slot mudah daftar

Tanda Naga di Langit Berbintang

58 Proyek Strategis Nasional Jokowi Belum Kelar Hingga Kini******

Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) mengatakan ada 58 proyek strategis nasional (PSN) era Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang belum rampung hingga saat ini. Namun, mereka mengklaim proyek tersebut tidak mangkrak.

Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kemenko Perekonomian sekaligus Ketua Tim KPPIP Wahyu Utomo mengatakan 27 PSN masih ditargetkan rampung hingga akhir tahun ini. Sementara itu, 31 sisanya bakal dikebut hingga semester I 2024.

"Tidak mangkrak, yang penting pembiayaan sudah ada. Pengadaan tanah masih berlangsung, tapi bukan berarti mangkrak kan permintaan Presiden (Jokowi) sampai semester I 2024 itu akan kita dorong terus. Pak Presiden bilang financial closing, pengadaan tanah, atau perizinan beres semua. Sama semua prioritasnya," tutur Wahyu di Taman Literasi Martha Christina Tiahahu, Jakarta Selatan, Senin (8/5).

Kedua, masalah pembiayaan. Ketiga, masalah perizinan yang menurutnya sudah bisa diatasi dengan UU Nomor 6 Tahun 2023 alias UU Cipta Kerja.

"Jadi pengalaman kami, permasalahan di setiap sektor itu berbeda-beda. Tapi saya lihat ada permasalahan yang sudah general, masalah pembiayaan, pengadaan tanah, dan perizinan. Ini masalah-masalah utama dalam pembangunan infrastruktur," tuturnya.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto mengungkapkan ada 156 proyek strategis nasional (PSN) yang sudah rampung sejauh ini. Bahkan, ia menegaskan PSN bakal lanjut terus, siapapun pemimpin di 2024 nanti.

"PSN sudah berjalan 8 tahun, total sudah selesai sekitar 156 PSN dengan nilai lebih dari Rp1.000 triliun di seluruh Indonesia. Kalau saya lihat beberapa pembangunan yang sifatnya infrastruktur akan terus berjalan. Publik infrastruktur, apakah busway (Transjakarta), MRT, saya yakin jalan terus siapapun pemerintahnya," jelasnya.

Airlangga mengatakan sampai akhir 2024 masih ada 27 lagi PSN yang akan dikebut. Jika rampung, total nilai PSN tersebut bakal menembus sekitar Rp1.360 triliun.

[Gambas:Video CNN]

Hari-hari bekerja dengan dewi kecerdasan

Pemkot Bandarlampung Perbaiki Jalan Bila Kerusakan Capai 40 Persen******

Pemerintah Kota (Pemkot) Bandarlampung menjelaskan perbaikan jalan baru akan dilakukan jika kerusakan di ruas jalan telah mencapai 40 persen.

"Kalau untuk melakukan perbaikan jalan, baru dilakukan bila kerusakan telah capai 40 persen," kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Bandarlampung Iwan Gunawan, dikutipAntara, Senin (8/5).

Menurutnya, pada tahun ini terdapat kurang lebih 200 jalan lingkungan dan jalan kota yang tersebar di 20 kecamatan akan diperbaiki, serta telah masuk Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).

Ia pun menambahkan untuk peningkatan ruas-ruas jalan yang rusak tersebut, pihaknya menganggarkan dana sekitar Rp100 miliar pada tahun ini.

"Kami juga melakukan survei guna melihat seberapa jauh kerusakan jalan di masing-masing kecamatan," ungkapnya.

Iwan menjelaskan dalam pelaksanaannya keadaan darurat atau mendesak, maka kemungkinan yang akan diambil yakni mengalihkan anggaran lainnya guna peningkatan jalan.

"Tapi catatannya bila keadaan mendesak baru bisa anggaran digeser guna peningkatan infrastruktur sebagaimana arahan Presiden (Jokowi) dan itu juga tertuang di Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang dan Jasa,"ucapnya.

