petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

pesonaqq

seribu mimpi 47 780Jutaan kata 283922Orang-orang telah membaca serialisasi

《pesonaqq》

Komisi X minta Kemendikbudristek bentuk satgas cegah perundungan******

Komisi X minta Kemendikbudristek bentuk satgas cegah perundungan
Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (2/3/2023). (ANTARA/Melalusa Susthira K.)
Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda meminta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) turun tangan dengan membentuk satuan tugas (satgas) khusus yang bertugas mencegah terjadinya perundungan.

"Selama ini kan regulasi menyerahkan (pembentukan satgas mengatasi kekerasan di sekolah) kepada sekolah, sekolah harus ini, ini, ini. Ketika ada persoalan, langsung didorong menjadi bagian dari kewenangan aparat penegak hukum (APH)," katanya dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin.

Baca juga: Peran satgas anti-bullying perlu ditingkatkan cegah perundungan siber Hal senada juga disampaikan oleh anggota Komisi X DPR RI Himmatul Aliyah. Menurut Aliyah, pembentukan satgas untuk mencegah perundungan sudah sepatutnya dilakukan guna mengoptimalkan pencegahan terjadinya perundungan di sekolah. Aliyah mengingatkan setelah pembentukan satgas tersebut, para pelaku perundungan harus ditindak secara tegas melalui pemberian sanksi hukum guna memberikan efek jera. "Jangan lagi ada jalan-jalan lain di luar sanksi hukum, yang tidak menimbulkan efek jera. Sanksi hukum pertama harus," ujarnya. Ia mendorong pihak sekolah berkolaborasi dengan orang tua untuk lebih peka terhadap kondisi anak. Dengan demikian, mereka dapat mendeteksi apabila anak mengalami perundungan. Sejauh ini, Kemendikbudristek mengatur pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan sekolah dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 mengamanatkan satuan pendidikan untuk membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) serta pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota untuk membentuk Satuan Tugas (Satgas).

Baca juga: KPAI membentuk Satgas TPPK dari tingkat kabupaten hingga sekolah

Baca juga: FSGI: Sekolah perlu bentuk satgas khusus cegah perundungan TPPK dan Satuan Tugas perlu dibentuk dalam waktu 6 sampai 12 bulan setelah peraturan ini disahkan agar kekerasan di satuan pendidikan dapat segera tertangani.

"Jika ada laporan kekerasan, dua kelompok kerja ini harus melakukan penanganan kekerasan dan memastikan pemulihan bagi korban, sedangkan sanksi administratif diberikan kepada pelaku peserta didik dengan mempertimbangkan sanksi yang edukatif dan tetap memperhatikan hak pendidikan peserta didik,” kata Mendikbudristek, Nadiem Anwar Makarim.

Pewarta: Tri Meilani Ameliya
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2024

Analis prediksi ‘big banks’ akan topang IHSG capai rekor baru ******

Analis prediksi ‘big banks’ akan topang IHSG capai rekor baru 
Ilustrasi- Seorang pengunjung mengabadikan pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dengan gawainya di Bursa Efek Indonesia, Jakarta. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/foc/am.
Jakarta (ANTARA) - Equity Analyst PT Indo Premier Sekuritas (IPOT) Dimas Krisna Ramadhani memperkirakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) emiten ‘big banks’selama pekan ini dapat menopang Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mencapai All Time High (ATH) baru.

Emiten ‘big banks’yang akan menggelar RUPST, diantaranya PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI), PT Bank Mandiri Tbk (BMRI), dan PT Bank Central Asia Tbk (BBCA), dimana salah satu agendanya akan membahas pembagian dividen tahun buku 2023.

"Ini menjadi katalis positif bagi indeks dan yang ditunggu pelaku pasar mengenai pembagian dividen‘big banks’. Pasalnya, kenaikan IHSG dalam dua bulan pertama di 2024 ditopang oleh sektor keuangan dan hal ini diprediksi menjadi sentimen positif untuk kembali membuat IHSG naik dan mencetak All Time High (ATH)baru," ujar Dimas di Jakarta, Senin.

