tebar4d

apakah aku tuhan

Riuh Musabab Penolakan RUU Kesehatan, Khawatir BPJS Diintervensi******

Perubahan kedudukan BPJS yang semula di bawah presiden menjadi di bawah kementerian menjadi salah satu hal yang paling disorot dalam Rancangan Undang-Undang tentang Kesehatan (RUU Kesehatan) Omnibus Law.

Banyak penolakan terhadap rancangan yang saat ini sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) DPR 2023 itu. Dalam rancangan, BPJS Kesehatan disebut akan berada di bawah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, dan BPJS Ketenagakerjaan di bawah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti dalam diskusi publik membahas Urgensi RUU tentang Kesehatan pada Jumat (17/2) mengatakan, rancangan itu tidak tepat karena BPJS tidak semata soal kesehatan.

"BPJS itu tidak hanya kesehatan, BPJS ini termasuk untuk jaminan kematian, JHT, kecelakaan. Jadi semua jaminan. Jadi di sini pertanyaannya agak sedikit aneh ya, berbagai macam jaminan dan berbagai kementerian ikut terlibat tapi kok masuknya di Omnibus Law kesehatan," ujar Ghufron.

Penolakan juga datang dari Ketua Exco Partai Buruh Provinsi Sumatera Selatan Ali Hanafiah. Alasannya, karena iuran BPJS selama ini berasal dari akumulasi dana publik, di mana buruh membayar iuran sebesar 1 persen dan pengusaha 4 persen.

Sehingga, secara keseluruhan akumulasi uang di BPJS Kesehatan bukan milik pemerintah.

"Kami menolak keras BPJS di bawah kementerian. Di seluruh dunia tidak ada namanya jaminan sosial (BPJS) itu di bawah menteri, seluruh lembaga BPJS di seluruh dunia itu di bawah presiden atau perdana menteri, jadi di bawah langsung kepala pemerintahan," ungkap Ali dalam agenda rapat Konsolidasi Persatuan Buruh Indonesia Sumatera Selatan di Duta Hotel Palembang, Sabtu (18/2).

Adapun menteri memiliki status sebagai pembantu presiden, yang artinya tidak memiliki kapabilitas untuk mengatur pengelolaan dana publik dalam BPJS. Karena itu, menteri yang mengelola dana publik artinya menyalahgunakan wewenang dan jabatan.

"Jadi kalau sampai BPJS di bawah menteri, dengan kata lain, ini abuse of power (penyalahgunaan wewenang jabatan). Kemudian, dalam UU BPJS, Dewan Pengawas (Dewas) BPJS itu disebut wali amanah, nah kalau wali amanah itu nggak boleh di bawah seorang menteri, Dewas itu harus independen," kata Ali.

Ketua Korwil KSBSI Sumatra Utara, Ramlan Hutabarat menyampaikan hal serupa. Menurutnya, BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan harus dikelola dengan profesional, demokratis, transparan, dan akuntabilitas.

Para buruh dibuat was-was atas perubahan itu, karena dikhawatirkan berimbas pada penurunan kualitas pelayanan. Selain itu, juga rentan mengalami intervensi dan menambah birokrasi.

Ramlan meminta agar pemerintah tidak mengubah BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan menjadi BUMN. Pasalnya, dana yang dikelola dalam penyelenggaraan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan adalah dana swadaya masyarakat, khususnya dari buruh dan pengusaha.

Pemerintah pun disarankan untuk berfokus pada UU N0. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, dan UU N0. 24 Tahun 2011, Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

"BPJS berpotensi mendapat penugasan sesuatu (dari kementerian) yang berpotensi merugikan dana kelolaan masyarakat, seperti menempatkan ke instrumen investasi yang tidak menguntungkan. Atau, penugasan kementerian yang membuat pelayanan kepada warga/pekerja menjadi tidak terfokus," papar Ramlan.

Strategi Nanchen

Mengenal Lebih Dekat OPPO Creativepreneur Corner 2023 Powered by BNI******

Industri kreatif menjadi salah satu pilar utama dalam perekonomian Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Suka tidak suka, industri kreatif juga telah menyerap berbagai tenaga kerja dari beragam usia dan kalangan, termasuk kaum millennial dan Gen Z.

