cinema777

Angin sepoi-sepoi membuat sulit untuk tertidur

Meta Didenda Rp4,32 T, Diduga Langgar Hukum Privasi Data******

RegulatorIrlandia mendenda perusahaan induk Facebook, MetaPlatforms Inc, senilai US5 juta atau sekitar Rp4,32 triliun (asumsi kurs Rp15.725 per dolar AS) karena melanggar undang-undang privasi data Eropa yang dikenal Peraturan Perlindungan Data Umum (GDPR).

Meta dituding gagal mencegah peretas menyedot informasi pribadi lebih dari 500 juta pengguna Facebook dalam kebocoran data pada 2019.

Melansir CNN Business,Selasa (29/11), ini adalah yang keempat kalinya dalam setahun terakhir Meta dihukum oleh Komisi Perlindungan Data Irlandia. Komisi mengatakan Meta dijatuhkan denda pada Jumat lalu.

Pada September lalu, Meta juga didenda sebesar 405 juta euro terkait penanganan data anak oleh Instagram. Tindakan penegakan hukum lainnya pada Maret 2022 dan dan September 2021 yang berujung pada denda masing-masing sebesar 17 juta euro dan 225 juta euro.

Sementara itu juru bicara Meta mengatakan pihaknya sedang meninjau keputusan Komisi Perlindungan Data tersebut dengan hati-hati dan telah bekerja sama sepenuhnya dengan penyelidikan agensi.

Penyelidikan dimulai April lalu setelah Business Insider melaporkan bahwa lebih dari setengah miliar detail pengguna Facebook diunggah di situs peretas. Namun, Meta mengatakan pelaku kejahatan telah menyalahgunakan alat pengimpor kontaknya untuk mencocokkan nomor telepon yang diketahui dengan profil pengguna Facebook sebelum mengambil informasi tambahan dari profil mereka.

"Melindungi privasi dan keamanan data orang merupakan hal mendasar dalam cara kerja bisnis kami," kata Meta.

"Pengikisan data yang tidak sah tidak dapat diterima dan bertentangan dengan aturan kami dan kami akan terus bekerja sama dengan rekan-rekan kami dalam tantangan industri ini," lanjut pernyataan Meta.

Keputusan Komisi Perlindungan Data Irlandia tersebut muncul di tengah kritik luas oleh pendukung privasi bahwa regulator telah bergerak lambat dan ragu-ragu untuk menegakkan GDPR yang berlaku sejak 2018.

Denda GDPR terbesar hingga saat ini diberlakukan tahun lalu di Amazon (AMZN) sebesar 746 juta euro oleh regulator privasi di Luxembourg yang mengatakan cara perusahaan e-commerce memproses data pribadi tidak sesuai dengan hukum.

[Gambas:Video CNN]

Pendekar Binatang

Mati Suri Sejak 2017, Bandara di Bone Sulsel Kembali Beroperasi******

Bandara Arung Palakka di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan (Sulsel) kembali beroperasi, Kamis (1/12), setelah berhenti beroperasi sejak 2017.

Maskapai Susi Air resmi menjadi maskapai perdana yang kembali terbang dari bandara tersebut.

Beroperasinya kembali bandara tersebut setelah Pemerintah Provinsi Sulsel memberikan bantuan subsidi tiket sebesar Rp2,5 miliar. 

Maskapai Susi Air kata Zulkarnain memakai pesawat LET L 410 UVP-E20 yang merupakan pesawat bermesin ganda yang serbaguna, yang kerap digunakan untuk jarak pendek.

"L-410 dioperasikan oleh dua pilot, dan mempunyai daya tampung mulai 15 hingga 18 penumpang," bebernya.

Sejak 2017 lalu penerbangan umum berhenti di Bandara Bone, karena Bandara Arung Palaka tidak lagi masuk dalam kategori pelayanan penerbangan perintis yang disubsidi oleh Kemenhub yaitu khusus untuk daerah 3T (Terpencil; Tertinggal dan Terdepan).

"Gubernur Sulsel memberikan bantuan keuangan ini, sehingga penerbangan ke Bone kembali beroperasi," jelas Kepala Dinas Perhubungan Sulsel Muhammad Arafah.