Pada Jumat (01/03) lalu, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) sudah melakukan RUPST dan menyepakati pembagian dividen sebesar Rp235 per saham untuk tahun buku 2023, atau setara 80 persen dividend payout ratio (DPR).

Selain itu, lanjutnya, selama pekan ini akan ada sentimen dari Ketua The Fed Jerome Powell pada Rabu (06/03) dan Kamis (07/03), yang akan menyampaikan pandangannya terkait kondisi ekonomi dan inflasi yang terjadi di Amerika Serikat (AS) selama sebulan terakhir.

"Pelaku pasar dapat mengantisipasi apa yang akan dilakukan oleh The Fed pada FOMC mendatang melalui pandangan yang disampaikan Powell. Pelaku pasar berharap tingkat inflasi dapat segera terkendali dengan semakin mendekati target 2 persen, sehingga suku bunga acuan dapat segera turun dan berimbas positif bagi indeks saham," ujar Dimas.

Sentimen selanjutnya yaitu data Non-Farm Payroll (NFP) AS periode Februari 2023 yang akan rilis pada Jumat (08/03), yang menggambarkan kondisi ekonomi dan tingkat inflasi di AS.

Konsensus memperkirakan NFP periode Februari 2024 akan terdapat tambahan tenaga kerja sebesar 200 ribu, dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 353 ribu penambahan tenaga kerja atau diatas konsensus yang sebesar 180 ribu.

"Bagai pisau bermata dua, ketika data tenaga kerja menunjukkan hal yang positif dengan banyaknya tambahan tenaga kerja berimbas terhadap berputarnya roda ekonomi. D sisi lain, jika tidak dapat dikendalikan dengan baik, bisa membuat tingkat inflasi semakin menjauh dari target yang ditetapkan di 2024 yakni 2 persen," ujar Dimas.


Baca juga: BEI ungkap 17 perusahaan antre IPO di pasar modal Indonesia

Baca juga: IHSG menguat di tengah pelemahan mayoritas bursa kawasan Asia

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Nurul Aulia Badar
Copyright © ANTARA 2024

Legislator dukung DKI perbanyak pengadaan embung untuk tekan banjir******

Legislator dukung DKI perbanyak pengadaan embung untuk tekan banjir
Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan membuat embung di lahan milik SDN 01 dan SDN 02 Petukangan Selatan, Pesanggrahan, Jakarta, Jumat (10/2/2023). ANTARA/HO-Kominfotik Jakarta Selatan
Kalau menurut saya sih sumur resapan itu enggak efektif. Lebih baik  perbanyak  embung
Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta  Simon Lamakadu mendukung kebijakan pemerintah provinsi memperbanyak pengadaan embung (danau kecil) dibanding sumur resapan untuk  menekan banjir yang kerap terjadi setiap kali musim hujan datang.

"Kalau menurut saya sih sumur resapan itu enggak efektif. Lebih baik  perbanyak  embung," kata Simon kepada wartawan di Jakarta, Senin.

Simon menilai  tanah di Jakarta sudah terlalu jenuh sehingga sumur resapan tidak mampu menjalankan fungsinya sebagai penyerap air tatkala terjadi banjir.

Terlebih, di lapangan keberadaan sumur resapan membuat akses keluar masuk kendaraan menjadi sulit.

Maka dari itu, dia berharap Pemprov DKI Jakarta bisa memperbanyak membangun embung terutama di daerah-daerah yang selama ini rawan terjadi  banjir.

"Seperti saya lihat misalnya embung di Jakpus di depan ITC Cempaka Mas itu cukup efektif menampung air dari Jalan Letjen Suprapto," tambahnya.

Sementara, anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Shinta Yosefina turut mengingatkan Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta segera mengeruk sedimen atau endapan lumpur di sejumlah saluran air.

Dia meminta hal itu sebagai upaya meminimalkan terjadinya banjir akibat luapan air yang tak mampu tertampung ketika musim hujan tiba.

“Kalau yang saya lihat masih banyak sedimen lumpur yang belum dikeruk, dan juga banyak waduk yang tahun kemarin bahkan tahun ini belum ada pengerjaan, padahal itu sangat bermanfaat sekali untuk menampung air,” ujar Shinta.

