bonus slot new member 100

Wu Po Jiu Huang

LPEM UI: Peluang RI Jadi Negara Berpendapatan Tinggi di 2045 Kecil******

Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia (LPEM UI) memperkirakan cita-cita Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadikan Indonesia sebagai negara maju pada 2045 sulit tercapai.

Dalam sebuah publikasi terbaru LPEM UI berjudul'White Paper- Dari LPEM Bagi Indonesia: Agenda Ekonomi dan Masyarakat 2024-2029', mereka mengungkap alasan Indonesia sulit naik kelas menjadi negara maju.

Menurut LPEM UI, peringatan 100 tahun kemerdekaan Indonesia pada 2045 nanti menjadi titik kritis perenungan sejarah bangsa ini.

LPEM UI menggunakan the rule of 72untuk memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia di masa depan. Ini adalah rumus cepat dan populer untuk mengestimasi jumlah tahun yang diperlukan untuk menggandakan uang dari investasi pada tingkat pengembalian tahunan tertentu.

"Dengan asumsi batas bawah upper income country(UIC) sama dengan 2023 sebesar US.846 dengan pertumbuhan gross national income(GNI) per kapita 5 persen per tahun atau setara pertumbuhan ekonomi 6 persen, maka Indonesia akan menjadi UIC pada 2044," tulis riset tersebut, dikutip Kamis (9/11).

"Semakin berkembang perekonomian maka pertumbuhan ekonomi 5 persen-7 persen sangat sulit dicapai, dengan skenario pertumbuhan yang berbeda-beda tiap periode (5 persen, 4 persen, dan 3 persen) maka Indonesia tidak akan mencapai UIC di 2045," lanjut LPEM UI.

Kemudian, aspek kemiskinan. Ini masih menjadi persoalan mendasar Indonesia, di mana angka kemiskinan tahun ini menyentuh 9,36 persen atau tak turun signifikan dari 11,25 persen di 2014.

LPEM UI khawatir obsesi berlebihan pemerintah terhadap mimpi Indonesia menjadi negara kaya di 2045 bakal mengubah orientasi kebijakan yang ada. Alokasi sumber daya dikhawatirkan hanya dipakai untuk mengejar pertumbuhan ekonomi semata melalui investasi besar-besaran di sektor padat modal.

Padahal, pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak serta merta mengurangi kemiskinan. Terlebih, jika mesin pertumbuhan dimotori sektor-sektor yang kurang melibatkan rakyat miskin.

"Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, seperti di Halmahera Tengah tempat hilirisasi nikel tidak serta merta menurunkan angka kemiskinan secara masif. Rata-rata pertumbuhan ekonomi Halmahera Tengah pada 2019-2022 sebesar 75,61 persen per tahun, tetapi angka kemiskinan pada periode yang sama hanya turun 2,12 persen poin dari 14,12 persen di 2019 menjadi 12 persen di 2022," jelasnya.

LPEM UI lantas membandingkan kondisi sosial ekonomi Indonesia dengan beberapa negara yang juga ingin berpenghasilan tinggi, seperti China, Brasil, Thailand, Malaysia, dan Korea Selatan.

Kondisi Indonesia pada 2022 dengan pendapatan per kapita US.580 disebut setara Korea Selatan pada 1988, Malaysia 2004, Brasil 2006, serta China dan Thailand di 2010.

Dalam kurun waktu 18 tahun, Malaysia belum mampu keluar dari middle income trapdengan penghasilan US.780. Sedangkan Thailand selama 12 tahun juga belum mampu menggandakan pendapatannya.

Malaysia kemudian berambisi menjadi negara berpendapatan tinggi pada 2020, tetapi bergeser target ke 2030 karena adanya pergantian kepemimpinan. Hanya China yang dianggap mampu keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah dalam kurun waktu 13 tahun.

[Gambas:Video CNN]

"Apakah Indonesia mampu mengikuti jejak China atau Malaysia? Kondisi sosial ekonomi Indonesia saat ini jauh berbeda dengan kondisi sosial ekonomi negara-negara lain ketika memiliki pendapatan per kapita yang sama dengan Indonesia," jelasnya.

Mereka merinci pertumbuhan ekonomi Korea Selatan di level 12 persen, China 10,6 persen, Malaysia 6,8 persen, dan Thailand 7,5 persen. Capaian tersebut jauh di atas Indonesia yang hanya berkisar 5 persen.