Berikut harga tiket Susi Air untuk rute Bone:

1. Makassar - Bone, dengan penerbangan hari Senin-jum'at dengan harga Rp457.880
2. Bone - Makassar, dengan penerbangan hari Senin-Jum'at, dengan harga Rp358.000
3. Bone - Kendari, setiap hari Senin dan Jum'at, dengan harga Rp591.100
4. Kendari - Bone, setiap hari Senin dan Jum'at, dengan harga Rp601.100
5. Bone - Balikpapan setiap hari Selasa dan Kamis dengan harga Rp1.246.000
6. Balikpapan - Bone setiap hari Selasa dan Kamis dengan harga Rp1.345.880

[Gambas:Video CNN]

Legenda Raja Naga Douluo Dalu 3

IHSG Diprediksi Melemah Terbatas di Akhir Pekan Desember******

Indeks Harga SahamGabungan (IHSG) diproyeksi akan bergerak menguat pada perdagangan Jumat (2/12).

CEO Yugen Bertumbuh Sekuritas William Surya Wijaya melihat pergerakan IHSG masih akan cenderung bergerak sideways. Sedangkan, fluktuasi nilai tukar Rupiah masih akan membayangi pergerakan IHSG.

"Namun dalam jangka menengah hingga panjang IHSG masih memiliki potensi kenaikan," kata William dalam riset harian.

"(Peluang) untuk melakukan akumulasi pembelian untuk saham-saham yang memiliki fundamental kuat dan likuiditas tinggi," ungkapnya.

Ia memprediksi indeks saham bakal bergerak di rentang support 7.011 dan resistance 7.157.

Untuk saham pilihan, William merekomendasikan ASII, ITMG, INDF, AALI, AKRA, SMGR, TBIG, SMRA.

Sementara itu, Analis MNC Sekuritas Herditya Wicaksana memperkirakan IHSG masih akan menguji resistance-nya hari ini.

"Selanjutnya, IHSG berpeluang melanjutkan penguatannya untuk menguji resistance di 7,100," ujarnya.

Ia memperkirakan nantinya IHSG akan membentuk bagian dari wave c dari wave (x) pada label hitam. Namun demikian, menurutnya, para investor harus mewaspadai apabila IHSG menembus 6,955.

"Maka IHSG masih berada pada bagian dari wave (ii) pada label merah, sehingga IHSG rawan menuju ke 6,890 hingga 6,937," ungkapnya.

Herditya memperkirakan hari ini IHSG bakal bergerak dalam rentang support 6.980 dan resistance 7.128.

IHSG ditutup di level 7.020 pada Jumat (1/12). Indeks saham melemah 60.510 poin atau minus 0,85 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp16.760 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 36.656 miliar saham.

Pada penutupan kali ini, 237 saham menguat, 308 terkoreksi, dan 158 lainnya stagnan.

[Gambas:Video CNN]

Naruto: pecinta kuliner

Kemendag Akan Perbarui Kebijakan, Bantu Industri Tekstil******

Kementerian Perdagangan (Kemendag) akan memperbarui kebijakan trade remediesguna mencegah dan memulihkan kerugian para pelaku industridalam negeri, khususnya sektor Tekstildan Produk Tekstil (TPT).

Trade remediesmerupakan instrumen yang digunakan untuk melindungi industri dalam negeri dari kerugian akibat praktik perdagangan tidak sehat (unfair trade). Bentuk kebijakan ini bisa berupa bea masuk anti dumping (BMAD) maupun bea masuk tindak pengamanan sementara (BMTP) atau safeguards.

"Kami terus melakukan workshopdan pertukaran informasi mengenai kebijakan perdagangan untuk mencegah adanya kerugian yang dialami industri tekstil dalam negeri. Selain itu, kami juga memperbarui informasi mengenai kondisi para pelaku usaha sektor TPT dan prosedur penyelidikan trade remedies," ungkap Kepala Badan Kebijakan Perdagangan (BKP) Kemendag Kasan melalui keterangan resmi seperti dikutip pada Senin (28/11).

Ia mengatakan presiden melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia, mengamanatkan agar Indonesia selalu berusaha menegakkan prinsip-prinsip pokok yang dikandung dalam General Agreement on Tariff and Trade (GATT) 1947.

Selanjutnya, untuk mewujudkan jaminan agar perdagangan antarnegara dapat berjalan baik, GATT menetapkan ketentuan-ketentuan untuk mendorong kegiatan perdagangan berdasarkan prinsip persaingan yang jujur dan menolak beberapa praktik, seperti dumping dan pemberian subsidi terhadap produk ekspor (unfair trade).

Kasan mengatakan Kemendag telah membentuk tim Pertimbangan Kepentingan Nasional (PKN) sesuai Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 565/M-DAG/KEP/3/2017 tentang Pembentukan Tim Pertimbangan Kepentingan Nasional Terkait Rekomendasi Komite Anti Dumping Indonesia dan Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia.

Menurutnya, kepentingan nasional yang dimaksud tidak hanya untuk mempertimbangkan eksistensi industri dalam negeri selaku pihak yang dirugikan secara langsung.

