beras serta mendukung bantuan pangan secara nasional.

"Stok beras yang dikuasai Bulog saat ini ada sebanyak 1,4 juta ton dan sangat cukup untuk kebutuhan penyaluran bantuan pangan beras,” kata Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat,

Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi turut mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan kunjungan kerja mengecek ketersediaan cadangan beras pemerintah (CBP) di Gudang Bulog Cibitung Bekasi, Jawa Barat.

Bayu mengatakan stok beras yang saat ini dikuasi Perum Bulog mampu memenuhi kebutuhan secara nasional hingga Juni, maupun untuk penyaluran beras program stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP).

“Stok ini bisa sampai dengan bulan Juni, penyaluran beras SPHP dan menghadapi puasa serta lebaran,” ujar Bayu.

Bayu menegaskan bahwa Bulog sudah menyiapkan stok cadangan beras pemerintah dengan sebaik mungkin untuk pelaksanaan program-program seperti bantuan pangan beras sehingga menciptakan ketahanan pangan yang kokoh di Indonesia.

Selain melakukan pengecekan stok beras, Presiden Jokowi juga menyerahkan bantuan pangan beras kepada keluarga penerima manfaat (KPM) di Cikarang Barat, Bekasi.

Presiden Jokowi dalam sambutannya menyampaikan pemenuhan kebutuhan pangan merupakan prioritas pemerintah saat ini, untuk itu program-program pemerintah yang berdampak langsung ke masyarakat.

Jokowi mengatakan bantuan pangan sedang diupayakan untuk diperpanjang hingga bulan Juni 2024, namun akan disesuaikan dengan kondisi keuangan negara.

"Diseluruh dunia saat ini sedang terjadi krisis pangan jadi harga beras mengalami kenaikan, tapi di negara kita rakyat kita bantu dengan bantuan pangan beras ini sebanyak 10 kg per bulan. Bantuan ini akan disalurkan sampai dengan Juni dan seterusnya melihat kondisi APBN,” ujar Jokowi.

Di tempat yang sama, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi yang ikut mendampingi Presiden menambahkan bahwa bantuan pangan beras sudah mulai disalurkan kembali sejak Kamis (15/02) secara serentak di seluruh Indonesia setelah sempat dihentikan sementara pada masa tenang Pemilu 2024.

"Bantuan Pangan beras disalurkan kembali pasca Pemilu dan kembali ditegaskan program ini tidak memiliki keterkaitan dengan kepentingan apapun, sehingga dapat dipastikan tujuannya adalah membantu pemenuhan pangan masyarakat yang membutuhkan", kata Arief.

Jamaludin (42) warga Cikarang Barat, Bekasi salah satu penerima manfaat menuturkan dirinya merasa sangat senang dengan adanya bantuan pangan beras yang diberikan oleh pemerintah guna membantu meringankan kebutuhan keluarganya.

"Alhamdulillah saya seneng banget dengan bantuan ini apalagi saya cuma buruh harian lepas jadi ini ngebantu banget, harapan kami mudah-mudahan bantuan ini dilanjuti terus,” ucapnya pria bermata pencaharian buruh lepas harian

Turut hadir mendampingi Presiden Jokowi dalam peninjauan stok dan penyaluran bantuan pangan di Gudang Bulog Cibitung Bekasi, Jawa Barat yaitu Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin.

Baca juga: Presiden pastikan stok beras cukup untuk bulan Ramadhan
Baca juga: Satgas Pangan Polri pastikan stok beras cukup

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2024

Orang-orang menghormati

coba777

Presiden Jokowi bingung dengan nama makanan seblak******

Bekasi (ANTARA) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku bingung dengan nama masakan khas Provinsi Jawa Barat, seblak, yang menjadi salah satu produk andalan nasabah Program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar) binaan Permodalan Nasional Madani (PNM) di Kota Bekasi.

