kredit hp pakai ktp saja

coinmpo 831Jutaan kata 748126Orang-orang telah membaca serialisasi

《kredit hp pakai ktp saja》

Pembangunan gudang produksi rokok SIHT Kudus ditargetkan April******

Saat ini memasuki tahapan perencanaan yang diperkirakan membutuhkan waktu 30 hari. Sehingga tahap berikutnya bisa memasuki tahap lelang

Kudus (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, menargetkan pembangunan sentra industri hasil tembakau (SIHT) atau tempat produksi rokok dimulai April 2024, setelah tahun sebelumnya dibangun pagar dan drainase.

"Saat ini memasuki tahapan perencanaan yang diperkirakan membutuhkan waktu 30 hari. Sehingga tahap berikutnya bisa memasuki tahap lelang," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja Perindustrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kudus Rini Kartika Hadi Ahmawati di Kudus, Jumat.

Bahkan, kata dia, saat ini tengah dibahas pembangunan gedung tempat produksi rokok itu bisa melalui katalog elektronik (e-katalog). Namun, harga per meter perseginya masih dalam proses pembahasan oleh tim, termasuk melibatkan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Tentunya, imbuh dia, ketika melalui e-katalog prosesnya lebih cepat, dibandingkan melalui lelang yang tahapannya jauh lebih lama.

Sementara anggaran untuk pembangunan fisik bangunan sebesar Rp11,3 miliar yang bersumber dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT), untuk membangun empat unit gudang produksi dan satu hanggar untuk Bea Cukai.

Selain itu, kata dia, ada kegiatan pembuatan IPAL, kelanjutan pembuatan pagar keliling, pagar depan, sumur, serta pengerasan jalan.

Dengan lahan seluas 3,7 hektare di Desa Klaling, Kecamatan Jekulo tersebut, rencananya bisa dibangun 15 unit gudang produksi rokok. Akan tetapi, pelaksanaannya dilakukan secara bertahap karena harus menyesuaikan dengan ketersediaan anggarannya.

Sementara kegiatan tahun sebelumnya, yakni pembangunan pagar keliling, talud, serta drainase dengan anggaran yang disediakan sebesar Rp21 miliar.

Baca juga: Pembangunan gudang produksi rokok SIHT Kudus dianggarkan Rp16 miliar

Baca juga: Pemkab Kudus sosialisasikan rencana pembangunan sentra SIHT

Baca juga: Pembangunan sentra industri tembakau di Kudus menunggu status tanah

Pewarta: Akhmad Nazaruddin
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2024

Kemenkeu sebut insentif pajak fasilitasi tes pasar kendaraan listrik******

Jakarta (ANTARA) - Analis Kebijakan Ahli Madya Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Rustam Effendi mengatakan bahwa kebijakan pemberian insentif pajak pada impor kendaraan listrik memberikan fasilitas bagi pelaku usaha untuk melakukan tes pasar.

“Akhirnya, (insentif) sebagai jalan untuk memberikan fasilitas semacam tes pasar itu sebenarnya sangat logis dengan berbagai macam prospek. Itu sangat logis,” ujar Rustam dalam acara bertajuk, “Update dan Sosialisasi Insentif atas Investasi KBLBB kepada Stakeholder” yang digelar di Jakarta, Jumat.

Sebelumnya, Rustam mengatakan akan lebih baik apabila masyarakat disuguhi model kendaraan listrik yang lebih beragam.

Akan tetapi, kata dia, terdapat keraguan dari sejumlah produsen kendaraan listrik luar negeri akibat beban pajak yang berlapis, seperti pajak penjualan barang mewah (PPnBM), pajak pertambahan nilai (PPN), hingga bea masuk.

“Mereka untuk masuk ke Indonesia (jadi) ragu-ragu. ‘Ini saya jual ke dalam, laku nggak dengan beban pajak yang 50 persen, bea masuk, ditambah PPNBM?’,” ujar Rustam.