Sebelumnya, ramai di media sosial X mengenai sumur resapan yang ditutup dengan aspal di beberapa wilayah seperti di Jalan Lebak Bulus III, Karang Tengah, hingga Jalan Agraria, Jakarta Selatan.

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyebut ada beberapa konsep untuk penanggulangan banjir di Jakarta, salah satunya membangun embung (waduk kecil).

Embung Jagakarsa di Jakarta Selatan menjadi salah satu upaya untuk mengatasi genangan dan pengendalian banjir.

Adapun area embung Jagakarsa mempunyai luas sekitar 8.000 meter persegi yang dapat menampung 17.000 kubik air.
Baca juga: Penanaman pohon di Embung Jagakarsa diharapkan mampu kurangi polusi
Baca juga: Heru sebut normalisasi kali Ciliwung tetap dilanjutkan secara bertahap
Baca juga: Heru bersama Kadin DKI tanam pohon dan tebar benih ikan di Jagakarsa

Pewarta: Luthfia Miranda Putri
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2024




bab terbaru:macam slot

Perbarui waktu:2024-06-03

Daftar bab terbaru
46 di erek erek
slot pulsa tanpa potongan gacor
akulaku terdaftar ojk
bo slot yang gacor
slot plus 88
luckyslot99
bca pinjaman online
slot 777 online
beli hp pakai kredivo
Daftar isi semua bab
Bab 1 alexistogel login
Bab 2 gold 88 slot
Bab 3 slot gacor online hari ini
Bab 4 slot sore ini
Bab 5 pinjol yang gampang acc
Bab 6 situs baru rilis
Bab 7 hokipalace
Bab 8 situs slot terpercaya minimal deposit 5000
Bab 9 situs slot 97
Bab 10 singa pinjol ilegal
Bab 11 receh138
Bab 12 daffatoto
Bab 13 spacetogel
Bab 14 paling gacor malam ini
Bab 15 barongbet
Bab 16 nomor maxwin
Bab 17 sumber 888 slot
Bab 18 pinjaman online kta
Bab 19 slot yang paling mudah menang
Bab 20 pinjaman online bca tanpa jaminan
Klik untuk melihattersembunyi di tengah4221bab
PercintaanBacaan TerkaitMore+

Pakar pribadi si cantik sekolah

indovegas4d
KPU RI soal kenaikan suara PSI di Sirekap: Foto C.Hasil rujukan utama
Anggota KPU RI Idham Holik (tengah) saat memberikan keterangan di Gedung KPU RI, Jakarta, Jumat (1/3/2024). ANTARA/Rio Feisal.
Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI turut menanggapi kenaikan suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dalam sistem informasi rekapitulasi (Sirekap) di Pemilihan Anggota Legislatif (Pileg) DPR RI, seperti tertera dalam laman berikut https://pemilu2024.kpu.go.id/pilegdpr/hitung-suara, yang diperbincangkan oleh warganet dalam beberapa waktu terakhir.

Menurut Anggota KPU RI Idham Holik, rujukan utama perolehan suara tetap berdasarkan foto dokumen formulir Model C.Hasil Plano, meskipun angka yang tertulis dalam laman KPU berbeda.

"Data perolehan suara yang terdapat dalam foto dokumen formulir Model C.Hasil Plano adalah sumber atau rujukan utamanya. Itu adalah data perolehan suara yang ditulis langsung oleh kpps (kelompok penyelenggara pemungutan suara) yang disaksikan langsung oleh saksi peserta pemilu dan pengawas tps (tempat pemungutan suara) serta dipantau langsung oleh pemantau terdaftar," kata Idham saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Minggu.

Idham menjelaskan data perolehan suara partai politik di Sirekap dapat diverifikasi langsung oleh setiap pengaksesnya, sebab Sirekap menampilkan foto formulir model C.Hasil Plano.

"Sampai saat ini sudah ada 65,81persen tps untuk Pemilu Anggota DPR yang datanya sudah diunggah ke Sirekap. Data tersebut menampilkan foto formulir Model C.Hasil Plano yang dapat dicek atau diverifikasi," ujarnya.

