usaha kakek zeus

Kosong dan kacau

KAI: Kereta Cepat Jakarta******

Direktur Utama PT Kereta CepatIndonesia China Dwiyana Slamet Riyadi mengatakan butuh 38 tahun untuk mengembalikan modal pembangunan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang saat ini menjadi sekitar US,5 miliar.

Awalnya, biaya pembangunan KCJB ditetapkan sebesar US,05 miliar. Namun, berdasarkan review terbaru Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), per 15 September 2022 ada pembengkakan anggaran sebesar US,449 miliar, sehingga totalnya menjadi US,5 miliar.

"Jadi sesuai perhitungan FS (feasibility study) itu di 38 tahun (untuk balik modal)," kata Dwiyana dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR RI, Rabu (9/11).

Sebab, jika masa konsesi lebih lama dari balik modal, maka pemerintah masih harus membagi keuntungan dengan China meski sudah balik modal.

"Itu yang nanti kita pendalaman lagi dengan Komisi VI. Kita akan sampaikan dulu itu di pedalaman," jelasnya.

Dalam kesempatan ini, Dwiyana juga menyebutkan bahwa harga tiket KCJB direncanakan sebesar Rp250 ribu untuk jarak terjauh. Besaran biaya itu sesuai dengan permintaan dari Kementerian Perhubungan.

"Kalau menggunakan studi Polar UI (Universitas Indonesia/UI) itu jarak terjauh (harga tiket) Rp350 ribu, tapi setelah konsultasi dengan Kemenhub, Kemenhub minta agar harga tertinggi Rp250 ribu selama 3 tahun. Jadi kemungkinan harus kita ikuti Rp250 ribu selama tiga tahun," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Huashan Shenmen

Tekan Deforestasi, Bank Dunia akan Bayar Indonesia Rp1,6 T******

Indonesia akan menerima pembayaran hingga US0 juta atau Rp1,6 triliun dari Bank Duniauntuk penguranganemisi dari deforestasi dan degradasi hutan (REDD+) yang terverifikasi di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim)

Pembayaran itu berdasarkan kesepakatan Emission Reduction Payment Agreement (ERPA) yang telah ditandatangani antara Pemerintah Indonesia dengan Forest Carbon Partnership Facility (FCPF) Bank Dunia.

Pemerintah sendiri telah menerima pembayaran pertama (advance payment) sebesar US,9 juta atau sekitar Rp320 miliar dari program tersebut.

Pembayaran secara penuh akan diberikan setelah finalisasi verifikasi oleh pihak ketiga (auditor independen) selesai dilakukan.

Pembayaran pertama tersebut akan digunakan sesuai dengan rencana yang tercantum pada Dokumen Benefit Sharing Plan (BSP) yang telah disusun oleh Pemerintah Indonesia dan disampaikan ke FCPF pada Oktober 2021 lalu.

Mengacu pada dokumen tersebut, pembagian manfaat akan diberikan secara konsultatif, transparan dan partisipatif untuk memastikan bahwa semua pemangku kepentingan terkait dapat memperoleh manfaat dari pembayaran pengurangan emisi.

Pembayaran akan diberikan kepada pihak-pihak yang berkontribusi pada kegiatan pengurangan emisi di Kaltim, dari level Pusat (KLHK), pusat, sampai ke level tapak (masyarakat).

"Ini baru langkah awal. Upaya kami untuk mengelola hutan secara berkelanjutan akan terus dilakukan untuk mencapai target pengurangan emisi yang ditetapkan dalam Perjanjian Paris, mengatasi dampak perubahan iklim, dan menempatkan Indonesia di jalur pembangunan hijau," ujar Siti.

Menurut Siti, pengurangan emisi di Kaltim berhasil dicapai melalui beberapa perubahan kebijakan, termasuk peningkatan tata kelola dan pemantauan hutan, restorasi ekosistem seperti pada lahan gambut dan mangrove, dan moratorium secara permanen untuk konversi lahan gambut dan hutan primer.

Selain itu, emisi juga turun berkat program-program untuk memberikan kejelasan terkait kepemilikan lahan, dan mendorong penghidupan bagi masyarakat pedesaan melalui program perhutanan sosial pemerintah dan kemitraan di sekitar kawasan konservasi," terang Siti.

