petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

dewataslot

erek2 potong rambut 939Jutaan kata 989404Orang-orang telah membaca serialisasi

《dewataslot》

Forum Pemred: Publisher Rights pintu masuk ekosistem media lebih sehat******

Forum Pemred: Publisher Rights pintu masuk ekosistem media lebih sehat
Dewan Pers dan Forum Pemred adakan pertemuan untuk berkonsolidasi mempercepat pengesahan Hak Penerbit. ANTARA/HO-Forum Pemred/aa.
Jakarta (ANTARA) - Forum Pemimpin Redaksi Indonesia (Forum Pemred) mengapresiasi ditandatanganinya Peraturan Presiden (Perpres) nomor 32 tahun 2024 atau Perpres "Publisher Rights" yang diyakini menjadi pintu masuk dalam membangun ekosistem media yang lebih sehat dan berkualitas.

"Perpres yang sering disebut ‘Publisher Rights’ ini bisa menjadi pintu masuk dalam membangun ekosistem media yang lebih sehat dan memperkuat jurnalisme yang lebih berkualitas," tulis Forum Pemred dalam keterangan resminya diterima di Jakarta, Jumat.

Oleh karena itu, Forum Pemred mendorong perusahaan platform digital untuk bergerak bersama dalam membangun ekosistem media yang lebih sehat dan memperkuat jurnalisme berkualitas di Indonesia, mengingat penyusunan Perpres ini turut menampung masukan dari komunitas pers dan platform digital.

Baca juga: PWI sebut "publisher right" dapat tingkatkan kualitas hidup awak media

Baca juga: Dirjen IKP sebut naskah Perpres "Publisher Rights" sudah final

Sebagai salah satu inisiator dalam penyusunan Perpres "Publisher Rights", Forum Pemred akan mengawal Perpres ini sampai benar-benar diimplementasikan.

Forum Pemred menyoroti dua hal penting dalam Perpres "Publisher Rights".

Pertama, pada pasal 5 dan 6 Perpres ini mengatur kewajiban platform digital dalam mendukung jurnalisme berkualitas, terutama dalam hal distribusi konten perusahaan pers yang sudah terverifikasi dan membangun algoritma yang sesuai.

Menurutnya, pasal kewajiban platform digital ini sudah berubah jauh sekali dari draf awal dan menjadi lebih lunak. Oleh karenanya, Forum Pemred mendorong perusahaan platform digital agar merealisasikan kewajiban ini dengan upaya maksimal.

Kedua, Perpres ini mengatur tentang kewajiban kerja sama platform digital dengan perusahaan pers yang sudah terverifikasi terkait dengan komersialisasi konten. Kewajiban ini tercantum dalam pasal 7 dan pasal 8.

Dalam hal ini, perusahaan pers bisa melakukan negosiasi, baik secara individual atau berkelompok sesama media, dengan platform digital dengan lebih baik guna tercipta kerja sama yang setara dan berkeadilan.

Apabila dua hal penting ini bisa diimplementasikan dengan baik, maka bisa menjadi dukungan dalam terwujudnya dua tujuan.

Pertama, bisa menciptakan jurnalisme yang berkualitas di mana masyarakat bisa mendapatkan konten yang lebih faktual dan bisa dipertanggungjawabkan.

Kedua, perusahaan pers akan mendapatkan hak ekonomi yang lebih besar sebagai dampak dalam memproduksi konten-konten yang berkualitas.

Kesejahteraan para jurnalis di perusahaan pers juga berpeluang meningkat. Selain itu, peluang capital outflowyang selama ini terjadi juga bisa jauh berkurang.

Menurut Forum Pemred, pengesahan Perpres ini sebagai bentuk kehadiran negara dalam memperhatikan ekosistem media saat ini sehingga diharapkan langkah negara tidak hanya berhenti pada pengesahan ini.

Forum Pemred juga berharap komite yang nanti dibentuk untuk mendukung penerapan Perpres "Publisher Rights",memiliki kapasitas dan kapabilitas dalam menjalankan amanah peraturan ini.

Forum Pemred mendorong Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dan komunitas pers bersama-sama menyosialisasikan Perpres "Publisher Rights" agar publik bisa memahami dengan baik esensi dan isi regulasi ini.

"Forum Pemred juga mendorong agar Kemenkominfo dan Komunitas Pers bersama-sama melakukan mitigasi atas pelbagai kemungkinan yang bisa terjadi agar Perpres ini memberikan dampak positif dan bukan malah kontraproduktif," tutup keterangan Forum Pemred.