Di lain sisi, kemajuan ekonomi negara-negara tersebut, kecuali Brasil, ditopang sektor manufaktur yang kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 28 persen di Korea Selatan. Lalu, 3 persen di Malaysia dan 32 persen di China.

"Berdasarkan perbandingan antara kondisi Indonesia dan kondisi negara lain, peluang Indonesia untuk menjadi negara berpendapatan tinggi di 2045 sangat kecil karena beberapa kondisi dasar pendorong kemajuan ekonomi belum dimiliki oleh Indonesia saat ini," terang LPEM UI.

Buku keinginan

Daftar 5 Daerah dengan Besaran UMP 2024 Tertinggi se******

Sejumlah pemerintah daerah telah mengumumkan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2024. Berdasarkan kenaikan tersebut, DKI Jakartamasih berada di urutan nomor satu di jajaran daerah dengan besaranUMP tertinggi.

Kenaikan UMP 2024 sendiri diumumkan sejak Selasa (21/11) kemarin. Setiap daerah pun memiliki kenaikan upah yang beragam. Hal ini tergantung besaran inflasi dan pertumbuhan ekonomi di daerah bersangkutan.

Adapun dasar perhitungannya UMP 2024 adalah Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan baru 30 gubernur yang telah menetapkan UMP di wilayahnya masing-masing.

"Kami sangat mengapresiasi kerja keras Dewan Pengupahan Provinsi yang telah berembuk secara Triparti di masing masing wilayah sehingga menghasilkan rekomendasi penyesuaian upah minimum untuk tahun depan, dan selanjutnya ditetapkan oleh gubernur," kata Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dalam pernyataan resminya Selasa malam.

Ida mengatakan dari seluruh provinsi yang telah menetapkan UMP, terdapat 3 provinsi yang tidak sesuai dengan PP Pengupahan terbaru. Namun, ia tak merinci gubernur mana saja itu.

Lihat Juga : Daftar 5 Daerah dengan Kenaikan UMP 2024 Tertinggi

Berikut daftar 5 lima daerah dengan UMP terbesar di Indonesia.

1. DKI Jakarta

Pemerintah Daerah DKI Jakarta mengetok UMP di ibu kota sebesar Rp5.067.381 juta per bulan pada 2024. Dengan begitu, DKI Jakarta menjadi wilayah dengan UMP tertinggi di Indonesia.

Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan UMP DKI tersebut naik sekitar 3,38 persen dibandingkan UMP tahun ini yang sebesar Rp4,9 juta.

"Jadi rupiahnya dari Rp4,9 juta menjadi Rp5.067.381 juta. Sekitar 0,3 alfanya," kata Heru di Balai Kota DKI Jakarta.

2. Bangka Belitung

Menyusul DKI Jakarta, UMP 2024 Bangka Belitung telah ditetapkan sebesar Rp3.640.000.

Angka itu naik 4,04 persen atau Rp141.521 dari UMP 2023, yakni Rp3.498.479.

Meski begitu, kenaikan tahun depan lebih rendah dibandingkan 2023 yakni naik 7,5 persen.

3. Sulawesi Utara

Selanjutnya, Sulawesi Utara menetapkan UMP 2024 sebesar Rp3.545.000. Angka ini naik 1,67 persen dari sebelumnya Rp3.485.000.

Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Olly Dondokambey menilai kenaikan upah untuk tahun depan sudah ideal.

"Saya kira sangat kondusif. Karena pengusaha dan serikat pekerja juga memahami, ekonomi kita membaik, tapi kan masih menanjak terus," kata Dolly.

4. Aceh

Pemerintah Aceh menetapkan UMP 2024 sebesar Rp3.460.672. Angka ini naik 1,38 persen atau Rp47.006 dari UMP sebelumnya, yakni Rp3.413.666.

Keputusan ini diambil usai Pj Gubernur Aceh Achmad Marzuki menerima rekomendasi dari Dewan Pengupahan Aceh. Sebelumnya, Dewan Pengupahan Aceh melakukan sidang pleno pada Jumat (17/11).

5. Sumatera Selatan

Pemerintah Sumatera Selatan mengetok besaran UMP 2024 sebesar Rp3.456.874. Upah tahun depan naik 1,55 persen dari tahun ini, yakni Rp3.404.177.