Sejumlah ruas jalan di Kota Bandarlampung rusak, seperti akses jalan menuju kawasan Bendungan Sumur Putri, di jalan Saleh Raja Kusuma Yudha, Telukbetung Selatan, Bandarlampung.

Kemudian, akses jalan menuju Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Bakung, di Jalan Raya Morotai, Sukarame 2, Teluk Betung Barat, Bandarlampung, mengalami kerusakan di beberapa titik.

Rata-rata kondisi jalan berlubang dengan kondisi rusak yang cukup parah, aspal yang mengelupas, sehingga masyarakat yang melintasi jalan ini mengambil jalur lain yang kondisinya lebih bagus.

[Gambas:Video CNN]

Sistem beruang paling kuat dalam sejarah

Luhut Kritik Bappenas di Depan Jokowi: Janji Surga Terus Bahasanya******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Panjaitanmelaporkan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) karena dianggap menawarkan janji surga.

Menurutnya, Bappenas mengumbar janji-janji surga dengan bahasa seputar kemakmuran hingga keadilan. Termasuk dalam kaitannya dengan program hilirisiasi.

Padahal, Luhut menegaskan ada hal lain yang lebih penting ketimbang ucapan manis tersebut.

Luhut tak merinci pernyataan dan janji surga mana yang pernah disampaikan Bappenas kepada pemerintah. Ia hanya menegaskan hal penting untuk Indonesia di masa depan adalah memikirkan bagaimana kelanjutan hilirisasi bahan mentah. Menurutnya, ini bakal menghasilkan nilai tambah besar untuk RI.

Oleh karena itu, Luhut meminta siapa pun presiden setelah Joko Widodo harus melanjutkan program hilirisasi. Ia menegaskan hilirisasi masih butuh proses panjang, bahkan hingga 2040 pun belum tentu rampung seluruhnya.

[Gambas:Video CNN]

"The next presidentkau selesaikan lah barang ini (hilirisasi). Jangan janji-janji surga saja. To create million job opportunity, direct indirect. Ini (hilirisasi) gak akan selesai sampai 2040, jadi siapapun presiden yang akan datang, lu kerjain ini saja deh, tidak usah banyak omong," tegas Luhut.

"Itu harus kita jawab, bagaimana kita mengeksekusi hilirisasi ini, mengkombinasikan dari nikel, bauksit, apa copper. Bagaimana menjadi suatu produk yang punya nilai tambah membuat kesejahteraan bangsa republik kita ini," tutupnya.

[Gambas:Video CNN]

Keluar dari Bintang Neraka

Kemenhub Ungkap Peluang Sanksi PO Bus Tercebur Sungai di Kawasan Guci******

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengungkapkan potensi sanksi kepada perusahaan otobus (PO) jika terbukti melanggar atau lalai dalam kecelakaan bus tercebur ke sungai di kawasanwisata Guci, Tegal, Jawa Tengah.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Hendro Sugiatno menyatakan sanksi bakal diberikan menunggu hasil penyelidikan. Pihaknya bakal memberikan hukuman tegas jika PO bus terbukti lalai.

"Hasil penyelidikan atau pemeriksaan, apabila ada kesalahan pada kendaraan atau bus, seperti lalai tidak malakukan uji KIR/keur, maka izin akan dibekukan," ungkap Hendro kepadaCNNIndonesia.com, Senin (8/5).

Selain itu, Hendro mengatakan masyarakat perlu mengecek kondisi kendaraan sebelum menyewa bus pariwisata. Ia menyebut pengecekan bisa dilakukan via aplikasi MitraDarat.

Menurutnya, ada beberapa oknum bus pariwisata yang bandel. Hendro menyoroti soal izin kendaraan sewaan tersebut.

"Banyak bus pariwisata yang kartu pengawasannya mati. Artinya, izin tidak diperpanjang," tutupnya.

Lihat Juga : Kemenhub Sanksi Perusahaan Bus Tercebur di Guci Jika Terbukti Lalai

Kecelakaan bus tersebut terjadi pada Minggu (7/5), di mana meregang 2 korban nyawa. Sementara itu, sopir bus langsung diamankan polisi untuk dilakukan pemeriksaan.