Gubernur Kaltim Isran Noor akan memastikan semua pihak mendapatkan manfaat, terutama masyarakat setempat, termasuk masyarakat adat, dari hasil jangka panjang program dan pembayaran tersebut.

Manfaat itu termasuk mata pencaharian yang lebih baik, hutan yang lebih sehat, dan masyarakat yang lebih tahan terhadap dampak perubahan iklim.

"Kami juga berharap bahwa program ini akan menarik sumber pembiayaan lain karena kami berkomitmen untuk mengurangi emisi GRK dari deforestasi dan degradasi hutan dalam jangka panjang," ujar Isran.

Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor-Leste Satu Kahkonen menambahkan pembayaran ini akan membangun kepercayaan terhadap sistem pembayaran berbasis kinerja di tingkat internasional dan nasional sebagai perangkat penting untuk mendorong mitigasi perubahan iklim.

"Kami menghargai penurunan laju deforestasi yang berhasil dilakukan oleh Indonesia selama lima tahun terakhir dan kami berupaya untuk terus mendukung transisi menuju ekonomi hijau," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

Keabadian Sejati dalam Pemurnian Senjata

Kebakaran Gudang PT Gudang Garam Tak Ganggu Produksi Rokok******

PT Gudang Garamdi Kediri, Jawa Timur, memastikan kebakaran di salah satu gudang perusahaan tidak mempengaruhi operasional pabrik rokoktersebut.

Humas Pabrik Gudang Garam Iwhan Tri Cahyono mengatakan lokasi kebakaran tersebut merupakan tempat penyimpanan barang penunjang (barang non produksi) yang tidak mempengaruhi kegiatan produksi rokok.

Sehingga insiden kebakaran dipastikan tidak berdampak pada kegiatan operasional pabrik.

"Dipastikan tidak ada korban jiwa dan luka dari peristiwa tersebut," pungkasnya.

Sebelumnya, salah satu unit pabrik rokok Gudang Garam itu terbakar sejak, Senin (7/11) pukul 23.30 WIB, dan berlangsung sampai Selasa (8/11) pagi. Sejumlah mobil pemadam kebakaran dikerahkan.

Hal itu dibenarkan Kapolresta Kediri AKBP Wahyudi. Meski begitu dia tak menjelaskan perihal detail dan kronologi kebakaran.

"Iya benar (kebakaran), masuk wilayah Kediri Kota," kata Wahyudi saat dikonfirmasi, Selasa (8/11).

Kepala UPT Petugas Memadamkan Kebakaran (PMK) Kota Kediri Fanni Eryanto menolak memberikan informasi perihal kebakaran tersebut karena pimpinannya tidak mengizinkan.

"Mohon maaf, UPT Damkar atas perintah pimpinan tidak diperkenankan memberikan informasi. Silahkan langsung saja ke pihak Gudang Garam atau ke Polres Kota Kediri," ujar Fanni kepada CNNIndonesia.com. 

[Gambas:Video CNN]

Paviliun Tianxuan

Mendadak 'Miskin', Harta Pendiri Kripto FTX Raib Rp228 T dalam Semalam******

CEO bursa kripto FTX Sam Bankman-Fried kehilangan 94 persen hartanya dalam semalam. Harta senilai US,6 miliar atau setara Rp228 triliun (asumsi kurs Rp15.674 per dolar AS) raib begitu saja.

Raibnya harta Bankman-Fried tak lepas dari masalah bursa kripto FTX miliknya yang diambang kebangkrutan, di mana harga token kripto FTT anjlok drastis.

Mengutip CNN Business, Kamis (10/11), Bankman-Fried masuk dalam daftar Bloomberg Billionaires Index dengan perkiraan kekayaan US,2 miliar. Namun, nama CEO FTX itu hilang dari daftar usai hartanya tersisa US1,5 juta.

Sam Bankman-Fried mengatakan kepada investor pada Rabu (9/11) bahwa FTX membutuhkan dana darurat hingga US miliar untuk menutupi kekurangan karena permintaan penarikan yang diterima dalam beberapa hari terakhir.

Rival FTX, Binance sempat datang dan memberi secercah harapan. CEO Binance Changpeng Zhao mengatakan telah menandatangani perjanjian tidak mengikat untuk membeli bursa kripto FTX.com.