Baca juga: Kemenkeu: Pemerintah dukung habis-habisan industri kendaraan listrik

Oleh karena itu, menurut Rustam, sangatlah tepat memberikan insentif berupa bea masuk 0 persen untuk impor kendaraan listrik, baik dalam bentuk utuh (CBU) maupun terurai lengkap (CKD), pengurangan pajak penghasilan (PPh) 100 persen untuk badan usaha yang melakukan kegiatan produksi, perakitan, dan/atau impor kendaraan listrik.

Kemudian, juga terdapat insentif berupa pajak penjualan barang mewah (PPnBM) ditanggung pemerintah 15 persen untuk impor mobil listrik, dan pajak pertambahan nilai (PPN) ditanggung pemerintah sebesar 10 persen untuk pembelian mobil listrik.

Ia berpandangan bahwa berbagai insentif tersebut menjawab keraguan para produsen kendaraan listrik yang belum masuk ke Indonesia, dengan cara memberi kesempatan bagi mereka untuk mencoba pasar.

“Saya kira logika ini sangat baik untuk memberikan insentif CBU,” kata Rustam.

Dalam kesempatan tersebut, ia juga menegaskan bahwa Kementerian Keuangan mendukung penuh terkait kebijakan kendaraan listrik atau electric vehicledi Indonesia.

“Jadi, harapannya, harusnya dari pabrikan global itu nggak ragu-ragu lagi,” ucap Rustam.

Baca juga: Total investasi perakitan kendaraan listrik RI capai Rp4,49 triliun

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2024

Label：kredit hp lewat aplikasi online、situs slot 2019、daftar situs slot gacor terpercaya

Terkait：slot8bet、pinjol mudah cair ojk、toto88 slot gacor、logam777、bumi4d login、restutogel、semongkobet、paito 3d california、dj4d、indobola338

Mulailah membaca Semua bab Tambahkan ke rak buku

bab terbaru：pola gacor wisdom of athena（2024-07-05）

Perbarui waktu：2024-07-05

Daftar bab terbaru

erek erek penjual daging

erek2 ikan lele

kupon gosend

cara dapat duit di wesing

slot online paling gampang menang

golbos

bonanza 138 slot login link alternatif

rupiah cepat terdaftar ojk

beo4d

PercintaanBacaan TerkaitMore+

Paman terkuat dalam sejarah

akun demo agen138

Mendagri minta pemda perkuat jaminan keselamatan personel Damkar******

Jakarta (ANTARA) - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta kepala daerah untuk memperkuat jaminan keselamatan para personel Pemadam Kebakaran (Damkar) dan Penyelamatan yang memiliki risiko tinggi ketika bertugas.

"Kita lihat berbagai kasus ada yang gugur dalam tugas, di luar negeri di New York banyak sekali yang gugur dalam tugas, atau waktu serangan teror 911. Di Indonesia juga cukup banyak yang gugur. Untuk itu, harus diberikan asuransi yaitu BPJS, termasuk BPJS jaminan kesehatan, yang dibayar premi-nya oleh pemerintah daerah, APBD," kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Mendagri pada acara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-105 Damkar dan Penyelamatan di Lapangan Kodam V/Brawijaya, Surabaya, Jawa Timur, itu menyampaikan berkaitan dengan upaya memperkuat satuan Damkar dan Penyelamatan, selain petugas resmi berstatus aparatur sipil negara (ASN) dan honorer, ada pula relawan-relawan yang jumlahnya tak sedikit dan perlu mendapat perhatian.

Kemendagri telah memberikan panduan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 364.1-360 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran.

"Untuk itu, para relawan ini juga totalnya adalah 39.870 tersebar di seluruh Indonesia agar rekan-rekan kepala daerah juga memberikan atensi kepada mereka. Bahkan juga diberikan semacam tunjangan serta kemampuan sehingga kemampuannya hampir setara dengan teman-teman satuan petugas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan itu sendiri," ujarnya.

Tak hanya jaminan keselamatan, Tito mendorong peningkatan kapasitas bagi personel Damkar agar terus dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah.

Selain itu, pemerintah daerah bersama pusat bisa menjalin kolaborasi dengan pihak-pihak eksternal untuk meningkatkan kemampuan para petugas Damkar dan Penyelamatan, bahkan jika perlu dilakukan sertifikasi.

