rtp titanslot88

Kehidupan kecil di bidang lukisan tinta

Menaker Pastikan UMP 2023 Naik, Sesuai Tuntutan Buruh?******

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker)Ida Fauziyah memastikan Upah MinimumProvinsi (UMP) 2023 bakal lebih tinggi dari tahun ini. Ia tengah mempertimbangkan tuntutan kenaikan 13 persen yang disampaikan buruh.

"Pada dasarnya sudah dapat dilihat bahwa upah minimum 2023 relatif akan lebih tinggi dibandingkan upah minimum 2022 dengan data pertumbuhan ekonomi dan inflasi," kata Ida dalam rapat dengan Komisi IX DPR RI, Selasa (8/11).

Ida menjelaskan sudah melakukan koordinasi dengan dewan pengupahan daerah sejak 1 November. Ia juga mengaku sudah mendengarkan pandangan Apindo dan Kadin selaku perwakilan pengusaha serta pandangan dari pekerja dan serikat buruh.

Menaker mengaku juga sudah mengantongi data dari Badan Pusat Statistik (BPS). Data tersebut bakal diolah sebelum diserahkan kepada gubernur sebagai dasar penetapan kenaikan upah minimum.

Nantinya, penetapan UMP 2023 bakal dilakukan pada 21 November 2022 dan UMK pada 30 November 2022. Kendati, buruh dan pengusaha masih berselisih paham soal penetapan upah minimum.

Unsur pengusaha tetap menginginkan penentuan upah minimum menggunakan PP Nomor 36 Tahun 2021 karena dianggap lebih realistis.

Sementara, buruh memberi masukan yang bertolak belakang dengan yang disampaikan oleh kelompok pengusaha. Buruh tetap berpegang teguh bahwa PP Nomor 36 Tahun 2021 tidak bisa jadi dasar penetapan upah minimum dan mendesak penggunaan PP Nomor 78 Tahun 2015.

Sebelumnya, Partai Buruh dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia menggelar aksi demonstrasi di depan Kementerian Ketenagakerjaan, Jumat (4/11).

Presiden Partai Buruh Saiq Iqbal mengatakan ada tiga tuntutan yang dibawa oleh massa buruh dalam aksi demo tersebut. Pertama, menuntut kenaikan UMK 2023 sebesar 13 persen.

"Kami menolak PP 36 yang merupakan aturan turunan dari omnibus law yang sudah dinyatakan MK cacat formil. Oleh karena itu harus menggunakan PP 78," kata Said dalam keterangannya.

Tuntutan kedua adalah menolak PHK dengan dalih resesi, dan tuntutan terakhir yakni menolak omnibus law.

"Kami menolak omnibus law untuk dibahas. Sebab sudah nyata-nyata UU Cipta Kerja merugikan kaum buruh. Mudah-mudahan presiden bisa mengeluarkan perpu untuk membatalkan omnibus law," tutur Said.

[Gambas:Video CNN]

Sejarah perjuangan perempuan yang membanggakan

Produsen Minyak Goreng Bantah Tudingan KPPU soal Rekayasa Harga******

Para produsen minyak gorengmembantah tudingan investigator Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) terkait kelangkaan dan mahalnya harga minyak goreng.

Bantahan mereka sampaikan dalam persidangan kasus dugaan monopoli minyak goreng di KPPU. Mengutip detik.com, Selasa (8/11), dalam persidangan perkara minyak goreng tersebut, ada tiga bantahan yang disampaikan oleh para produsen.

Pertama, mereka tidak melakukan kongkalikong soal kenaikan harga minyak goreng.

Kuasa hukum dari PT Incasi Raya sebagai Terlapor V dan PT Selago Makmur Plantation sebagai Terlapor VI menyebut kenaikan harga pada periode yang dituduhkan KPPU terjadi karena ada kenaikan crude palm oil (CPO)dunia.

Sementara pada periode Februari hingga 16 Maret 2022, perusahaan dipaksa oleh pemerintah untuk menurunkan harga minyak goreng sesuai dengan harga eceran tertinggi yang kala itu ditetapkan.