Baca juga: Dewan Pers jelaskan tugas komite dalam penerapan "Publisher Rights"

Baca juga: Menkominfo: Aturan tentang hak-hak penerbit akan perkuat industri pers

Baca juga: Menkominfo minta pers tetap berinovasi setelah "Publisher Rights" sah

Pewarta: Farhan Arda Nugraha
Editor: Maria Rosari Dwi Putri
Copyright © ANTARA 2024

Komnas HAM ungkap temuan kepala daerah tidak netral selama Pemilu 2024******

Komnas HAM ungkap temuan kepala daerah tidak netral selama Pemilu 2024
Wakil Ketua Bidang Internal Komnas HAM Pramono Ubaid Tanthowi (kanan), Komisioner Pengkajian dan Penelitian Komnas HAM Saurlin P. Siagian (tengah), serta Koordinator Subkomisi Pemajuan HAM Komnas HAM Anis Hidayah (kiri) di jakarta, Jumat (12/5/2023). ANTARA/Fath Putra Mulya/am.
Kami juga menemukan adanya arahan Wali Kota Samarinda kepada jajarannya untuk memilih peserta pemilu tertentu.
Jakarta (ANTARA) - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI mengungkap temuan aparatur sipil negara yang tidak netral selama Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Temuan itu didapat Komnas HAM di kalangan tingkat desa hingga gubernur yang ada di beberapa daerah.

"Temuan terkait dengan netralitas aparat negara sangat berhubungan dengan politik uang untuk pemenangan peserta pemilu tertentu," kata anggota Komnas HAM Saurlin P. Siagian di Kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu.

Temuan itu, di antaranya 12 kepala desa di Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, menyatakan dukungannya kepada salah satu peserta pemilu.

Selain itu, pihaknya juga menemukan adanya aktivitas rapat koordinasi kepala desa di Kabupaten Temanggung untuk pemenangan peserta pemilu tertentu.

"Kami juga menemukan adanya arahan Wali Kota Samarinda kepada jajarannya untuk memilih peserta pemilu tertentu. Contoh lain juga adalah seorang ASN di Kabupaten Cianjur tertangkap tangan melakukan politik uang untuk pemenangan peserta pemilu tertentu," kata Saurlin.

Tidak hanya itu, pihaknya juga menemukan video yang berisi ajakan Penjabat (Pj.) Gubernur Kalimantan Barat yang mengajak jajaran ASN memilih calon tertentu.

"Ajakan ini disampaikan oleh Pj. Gubernur Kalimantan Barat pada peringatan HUT Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat pada tanggal  24 Januari 2024," kata dia.

Pada kesempatan sama, Wakil Ketua Komnas HAM Pramono Ubaid Tanthowi mengatakan bahwa temuan juga telah masuk ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Ia berharap temuan tersebut bisa menjadi pembelajaran bagi pemerintah agar tetap bersikap netral dalam pemilu. Dengan demikian, proses demokrasi bisa berjalan tanpa adanya intervensi pihak lain.

Baca juga: Komnas HAM ungkap banyak perusahaan tak liburkan karyawan saat pemilu
Baca juga: Komnas HAM ungkap temuan banyak masyarakat adat tidak ikut pemilu

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan bahwa pihaknya telah mengganti beberapa pj. kepala daerah yang tidak netral menjelang pelaksanaan Pemilu 2024.

Menurut dia, penggantian itu karena berdasarkan hasil evaluasi dan pendalaman informasi bahwa beberapa pj. kepala daerah tersebut terbukti melanggar prinsip netralitas.

"Laporan-laporan mengenai tidak netral yang viral di video segala macam memang ada. Oleh karena itu, saya melakukan penggantian," kata Tito Karnavian diskusi bertajuk Ada Apa dengan Daerah Khusus Jakarta? di Media Center Indonesia Maju, Jakarta, Selasa (19/12).

Ia mengatakan bahwa indikasi adanya pj. kepala daerah yang tidak netral tersebut dari laporan masyarakat, termasuk keluhan dari partai politik maupun dari peserta pemilu.

Dari laporan dan keluhan itu, Kemendagri lantas mengevaluasi dan mengambil langkah tegas dengan mencopot pj. kepala daerah tersebut.

Disebutkan pula oleh Tito bahwa salah satu pj. kepala daerah yang dievaluasi, kemudian diganti oleh Bupati Kampar Muhammad Firdaus.

"Bupati Kampar salah satunya. Salah satu alasannya itu tidak netral," kata Tito.

