maxwin meledak 137Jutaan kata 893689Orang-orang telah membaca serialisasi
《hoki311》
Timnas AMIN Sebut Gibran Layak Dicap Songong******
SOLO —Tim Pemenangan Nasional Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Timnas AMIN) merespons sikap Gibran Rakabuming dalam Debat Cawapres 2024, Minggu (21/1/2024) malam.
Juru Bicara Timnas AMIN, Muhammad Ramli Rahim, mengatakan, calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 2 itu tampil dengan etika rendah dan tampak meremehkan pihak lain.
Promosi BRI Ajak Nasabah Perbaharui Nomor Handphone di ATM/CRM, Dapatkan Tambahan Saldo
“Gibran tampil dengan etika rendahan dan tampak meremehkan, yang akhirnya membuat kata songong jadi trendingdi medsos,” katanya, Senin (22/1/2024).
Ramli pun menyebut sikap Cak Imin dalam debat yang banyak menekankan etika saat berhadapan dengan Gibran sudah tepat. Ketua PKB itu, kata dia, mampu mengeblok candaan receh dan tidak bermutu dari Gibran saat disebut membaca sontekan dari Tom Lembong.
“Itulah kenapa Cak Imin hanya menyebut Mahfud Md adalah teman diskusi menarik usai debat,” ujarnya.
Sementara itu, Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran membeberkan sindiran Gibran Rakabuming Raka kepada Cak Imin adalah guyonan yang tidak perlu diambil hati.
“Itu biasalah wongitu cuma bercanda ajakok,” tuturnya di Jakarta.
Nusron menjelaskan guyonan yang disampaikan Gibran Rakabuming Raka kepada Muhaimin Iskandar sudah biasa di dalam adat Jawa.
“Itulah kecerdasan dan kehebatan Mas Gibran sebagai anak muda. ‘Menyerang’ yang lebih tua tapi dengan cara canda,” katanya.
Berita ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “Timnas AMIN Sebut Sikap Gibran Saat Debat Layak Dicap Songong oleh Warganet”
Pakar Ingatkan Jokowi Soal Etika Bernegara Terkait Presiden Boleh Berpihak******
SOLO —Pengamat Komunikasi Politik Universitas Padjadjaran (Unpad), Kunto Adi Wibowo, mengingatkan etika bernegara yang dimiliki Presiden Joko Widodo (Jokowi). Peringatan itu disampaikan seusai Jokowi menyebut bahwa presiden boleh berkampanye dan memihak dalam pemilu, Rabu (24/1/2024).
Menurutnya, pernyataan itu menunjukkan bahwa Jokowi tidak bisa membedakan posisinya sebagai kepala negara sekaligus politikus dengan status pribadi sebagai warga negara, sehingga menuai dugaan konflik kepentingan.
Promosi Dukung Indonesia Emas 2045, Holding Ultra Mikro BRI Group Jangkau Jaringan Luas
“Kalau Jokowi sebagai pribadi sah-sah saja, dia berhak untuk kemudian mendukung. Tapi kalau Jokowi sebagai presiden, ada aturan perundangan-undangan dan ada etika bernegara yang paling tidak membatasi dia untuk berkampanye atau melakukan dukungan,” katanya sebagaimana dilansir dari Bisnis,Rabu (24/1/2024).
Kunto menjelaskan, presiden tidak semestinya melakukan tindakan atau membuat peraturan yang menguntungkan salah satu maupun beberapa pasangan calon (paslon) dalam pemilu.
Dia lantas menukil isi Pasal 281 Undang-undang (UU) No. 7/2017 tentang Pemilu yang memberi berbagai syarat bagi pejabat negara, termasuk kepala negara dan menteri, untuk berkampanye.
“Iya presiden boleh berkampanye, tetapi syaratnya ada dua. Satu, tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Kedua, harus cuti di luar tanggungan negara, kan gitu,” sambungnya.
Dia lantas menyoroti momentum Jokowi saat menyampaikan pernyataan tersebut. Diketahui, Jokowi memberikan pernyataan itu usai menghadiri seremoni penyerahan pesawat militer di Lanud Halim Perdana Kusuma yang juga dihadiri capres nomor urut 2, Prabowo Subianto, sebagai Menteri Pertahanan (Menhan).
“Pak Jokowi melontarkan pernyataannya tentang presiden boleh mendukung dan berkampanye di depan Pak Prabowo dan di markas militer TNI AU, kan. Itu bisa menjadi semacam simbolisme kalau presiden memberikan dukungannya,” ujar Kunto.
Itu sebabnya, dia menyayangkan pernyataan yang disampaikan Jokowi, dan menggarisbawahi bahwa atribut kenegaraan harus dilepas apabila Jokowi memang hendak ikut berkampanye.
Sebagai informasi, seusai menghadiri seremoni penyerahan Pesawat A-1344, Helikopter Fennec, dan Helikopter Panther Tahun 2024 di Lanud Halim Perdana Kusuma pada Rabu (24/1/2024), Jokowi menyampaikan pernyataan bahwa presiden boleh memihak dalam pemilu.
Menurutnya, kampanye merupakan hak demokrasi dan hak politik setiap orang, sehingga setiap menteri baik yang terafiliasi partai politik (parpol) maupun nonparpol memiliki hak yang sama.
“Setiap menteri [haknya] sama saja, [bahkan] Presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh. Namun, yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Jadi, boleh,” ujarnya kepada wartawan.
Kepala Negara mengatakan bahwa jabatan presiden pun juga merupakan pejabat publik sekaligus pejabat politik.
“Masak [mau melakukan] begini enggak boleh, berpolitik enggak boleh. Boleh. Menteri juga boleh,” ucapnya.
Berita ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “Jokowi Bilang Presiden Boleh Memihak, Akademisi Ingatkan Etika Bernegara”
Label:pola spin mahjong ways、hantuslot、cara pinjam pinjol biar di acc
Terkait:situs judi gacor、angkabet、simulasi pinjaman online kredivo、tafsir mimpi 93、cara mendapatkan uang dari flip、salju4d、pinjaman online via web langsung cair ktp、asustogel、tembus slot、angka jitu nomor singapura
bab terbaru:central 88 slot(2024-07-09)
Perbarui waktu:2024-07-09
《hoki311》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,rtp wow hokiHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《hoki311》bab terbaru。