Melihat fakta positif ini, OPPO Creativepreneur Corner 2023 Powered by BNI kembali hadir pada tahun ini. OPPO Creativepreneur Corner 2023 Powered by BNI kembali digelar sebagai rangkaian talkshow yang memberikan pengalaman seru di tiga kota, yaitu Makassar, Medan, dan Malang mulai akhir Februari dan awal Maret.

Perjalanan Creativepreneur Corner sudah mulai sejak 2014 lalu. Misi utama OPPO Creativepreneur Corner, yakni mendukung ratusan para entrepreneur muda yang tersebar di seluruh Indonesia dengan mengajak kolaborasi berbagai brand besar yang memiliki dampak positif.

Untuk itu, OPPO Creativepreneur Corner 2023 Powered by BNI memilih topik utama sustainability sebagai usaha mendorong masyarakat untuk belajar, menciptakan dampak positif, dan mempraktikkan semangat sustainability keberlanjutan. Terutama dalam aktivitas sehari-hari, baik itu terhadap lingkungan, kesehatan, maupun diri sendiri.

Dalam tiga hari dan tiga kota, kalian akan disuguhkan 17 pembicara yang siap memberikan insight tentang bagaimana menjaga sustainability di dalam bisnis.

Berikut jadwal lengkap OPPO Creativepreneur Corner 2023 Powered by BNI:

● Makassar, 25 Februari 2023 di Four Points by Sheraton.
● Medan, 4 Maret 2023 di Medan International Convention Center.
● Malang, 11 Maret 2023 di Ijen Suites Resort & Convention.

Tiket acara ini bisa dibeli di event.detik.com dan stay tuned terus di Instagram @creativepreneurec untuk dapat informasi OPPO Creativepreneur Corner 2023 Powered by BNI #OPPOPotraitofLove #CPC2023.

lagu sebenarnya

DPR: Smelter Manyar PTFI Akan Tingkatkan Perekonomian Jawa Timur******

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Sarmuji, optimis keberadaan smelter Manyar PT Freeport Indonesia (PTFI) dapat memberikan manfaat ekonomi bagi Provinsi Jawa Timur. Pendapat tersebut ia kemukakan saat melakukan kunjungan kerja Komisi VI DPR RI di area proyek pembangunan smelter di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Gresik, Jumat (24/2).

"Keberadaan smelter akan menarik investor baru, terutama di sektor hilir yang memanfaatkan katoda tembaga, yang mendukung kemajuan Gresik dan Jawa Timur semakin kuat," ujarnya melalui keterangan resmi, Minggu (26/2).

Agenda kunjungan kerja dilakukan untuk meninjau kemajuan pembangunan smelter Manyar sebagai salah proyek strategis pengembangan industri hilir nasional. Saat ini, pembangunan smelter Manyar telah mencapai 54,5 persen atau lebih cepat dari target sebesar 52,9 persen yang telah pemerintah setujui.

Di sisi lain, Presiden Direktur PTFI, Tony Wena, menilai kemajuan pembangunan ini tidak terlepas dari dukungan seluruh pemangku kepentingan. Terutama DPR RI, sebagai mitra strategis yang selalu memberi masukan dan pengawasan terhadap kemajuan pembangunan smelter Manyar.

"Masyarakat dan para pelaku usaha lokal senantiasa menjadi pemangku kepentingan yang kami rangkul untuk memenuhi berbagai kebutuhan operasional pembangunan smelter sehingga dapat memberi manfaat optimal bagi Jawa Timur," papar dia.

Sebagai informasi, PTFI telah menanamkan investasi hingga 1,78 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 27 triliun rupiah dari total tiga miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 45 triliun rupiah.

Dalam pembangunan smelter Manyar, PTFI memprioritaskan perekrutan tenaga kerja lokal Jawa Timur, khususnya masyarakat Gresik.

Di samping itu, PTFI juga memprioritaskan pemanfaatan potensi daerah untuk memenuhi berbagai kebutuhan operasional pembangunan smelter, seperti konsumsi, transportasi, dan seragam karyawan, hingga office supply.