Sebanyak 59 penjabat kepala daerah mendapat rapor merah dalam indikator menjaga netralitas ASN pada Pemilu 2024 berdasarkan rekapitulasi penilaian evaluasi oleh Kemendagri di Jakarta, Selasa.

Rapor merah tersebut diberikan kepada para penjabat kepala daerah yang belum penuhi indikator dalam upayanya jaga netralitas ASN dengan skor 0—59 atau masuk dalam kategori kurang.

Dalam rekapitulasi penilaian itu, kata dia, juga tercatat lima pj. kepala daerah meraih rapor kuning dengan skor 60—79. Sementara itu, 48 pj. kepala daerah lainnya mendapat rapor hijau dengan meraup skor 80—100 atau berkategori baik.

Pewarta: Walda Marison
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024




bab terbaru:slot gacor malam ini

Perbarui waktu:2024-07-07

Daftar bab terbaru
agenqq
buku mimpi berak
situs judi online terlengkap
situs situs slot online
prediktor angka jitu
erek erek 2d 68
demo slot live22
jdb slot 168
link slot 2024
Daftar isi semua bab
Bab 1 agar cepat dapat uang
Bab 2 kartu voucher
Bab 3 gampang menang slot
Bab 4 daftar slot online pakai dana
Bab 5 rtp admin jarwo
Bab 6 pinjam duit di bank
Bab 7 fantaslot
Bab 8 slot gacor jam 3 pagi
Bab 9 situs menang judi
Bab 10 peluru4d
Bab 11 prediksi togel barcelona
Bab 12 bo gacor slot
Bab 13 idr168
Bab 14 situs slot rekomendasi
Bab 15 hamil 2d togel
Bab 16 situs slot gacor 88
Bab 17 pertama slot
Bab 18 situs aman dan terpercaya
Bab 19 tobabet88
Bab 20 judi slot online terbaru
Klik untuk melihattersembunyi di tengah5538bab
game onlineBacaan TerkaitMore+

Tuan kekaisaran terkuat

situs slot gacor 888
BI menyiapkan Rp197,6 triliun untuk penukaran uang jelang Idul Fitri
Ilustrasi - Warga menunjukan uang hasil penukaran di mobil kas keliling Bank Indonesia. ANTARA FOTO/Andri Saputra/aww/aa.
Angka tersebut naik 4,65 persen dibandingkan tahun lalu yang hanya sekitar Rp189 triliun.
Jakarta (ANTARA) - Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Doni P Joewono mengatakan bahwa pihaknya menyiapkan Rp197,6 triliun untuk program Semarak Rupiah Ramadhan dan Berkah Idul Fitri (Serambi) yang pada tahun ini akan mulai berjalan sekitar dua minggu lagi.

“Angka tersebut naik 4,65 persen dibandingkan tahun lalu yang hanya sekitar Rp189 triliun,” ujar Doni P Joewono, di Jakarta, Rabu.

Menurutnya, keputusan BI untuk menaikkan jumlah uang yang siap ditukarkan melalui program Serambi tersebut didasarkan pada pertumbuhan ekonomi domestik serta semakin meluasnya jangkauan transaksi digital.

“Artinya persentasenya itu sudah kami perkirakan dengan (transaksi) yang non-tunai juga,” ujarnya lagi.

Doni juga menyatakan bahwa BI akan menambah lokasi penukaran uang menjelang Idul Fitri sebanyak 449 titik dari rencana semula hanya 4.674 titik.

“Kami mau menambah lagi 449 titik penukaran uang di lokasi yang berhubungan dengan transportasi. Jadi, di (rest area) jalan tol dan lainnya itu nanti kita perbanyak,” katanya pula.

Selain di jalan tol, ia menyampaikan bahwa lokasi tambahan untuk program penukaran uang tersebut, juga akan disediakan di pelabuhan, bandara, dan stasiun.

Dia menuturkan bahwa upaya tersebut dilakukan untuk membantu para pemudik dapat menukarkan uang mereka dengan mudah menjadi pecahan kecil mulai dari Rp1.000-Rp20.000 melalui program Serambi tersebut.

Saat ditanya mengenai peredaran uang saat Pemilu 2024, Doni mengatakan bahwa realisasi uang yang beredar ternyata lebih rendah dari proyeksi BI.