Sementara itu, Idham mengatakan bahwa lembaganya belum melaksanakan rekapitulasi nasional untuk suara dalam negeri. Ia menyebut bahwa KPU RI baru melakukan rekapitulasi nasional untuk suara luar negeri.

"Hasil resmi perolehan suara peserta pemilu berdasarkan rekapitulasi berjenjang dimulai dari ppk (panitia pemilihan kecamatan), kpu kabupaten/kota, kpu provinsi sampai dengan KPU RI," kata dia mengingatkan.

Sebelumnya, pengguna akun media sosial X, @overgassedmk12, mencuit soal perbedaan suara PSI di Sirekap dan foto dokumen formulir Model C.Hasil Plano pada Sabtu (2/3), pukul 16.11 WIB.

"Karena banyak yang nemu kejanggalan suara PSI, akhirnya aku nyoba nyari sendiri di sekitaran Daerah Istimewa Yogyakarta.

TPS 020 Wonosari, Wonosari, Gunungkidul, D.I.Y Web KPU: 31 C Hasil: 5
"

Cuitan tersebut hingga Minggu pukul 16.40 WIB telah disukai 11 ribu akun, dikutip 5 ribu akun, dan mencapai impresi sebanyak 892,3 ribu tayangan.

Adapun berdasarkan laman https://pemilu2024.kpu.go.id/pilegdpr/hitung-suara pada pukul 16.40 WIB, PSI memperoleh 2.403.316 suara atau 3,13 persen di Pileg DPR RI.

Pemilu 2024 meliputi pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, anggota DPD RI, anggota DPRD provinsi, serta anggota DPRD kabupaten/kota dengan daftar pemilih tetap (dpt) tingkat nasional sebanyak 204.807.222 pemilih.

Pemilu 2024 diikuti 18 partai politik nasional yakni (sesuai dengan nomor urut) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia.

Berikutnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.

Selain itu, terdapat enam partai politik lokal sebagai peserta yakni Partai Nanggroe Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh.

Selanjutnya, untuk pemilihan presiden dan wakil presiden diikuti tiga pasangan yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md nomor urut 3.

Seturut Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 dijadwalkan berlangsung mulai 15 Februari sampai dengan 20 Maret 2024.

Baca juga: KPU optimistis PSU di Kuala Lumpur digelar sesuai rencana

Baca juga: KPU ancang-ancang gelar pesta demokrasi sesuai jadwal UU Pilkada

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

Kelahiran kembali memiliki ruangan kecil yang gelap

trik duofu
Jokowi menugasi Wapres laksanakan tugas presiden selama 4-6 Maret
Presiden Joko Widodo memberikan keterangan pers menjelang kunjungan kenegaraan ke Australia, Senin (4/3/2024). ANTARA/Rangga Pandu Asmara Jingga/am.
Jakarta (ANTARA) - Presiden RI Joko Widodo menugasi Wakil Presiden Ma'ruf Amin melaksanakan tugas presiden selama Jokowi melakukan kunjungan kenegaraan ke Australia, mulai Senin hingga 6 Maret 2024.

Penugasan itu sebagaimana tertuang dalam Keputusan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2024 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden.

Berdasarkan salinan keppres yang dilihat dalam laman jdih.setneg.go.id di Jakarta, Senin, Jokowi dalam keppres itu memutuskan empat hal:

Kesatu, menugasi Wakil Presiden untuk melaksanakan tugas sehari-hari presiden sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan selama Presiden melaksanakan kunjungan kerja dan/atau kenegaraan ke Australia pada tanggal 4 sampai dengan 6 Maret 2024 atau sampai dengan tanggal tiba kembali di Tanah Air.

Kedua, apabila dalam jangka waktu penugasan tersebut, perlu segera ditetapkan suatu kebijakan baru, Wakil Presiden sebagai pelaksana tugas presiden wajib terlebih dahulu berkonsultasi dan meminta persetujuan Presiden.

Ketiga, setelah Presiden berada kembali di Tanah Air, penugasan berakhir dan Wakil Presiden segera melaporkan pelaksanaan tugas tersebut kepada Presiden.