"Ketika di 16 Maret 2022 pemerintah mencabut HET, terlapor 5 dan 6 menaikkan harga dikembalikan dengan harga acuan keekonomian. (Sebelumnya) Februari 2022 hingga 16 Maret 2022 menjual dengan HET perusahaan sudah dalam keadaan jual rugi. Ketika dicabut, menaikkan harga keekonomian, investigator artinya berharapnya perusahaan rugi mulu, konyol," jelas kuasa hukum dari terlapor V dan VI.

Kedua,membantah ada kumpul-kumpul dan persekongkolan untuk membahas harga minyak goreng.

PT Salim Ivomas Pratama membantah adanya pembahasan khusus mengenai harga yang dilakukan oleh Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) dan Asosiasi Industri Minyak Makan Indonesia (AIMMI). Adanya pertemuan yang merupakan undangan dari pemerintah.

"Tidak ada pertemuan AIMI mengenai harga minyak goreng. Pada 21-22 Oktober hanya ada pertemuan inisiatif dari pemerintah, Hadirnya sebagian dari kami AIMI kemudian GIMNI dan dewan minyak sawit Indonesia," ungkap mereka, dalam siang di kantor KPPU.

"Oleh karena itu jika benar bapak investigator bisa membuktikan pertemuan itu membahas harga minyak goreng. Mari kita buka di persidangan ini,"jelasnya.

Perwakilan PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk (PT Smart Tbk) juga mengatakan kenaikan harga minyak goreng merupakan hal yang spontan dilakukan oleh perusahaan. Alasannya pun karena masih tingginya harga bahan baku minyak goreng, CPO.

"Reaksi spontan yang di dalam suatu pasar tidak bisa dikatakan penetapan harga. Kenapa harga dan CPO di periode Maret-Mei itu tidak bergerak, simply karena harga regulasi pemerintah di bulan pertengahan Maret HET yang tidak efektif, membuat pasar tidak sehat makanya hanya 2,5 bulan HET dicabut. Pelaku pasar menaikkan harga, that is spontan, mereka tidak telepon-teleponan," jelasnya.

Ketiga, membantah sengaja bikin langka minyak goreng.

Semua perusahaan yang hadir di persidangan di KPPU, dalam pembelaannya membantah bahwa telah melakukan kesengajaan dalam fenomena kelangkaan minyak goreng. Kelangkaan minyak goreng kemasan yang dimaksud terjadi pada periode bulan Januari 2022 hingga Mei 2022.

Salah satunya seperti yang disampaikan oleh produsen merek minyak goreng Bimoli, PT Salim Ivomas Pratama. Pihaknya membantah bahwa produknya sempat langka di 15 provinsi.

"Secara dramatis Laporan Dugaan Pelanggaran (LDP) mengatakan stok Bimoli nggak ada di 15 provinsi. Masya Allah itu keterlaluan! Kami punya bukti-bukti foto, kami sempat foto stok tacking yang kami akan ditayangkan foto bukti-bukti," kata kuasa hukum perusahaan.

Ia menjelaskan tidak bisa disimpulkan jika di suatu tempat atau supermarket kosong lalu dikatakan stok minyak goreng kosong. Menurutnya banyak kemungkinan yang terjadi atas kekosongan itu, misalnya barang belum datang atau habis.

Sebelumnya, KPPU telah melanjutkan persidangan perkara minyak goreng dengan 27 perusahaan pada Senin (7/11), yang diagendakan untuk penyampaian tanggapan 27 perusahaan yang disertai alat bukti.

Investigator menyebut para terlapor diduga melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 5, di mana mereka diduga secara bersama-sama menaikkan harga minyak goreng kemasan pada periode bulan Oktober 2021 hingga Desember 2021 dan periode bulan Maret 2022 hingga Mei 2022.

Selain itu, para terlapor juga diduga melanggar Pasal 19 huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dengan melakukan pembatasan peredaran dan atau penjualan minyak goreng kemasan yang terjadi secara serentak dalam waktu yang sama pada periode bulan Januari 2022 hingga Mei 2022.