"Tetapi, juga mempertimbangkan kepentingan pengembangan industri nasional, ketahanan dan stabilitas harga pangan nasional, penurunan pangsa pasar, penyerapan tenaga kerja, kepentingan fiskal dan sebagainya,"ujar Kasan yang juga selaku ketua Tim PKN.

Ia menuturkan upaya pembahasan kepentingan nasional inilah yang menjadi salah satu bentuk upaya pemerintah menyeimbangkan dampak positif dan negatif dari penetapan kebijakantrade remedies.

[Gambas:Video CNN]

Hal tersebut, kata Kasan, diharapkan dapat turut mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, inklusif, dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Tim PKN pun telah melakukan survei ke tiga pelaku usaha TPT di Jawa Tengah, yakni PT Sri Rejeki Isman (Sritex), PT Dan Liris, dan PT Prima Sejati Sejahtera (PSS).

Hal ini dilakukan untuk memperluas pemanfaatan kebijakantrade remedieskepada pelaku usaha dalam memberikan perlindungan terhadap investasi dan peningkatan daya saing industri dalam negeri.

Kabar menurunnya kinerja industri tekstil memang tengah berhembus kencang. Kondisi ini terjadi lantaran permintaan pasar ekspor seperti Amerika Serikat dan Eropa, menurun tajam akibat kondisi global yang tidak stabil.

Hal ini pun memicu gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di industri tersebut. Anggota Dewan Pertimbangan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) sekaligus Wakil Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Anne Patricia Sutanto mengatakan buruh industri TPT yang terkena PHK mencapai 58.572 orang per November 2022.

Ia mengungkapkan jumlah itu mencakup seluruh pabrik TPT di seluruh Indonesia.

"Itu (PHK 58.572 karyawan) seluruh Indonesia, bukan seluruh Jawa Barat. Member Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), Asosiasi Produsen Serta Benang Filamen Indonesia (APSyFI), dan Asosiasi Pengusaha Korea Garmen (KOGA)," terang dia kepada CNNIndonesia.com, Kamis (17/11).

Anne juga sempat menyampaikan dalam acara di Kantor Apindo, Rabu (16/11), data tersebut diperoleh dari survei yang dilakukan terhadap 78 anggota non-API dan 146 anggota API.

Data PHK tersebut sangat mungkin bertambah. Sebab, survei diadakan mingguan melalui member asosiasi untuk mendata para karyawan terdampak. Meski, dia menjelaskan ada member yang mau mengisi survei tersebut dan ada juga yang tidak.

Novel Tuan Raja Dewa

Sandiaga Bahas Pemulihan Parekraf Bareng Menteri Pariwisata Arab Saudi******

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI, Sandiaga Salahuddin Uno bertemu dengan Menteri Pariwisata Kerajaan Arab Saudi, Ahmed Al Khatieb. Keduanya membahas perihal pemulihan sektor ekonomi di tengah ancaman resesi global.

Sandi dan Al Khatieb bertemu dalam ajang World Travel & Tourism Council (WTTC) di King Abdul Aziz International Convention Center di Riyadh, Arab Saudi pada Rabu (20/11).

Dalam kesempatan itu, Sandiaga senang sekaligus mengapresiasi Kerajaan Arab Saudi mengambil peran dalam pemulihan sektor pariwisata dunia pasca pandemi Covid-19.

Strategi itu dilakukan dalam rangka pemulihan ekonomi kreatif pasca pandemi Covid-19. Sehingga, tak hanya bertahan menghadapi resesi global, Indonesia diyakininya dapat menciptakan peluang dan membuka lapangan kerja seluas-luasnya bagi masyarakat.

"Terima kasih atas dukungannya serta kerja keras untuk mempercepat pemulihan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif pasca pandemi," ungkap Sandiaga Uno kepada Ahmed Al Khatieb.

Hal senada disampaikan Al Khatieb. Dia menyampaikan Kerajaan Arab Saudi dan Indonesia merupakan mitra kerja.

Apalagi, langkah untuk memulihkan perekonomian dunia telah disampaikan dan disepakati bersama dalam ajang G20 di Bali pada beberapa waktu lalu.

"Tentu saja kita adalah mitra, kami diundang dalam G20 dan berkomunikasi, kami meyakini kita memiliki visi yang sama dan menjalankan semua kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian. Terima kasih," ungkap Al Khatieb.