Keempat, keputusan Presiden ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Keppres ditetapkan Presiden Joko Widodo di Jakarta, 1 Maret 2024.

Presiden Joko Widodo bertolak ke Melbourne, Australia, Senin pagi, untuk menghadiri perhelatan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Khusus ASEAN-Australia, 4—6 Maret 2024, yang merayakan 50 tahun hubungan kemitraan ASEAN dengan negara tersebut.

Presiden mengatakan bahwa penyelenggaraan KTT ini untuk memperingati 50 tahun kemitraan ASEAN dan Australia. Selain itu, akan membahas bagaimana kemitraan strategis komprehensif ASEAN dan Australia dapat dioptimalkan ke depan guna mewujudkan kawasan Indo Pasifik damai, stabil, dan makmur.

Selain menghadiri KTT, Presiden juga akan melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Australia, Selandia Baru, dan Kamboja.

Baca juga: Presiden bawa isu mobil listrik dan transformasi digital ke Australia
Baca juga: Presiden Jokowi pastikan harga BBM tidak naik

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Perbaikan abadi

erek2 bergambar 2d
Pemkab Bangka Barat fasilitasi tradisi Perang Ketupat
Tradisi Pesta Adat Perang Ketupat dilaksanakan warga Tempilang di pinggir Pantai Pasirkuning. (ANTARA/Donatus Dasapurna)
Tradisi turun temurun ini sudah ada sekitar tahun 1800. Untuk tahun ini pesta adat ini kita kemas lain dibandingkan tahun lalu
Mentok, Babel (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memfasilitasi pelaksanaan tradisi Pesta Adat Perang Ketupat yang digelar di Pantai Pasirkuning, Kecamatan Tempilang.

"Kegiatan ini merupakan tradisi tahunan yang digelar menjelang bulan Ramadhan sebagai salah satu bentuk syukur kepada Sang Pencipta sekaligus bersilaturahim," kata Wakil Bupati Bangka Barat Bong Ming MIng di Mentok, Senin.

Pada kegiatan tersebut ribuan warga baik dari kecamatan setempat maupun luar daerah datang ke lokasi pelaksanaan Pesta Adat Perang Ketupat untuk menyaksikan rangkaian kegiatan adat tersebut.

Selanjutnya, warga yang datang menyaksikan berbagai pertunjukan hiburan rakyat yang telah disiapkan panitia dan sebagian besar datang ke rumah-rumah warga di desa tersebut untuk saling bersilaturahim.

Pesta adat ini layaknya lebaran Idul Fitri, masyarakat yang hadir di Tempilang bisa datang ke rumah-rumah warga untuk saling bersilaturahim, saling memaafkan dan tuan rumah menyiapkan berbagai hidangan seperti layaknya berlebaran.

Baca juga: Pemkab mendorong tradisi Perang Ketupat masuk agenda nasional

Rangkaian Taber Kampong (doa tolak bala) keliling kampung pada malam sebelum puncak acara perang ketupat dilakukan. Pada hari pelaksanaan perang ketupat, acara dimulai dengan prosesi tarian adat selamat datang, selawang setuson atau nganggung (bahasa lokal untuk kenduri), dilanjutkan dengan seni pencak silat dan diakhiri dengan perang ketupat atau saling melempar ketupat antara dua kelompok.

"Tradisi turun temurun ini sudah ada sekitar tahun 1800. Untuk tahun ini pesta adat ini kita kemas lain dibandingkan tahun lalu untuk memberikan nilai tambah daya tarik bagi wisatawan, nuansa budaya dan kesenian, jauh lebih kental," kata Bong Ming Ming.

Pemkab Bangka Barat akan terus memberikan dukungan terhadap upaya pelestarian tradisi yang berkembang di masyarakat sebagai upaya menjaga warisan budaya sekaligus daya tarik wisata.

Menurut dia, perang ketupat memiliki nilai kearifan lokal yang luhur, baik dari sisi sosial maupun keagamaan dan diharapkan bisa terus dilestarikan sebagai salah satu warisan untuk generasi selanjutnya.