Baca juga: Kemendagri komitmen tingkatkan kompetensi damkar se-Indonesia

Baca juga: Dua peristiwa kebakaran terjadi di Jakarta Timur

"Kemudian di bidang kompetensi, Mendagri sudah mengeluarkan Permendagri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran di Daerah. Jadi tidak hanya sekadar masuk menjadi PNS dan PPPK tapi tidak memiliki keahlian, maka ada standarisasi-nya," ucap Tito.

Berdasarkan data yang dimilikinya, terdapat 5.319 aparatur Damkar dan Penyelamatan yang telah lulus pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Kemendagri.

Kemudian, sebanyak 11.296 aparatur Damkar dan Penyelamatan yang telah lulus mengikuti pendidikan dan pelatihan di luar Kemendagri. Total keseluruhan hampir 17 ribu yang telah menyelesaikan pendidikan.

"Dan untuk itu diberikan pendidikan untuk memperkuat standardisasi kompetensi tersebut. Di antaranya telah dibuat pendidikan dasar melalui Jenjang Kualifikasi Pemadam I, dan dapat dikembangkan terus kariernya," tuturnya.

Di sisi lain, dia menegaskan satuan Damkar dan Penyelamatan adalah profesi mulia. Bahkan, usia profesi ini sangat tua dan sangat dihormati di negara-negara maju.

Oleh karena itu, personel-nya harus dibuat profesional, bukan sekadar sebagai satuan tambahan. Tito pun meminta para kepala daerah untuk menangani dan mencegah kebakaran yang menjadi bagian dari kebutuhan penyelamatan masyarakat.

"Dari masalah kecil seperti menolong hewan atau tadi cincin di jari yang tidak bisa dilepas, dan lain-lain, dianggap kebutuhan-nya tinggi maka mandiri-kan lembaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dengan adanya pembentukan dinas tersendiri yang mandiri di provinsi maupun kabupaten/kota," jelas Tito.

Dia berharap di usia Damkar dan Penyelamatan yang ke-105 tahun dapat terus meningkatkan pengabdian-nya dengan memberikan perlindungan dan rasa aman kepada seluruh warga negara.

"Bekerja sama dengan semua stakeholder(pemangku kepentingan, red) lainnya, TNI, Polri, Basarnas, BNPB, bahkan relawan masyarakat," tuturnya.

Baca juga: UPTD Damkar Tanjung Uban Bintan tangani karhutla 15 hektare

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Sistem memasak Shaolin

gacor server thailand

Lima panduan MK untuk susun ambang batas parlemen yang baru******

Jakarta (ANTARA) - Mahkamah Konstitusi memberi lima poin panduan bagi pembentuk undang-undang dalam menyusun ambang batas parlemen (parliamentary threshold) yang baru untuk diberlakukan pada Pemilu DPR 2029 dan seterusnya.

"Mahkamah berpendapat berkenaan dengan ambang batas parlemen sebagaimana ditentukan norma Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang 7/2017 (tentang Pemilu) perlu segera dilakukan perubahan dengan memerhatikan secara sungguh-sungguh beberapa hal," demikian bunyi pertimbangan hukum MK yang dikutip dari salinan Putusan Nomor 116/PUU-XXI/2023, sebagaimana diunduh di Jakarta, Jumat.

Pada poin pertama, MK menyatakan ambang batas parlemen harus didesain untuk digunakan secara berkelanjutan. Kedua, perubahan norma ambang batas parlemen tetap dalam bingkai menjaga proporsionalitas sistem pemilu proporsional, terutama untuk mencegah besarnya jumlah suara yang tidak dapat dikonversi menjadi kursi DPR.

"(3) Perubahan harus ditempatkan dalam rangka mewujudkan penyederhanaan partai politik; (4) perubahan telah selesai sebelum dimulainya tahapan penyelenggaraan Pemilu 2029,” urai MK.

Adapun poin kelima adalah perubahan ambang batas parlemen melibatkan semua kalangan yang memperhatikan penyelenggaraan pemilu dengan menerapkan prinsip partisipasi publik yang bermakna, termasuk melibatkan partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki perwakilan di DPR.