Di lain sisi, kepolisian membantah isu bahwa rem tangan bus ditarik anak kecil sehingga melaju dan masuk ke dalam sungai.

"Hasil informasi sementara bahwasanya kami tanyain saksi-saksi yang ada di dalam yang jadi korban, informasi itu tidak ada, karena posisi anak-anak sebelum kejadian mereka duduk di bagian tengah dipangku sama orang tua," tutur Kapolres Tegal AKBP Muhammad Sajarod usai kejadian.

Sementara itu, Sajarod mengatakan masih ada dua orang korban yang menjalani perawatan di RSUD dr Soeselo sampai saat ini. Sedangkan 26 korban luka-luka lain langsung dirujuk ke Tangerang Selatan.

[Gambas:Video CNN]

Satu tujuan untuk menaklukkan kota

Cerita Luhut Berantem Lawan Kemenkeu soal Subsidi Kendaraan Listrik******

Menko Kemaritiman dan InvestasiLuhut Panjaitan bercerita soal lika liku pemerintah dalam mengambil keputusan soal pemberian subsidi kendaraan listrik. Karena masalah tersebut, Luhut bercerita sampai harus berantem dan perang urat syaraf dengan Kementerian Keuangan yang dipimpin Sri Mulyanisoal kebijakan itu.

"Electric vehicle (EV) itu saya dorong habis-habisan. Saya kadang berkelahi dengan Kemenkeu. Mereka bilang, 'wah ini insentif'. Ini kan carbon emission harus kita dorong, kasih insentif juga. Kita harus secepat mungkin membuang bus, sepeda motor, sama mobil yang karbon emisinya tinggi," jelasnya di The Westin Jakarta, Selasa (9/5).

Menurut Luhut, mendukung program kendaraan listrik sebenarnya mudah karena Indonesia tinggal mengikuti benchmark dengan Thailand dan Vietnam. Namun, insentif yang diberikan kudu bersaing jika RI ingin dilirik dunia.

Menko Marves Luhut menyebut hampir seluruh dunia menggalakkan program untuk mendorong kendaraan listrik itu. Dengan begitu, Indonesia tidak bisa semena-mena melawan arus.

"Mengenai mobil listrik sudah ada studi komprehensif. Saya kira seluruh dunia, bukan hanya kita. Jadi jangan kita lawan arus dunia juga. Siapa yang berkomentar saya tidak tahu, suruh dia datang ke saya biar saya jelaskan bahwa itu tidak benar omongannya," tegasnya.

Sebelumnya, kritik datang dari bakal calon presiden 2024 Anies Baswedan. Ia menyebut solusi menghadapi masalah lingkungan hidup apalagi soal polusi udara bukanlah terletak di dalam subsidi mobil listrik.

Menurut Anies, 'keistimewaan' berupa subsidi atau insentif bukan solusi menyelesaikan permasalahan lingkungan dan meningkatkan penjualan kendaraan listrik, bahkan insentif diklaim banyak diserap masyarakat berkocek tebal.

"Solusi menghadapi masalah lingkungan hidup apalagi soal polusi udara bukan terletak di dalam subsidi untuk mobil listrik yang pemilik-pemilik mobil listriknya adalah mereka-mereka yang tidak membutuhkan subsidi," ujar Anies dalam acara deklarasi relawan Amanat Indonesia (ANIES) di GBK Senayan, Jakarta, Minggu (7/5).

[Gambas:Video CNN]

Hati pemain game

Pelindo Blak******

PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) blak-blakan mengenai ihwal terkuaknya kasus dugaan korupsiDana Pensiun Perusahaan Pelabuhan dan Pengerukan (DP4) pada 2013-2019.

Direktur Utama Pelindo Arif Suhartono mengungkapkan perusahaan menginisiasi permintaan audit atas pengelolaan dana pensiun (dapen) oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) pada 2020.