"Sore ini, FTX meminta bantuan kami. Ada krisis likuiditas yang signifikan. Untuk melindungi pengguna, kami menandatangani LOI yang tidak mengikat, bermaksud untuk sepenuhnya mengakuisisi FTX.com dan membantu menutupi krisis likuiditas," kata Zhao di Twitter.

Namun, Binance mengeluarkan pernyataan terbaru yang mengatakan tidak jadi mengejar akuisisi FTX.

"Sebagai hasil dari uji tuntas perusahaan serta laporan berita terbaru mengenai dana pelanggan yang salah penanganan dan dugaan penyelidikan agensi AS, kami telah memutuskan bahwa kami tidak akan mengejar potensi akuisisi FTX.com," kata Binance dalam sebuah pernyataan pada Rabu (9/11).

[Gambas:Video CNN]

Saya memiliki manik-manik ajaib untuk ditanami

Pengusaha Minta Jual******

Wakil Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Anne Patricia Sutanto menyinggung soal jual-beli baju bekas(thrifting)impor yang harus ditindak tegas.

Anne menyebut sudah banyak kebijakan di Indonesia, terutama terkait industri tekstil dan produk tekstil (TPT). Namun, penegakannya masih belum jelas.

"Mengenai thrifting baju bekas. Itu sudah kami sampaikan sebetulnya, ketentuan Indonesia peraturannya sudah ada. Hanya memang kepastian penegakan hukumnya dari pemerintah, dalam hal ini juga wakil rakyat di sini, untuk memahami ini harus segera ditindak secara tegas," ujarnya dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI, Selasa (8/11).

"Jadi kalau itu baju bekas impor ilegal, seharusnyalabelling-nya tidak pakai label Indonesia karena itu sudah menjadi ketentuan di peraturan menteri perdagangan (permendag)," tuturnya.

Anne turut mengutip pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyatakan bahwa dunia saat ini tidak baik-baik saja. Ia mengingatkan Indonesia perlu waspada.

"Karena memang 2023 buyer-buyerdunia ini sudah kasih forecastdanforecast-nya tidak sama dengan mereka kasih kita 2022 dan saat mereka kasih kita 2021. Jadi mereka sendiri juga bingung. Demand-nya saat ini masih oke, tapi makronya tidak oke di 2023," paparnya.

Tren thrifting beken beberapa tahun ini belakangan. Namun, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) akhirnya memusnahkan pakaian bekas impor sebanyak 750 bal senilai Rp9 miliar di Pergudangan Gracia, Karawang, Jawa Barat, Jumat (12/8).

Pemusnahan ini seiring dengan laporan masyarakat terkait penyebaran pakaian bekas impor. Padahal, impor tersebut jelas dilarang.

"Ini banyak sekali 750 bal. Kira-kira nilainya Rp8 miliar sampai dengan Rp9 miliar," ungkap Zulhas kepada wartawan.

Selain dilarang, impor pakaian bekas juga merugikan industri tekstil dalam negeri. Pasalnya, produk itu dijual murah, sehingga banyak masyarakat yang lebih tertarik membeli pakaian bekas impor.

Pemerintah telah melarang bisnis jual beli pakaian bekas impor. Hal tersebut tertuang dalam Permendag Nomor 18 Tahun 2021 tentang Peraturan Menteri Perdagangan tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor.

[Gambas:Video CNN]

Istri Cantik CEO dari Surga

Produsen Minyak Goreng Bantah Tudingan KPPU soal Rekayasa Harga******

Para produsen minyak gorengmembantah tudingan investigator Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) terkait kelangkaan dan mahalnya harga minyak goreng.

Bantahan mereka sampaikan dalam persidangan kasus dugaan monopoli minyak goreng di KPPU. Mengutip detik.com, Selasa (8/11), dalam persidangan perkara minyak goreng tersebut, ada tiga bantahan yang disampaikan oleh para produsen.

Pertama, mereka tidak melakukan kongkalikong soal kenaikan harga minyak goreng.

Kuasa hukum dari PT Incasi Raya sebagai Terlapor V dan PT Selago Makmur Plantation sebagai Terlapor VI menyebut kenaikan harga pada periode yang dituduhkan KPPU terjadi karena ada kenaikan crude palm oil (CPO)dunia.