Penjabat Gubernur Sumsel Agus Fatoni mengatakan UMP itu berlaku bagi pekerja dengan masa kerja di bawah satu tahun. Sementara, bagi perusahaan yang mengupah pekerja lebih tinggi dari UMP 2024 dilarang untuk menurunkannya.

[Gambas:Video CNN]

Budidaya kembali: Saya adalah Tuhan yang sejati

Wapres Ma'ruf Buka Suara soal Beda Data BLT El Nino Risma******

Wakil Presiden Ma'ruf Amin menanggapi polemik beda data penerima bantuan langsung tunai (BLT) El Nino sebesar Rp400 ribu.

Perbedaan data ini diungkap Menteri Sosial Tri Rismaharini yang mempertanyakan data 18,8 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Padahal, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut data penerima BLT El Nino diambil dari Kemensos.

"Saya kira memang kita kebetulan kemarin kita membahas mengenai bantuan beras, itu di samping yang sudah terdaftar, mungkin kita lakukan lagi yang memang belum ya ikut di-cross checklagi. Mungkin pak menko perekonomian (bisa bantu menjelaskan)," kata Ma'ruf di Istana Wakil Presiden, Jakarta Pusat, Kamis (9/11).

Airlangga menyebut pemerintah akan menggunakan data baru untuk bantuan sosial beras 10 kg.

"Di tahun depan kita sudah menggunakan data yang baru (bansos beras). Ini data registrasi sosial ekonomi (regsosek) yang terus di-update. Sehingga dengan demikian tentu data ini sifatnya dinamis," ujar Airlangga.

"Apalagi tadi kita bicara mengenai desil 1, 2, 3, dan 4 yang tentu ini harus terus di-updateuntuk memberikan bantuan agar tepat sasaran," sambungnya.

Usai penjelasan Airlangga tersebut, Wapres Ma'ruf menegaskan pemerintah akan terus menyesuaikan data calon penerima bansos.

Soal anggaran dan calon penerima yang berpotensi bertambah, Ma'ruf tidak menjawab dengan tegas. Ia hanya mengatakan semuanya akan terus disesuaikan.

"Saya kira akan disesuaikan ya, kan anggarannya maupun juga penyediaan pembagian berasnya mungkin disesuaikan," tutup Ma'ruf.

Sebelumnya, Mensos Risma curhat dalam rapat kerja (raker) bersama Komisi VIII DPR RI.

Risma mengaku heran muncul data 18,8 juta KPM yang disebut Menkeu Sri Mulyani sebagai penerima BLT El Nino. Padahal, menurutnya ada juga data 21 juta KPM.

"Kemarin memang keputusannya, saya tidak tahu angka 18,8 juta (KPM) itu dari mana," ujar Risma dalam raker tersebut di DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (7/11).

"Kami lagi mengajukan anggaran, kalau yang penerima program keluarga harapan (PKH), bantuan pangan non-tunai (BPNT), kemudian yang doubletumpang tindih totalnya itu 21 juta ratus ribu sekian KPM. Nah, sisanya lagi coba kita sampaikan," imbuhnya.

Di lain sisi, Menkeu Sri Mulyani selalu menegaskan data 18,8 juta KPM itu diambil dari Kementerian Sosial. Wanita yang akrab disapa Ani itu merinci pihaknya akan menambahkan anggaran Rp7,52 triliun agar Kemensos bisa mengeksekusi program ini.

Pada rencana awal, BLT El Nino dibagi dua termin pada November 2023 dan Desember 2023 dengan besaran Rp200 ribu per bulan untuk setiap KPM.

Namun, kini pemerintah akan merapel BLT El Nino tersebut dalam sekali transfer Rp400 ribu. Uang tersebut akan dibagikan ketika urusan administrasi anggarannya selesai.

Puncak seni bela diri

Menko Airlangga Tandatangani Perjanjian Rantai Pasok Pertama di Dunia******

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bersama menteri ekonomi dari 13 negara mitra Indo-Pacific Economic Framework (IPEF) menandatangani perjanjian rantai pasok pada Indo-Pacific Economic Framework Ministerial Meeting (IPEF-MM) Ketiga di San Francisco, Selasa (14/11).