Saya kembali dari ruang dewa utama

Pontjo Sutowo Gugat Menteri ATR Soal Hak Kelola GOR Senayan******

Pontjo Sutowo menggugat Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto terkait hak kelola gelanggang olah raga (GOR) Senayan.

Gugatan dari putra mantan direktur utama PT Pertamina (persero) Ibnu Sutowo itu terdaftar di PTUN Jakarta pada Selasa (28/2) dengan nomor perkara 71/G/2023/PTUN.JKT.

Pontjo menunjuk Erwin Ardianto Utomo sebagai kuasa hukum. Dalam petitumnya, ia meminta pengadilan untuk menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 169/hpl/bpn/89 tentang Pemberian Hak Kelolaan atas nama Sekretariat Negara Republik Indonesia CQ Badan Pengelola Gelanggang Olah Raga Senayan tertanggal 15 Agustus 1989.

Lalu, Hak Guna Bangunan Sertifikat Nomor 27/Gelora Sisa atas nama Perseroan Terbatas Indobuild.Co berkedudukan di Jakarta haknya berakhir 4 Maret 2003 (SKPT tanggal 20 Juni 89 Nomor 583/VI/JP/1989), Letak Tanah Kelurahan Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Wilayah Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Pontjo juga meminta pengadilan untuk mewajibkan atau memerintahkan Hadi untuk mencabut keputusan di atas. Selanjutnya, ia pun meminta pengadilan untuk mewajibkan atau memerintahkan Hadi menerbitkan keputusan perubahan data atau perbaikan terhadap Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional tadi.

Pontjo juga meminta pengadilan untuk mewajibkan atau memerintahkan Hadi CQ Kakanwil ATR/BPN Provinsi DKI Jakarta menerbitkan Keputusan Pembaruan Hak Guna Bangunan (HGB) No. 26/Gelora atas nama PT. Indobuild.Co seluas 57.120 meter persegi yang terletak di Kelurahan Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat.

Kemudian, Hak Guna Bangunan (HGB) No. 27/Gelora Atas Nama PT. Indobuild.Co seluas 83.666 meter persegi yang terletak di Kelurahan Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pontjo juga meminta pengadilan menghukum Hadi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

CNNIndonesia.com berupaya menghubungi Kepala Biro Humas Kementerian ATR/BPN Yulia Jaya Nirmawati untuk meminta keterangan lebih lanjut terkait gugatan ini. Namun, yang bersangkutan belum memberikan respons.

[Gambas:Video CNN]

Kaisar Dewa Abadi

Riuh Musabab Penolakan RUU Kesehatan, Khawatir BPJS Diintervensi******

Perubahan kedudukan BPJS yang semula di bawah presiden menjadi di bawah kementerian menjadi salah satu hal yang paling disorot dalam Rancangan Undang-Undang tentang Kesehatan (RUU Kesehatan) Omnibus Law.

Banyak penolakan terhadap rancangan yang saat ini sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) DPR 2023 itu. Dalam rancangan, BPJS Kesehatan disebut akan berada di bawah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, dan BPJS Ketenagakerjaan di bawah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti dalam diskusi publik membahas Urgensi RUU tentang Kesehatan pada Jumat (17/2) mengatakan, rancangan itu tidak tepat karena BPJS tidak semata soal kesehatan.

"BPJS itu tidak hanya kesehatan, BPJS ini termasuk untuk jaminan kematian, JHT, kecelakaan. Jadi semua jaminan. Jadi di sini pertanyaannya agak sedikit aneh ya, berbagai macam jaminan dan berbagai kementerian ikut terlibat tapi kok masuknya di Omnibus Law kesehatan," ujar Ghufron.

Penolakan juga datang dari Ketua Exco Partai Buruh Provinsi Sumatera Selatan Ali Hanafiah. Alasannya, karena iuran BPJS selama ini berasal dari akumulasi dana publik, di mana buruh membayar iuran sebesar 1 persen dan pengusaha 4 persen.

Sehingga, secara keseluruhan akumulasi uang di BPJS Kesehatan bukan milik pemerintah.

"Kami menolak keras BPJS di bawah kementerian. Di seluruh dunia tidak ada namanya jaminan sosial (BPJS) itu di bawah menteri, seluruh lembaga BPJS di seluruh dunia itu di bawah presiden atau perdana menteri, jadi di bawah langsung kepala pemerintahan," ungkap Ali dalam agenda rapat Konsolidasi Persatuan Buruh Indonesia Sumatera Selatan di Duta Hotel Palembang, Sabtu (18/2).