Sementara pada periode Februari hingga 16 Maret 2022, perusahaan dipaksa oleh pemerintah untuk menurunkan harga minyak goreng sesuai dengan harga eceran tertinggi yang kala itu ditetapkan.

"Ketika di 16 Maret 2022 pemerintah mencabut HET, terlapor 5 dan 6 menaikkan harga dikembalikan dengan harga acuan keekonomian. (Sebelumnya) Februari 2022 hingga 16 Maret 2022 menjual dengan HET perusahaan sudah dalam keadaan jual rugi. Ketika dicabut, menaikkan harga keekonomian, investigator artinya berharapnya perusahaan rugi mulu, konyol," jelas kuasa hukum dari terlapor V dan VI.

Kedua,membantah ada kumpul-kumpul dan persekongkolan untuk membahas harga minyak goreng.

PT Salim Ivomas Pratama membantah adanya pembahasan khusus mengenai harga yang dilakukan oleh Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) dan Asosiasi Industri Minyak Makan Indonesia (AIMMI). Adanya pertemuan yang merupakan undangan dari pemerintah.

"Tidak ada pertemuan AIMI mengenai harga minyak goreng. Pada 21-22 Oktober hanya ada pertemuan inisiatif dari pemerintah, Hadirnya sebagian dari kami AIMI kemudian GIMNI dan dewan minyak sawit Indonesia," ungkap mereka, dalam siang di kantor KPPU.

"Oleh karena itu jika benar bapak investigator bisa membuktikan pertemuan itu membahas harga minyak goreng. Mari kita buka di persidangan ini,"jelasnya.

Perwakilan PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk (PT Smart Tbk) juga mengatakan kenaikan harga minyak goreng merupakan hal yang spontan dilakukan oleh perusahaan. Alasannya pun karena masih tingginya harga bahan baku minyak goreng, CPO.

"Reaksi spontan yang di dalam suatu pasar tidak bisa dikatakan penetapan harga. Kenapa harga dan CPO di periode Maret-Mei itu tidak bergerak, simply karena harga regulasi pemerintah di bulan pertengahan Maret HET yang tidak efektif, membuat pasar tidak sehat makanya hanya 2,5 bulan HET dicabut. Pelaku pasar menaikkan harga, that is spontan, mereka tidak telepon-teleponan," jelasnya.

Ketiga, membantah sengaja bikin langka minyak goreng.

Semua perusahaan yang hadir di persidangan di KPPU, dalam pembelaannya membantah bahwa telah melakukan kesengajaan dalam fenomena kelangkaan minyak goreng. Kelangkaan minyak goreng kemasan yang dimaksud terjadi pada periode bulan Januari 2022 hingga Mei 2022.

Salah satunya seperti yang disampaikan oleh produsen merek minyak goreng Bimoli, PT Salim Ivomas Pratama. Pihaknya membantah bahwa produknya sempat langka di 15 provinsi.

"Secara dramatis Laporan Dugaan Pelanggaran (LDP) mengatakan stok Bimoli nggak ada di 15 provinsi. Masya Allah itu keterlaluan! Kami punya bukti-bukti foto, kami sempat foto stok tacking yang kami akan ditayangkan foto bukti-bukti," kata kuasa hukum perusahaan.

Ia menjelaskan tidak bisa disimpulkan jika di suatu tempat atau supermarket kosong lalu dikatakan stok minyak goreng kosong. Menurutnya banyak kemungkinan yang terjadi atas kekosongan itu, misalnya barang belum datang atau habis.

Sebelumnya, KPPU telah melanjutkan persidangan perkara minyak goreng dengan 27 perusahaan pada Senin (7/11), yang diagendakan untuk penyampaian tanggapan 27 perusahaan yang disertai alat bukti.

Investigator menyebut para terlapor diduga melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 5, di mana mereka diduga secara bersama-sama menaikkan harga minyak goreng kemasan pada periode bulan Oktober 2021 hingga Desember 2021 dan periode bulan Maret 2022 hingga Mei 2022.

Selain itu, para terlapor juga diduga melanggar Pasal 19 huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dengan melakukan pembatasan peredaran dan atau penjualan minyak goreng kemasan yang terjadi secara serentak dalam waktu yang sama pada periode bulan Januari 2022 hingga Mei 2022.

[Gambas:Video CNN]