Sebelumnya, MK mengabulkan sebagian permohonan uji materi Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang diajukan oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem).

"Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian," kata Ketua MK Suhartoyo membacakan amar putusan dalam sidang pleno MK yang dipantau secara daring di Jakarta, Kamis (29/2).

Baca juga: Perludem apresiasi putusan MK soal gugatan ambang batas parlemen

Baca juga: MK tegaskan tak hapus ambang batas parlemen, tetapi diatur ulang

Amar putusan MK menyatakan pasal tersebut konstitusional untuk Pemilu DPR 2024 dan konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada Pemilu DPR 2029 dan pemilu berikutnya, sepanjang telah dilakukan perubahan terhadap norma ambang batas parlemen serta besaran angka atau persentase ambang batas parlemen.

Dalam pertimbangan hukumnya, MK menyatakan tidak menemukan dasar rasionalitas dalam penetapan besaran angka atau persentase ambang batas parlemen, termasuk metode dan argumen yang digunakan dalam menentukan ambang batas parlemen empat persen.

Mahkamah menyebut penentuan besaran angka atau persentase ambang batas parlemen yang tidak rasional itu telah menimbulkan disproporsionalitas antara suara pemilih dengan jumlah partai politik di DPR, sehingga melanggar hak konstitusional pemilih.

Diketahui, Perludem mengajukan permohonan uji materi agar frasa "paling sedikit empat persen dari jumlah suara sah secara nasional" pada Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945.

Perludem meminta norma pasal tersebut dimaknai menjadi “Partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara efektif secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR dengan ketentuan: a. Bilangan 75 persen dibagi dengan rata-rata besaran daerah pemilihan, ditambah satu, dan di kali dengan akar jumlah daerah pemilihan; b. Dalam hal hasil bagi besaran ambang parlemen sebagaimana dimaksud huruf a menghasilkan bilangan desimal, dilakukan pembulatan”.

MK menyatakan bahwa konstitusionalitas yang dipersoalkan Perludem perihal tata cara penentuan ambang batas parlemen telah dapat dibuktikan. Namun, MK tidak dapat mengabulkan permohonan pemaknaan ulang norma pasal tersebut karena itu merupakan bagian dari kebijakan pembentuk undang-undang.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Penguasa segala sesuatu

ovovegas

Pembangunan gudang produksi rokok SIHT Kudus ditargetkan April******

Saat ini memasuki tahapan perencanaan yang diperkirakan membutuhkan waktu 30 hari. Sehingga tahap berikutnya bisa memasuki tahap lelang

Pewarta: Akhmad Nazaruddin
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2024

Cang Lei Zhi Yu

slot bonus new member 25+25

BRIN: Optimalkan pangan lokal guna atasi krisis pangan akibat iklim******

Kita bisa beranjak dari pertanian beras ke pertanian pangan lokal, yang itu tentunya sangat potensial untuk dikembangkan

Jakarta (ANTARA) - BRIN menyebutkan optimalisasi pangan lokal dapat mengatasi krisis pangan akibat perubahan iklim yang telah berdampak terhadap kegiatan-kegiatan pertanian di seluruh dunia, tak terkecuali Indonesia.
Kepala Pusat Riset Kependudukan BRIN Nawawi mengatakan wilayah pesisir Pantai Utara (Pantura) di Pulau Jawa yang dulu terkenal sebagai lumbung padi kini mulai hancur dan hilang karena intrusi air laut yang timbul akibat penurunan tanah dan peningkatan muka air laut. "Kita bisa beranjak dari pertanian beras ke pertanian pangan lokal, yang itu tentunya sangat potensial untuk dikembangkan," ujarnya dalam pernyataan di Jakarta, Jumat. Nawawi menerangkan pada era sebelumnya penduduk diseragamkan dengan kebijakan beras. Ketika penduduk kian ketergantungan terhadap beras, perubahan iklim mengancam lumbung-lumbung pangan memicu kelangkaan beras. Sebagai negara tropis dengan matahari bersinar sepanjang tahun dan zona cincin api yang subur, kata dia, Indonesia memiliki berbagai pengetahuan lokal dalam mengolah sumber pangan yang adaptif terhadap berbagai kondisi lingkungan.