Kebingungan Jokowi terjadi saat sesi tanya jawab dengan salah satu nasabah PNM Mekaar yang menjual menu kuliner seblak bernama Yulianti, di sela penyampaian sambutan di GOR Stadion Patriot, Kota Bekasi, Jumat.

"Seblak, apa itu?," tanya Jokowi kepada Yulianti yang disambut riuh peserta.

"Makanan khas Jawa Barat pak. Sayur sayuran, bakso, sosis, kerupuk dijadiin satu, dicampur, dioseng gitu," jawab Yulianti yang menjual seblak-nya seharga Rp8 ribu per porsi.

Yulianti mengatakan dari pinjaman modal PNM Mekaar sebesar Rp5 juta, ia bisa menghasilkan omset sekitar Rp200 ribu dari berjualan seblak dan minuman dingin di kediamannya.

"Rp5 juta oh Rp5 juta. Oh masih enteng lah untungnya segitu. Saya hitung hitung, masih untung," kata Jokowi sambil memikirkan hitung-hitungan keuntungan yang didapat Yulianti.

Usai bertukar obrolan, Yulianti pun berhak atas hadiah satu unit sepeda gunung bermotif merah putih dengan tulisan Presiden Jokowi di bagian frame.

Baca juga: Presiden Jokowi jumpai nasabah PNM Mekaar di Kota Bekasi

Baca juga: Presiden pastikan stok beras cukup untuk bulan Ramadhan

Pewarta: Andi Firdaus
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2024

Kontrak Hantu yang Salah

link slot terpercaya 2023

Kantor Kementerian PUPR di IKN mulai dibangun pada bulan ini******

Kalau terkait groundbreaking di luar investasi yang saya tahu yang siap adalah kantor Kementerian PUPR

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui melalui Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Negara (IKN) mengatakan pembangunan kantor Kementerian PUPR di Nusantara, Kalimantan Timur dimulai pada bulan ini.

"Kalau terkait groundbreakingdi luar investasi yang saya tahu yang siap adalah kantor Kementerian PUPR," ujar Ketua Satgas (Kasatgas) Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Danis Sumadilaga di Jakarta, Jumat.

Danis mengatakan,kantor Kementerian PUPR yang dibangun di IKN terdiri dari dua wingyakni wing1 dan wing2, yang berarti terdapat dua paket kontrak di mana untuk paket kontrak wing2 sebesar Rp1,3 triliun dan paket kontrak wing1 sebesar Rp640 miliar.

Pembangunan kantor Kementerian PUPR tersebut ditargetkan selesai secara bertahap pada Agustus dan Desember tahun ini.

"Pada prinsipnya kalau kantor kita sudah ada di Gedung Kemenko yang bersifat sharing office, sedangkan kantor Kementerian PUPR yang dibangun sebagai pendukung," ujar Danis.

Pembangunan kantor Kementerian PUPR di IKN tersebut berlokasi dekat dengan kawasan Istana Negara.

"Presiden RI mengatakan bahwa pada Februari ini akan ada groundbreaking, tapi untuk saat ini tanggal berapanya saya belum mendapatkan kabar lagi," kata Danis.

Sebagai informasi, Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mengungkapkan groundbreakingmendatang di IKN diikuti Otoritas Jasa Keuangan atau OJK bersama sejumlah bank.

menargetkan investasi pada tahun ini sebesar Rp100 triliun, investasi tersebut bisa publik dan swasta. Investasi publik tersebut bisa berasal dari BUMN hingga lembaga non-pemerintah.

Sementara total investasi publik dan swasta yang masuk ke IKN dari tahun lalu hingga groundbreakingkeempat pada Januari 2024 sekitar Rp47,5 triliun.

Sedangkan untuk investasi yang berasal hanya dari swasta sekitar Rp35,9 triliun yang sudah dilakukan groundbreakingdan sekarang berproses.