Langkah ini sebagai upaya proaktif dalam memberantas tindakan melanggar, termasuk korupsi di lingkungan perusahaan. Selain itu, inisiasi audit ini juga bertujuan agar tata kelola dapen menjadi semakin baik, sejalan dengan program Menteri BUMN Erick Thohir.

Arif memastikan perusahaan terus melakukan pembenahan pengelolaan dapen sejak 2021. Hal itu sebagai bukti keseriusan perusahaan untuk mewujudkan dapen yang bersih dan bertata kelola yang baik.

"Kami pastikan bahwa pembenahan pengelolaannya jalan terus agar dipastikan para pensiunan mendapatkan layanan yang baik," jelasnya.

Arif juga menegaskan perusahaan mendukung penuh proses penegakan hukum oleh pihak berwenang yang sedang berlangsung.

"Kami menghormati penetapan status tersangka dan menyerahkan sepenuhnya proses hukum pada pihak berwenang," ujar Arif.

Pembenahan tata kelola dimulai dengan pergantian Pengurus Dapen Pelindo, di mana posisi Direktur Utama efektif dijabat oleh Mujianto pada Juni 2021.

Manajemen baru kemudian menyusun program transformasi yang tertuang dalam Roadmap 2021 - 2025 dengan tiga tahapan yaitu:Fit in Business(2021-2022); Enhancement(2023); dan Establishment(2024-2025).

Pada tahap Fit in Business, perusahaan telah melaksanakan sejumlah program di antaranya pembaharuan atas pedoman kerja, pengesahan kode etik, penyusunan Standard Operating Procedure(SOP), serta penerapan transaksi cashlessdan digitalisasi layanan keuangan, yang seluruhnya dimaksudkan untuk memperbaiki tata kelola dana pensiun yang lebih baik (good pension government).

"Sebagai pertanggungjawaban manajemen, kinerja pada 2022 menunjukkan hasil positif di mana pembayaran manfaat pensiun kepada lebih dari 10 ribuan peserta dapat berjalan dengan baik dan semakin lancar," jelas Mujianto dalam keterangan yang sama.

Pengurus Perkumpulan Pensiunan Pelabuhan Indonesia (P3I) Pusat melalui Ketua Umumnya Azreal Temi menambahkan bahwa P3I mendukung penuh proses hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung terkait dugaan korupsi dana pensiun, agar dapat menciptakan pengelolaan dapen yang bersih dan transparan.

"Saat ini, kondisi dapen cukup baik, karena telah dilakukan penataan tata kelola dari sisi SOP, manajemen dan pelayanan kepada peserta pensiun," imbuh Azreal.

Pada 2023, transformasi memasuki tahap enhancement,dengan fokus peningkatan kualitas pelayanan, melakukan optimalisasi aset dan investasi sehingga pengelolaan dana pensiun menjadi berkelanjutan (sustainable).

Kejaksaan Agung menetapkan enam orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan DP4 pada Pelindo Tahun 2013 sampai 2019.

Keenam tersangka itu yakni Direktur Utama DP4 periode 2011 s/d 2016 bernama Edi Winoto, Direktur Keuangan DP4 periode 2008 s/d 2014 Khamidin Suwarjo, dan Manager Investasi DP4 periode 2005 s/d 2019 Umar Samiaji.

Selanjutnya, Imam Syafingi selaku Staf Investasi Sektor Riil periode 2012 s/d 2017, kemudian Chiefy Adi Kusmargono selaku Dewan Pengawas DP4 periode 2012 s/d 2017, dan Ahmad Adhi Aristo selaku makelar tanah.

Direktur Penyidikan Jampidsus Kuntadi menjelaskan penyelewengan dana tersebut dilakukan keenam tersangka dengan cara melakukan investasi pada pembelian tanah, pembelian saham dan reksadana, serta penyertaan modal pada PT Indoport Utama dan Indoport Prima.

Namun, dalam pelaksanaan pengelolaannya terdapat perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian keuangan negara. Dalam menjalankan aksinya, para pelaku melakukanmark upharga tanah serta ada makelar pengadaan tanah tersebut.

[Gambas:Video CNN]