kingdom slot online

caspo77 401Jutaan kata 829615Orang-orang telah membaca serialisasi

《kingdom slot online》

Gunung Semeru kembali erupsi dengan tinggi letusan 900 meter******

Lumajang, Jawa Timur (ANTARA) - Gunung Semeru yang berada di perbatasan Kabupaten Lumajang dan Malang, Jawa Timur kembali erupsi dengan ketinggian letusan yang teramati sejauh 900 meter di atas puncak atau 4.576 meter di atas permukaan laut (mdpl) pada Kamis pagi.

Petugas Pos Pengamatan Gunung api Semeru, Sigit Rian Alfian dalam keterangan tertulisnya di Pos Pengamatan Gunung Semeru di Gunung Sawur, Kabupaten Lumajang, Kamis, menyatakan bahwa telah terjadi erupsi Gunung Semeru pada hari Kamis, 25 Januari 2024, pukul 05.06 WIB.

"Kolom abu vulkanik teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas tebal ke arah barat. Erupsi terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 23 mm dan durasi 96 detik," katanya.

Baca juga: Gunung Semeru dua kali erupsi semburkan abu vulkanik 

Sebelumnya, Gunung Semeru yang memiliki ketinggian 3.676 mdpl mengalami erupsi sebanyak tiga kali pada Rabu (24/1) yakni pukul 07.25 WIB, pukul 08.55 WIB, dan pukul 19.14 WIB.

Erupsi pertama pada pukul 07.25 WIB dengan tinggi kolom abu vulkanik teramati sekitar 700 meter di atas puncak (sekitar 4.376 mdpl), abu vulkanik teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas tebal ke arah utara.

Kemudian, erupsi kedua pada pukul 08.55 WIB dengan ketinggian abu vulkanik teramati sekitar 800 meter di atas puncak (sekitar 4.476 mdpl) dan kode warna penerbangan oranye.

Erupsi ketiga terjadi pada pukul 19.14 WIB dengan tinggi kolom abu vulkanik teramati sekitar 700 meter di atas puncak (± 4376 mdpl). Kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal ke arah barat laut dan erupsi itu terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 22 mm dan durasi 112 detik.

Status gunung tertinggi di Pulau Jawa itu masih pada Level III atau siaga, sehingga petugas mengimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan aktivitas apapun di sektor tenggara di sepanjang Besuk Kobokan, sejauh 13 km dari puncak (pusat erupsi).

Di luar jarak tersebut, masyarakat tidak boleh melakukan aktivitas pada jarak 500 meter dari tepi sungai (sempadan sungai) di sepanjang Besuk Kobokan, karena berpotensi terlanda perluasan awan panas dan aliran lahar hingga jarak 17 km dari puncak.

Baca juga: Gunung Semeru kembali erupsi dengan tinggi letusan 600 meter

Baca juga: Gunung Semeru erupsi lagi, warga sisi tenggara diminta menjauh 13 km dari puncak

Kemudian, warga juga tidak boleh beraktivitas dalam radius 5 km dari kawah/puncak Gunung Semeru, karena rawan terhadap bahaya lontaran batu (pijar).

Masyarakat juga diminta untuk mewaspadai potensi awan panas, guguran lava, dan lahar di sepanjang aliran sungai/lembah yang berhulu di puncak Gunung Api Semeru, terutama sepanjang Besuk Kobokan, Besuk Bang, Besuk Kembar, dan Besuk Sat, serta potensi lahar pada sungai-sungai kecil yang merupakan anak sungai dari Besuk Kobokan.

Pewarta: Zumrotun Solichah
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2024

Kemenkes kemukakan empat syarat pemberian MPASI sesuai rekomendasi WHO******

Jakarta (ANTARA) - Ketua Tim Kerja Standar Kecukupan Gizi dan Mutu Pelayanan Gizi dan Kesehatan Ibu-Anak (KIA) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI Mahmud Fauzi mengemukakan empat syarat pemberian Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MPASI) yang sesuai dengan rekomendasi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

"Yang pertama dari segi waktu, tepat waktu. Maksudnya, jangan sampai tadi sudah disampaikan baru umurnya lima bulan atau baru umur tiga bulan sudah dikasih makanan," katanya dalam diskusi tentang MPASI memperingati Hari Gizi Nasional yang diikuti secara daring di Jakarta, Rabu.

Fauzi mengatakan ketepatan waktu dalam pemberian MPASI harus diperhatikan dengan baik. Ia menjelaskan MPASI diberikan pada bayi berusia 6-23 bulan dan tidak boleh terlambat, karena dapat mengganggu proses tumbuh kembang anak.