Baca juga: Kementerian PUPR: Progres 12 tower Rusun ASN di IKN di atas 30 persen
Baca juga: BRIN: IKN kemungkinan besar berlanjut pascapemilu 2024

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2024

dunia fantasi yang hilang

pinjol yang tidak masuk bi checking

Pelatih terus asah kerja sama skuad timnas jelang lawan Thailand******

Jakarta (ANTARA) - Kepala Pelatih Timnas Bola Basket Milos Pejic terus mengasah kerja sama skuad timnas jelang pertandingan Kualifikasi FIBA Asia Cup 2025 melawan Thailand, terlebih pemain yang akan bertanding kebanyakan pemain muda.

Milos Pejic hanya membawa Vincent Kosasih dan Agassi Goantara sebagai pemain berpengalaman yang menjadi skuad juara di SEA Games 2021 Hanoi Vietnam, sisanya diisi oleh pemain-pemain baru yang notabene belum terbentuk sebagai sebuah tim.

Milos mengatakan para pemain timnas butuh kerja keras karena tim yang dibangunnya merupakan wajah-wajah baru.

“Sebanyak 10 pemain lainnya tidak dipanggil karena kami ingin mempercayakan kepada pemain muda. Kami ingin mencetak pemain muda yang berpengalaman nantinya,” ungkap Milos dalam siaran pers di Jakarta, Minggu.

Saat ini, lanjut Milos, skuad asuhan terbarunya masih sedang berproses dan mencoba memberikan yang terbaik yang dimiliki. “Kami sedang belajar bermain sebagai tim. Bermain semua sebagai satu kesatuan dan kesatuan untuk tim. Itu yang terpenting,” katanya.

Pemain timnas bola Basket Indonesia dari klub Dewa United Banten Kaleb Ramot Gemilang merupakan satu-satunya pemain senior yang tergabung dalam skuad latihan untuk Kualifikasi FIBA Asia Cup 2025. Kaleb berada di tengah-tengah para pebasket muda sebagai pembelajaran.

“Enaknya nurut semua sih mereka. Jadi saya ngomong apa, mereka nurut,” kata Kaleb.

Baca juga: Milos Pejic: Tim ini masih perlu beradaptasi

Timnas basket putra sebelumnya sudah melakukan uji coba jelang Kualifikasi FIBA Asia Cup 2025 dengan melawan Satria Muda. Pertandingan yang berlangsung di GOR Soemantri Brodjonegoro Jakarta pada Jumat (15/2) itu berakhir dengan skor 83-83.

Dalam Kualifikasi FIBA Asia Cup 2025, timnas akan menghadapi Thailand di Bangkok pada Kamis (22/2). Selanjutnya, Indonesia akan menjadi tuan rumah saat melawan Australia pada Minggu (25/2). Selain itu, Indonesia juga akan bersaing dengan Korea Selatan di Grup A.

Baca juga: Perbasi gandeng Unesa perkuat SDM bola basket dengan keilmuan
Baca juga: Pejic umumkan 12 pemain untuk kualifikasi seusai uji coba terakhir