Gadis biasa yang mencari keabadian

Kemendag Akan Perbarui Kebijakan, Bantu Industri Tekstil******

Kementerian Perdagangan (Kemendag) akan memperbarui kebijakan trade remediesguna mencegah dan memulihkan kerugian para pelaku industridalam negeri, khususnya sektor Tekstildan Produk Tekstil (TPT).

Trade remediesmerupakan instrumen yang digunakan untuk melindungi industri dalam negeri dari kerugian akibat praktik perdagangan tidak sehat (unfair trade). Bentuk kebijakan ini bisa berupa bea masuk anti dumping (BMAD) maupun bea masuk tindak pengamanan sementara (BMTP) atau safeguards.

"Kami terus melakukan workshopdan pertukaran informasi mengenai kebijakan perdagangan untuk mencegah adanya kerugian yang dialami industri tekstil dalam negeri. Selain itu, kami juga memperbarui informasi mengenai kondisi para pelaku usaha sektor TPT dan prosedur penyelidikan trade remedies," ungkap Kepala Badan Kebijakan Perdagangan (BKP) Kemendag Kasan melalui keterangan resmi seperti dikutip pada Senin (28/11).

Ia mengatakan presiden melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia, mengamanatkan agar Indonesia selalu berusaha menegakkan prinsip-prinsip pokok yang dikandung dalam General Agreement on Tariff and Trade (GATT) 1947.

Selanjutnya, untuk mewujudkan jaminan agar perdagangan antarnegara dapat berjalan baik, GATT menetapkan ketentuan-ketentuan untuk mendorong kegiatan perdagangan berdasarkan prinsip persaingan yang jujur dan menolak beberapa praktik, seperti dumping dan pemberian subsidi terhadap produk ekspor (unfair trade).

Kasan mengatakan Kemendag telah membentuk tim Pertimbangan Kepentingan Nasional (PKN) sesuai Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 565/M-DAG/KEP/3/2017 tentang Pembentukan Tim Pertimbangan Kepentingan Nasional Terkait Rekomendasi Komite Anti Dumping Indonesia dan Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia.

Menurutnya, kepentingan nasional yang dimaksud tidak hanya untuk mempertimbangkan eksistensi industri dalam negeri selaku pihak yang dirugikan secara langsung.

"Tetapi, juga mempertimbangkan kepentingan pengembangan industri nasional, ketahanan dan stabilitas harga pangan nasional, penurunan pangsa pasar, penyerapan tenaga kerja, kepentingan fiskal dan sebagainya,"ujar Kasan yang juga selaku ketua Tim PKN.

Ia menuturkan upaya pembahasan kepentingan nasional inilah yang menjadi salah satu bentuk upaya pemerintah menyeimbangkan dampak positif dan negatif dari penetapan kebijakantrade remedies.

[Gambas:Video CNN]

Hal tersebut, kata Kasan, diharapkan dapat turut mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, inklusif, dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Tim PKN pun telah melakukan survei ke tiga pelaku usaha TPT di Jawa Tengah, yakni PT Sri Rejeki Isman (Sritex), PT Dan Liris, dan PT Prima Sejati Sejahtera (PSS).

Hal ini dilakukan untuk memperluas pemanfaatan kebijakantrade remedieskepada pelaku usaha dalam memberikan perlindungan terhadap investasi dan peningkatan daya saing industri dalam negeri.

Kabar menurunnya kinerja industri tekstil memang tengah berhembus kencang. Kondisi ini terjadi lantaran permintaan pasar ekspor seperti Amerika Serikat dan Eropa, menurun tajam akibat kondisi global yang tidak stabil.

Hal ini pun memicu gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di industri tersebut. Anggota Dewan Pertimbangan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) sekaligus Wakil Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Anne Patricia Sutanto mengatakan buruh industri TPT yang terkena PHK mencapai 58.572 orang per November 2022.

Ia mengungkapkan jumlah itu mencakup seluruh pabrik TPT di seluruh Indonesia.

"Itu (PHK 58.572 karyawan) seluruh Indonesia, bukan seluruh Jawa Barat. Member Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), Asosiasi Produsen Serta Benang Filamen Indonesia (APSyFI), dan Asosiasi Pengusaha Korea Garmen (KOGA)," terang dia kepada CNNIndonesia.com, Kamis (17/11).

Anne juga sempat menyampaikan dalam acara di Kantor Apindo, Rabu (16/11), data tersebut diperoleh dari survei yang dilakukan terhadap 78 anggota non-API dan 146 anggota API.

Data PHK tersebut sangat mungkin bertambah. Sebab, survei diadakan mingguan melalui member asosiasi untuk mendata para karyawan terdampak. Meski, dia menjelaskan ada member yang mau mengisi survei tersebut dan ada juga yang tidak.