Baca juga: BRIN: Zona pekarangan tantangan utama jaga buah lokal "Secara iklim, kondisi lahan, dan lainnya (pangan lokal) bisa dioptimalkan, sehingga kelangkaan pangan diharapkan nanti bisa ditutup oleh adanya pemanfaatan dari pangan lokal yang saat ini masih dipandang sebelah mata," kata Nawawi. Berdasarkan riset BRIN, Indonesia memiliki setidaknya 300 jenis pisang yang potensial untuk menjadi sumber pangan adaptif bagi para penduduk. Pisang menjadi salah satu kekayaan biodiversitas Indonesia yang tersebar dari Pulau Sumatra hingga Papua. Beberapa pisang lokal menjadi ciri khas dari suatu daerah, seperti Pisang Goroho di Sulawesi Utara. Pisang itu sudah menyebar dan sudah dimanfaatkan oleh masyarakat untuk keripik, bahkan makanan pengganti nasi saat pagi hari. Selain pisang, lanjutnya, pohon sukun yang tumbuh subur juga potensial menjadi sumber pangan alternatif pengganti beras. Riset BRIN tentang buah sukun di Kabupaten Gunungkidul, Yogyakarta, memiliki rata-rata kandungan karbohidrat sebanyak 70,44 persen, protein 6,59 persen, lemak 1,29 persen, dan serat 6,55 persen.

Baca juga: BRIN: Indonesia pusat keanekaragaman sukun dunia
Baca juga: BRIN: Sukun bisa jadi alternatif pengganti beras

Pewarta: Sugiharto Purnama
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024

Dalang tingkat dewa

cara cicilan di akulaku tanpa dp

Daftar Petinggi BUMN yang Terseret Korupsi di Tengah Cerita Miris Ahok******

Komut Pertamina Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengungkapkan risiko berat kerja di Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Salah satunya rentan terseret masalah hukum. Ilustrasi. (iStock/Atstock Productions).

Jakarta, CNN Indonesia--

Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengungkapkan risiko berat kerja di Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Salah satunya rentan terseret masalah hukum.

"Karena saya bisa mengerti, di BUMN, kadang-kadang di BUMN itu ya kita kerja baik belum tentu (mendapat) terima kasih, betul Bu Dirut (Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati)? Nanti kalau salah sedikit masuk penjara, dipanggil-panggil lagi. Jadi, akhirnya semua orang takut-takut," ujar Ahok dalam acara ground breaking Stasiun Pengisian Bahan Bakar Hidrogen (SPBH) di Jakarta Barat, Rabu (18/1).

Berdasarkan catatan CNNIndonesia.com, cukup banyak petinggi BUMN yang terseret kasus korupsi. Di antaranya, ada mantan Direktur Utama Garuda Indonesia Ari Askhara yang ketahuan menyelundupkan Harley Davidson dan Brompton melalui maskapai negara itu pada Desember 2019.

Lalu, ada juga mantan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Karen Agustiawan yang melakukan korupsi saat pengadaan liquefied natural gas (LNG) pada periode 2011-2021. Pada September 2023 lalu, KPK menetapkan Karen sebagai tersangka.

Berikut daftar petinggi BUMN yang tersandung kasus korupsi berdasarkan catatan redaksi:

1. Djoko Dwijono, Jasamarga

Kejaksaan Agung telah menetapkan tiga pejabat anak usaha BUMN dalam kasus dugaan korupsi proyek Tol Jakarta Cikampek II elevated alias Tol MBZ ruas Cikunir sampai Karawang Barat pada September 2023.

Ketiganya adalah Djoko Dwijono (DD) selaku Dirut PT Jasamarga Jalanlayang Cikampek (JCC) periode 2016-2020, YM selaku Ketua Panitia lelang proyek JCC, serta TBS selaku tenaga ahli jembatan PT LAPI Ganeshatama Consulting.