Pewarta: Aditya Ramadhan
Editor: Eka Arifa Rusqiyati
Copyright © ANTARA 2024

Tidak ada tulang terminal

5unsur3

Kejagung tetapkan lima tersangka korupsi tata niaga komoditas timah******

Jakarta (ANTARA) - Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung kembali menetapkan tersangka baru hingga kini menjadi lima tersangka dalam penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam tata niaga komoditas timah wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk tahun 2015-2022. Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Ketut Sumedana dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Sabtu, mengatakan ada lima orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Kelima tersangka tersebut terdiri atas tiga orang pihak swasta dan dua orang mantan direktur di PT Timah Tbk, yakni SG alias AW dan MBG, keduanya selaku pengusaha tambang di Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Tersangka lain, HT alias AS selaku Direktur Utama CV VIP (perusahaan milik tersangka TN alias AN). "MRPT alias EML selaku Direktur Utama PT Timah Tbk periode 2016 sampai dengan 2021 dan EE alias EML selaku Direktur Keuangan PT Timah Tbk periode 2017 sampai dengan 2018," kata Ketut. Penetapan kelima tersangka berdasarkan hasil pemeriksaan yang dikaitkan dengan alat bukti yang ditemukan, sehingga penyidik berkeyakinan dan menetapkan kelima orang saksi sebagai tersangka. Ketut menerangkan, tersangka HT alias ASN merupakan pengembang penyidikan dari tersangka TN alias AN dan tersangka AA yang sebelumnya sudah dilakukan penahanan Selasa (6/2). Sedangkan tersangka SG alias AW dan MBG, keduanya memiliki perusahaan yang melakukan perjanjian kerja sama dengan PT Timah Tbk pada tahun 2018 tentang sewa menyewa peralatan processing peleburan timah. "Adapun perjanjian tersebut ditandatangan oleh tersangka MRPT alias RZ selaku Direktur Utama PT Timah Tbm dan tersangka EE alias EML selaku Direktur Keuangan PT Timah Tbk," katanya menerangkan. Saat itu, kata Ketut, tersangka SG alias AW memerintahkan tersangka MBG untuk menandatangani kontrak kerja sama serta menyuruh untuk menyediakan bijih timah dengan cara membentuk perusahaan-perusahaan boneka guna mengakomodir pengumpulan bijih timah ilegal dari IUP PT Timah Tbk, yang seluruhnya dikendalikan oleh tersangka MBG. Bijih timah yang diproduksi oleh tersangka MBG tersebut, kata Ketut, diperoleh berasal dari IUP PT Timah Tbk atas persetujuan dari PT Timah Tbk. "Kemudian, baik bijih timah maupun logam timahnya dijual ke PT Timah Tbk," ujarnya. Adapun untuk mengumpulkan bijih timah yang ditambang secara ilegal, tersangka MBG atas persetujuan tersangka SG alias AW membentuk perusahaan boneka, yaitu CV Bangka Jaya Abadi (BJA) dan CV Rajawali Total Persada (RTP). Total biaya yang dikeluarkan oleh PT Timah Tbk terkait biaya perlogaman di PT SIP selama tahun 2019 sampai dengan 2022 yaitu senilai Rp 975,6 miliar. "Sedangkan total pembayaran bijih timah senilai Rp1,7 triliun," ujarnya. Selain itu, untuk melegalkan kegiatan perusahaan boneka tersebut, PT Timah Tbk menerbitkan Surat Perintah Kerja Borongan Pengangkutan Sisa Hasil Pengolahan (SHP) mineral timah, di mana keuntungan atas transaksi pembelian bijih timah tersebut dinikmati oleh tersangka MBG dan tersangka SG alias AW. Selain membentuk perusahaan boneka, tersangka MBG atas persetujuan tersangka SG alias AW juga mengakomodasi
penambang-penambang timah ilegal di wilayah IUP PT Timah Tbk. "Nantinya, mineral bijih timah yang diperoleh dikirim ke smelter milik tersangka SG alias AW," ujarnya. Lebih lanjut Ketut mengatakan perbuatan para tersangka mengakibatkan kerugian keuangan negara yang dalam proses penghitungan melebihi kerugian negara dari perkara korupsi lain seperti PT ASABRI dan Duta Palma. Selain itu, terdapat kerugian kerusakan lingkungan akibat adanya aktivitas penambangan ilegal timah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.Para tersangka dijerat dengan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Sementara itu, untuk kepentingan penyidikan, tersangka MRPT alias RZ, tersangka HT alias ASN, dan tersangka MBG dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat. "Untuk tersangka SG dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara Salemba Cabang Kejaksaan Agung dan tersangka EE alias EML di Rumah Tahanan Negara Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan selama 20 hari ke depan," kata Ketut. Total dalam perkara ini, Kejagung telah menetapkan tujuh tersangka korupsi dan satu tersangka perintangan penyidikan perkara korupsi tata niaga komoditas timah wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk periode 2015 sampai dengan 2022, berinisial TT. 

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024