[Gambas:Video CNN]

Guru Tao Tongxuan

Ekspor China Turun pada Oktober, Pertama Kali Sejak 2020******

Ekspor China merosot 0,3 persen (yoy) pada Oktober 2022. Penurunan itu merupakan yang pertama sejak pertengahan 2020 dan berbanding terbalik dengan kinerja September yang masih tumbuh 5,7 persen.

Dilansir dari AFP, Senin (7/11), Administrasi Umum Kepabeanan China mengungkapkan penurunan ekspor terjadi lantaran perlambatan ekonomi domestik dan ancaman resesi global.

Penurunan juga terjadi pada impor sebesar 0,7 persen (yoy). Kinerja minus itu merupakan yang pertama sejak Maret tahun ini dan turun dari pertumbuhan 0,3 persen pada September lalu.

"Penurunan volume ekspor baru-baru ini tampaknya mencerminkan pembalikan lonjakan permintaan global untuk barang-barang China di era pandemi," ujar analis Capital Economics Zichun Huang dalam sebuah catatan yang dikutip AFP.

Huang memperkirakan volume impor terus merosot lantaran prospek ekonomi domestik masih menantang.

Tercatat, aktivitas pabrik China menyusut pada Oktober. Sejauh ini, aktivitas pabrik berada di wilayah kontraksi selama enam bulan dalam setahun terakhir. Pembatasan Covid melumpuhkan kota-kota industri besar seperti Shanghai, Shenzhen dan Chengdu.

Para pemimpin China menetapkan target pertumbuhan ekonomi tahunan sekitar 5,5 persen. Kendati demikian, banyak pengamat memperkirakan negara itu perlu berjuang keras untuk bisa mencapai target tersebut, meskipun mengumumkan ekspansi 3,9 persen yang lebih baik dari perkiraan pada kuartal ketiga.

Analis Nomura memperkirakan total kawasan di China yang menerapkan pengetatan pembatasan covid-19 menyumbang lebih dari 10 persen dari keseluruhan PDB China.

[Gambas:Video CNN]

Pak, saya akan bertengkar di rumah

Dalih Cegah PHK, Pengusaha Desak Menaker Buat Aturan No Work, No Pay******

Asosiasi PengusahaIndonesia (Apindo) mendesak Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menerbitkan aturan berisi fleksibilitas jam kerjadengan prinsip no work no pay(tidak bekerja, tidak dibayar).

"Kalau bisa dipertimbangkan, menambah satu lagi yaitu harapan kami ada satu Permenaker (Peraturan Menteri Ketenagakerjaan) yang mengatur fleksibilitas jam kerja dengan prinsip no work no pay," ujar Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo Anton J Supit dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Komisi IX DPR RI dan Menaker, Selasa (8/11).

Menurutnya, hal ini dilakukan demi mengurangi jumlah orang yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). Dengan begitu, ketika industri sedang lesu pekerja tidak harus terkena PHK.

Dalam kesempatan yang sama, Ida Fauziyah tak menjawab permintaan pengusaha tersebut. Ia hanya menyebutkan ada 10.765 kasus pemutusan hubungan kerja alias PHK per September 2022. Jumlah tersebut diklaim turun dari dua tahun sebelumnya.

"Data per September (2022) ini yang diinput sejumlah 10.765 (kasus PHK karyawan)," kata dia.

Berdasarkan data paparan Ida, PHK berdampak pada 18.911 karyawan pada 2019. Angka tersebut meroket pada 2020 menembus 386.877 kasus. Namun, menurun pada 2021 ke angka 127.085 sebelum akhirnya kembali turun ke 10.765 per September 2022 ini.

[Gambas:Video CNN]

Kabar ancaman badai PHK di industri padat karya, salah satunya tekstil memang tengah berhembus kencang. Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Jemmy Kartiwa Sastraatmaja mengatakan saat ini, sebanyak 45 ribu karyawan industri tekstil telah dirumahkan.

"Potensi PHK sudah dapat dirasakan. Perkiraan 45 ribu karyawan sudah mulai dirumahkan," ujar Jemmy beberapa waktu lalu.