Lihat Juga :

Pertamina Hormati Proses Hukum soal Temuan BPK yang Dilaporkan ke KPK

2. Karen Agustiawan, Pertamina

KPK resmi menetapkan mantan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Karen Agustiawan sebagai tersangka dugaan kasus korupsi pengadaan liquefied natural gas (LNG) pada September 2023.

Karen menjadi tersangka untuk kasus pengadaan LNG pada PT Pertamina di periode 2011-2021. Penetapannya sebagai tersangka diperkuat dengan bukti permulaan yang cukup sehingga naik pada tahap penyidikan.

3. Ari Askhara, Garuda Indonesia

Mantan Direktur Utama Garuda Indonesia Ari Akshara terbukti terlibat dalam penyelundupan Harley-Davidson dan sepeda Bropton dalam maskapai negara tersebut pada 2019 lalu.

Selain Ari, Dewan Komisaris PT Garuda Indonesia juga memecat empat direksi lain karena kasus tersebut. Mereka adalah, Direktur Operasi Bambang Adisurya Angkasa, Direktur Kargo dan Pengembangan Usaha Mohammad Iqbal, Direktur Teknik dan Layanan Iwan Joeniarto, dan Direktur Human Capital Heri Akhyar.

Lihat Juga :

Survei Bloomberg ke 17 Ekonom: Anies Unggul dari Prabowo dan Ganjar

4. Budi Tjahjono, Jasindo

KPK menetapkan mantan Direktur Utama PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) Budi Tjahjono sebagai tersangka korupsi kasus gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) saat masih menjadi pejabat di PT Jasindo.

Pada akhir 2023, ia ditetapkan menjalani hukuman penjara 7 tahun dari sebelumnya hanya 5 tahun lanaran kalah banding.

5. Destiawan Soewardjono, Waskita Karya

Pada April 2023 lalu, Destiawan Soewardjono ditangkap KPK atas dugaan kasus korupsi karena melawan hukum dengan memerintahkan dan menyetujui pencairan dana Supply Chain Financing (SCF) dengan menggunakan dokumen pendukung palsu.

Penyidik Kejaksaan Agung menyangkakan DES melanggar Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Peranan Tersangka DES dalam perkara ini yaitu secara melawan hukum memerintahkan dan menyetujui pencairan dana SCF dengan menggunakan dokumen pendukung palsu, untuk digunakan sebagai pembayaran utang-utang perusahaan yang diakibatkan oleh pencairan pembayaran proyek pekerjaan fiktif.

Bersambung ke halaman berikutnya...

Garuda Indonesia hingga Antam

BACA HALAMAN BERIKUTNYA

HALAMAN: 1 2

Dewa Jahat

link slot minimal deposit 5000

IHSG Perkasa di 7.252 Sore Ini******

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menguat 0,73 persen ke 7.252 pada Kamis (18/1). (CNN Indonesia/Hesti Rika).

Jakarta, CNN Indonesia--

Indeks Harga SahamGabungan (IHSG) ditutup di level 7.252 pada Kamis (18/1) sore.

Indeks saham menguat 52,33 poin atau plus 0,73 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp10,23 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 19,52 miliar saham.

Beralih ke bursa asing, bursa saham Asia menguat. Tercatat, indeks Nikkei 225 di Jepang tumbuh 0,03 persen, indeks Kospi di Korea Selatan naik 0,17 persen, dan indeks Hang Seng Composite di Hong Kong naik 0,71 persen.

Berbeda, bursa saham Eropa kompak melemah.

Terpantau, indeks FTSE 100 di Inggris minus 1,40 persen, indeks CAC 40 di Prancis turun 1,07 persen, dan indeks DAX di Jerman turun 0,84 persen.

Begitu juga bursa Amerika mayoritas ditutup anjlok. Indeks S&P 500 melemah 0,56 persen, indeks NYSE turun 0,70 persen, dan indeks NASDAQ Composite turun 0,59 persen.

[Gambas:Video CNN]

(fby/sfr)

《kredit hp pakai ktp saja》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen，kredivo pusatHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《kredit hp pakai ktp saja》bab terbaru。