"Ke depan kita harus benar-benar serius, terutama untuk dapat mendatangkan wisatawan bukan hanya lokal, tetapi mancanegara, kita perkuat lagi dari pendanaan dan seni budayanya," katanya.

Baca juga: Menjadikan tradisi Perang Ketupat "go international"
Baca juga: Tradisi perang ketupat untuk menyambut Ramadhan digelar di Tempilang

Pewarta: Donatus Dasapurna Putranta
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2024

Guru Tiongkok terlahir kembali di dunia lain

joker268
Putri Maluku Utara 2022 Gusti Chairunissya mangkir dari panggilan KPK
Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri. ANTARA/Fianda Sjofjan Rassat
Jakarta (ANTARA) - Putri Maluku Utara 2022 Gusti Chairunissya Kusumayuda mangkir dari panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk diperiksa sebagai saksi terkait dengan kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara dengan tersangka Gubernur Maluku Utara nonaktif Abdul Ghani Kasuba (AGK).

"Saksi yang dipanggil tim penyidik terkait penyidikan perkara tersangka AGK, tidak hadir dan tanpa konfirmasi kaitan alasan ketidakhadirannya," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

Pemeriksaan terhadap Gusti Chairunissya awalnya dijadwalkan berlangsung pada hari Jumat (1/3). Pada jadwal pemeriksaan tersebut penyidik KPK juga dijadwalkan memeriksa politikus Partai Gelora Elang Kusnandar Prijadikusuma sebagai saksi dalam perkara yang sama. Namun, Elang juga tidak hadir tanpa keterangan.

Sementara itu, Kasubdit Perencanaan Produksi dan Pemanfaatan Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM RI Cecep Mochamad Yasin yang dijadwalkan diperiksa terkait dengan kasus AGK pada hari Selasa (27/2), juga tidak hadir tanpa memberikan keterangan kepada penyidik.

Penyidik KPK selanjutnya akan menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap para saksi tersebut. Namun, belum mengumumkan jadwal baru pemeriksaan terhadap ketiga saksi tersebut.

"KPK ingatkan untuk kooperatif hadir pada jadwal pemanggilan berikutnya dan hadir menjadi saksi adalah kewajiban hukum," ujar Ali.

Baca juga: KPK panggil dua personel TNI ajudan Abdul Ghani Kasuba
Baca juga: KPK panggil Gusti Chairunissya Kusumayuda terkait Abdul Ghani Kasuba

Sebelumnya, KPK menetapkan Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba (AGK) sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap proyek pengadaan barang dan jasa serta pemberian izin di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara.

Penyidik KPK juga langsung melakukan penahanan terhadap Abdul Ghani Kasuba dan lima orang lainnya yang juga telah ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 20 Desember 2023.

Tersangka lainnya, yakni Kadis Perumahan dan Pemukiman Pemprov Maluku Utara Adnan Hasanudin (AH), Kadis PUPR Pemprov Maluku Daud Ismail (DI), Kepala BPPBJ Pemprov Maluku Utara Ridwan Arsan (RA), ajudan gubernur Ramadhan Ibrahim (RI), serta pihak swasta Stevi Thomas (ST) dan Kristian Wuisan (KW).

Konstruksi perkara yang menjerat Abdul Ghani Kasuba dan para tersangka lainnya berawal saat Pemprov Maluku Utara melaksanakan pengadaan barang dan jasa dengan anggaran bersumber dari APBD.

AGK dalam jabatannya selaku Gubernur Maluku Utara ikut serta dalam menentukan siapa saja pihak kontraktor yang akan dimenangkan dalam lelang proyek pekerjaan tersebut.

Untuk menjalankan misinya tersebut, AGK kemudian memerintahkan AH selaku Kadis Perumahan dan Pemukiman, DI selaku Kadis PUPR dan RA selaku Kepala BPPBJ untuk melaporkan soal berbagai proyek yang akan dikerjakan di Provinsi Maluku Utara.

Adapun besaran berbagai nilai proyek infrastruktur jalan dan jembatan di Pemprov Maluku Utara mencapai pagu anggaran lebih dari Rp500 miliar, di antaranya pembangunan jalan dan jembatan ruas Matuting-Rangaranga, serta pembangunan jalan dan jembatan ruas Saketa-Dehepodo.