Ia mengatakan kondisi ini terjadi lantaran permintaan pasar ekspor seperti Amerika Serikat dan Eropa, menurun tajam akibat kondisi global yang tidak stabil. Penurunan permintaan berada di kisaran 30 persen sejak akhir Agustus 2022.

"Bilamana kondisi ini berlanjut, angka (karyawan dirumahkan) yang lebih besar akan terjadi," terang Jemmy.

Tak hanya itu, industri tekstil juga telah mengurangi jam kerja karyawan. Hal ini dilakukan untuk menjaga efisiensi industri.

Senada, Wakil Ketua Kadin Bidang Maritim, Investasi, dan Luar Negeri Shinta Kamdani memperkirakan sektor padat karya akan melakukan PHK. Hal ini terjadi lantaran permintaan pasar yang merosot.

"Jadi, padat karya untuk dipertahankan karyawannya itu sulit. Bahkan, mereka berupaya untuk tidak melakukan PHK, tapi sekali lagi, ini sulit. Karena permintaan dan pasarnya menurun signifikan, jadi mereka banyak melakukan efisiensi," ujar Shinta.

Penerus Tuhan

Di Depan Aplikator, DPR Sentil Ojol yang Suka Parkir Sembarangan******

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Komisi V dari Fraksi PDI Perjuangan Sri Rahayu menyentil aplikator layanan ojek online (ojol) soal pengemudi yang suka parkir sembarangan.

Kritikan itu disampaikan Sri di depan perwakilan manajemen Gojek, Grab, dan Maxim dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di Gedung DPR, Senin (7/11).

Menurutnya, keuntungan yang bisa didapatkan Gojek dan Grab tidak main-main. Bahkan, Maxim yang sejatinya adalah perusahaan Rusia sampai rela merambah pasar Tanah Air. Namun, Sri masih mempertanyakan kesungguhan aplikator memperhatikan mitranya.

Lebih lanjut, Sri mengatakan bahwa jangan hanya jauh berbicara kehadiran layanan aplikasi ojek online bisa membantu perekonomian masyarakat dan memberikan pekerjaan masyarakat yang terkena PHK, tapi juga perlu diperhatikan kesehatan para pengemudi tersebut.

"Apalagi kalau musim hujan, ke mana mereka? Kalau mobil masih bisa di dalam mobil, tapi kalau motor mau kemana mereka? Pernah gak dipikirkan itu?" sambungnya.

Menurut Sri, para pengemudi ojek online kerap tidak berpikir panjang ketika menerima orderan. Meski hujan deras, driver bakal tetap mengambil orderan tersebut dengan mengesampingkan keamanan dan kesehatan dirinya. Tujuannya agar bisa tetap mendapatkan penghasilan untuk makan.

"Oleh karena itu, aplikator ini harus mikir. Tugas Anda kan hanya di ruangan saja, untuk mengendalikan. Mereka yang di lapangan itu harus benar-benar dipikirkan, menyangkut kesehatan orang Indonesia juga. Jangan hanya diperas gitu maksud saya," tegas Sri.

Presiden Grab Indonesia Ridzki Kramadibrata merespons kritik pedas itu. Ia mengaku telah mengusahakan yang terbaik untuk mitra, hanya belum sesempurna dengan yang dibayangkan.

"Mitra pengemudi ini adalah memang mitra utama kami sehingga penting bagi kami selalu agar pendapatan ini diinvestasikan kembali untuk mengembangkan ekosistem ini. Karena tadi kita berbicara pendapatan, agar pendapatan mereka juga cukup," katanya.

Ridzki juga mengaku pihak Grab selalu membayarkan asuransi kecelakaan untuk para pengemudinya. Kerja sama dengan pihak ketiga juga diupayakan untuk menunjang kebutuhan para driver.

"Kami juga selalu berusaha bekerja sama dengan pihak ketiga, tapi memang ada keterbatasan. Terkadang tempatnya tidak ada, tapi mitra pengemudi juga tetap ingin di sana. Kami selalu mencari solusi-solusi seperti itu, hanya saja memang karena kompleksitas ada beberapa yang mungkin tidak sesempurna harapan yang Ibu bayangkan," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Nama saya Ryan

<句子>