Kedua, kata dia, adalah adekuat. Ia mengungkapkan adekuat berarti MPASI yang diberikan memiliki nilai gizi yang padat dan beragam, terutama kaya akan protein hewani.

"Karena protein hewani itu mengandung asam amino esensial yang memang mudah diserap oleh tubuh dan dibutuhkan untuk tumbuh kembang baik," ujarnya.

Baca juga: Tangisan si kecil tak selalu berarti ASI ibu kurang

Baca juga: Dokter bagikan ciri-ciri bayi cukup ASI

Baca juga: Dokter: Waspadai demam saat anak tumbuh gigi

Ketiga, kata Fauzi, adalah aman. Ia menyebutkan MPASI harus aman dari segi cara pengolahan dan penyajiannya, karena MPASI bagi masing-masing golongan usia bayi berbeda-beda jenisnya.

Ia menjelaskan, pada bayi usia 6-8 bulan MPASI yang diberikan bukanlah makanan-makanan padat. Selanjutnya pada usia 9-11 bulan bayi baru boleh dikenalkan dengan makanan yang dicincang, dan kemudian pada usia 12-23 bulan baru bayi dapat dikenalkan dengan makanan-makanan yang biasa dikonsumsi oleh keluarga.

Adapun syarat yang terakhir, pemberian MPASI harus diberikan secara tepat, baik dari segi jumlah kalori maupun frekuensi seberapa sering bayi diberikan MPASI.

"Nah, MPASI ini juga diharapkan berasal dari makanan lokal setempat. Seperti tadi, yang kadang-kadang orang berpikir protein hewani itu mahal, padahal sebetulnya bisa, minimal (satu butir) telur. Tapi di daerah-daerah Indonesia bagian tengah dan timur mungkin di sana banyak ikan ya, ikannya tidak harus dijual malah harusnya dikonsumsi buat anak-anaknya," tutur Fauzi.

Untuk itu, dalam memperingati Hari Gizi Nasional, Kemenkes mengajak kepada seluruh masyarakat Indonesia, terutama para ibu yang memiliki bayi, untuk bisa memberikan MPASI yang berkualitas, beragam, dan kaya akan protein hewani untuk masa depan generasi penerus bangsa.

Baca juga: Pilihan aktivitas fisik dan olahraga bagi bayi, anak-anak, dan remaja

Baca juga: Dokter: Kurang lengkapnya imunisasi berisiko sebabkan Polio pada anak

Pewarta: Sean Muhamad
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2024

Pemerintah atur ketat distribusi elpiji subsidi******

Harus ada kebijakan pemerintah bagaimana bisa mengoptimalkan subsidi ini diterima dengan baik untuk masyarakat,

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah mengatur secara ketat pendistribusian elpiji bersubsidi agar diterima sesuai penerima manfaat yakni rumah tangga miskin, usaha mikro dan kecil (UKM), nelayan, dan petani sasaran.

"Harus ada kebijakan pemerintah bagaimana bisa mengoptimalkan subsidi ini diterima dengan baik untuk masyarakat," kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.
​​​​​
Pemerintah pun mengubah aturan dengan menggeser penyaluran elpiji subsidi dari berbasis komoditas ke penerima manfaat.

Baca juga: Pemerintah targetkan subsidi energi 2024 sebesar Rp186,9 triliun

Per 1 Januari 2024, hanya pengguna terdaftar yang diperbolehkan membeli elpiji 3 kg. Status data bisa diperiksa melalui nomor induk kependudukan (NIK) di KTP.

Penyesuaian data konsumen elpiji 3 kg berbasis sistem Merchant Apps Lite (MAP Lite) tersebut dijaring sejak 1 Maret 2023, termasuk data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) desil 1-7.

"Sistemnya sudah siap. 189,2 juta NIK sudah terdaftar dan terverifikasi 31,5 juta NIK," kata
 Dirjen Migas Kementerian ESDM Tutuka Ariadji.

Direktur Pembinaan Usaha Hilir Migas Kementerian ESDM Mustika Pertiwi menambahkan pemerintah masih memperbolehkan konsumen belum terdata membeli elpiji 3 kg setelah mendaftar on the spot di subpenyalur atau pangkalan resmi.

Kementerian ESDM juga mengusulkan pengecer bisa diangkat menjadi subpenyalur. "Diatur saja jaraknya, misal tiap 1 kilometer itu, ada 1 pangkalan," sambungnya.

Baca juga: Penggunaan KTP untuk beli elpiji 3 kilogram di Mataram sudah berlaku

Mustika mengatakan model pendataan sebaiknya dilakukan di subpenyalur/pangkalan resmi, sehingga tidak sampai ke pengecer.

Apalagi, kerap kali pengecer membeli dalam jumlah besar, yang memungkinkan semua pembeli tidak terekam datanya.