Dari proyek-proyek tersebut, AGK kemudian menentukan besaran yang menjadi setoran dari para kontraktor.

Selain itu, AGK juga sepakat dan meminta AH, DI dan RA untuk memanipulasi progres pekerjaan seolah-olah telah selesai di atas 50 persen agar anggaran dapat segera dicairkan.

Kontraktor yang dimenangkan dan menyatakan kesanggupan memberikan uang adalah KW dan ST. Keduanya juga telah memberikan uang kepada AGK melalui RI untuk pengurusan perizinan pembangunan jalan oleh perusahaannya.

Teknis penyerahan uang dilakukan secara tunai maupun rekening penampung dengan menggunakan nama rekening bank atas nama pihak lain maupun pihak swasta. Inisiatif penggunaan rekening penampung ini adalah hasil ide antara AGK dan RI.

Buku rekening dan kartu ATM tetap dipegang oleh RI sebagai orang kepercayaan AGK. Sebagai bukti permulaan awal, terdapat uang yang masuk ke rekening penampung sejumlah sekitar Rp2,2 miliar.

Uang-uang tersebut kemudian digunakan, antara lain, untuk kepentingan pribadi AGK berupa pembayaran menginap hotel dan pembayaran dokter gigi.

Atas perbuatannya tersangka ST, AH, DI, dan KW sebagai pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001

Tersangka AGK, RI, dan RA sebagai penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001.

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Naruto: Dewa Kota

agenslot388
Mantan Kadis PUPR Papua Gerius One Yoman dituntut 7 tahun penjara
Mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Kadis PUPR) Papua Gerius One Yoman dalam sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jakarta, Senin (4/3/2024). (ANTARA/Fath Putra Mulya)
Jakarta (ANTARA) - Mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Kadis PUPR) Papua Gerius One Yoman dituntut 7 tahun penjara serta denda Rp350 juta subsider 4 bulan pidana pengganti dalam perkara gratifikasi pengadaan proyek di lingkungan Pemprov Papua.

“Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama tujuh tahun dan pidana denda sebesar Rp350 juta subsider pidana kurungan pengganti selama empat bulan,” ucap Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam sidang tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Senin.

Selain itu, Gerius One Yoman juga dituntut membayar uang pengganti sebesar Rp4.595.507.228 paling lambat setelah 1 bulan pascaputusan berkekuatan hukum tetap. Jika tidak dibayar, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

“Dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dijatuhi pidana penjara selama tiga tahun,” tutur jaksa.

Jaksa menyatakan terdakwa Gerius One Yoman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan kumulatif.

Dalam hal ini, jaksa menyebut yang bersangkutan terbukti menerima gratifikasi dari sejumlah pihak dengan total keseluruhan sebesar Rp5.765.507.228.

Gratifikasi yang diterima, kata jaksa, adalah fee dalam bentuk uang serta renovasi dan pengadaan kelengkapan rumah dinas senilai Rp2.595.507.228 dari Rijatono Lakka selaku Direktur PT Tabi Anugerah Pharmindo, PT Tabi Bangun Papua sekaligus CV Walibhu.

Kemudian, satu unit apartemen di Jakarta Pusat senilai Rp1.170.000.000 dari Piton Enumbi selaku Direktur sekaligus Pemilik PT Melonesia Mulia, PT Lingge-Lingge, PT Astrad Jaya serta PT Melonesia Cahaya Timur.

Berikutnya, uang sebesar Rp2.000.000.000 dari Samuel Kadang selaku kontraktor atau pengusaha yang mengerjakan proyek atau pekerjaan peningkatan jalan Kuprik-Jagebob-Erambu tahun 2021.

“Melanggar Pasal 12 huruf a jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 65 ayat 1 KUHP dan Pasal 12B jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 65 ayat 1 KUHP,” ucap jaksa.

Dalam menjatuhkan tuntutan, jaksa mempertimbangkan hal-hal memberatkan, yakni perbuatan Gerius tidak mendukung program pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan dan demokrasi negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, serta terdakwa berbelit-belit sehingga mempersulit pembuktian.