Perjanjian ini dilakukan atas dasar keinginan kuat dari negara-negara mitra IPEF untuk memiliki rantai pasok yang tangguh dan kompetitif di kawasan Indo-Pasifik. Perjanjian ini telah menghasilkan kesepakatan rantai pasok (Supply Chain Agreement) pertama di dunia.

Adapun perjanjian rantai pasok (Supply Chain) ini perundingannya dimulai pada Desember 2022 di Brisbane, Australia yang bertujuan untuk menetapkan struktur yang memungkinkan para pihak mengembangkan pemahaman bersama yang lebih mendalam mengenai rantai pasok regional.

Pasca-penandatanganan perjanjian rantai pasok, pemerintah akan melaksanakan proses domestik yang diperlukan untuk berlakunya perjanjian rantai pasokan IPEF serta berkoordinasi dengan dengan pihak-pihak terkait implementasi perjanjian rantai pasok.

Tiap negara anggota IPEF akan memberikan perwakilan pejabat senior pada masing-masing badan yang bersifat tripartit (perwakilan pemerintah, pekerja, dan pengusaha).

Sebagaimana diketahui perjanjian rantai pasok mengamanatkan pembentukan tiga badan rantai pasok, yakni Dewan Rantai Pasokan IPEF (IPEF Supply Chain Council), Jaringan Respons Krisis Rantai Pasokan IPEF (IPEF Supply Chain Crisis Response Network), dan Dewan Penasihat Hak-Hak Buruh IPEF (IPEF Labor Rights Advisory Board).

Pada kesempatan ini, terkait Pilar III IPEF, Ekonomi Bersih, Pihak Amerika Serikat menyampaikan terdapat beberapa tangible benefits terkait Pilar III. Antara lain IPEF Catalytic Capital Fund senilai US juta, US DSC Global Climate Fund senilai US0 juta, dan IPEF Investor Forum yang akan dilaksanakan di Singapura pada April atau Juni 2024.

Turut hadir mendampingi Menko Airlangga dalam Pertemuan Tingkat Menteri Ketiga (in person) IPEF, Kepala Lembaga Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP).

Remaja yang merindukan penyakit cinta

LPEM UI: Peluang RI Jadi Negara Berpendapatan Tinggi di 2045 Kecil******

Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia (LPEM UI) memperkirakan cita-cita Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadikan Indonesia sebagai negara maju pada 2045 sulit tercapai.

Dalam sebuah publikasi terbaru LPEM UI berjudul'White Paper- Dari LPEM Bagi Indonesia: Agenda Ekonomi dan Masyarakat 2024-2029', mereka mengungkap alasan Indonesia sulit naik kelas menjadi negara maju.

Menurut LPEM UI, peringatan 100 tahun kemerdekaan Indonesia pada 2045 nanti menjadi titik kritis perenungan sejarah bangsa ini.

LPEM UI menggunakan the rule of 72untuk memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia di masa depan. Ini adalah rumus cepat dan populer untuk mengestimasi jumlah tahun yang diperlukan untuk menggandakan uang dari investasi pada tingkat pengembalian tahunan tertentu.

"Dengan asumsi batas bawah upper income country(UIC) sama dengan 2023 sebesar US.846 dengan pertumbuhan gross national income(GNI) per kapita 5 persen per tahun atau setara pertumbuhan ekonomi 6 persen, maka Indonesia akan menjadi UIC pada 2044," tulis riset tersebut, dikutip Kamis (9/11).

"Semakin berkembang perekonomian maka pertumbuhan ekonomi 5 persen-7 persen sangat sulit dicapai, dengan skenario pertumbuhan yang berbeda-beda tiap periode (5 persen, 4 persen, dan 3 persen) maka Indonesia tidak akan mencapai UIC di 2045," lanjut LPEM UI.

Kemudian, aspek kemiskinan. Ini masih menjadi persoalan mendasar Indonesia, di mana angka kemiskinan tahun ini menyentuh 9,36 persen atau tak turun signifikan dari 11,25 persen di 2014.

LPEM UI khawatir obsesi berlebihan pemerintah terhadap mimpi Indonesia menjadi negara kaya di 2045 bakal mengubah orientasi kebijakan yang ada. Alokasi sumber daya dikhawatirkan hanya dipakai untuk mengejar pertumbuhan ekonomi semata melalui investasi besar-besaran di sektor padat modal.

Padahal, pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak serta merta mengurangi kemiskinan. Terlebih, jika mesin pertumbuhan dimotori sektor-sektor yang kurang melibatkan rakyat miskin.

"Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, seperti di Halmahera Tengah tempat hilirisasi nikel tidak serta merta menurunkan angka kemiskinan secara masif. Rata-rata pertumbuhan ekonomi Halmahera Tengah pada 2019-2022 sebesar 75,61 persen per tahun, tetapi angka kemiskinan pada periode yang sama hanya turun 2,12 persen poin dari 14,12 persen di 2019 menjadi 12 persen di 2022," jelasnya.

LPEM UI lantas membandingkan kondisi sosial ekonomi Indonesia dengan beberapa negara yang juga ingin berpenghasilan tinggi, seperti China, Brasil, Thailand, Malaysia, dan Korea Selatan.

Kondisi Indonesia pada 2022 dengan pendapatan per kapita US.580 disebut setara Korea Selatan pada 1988, Malaysia 2004, Brasil 2006, serta China dan Thailand di 2010.

Dalam kurun waktu 18 tahun, Malaysia belum mampu keluar dari middle income trapdengan penghasilan US.780. Sedangkan Thailand selama 12 tahun juga belum mampu menggandakan pendapatannya.

Malaysia kemudian berambisi menjadi negara berpendapatan tinggi pada 2020, tetapi bergeser target ke 2030 karena adanya pergantian kepemimpinan. Hanya China yang dianggap mampu keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah dalam kurun waktu 13 tahun.

[Gambas:Video CNN]

"Apakah Indonesia mampu mengikuti jejak China atau Malaysia? Kondisi sosial ekonomi Indonesia saat ini jauh berbeda dengan kondisi sosial ekonomi negara-negara lain ketika memiliki pendapatan per kapita yang sama dengan Indonesia," jelasnya.

Mereka merinci pertumbuhan ekonomi Korea Selatan di level 12 persen, China 10,6 persen, Malaysia 6,8 persen, dan Thailand 7,5 persen. Capaian tersebut jauh di atas Indonesia yang hanya berkisar 5 persen.

Di lain sisi, kemajuan ekonomi negara-negara tersebut, kecuali Brasil, ditopang sektor manufaktur yang kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 28 persen di Korea Selatan. Lalu, 3 persen di Malaysia dan 32 persen di China.

"Berdasarkan perbandingan antara kondisi Indonesia dan kondisi negara lain, peluang Indonesia untuk menjadi negara berpendapatan tinggi di 2045 sangat kecil karena beberapa kondisi dasar pendorong kemajuan ekonomi belum dimiliki oleh Indonesia saat ini," terang LPEM UI.

spektrum kebobrokan

Respons Buwas soal Sri Mulyani Akan Bayar Utang Rp16 T ke Bulog******

Direktur Utama Perum BulogBudi Waseso merespons pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang bakal membayar utang kepada Bulog sebesar Rp16 triliun.

Buwas mengatakan pembayaran utang tersebut bakal dilakukan tahun ini.

"InsyaAllah(tahun ini), kemarin Bu Menkeu menyampaikan demikian karena uang sudah ada, tinggal audit dari BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) saja," ujarnya di Komplek DPR RI, Rabu (8/11).

Dalam kesempatan terpisah, Sri Mulyani mengatakan saat ini BPKP tengah diminta mempercepat proses audit. Dengan begitu, pembayaran utang kepada Bulog segera dicairkan.

"Jadi, sekarang ini BPKP diminta untuk mengaudit secara lebih cepat sehingga tagihannya bisa disampaikan kepada kita (untuk dibayar)," ujarnya dalam konferensi pers di Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin (6/11).

Meski pemerintah punya utang Rp16 triliun, sang Bendahara Negara menyebut operasional Bulog tak akan terganggu.

Sri Mulyani mengatakan anggaran Bulog untuk impor beras hingga operasi pasar selama ini diambil dari perbankan dan dibayarkan Kemenkeu.

Utang Rp16 triliun kepada Bulog baru saja diungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai rapat terbatas (ratas) dengan Presiden Joko Widodo. Airlangga menyebut Jokowi minta Sri Mulyani segera melunasi utang tersebut.

"Tadi arahan Presiden (Jokowi), Menkeu (Sri Mulyani) diminta segera melunasi tagihan Bulog yang terakumulasi Rp16 triliun," kata Airlangga.

[Gambas:Video CNN]