Adapun menteri memiliki status sebagai pembantu presiden, yang artinya tidak memiliki kapabilitas untuk mengatur pengelolaan dana publik dalam BPJS. Karena itu, menteri yang mengelola dana publik artinya menyalahgunakan wewenang dan jabatan.

"Jadi kalau sampai BPJS di bawah menteri, dengan kata lain, ini abuse of power (penyalahgunaan wewenang jabatan). Kemudian, dalam UU BPJS, Dewan Pengawas (Dewas) BPJS itu disebut wali amanah, nah kalau wali amanah itu nggak boleh di bawah seorang menteri, Dewas itu harus independen," kata Ali.

Ketua Korwil KSBSI Sumatra Utara, Ramlan Hutabarat menyampaikan hal serupa. Menurutnya, BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan harus dikelola dengan profesional, demokratis, transparan, dan akuntabilitas.

Para buruh dibuat was-was atas perubahan itu, karena dikhawatirkan berimbas pada penurunan kualitas pelayanan. Selain itu, juga rentan mengalami intervensi dan menambah birokrasi.

Ramlan meminta agar pemerintah tidak mengubah BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan menjadi BUMN. Pasalnya, dana yang dikelola dalam penyelenggaraan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan adalah dana swadaya masyarakat, khususnya dari buruh dan pengusaha.

Pemerintah pun disarankan untuk berfokus pada UU N0. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, dan UU N0. 24 Tahun 2011, Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

"BPJS berpotensi mendapat penugasan sesuatu (dari kementerian) yang berpotensi merugikan dana kelolaan masyarakat, seperti menempatkan ke instrumen investasi yang tidak menguntungkan. Atau, penugasan kementerian yang membuat pelayanan kepada warga/pekerja menjadi tidak terfokus," papar Ramlan.

Buku Harian Masalah Aize

Mengenal Lebih Dekat OPPO Creativepreneur Corner 2023 Powered by BNI******

Industri kreatif menjadi salah satu pilar utama dalam perekonomian Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Suka tidak suka, industri kreatif juga telah menyerap berbagai tenaga kerja dari beragam usia dan kalangan, termasuk kaum millennial dan Gen Z.

Melihat fakta positif ini, OPPO Creativepreneur Corner 2023 Powered by BNI kembali hadir pada tahun ini. OPPO Creativepreneur Corner 2023 Powered by BNI kembali digelar sebagai rangkaian talkshow yang memberikan pengalaman seru di tiga kota, yaitu Makassar, Medan, dan Malang mulai akhir Februari dan awal Maret.

Perjalanan Creativepreneur Corner sudah mulai sejak 2014 lalu. Misi utama OPPO Creativepreneur Corner, yakni mendukung ratusan para entrepreneur muda yang tersebar di seluruh Indonesia dengan mengajak kolaborasi berbagai brand besar yang memiliki dampak positif.

Untuk itu, OPPO Creativepreneur Corner 2023 Powered by BNI memilih topik utama sustainability sebagai usaha mendorong masyarakat untuk belajar, menciptakan dampak positif, dan mempraktikkan semangat sustainability keberlanjutan. Terutama dalam aktivitas sehari-hari, baik itu terhadap lingkungan, kesehatan, maupun diri sendiri.

Dalam tiga hari dan tiga kota, kalian akan disuguhkan 17 pembicara yang siap memberikan insight tentang bagaimana menjaga sustainability di dalam bisnis.

Berikut jadwal lengkap OPPO Creativepreneur Corner 2023 Powered by BNI:

● Makassar, 25 Februari 2023 di Four Points by Sheraton.
● Medan, 4 Maret 2023 di Medan International Convention Center.
● Malang, 11 Maret 2023 di Ijen Suites Resort & Convention.

Tiket acara ini bisa dibeli di event.detik.com dan stay tuned terus di Instagram @creativepreneurec untuk dapat informasi OPPO Creativepreneur Corner 2023 Powered by BNI #OPPOPotraitofLove #CPC2023.