“Hal-hal yang meringankan: terdakwa belum pernah dihukum; terdakwa memiliki tanggungan keluarga,” sambung jaksa.

Dalam perkara ini, Gerius didakwa menerima gratifikasi senilai total Rp2.595.507.228,00. Penerimaan tersebut untuk menggerakkan terdakwa dan mantan Gubernur Papua Lukas Enembe untuk memberikan proyek atau pekerjaan pengadaan barang dan jasa di Dinas PUPR Papua pada tahun anggaran 2018–2022 kepada Rijatono Lakka.

Selain itu, dia juga didakwa menerima gratifikasi Rp2 miliar dan apartemen di Jakarta Pusat senilai Rp1,1 miliar.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024

Laksamana Gadis Siru

slot23
Terdengar ledakan susulan di Subden Detasemen Gegana Polda Jatim
Salah seorang anggota Brimob terlihat mengamankan lokasi ledakan di Subden Jibom Detasemen Gegana Satbrimob Polda Jatim di Surabaya, Senin (4/3/2024). ANTARA/Ananto Pradana
Astagfirullah apa itu, apa itu
Surabaya (ANTARA) - Warga di Jalan Gresik, Surabaya, kembali mendengar bunyi ledakan susulan yang diduga berasal dari sekitaran lokasi Kantor Subden Jibom Detasemen Gegana Satbrimob Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Timur, di Surabaya, Senin.
 Ledakan susulan yang terjadi sekitar pukul 13.10 WIB membuat masyarakat di dekat lokasi menjadi panik, termasuk para pedagang yang sedang beraktivitas di Sentra Wisata Kuliner (SWK) Krembangan. "Astagfirullah apa itu, apa itu," kata seorang pedagang di SWK Krembangan bernama Hartati. Namun, hingga saat ini masih belum diketahui penyebab suara ledakan susulan tersebut. Pantauan di lokasi, area Subden Jibom Detasemen Gegana Satbrimob Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Timur dijaga ketat oleh petugas kepolisian. Kemudian, di sisi selatan lokasi terpasang garis polisi. Nampak pula empat petugas dari Inafis keluar dari Kantor Subden Jibom Detasemen Gegana Satbrimob Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Timur sembari menggotong kotak berwarna jingga. Salah satu di antaranya membawa tas berwarna hitam. Sebelumnya, Warga di Jalan Gresik, Kota Surabaya digegerkan dengan bunyi ledakan yang berasal dari dalam kantor Subden Jibom Detasemen Gegana Satbrimob Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Timur. Suara ledakan terdengar pada sekitar pukul 10.13 WIB. Jalan Gresik sempat ditutup, namun sekitar pukul 11.49 WIB petugas kembali membuka akses.

Baca juga: Terjadi ledakan di Kantor Subdensi Pom Detasemen I Polda Jatim Sebelumnya, Kapolda Jatim Inspektur Jenderal Polisi Imam Sugianto mengatakan ledakan diduga berasal dari sisa-sisa temuan bahan peledak yang akan dimusnahkan atau didisposal. "Jadi kebetulan Jibom Gegana Polda Jatim ini kita belum memiliki gudang yang standar, jadi sisa-sisa bahan peledak itu disimpan di sebelah kantornya gegana pagi tadi meledak," ujar Kapolda. Jenderal bintang dua polisi itu mengatakan hingga saat ini tidak ada korban jiwa dari peristiwa ledakan tersebut. "Alhamdulillah sementara tidak ada korban jiwa, hanya kerugian material kantor sama satu mobil yang berisi perlengkapan untuk peledakan Jibom," ujarnya. Irjen Imam menyebut saat ini dari labfor kemudian dari didampingi oleh Gegana sedang bekerja melakukan olah TKP, termasuk dibantu oleh Reskrim dari Polres Tanjung Perak Surabaya. "Bom masuk dalam kategori low eksplosive. Mudah-mudahan nanti setelah mendapat hasil lengkap kita akan informasikan kepada rekan-rekan media," tuturnya.

Pewarta: Willi Irawan/Ananto Pradana
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024