"Misalnya, 10 tabung, maka dia mengurangi hak konsumen akhir untuk membeli langsung di pangkalan. Ini yang harus diatur," tuturnya.

Dari sisi infrastruktur teknologi, pencatatan manual melalui logbook juga mendorong pemerintah memperpanjang pendataan hingga akhir Mei 2024.

"Kita lihat nanti progresnya. Kami akan evaluasi. Intinya, jangan sampai terjadi kelangkaan di lapangan," ungkap Mustika.

Pemerintah pun memberi opsi lain yakni subpenyalur boleh menjual elpiji ke pengecer maksimum 20 persen dari alokasi per bulan sesuai Surat Dirjen Migas ke PT Pertamina (Persero).

Kendati demikian, menurut Mustika, pasokan elpiji 3 kg di masing-masing pengecer dibatasi untuk memaksimalkan subsidi tepat sasaran.

Agar kebijakan ini lebih aplikatif, lanjutnya, pemerintah bersama PT Pertamina Patra Niaga gencar sosialisasi, termasuk memberikan pelatihan kepada petugas di lapangan.

"Mereka akan dibekali software sederhana di telepon selular (HP) untuk mendata pembeli elpiji. Keterlibatan badan usaha dalam menjaga kebijakan telah diatur dalam Surat Keputusan Dirjen Migas. Pemerintah pun meminta Pertamina mengawal kebijakan sampai ke konsumen akhir," sebut Tutuka.

Baca juga: Pemkot Bengkulu usul kuota gas elpiji subsidi 2024 sebanyak 2.238 MT

Menteri Arifin menambahkan melihat tingginya impor elpiji, karakteristik gas yang minim propana (C3) dan butana (C4), serta belum memadainya kilang elpiji, pemerintah pun menggenjot pembangunan pipa transmisi gas terintegrasi dari Aceh hingga Jawa sebagai jalan keluarnya.

"Jaringan gas sangat diperlukan karena di banyak negara juga memanfaatkan gas alam untuk kebutuhan energi rumah tangga, hotel, atau rekreasi," jelasnya.

Menurut dia, ada penambahan penerima manfaat sebanyak 300.000 sambungan rumah tangga (SR) melalui pipa gas Cirebon-Semarang (Cisem) dan 600.000 SR lewat pipa Dumai-Sei Mangkei.

"Ini bisa mengurangi subsidi elpiji 3 kg hingga Rp0,63 triliun per tahun dan hemat devisa impor elpiji Rp1,08 triliun per tahun," Tutuka merinci.


Skema KPBU

Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas Kementerian ESDM Laode Sulaeman mengungkapkan pemerintah tengah mencari skema pembiayaan melalui kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) untuk mengakselerasi pengembangan jargas.

Menurut dia, banyak benefit dari implementasi KPBU. Pemerintah menanggung sebagian risiko badan usaha dalam pembangunan jargas dan bisa mempercepat pembangunannya secara masif. "Misalnya di Batam, bisa langsung 300.000 SR," jelasnya.

Baca juga: Kementerian ESDM pasang listrik gratis 131.600 rumah tangga di 2023

Di sisi lain, masih ada tantangan menjalankan skema KPBU, di antaranya waktu lelang lebih panjang dan pembenahan regulasi, salah satunya Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2019. "Regulasinya perlu ditetapkan dulu sebelum dilelangkan," jelas Laode.

Permasalahan lain, perlu studi pendahuluan di masing-masing kota karena memiliki regulasi, peta lokasi, serta profil risiko berbeda. Keekonomian pun mesti dihitung secara detail demi memikat badan usaha.

Strategi kebijakan lain sedang digodok. Nantinya, di wilayah jargas, penggunaan elpiji ditarik secara bertahap dan elpiji dialihkan ke lokasi lain yang belum tersambung jargas. "Ini masih dalam tahap diskusi di Kementerian ESDM," tutur Laode.

Dengan begitu, menurut Menteri ESDM, penggunaan jargas menjadi upaya pemerintah menekan devisa dan solusi substitusi elpiji sebagai sumber energi rumah tangga.

"Tidak perlu lagi gotong-gotong tabung (elpiji) 3 kg. Cukup buka keran sudah menyala dapurnya," jelasnya.

Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Nusarina Yuliastuti
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：javtogel、voucher by u、idr168

Terkait：deluna4d login、mola88、viral slot gacor、slot asia terbaru、slot gacor pola zeus maxwin、sins88、akun slot gampang maxwin、qq2889、garansi slot terbaru、tunaiku terdaftar di ojk

---

---

bab terbaru：bunga lazada paylater（2024-06-29）

Perbarui waktu：2024-06-29