“Saat periode pemilu pada 1-14 Februari mestinya naik ya, tapi realisasinya lebih rendah daripada proyeksinya. Jadi, kita memperkirakan sekitar Rp68 triliun tapi realisasinya Rp67,14 triliun,” katanya lagi.
Baca juga: Deputi Gubernur BI: Penukaran uang Lebaran 2023 telah capai 81 persen
Baca juga: BI Bali buka layanan penukaran uang pemudik di terminal dan pelabuhan



Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2024

Buku Harian Bajak Laut Magang Magang

togel 31
Ganjar: Saya simpel dan serius, hak angket adalah cara terbaik
Arsip foto - Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menjawab pertanyaan wartawan usai pertemuan di Gedung High End, Jakarta, Kamis (15/2/2024). ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha/nym/pri.
Jakarta (ANTARA) - Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengatakan bahwa dirinya adalah sosok sederhana, simpel, dan serius dalam menanggapi situasi Pemilu 2024 dan menilai hak angket adalah cara terbaik untuk saat ini. Oleh sebab itu, mantan Gubernur Jawa Tengah dua periode tersebut menilai mendorong penggunaan hak angket. "Ya kalau saya sebenarnya simpel saja. Angket itu adalah cara terbaik ketika kemudian hari ini kondisi pemilu-nya seperti ini. Kan ada cerita Sirekap (Sistem Informasi Rekapitulasi), kan ada cerita server di Singapura," kata Ganjar di Gedung TKRPP, Jakarta, Jumat.

Menurut Ganjar, penggunaan hak angket merupakan hal biasa yang terjadi di Indonesia untuk dapat mengklarifikasi sebuah permasalahan sehingga dinilai sebagai tindakan yang baik. "Dengan cara itu, nanti ada data, fakta, saksi, bukti, ahli, dan semuanya bisa dibuka dan publik bisa melihat. Nanti coba siapa yang benar. Jadi angket menurut saya cara yang paling pas," tuturnya. Ganjar kemudian mengatakan bahwa pihaknya serius untuk mengajukan hak angket. Bahkan, lanjut dia, PDI Perjuangan sebagai partai pengusungnya telah menyampaikan untuk mengajukan hak angket di DPR RI. "Sekjen (PDI Perjuangan) sudah menyampaikan kok. Kalau Sekjen itu artinya sudah partai ya," ujarnya. Pada kesempatan yang sama, Anggota DPR RI dari PDI Perjuangan Adian Napitupulu menjelaskan bahwa partainya solid mengenai hak angket tersebut. Selain itu, kata dia, komunikasi antara sukarelawan partai pengusung Ganjar-Mahfud Md dan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar juga telah berlangsung. "Artinya, kesadaran ini sudah mulai nampak di rakyat kita Indonesia, pendukung 01 dan 03. Di bawah juga kita sudah melakukan komunikasi, kita sudah mulai ketemu," katanya. Pemilu 2024 meliputi pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, anggota DPD RI, anggota DPRD provinsi, serta anggota DPRD kabupaten/kota dengan daftar pemilih tetap (DPT) tingkat nasional sebanyak 204.807.222 pemilih. Pemilu 2024 diikuti 18 partai politik nasional yakni (sesuai dengan nomor urut) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Nasdem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia. Berikutnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat. Selain itu, terdapat enam partai politik lokal sebagai peserta yakni Partai Nanggroe Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh. Sementara untuk pemilihan presiden dan wakil presiden diikuti tiga pasangan yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3. Seturut Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 dijadwalkan berlangsung mulai 15 Februari sampai dengan 20 Maret 2024.
 

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024

Dewa Gila Pedang Terbalik

singapuraresult
Penjualan gim "Elden Ring" tembus 23 juta kopi
Ilustrasi - Gim "Elden Ring". ANTARA/Steam/Elden Ring.
Jakarta (ANTARA) - Perusahaan gim Bandai Namco mengumumkan penjualan gim populer besutannya yang bertajuk "Elden Ring" telah menembus angka 23 juta kopi.

Menurut laporan IGN pada Jumat, capaian tersebut disampaikan sebagai bagian dari pengumuman konten tambahan yang dapat diunduh (downloadable content/DLC) "Shadow of the Erdtree" yang dijadwalkan rilis bulan Juni ini.

Penjualan sebanyak 23 juta kopi ini didapatkan dari penjualan kopi gim versi fisik dan unduhan di platform daring seperti Steam. Angka ini menunjukkan kesuksesan dari gim yang dikembangkan oleh FromSoftware ini.

Baca juga: Bandai Namco batalkan 5 gim yang sedang dalam tahap pengembangan

Baca juga: “Roster” Tekken 8 lengkap dengan rilisnya karakter misterius Reina

Sebagai perbandingan, gim "Hogwarts Legacy" yang dinobatkan sebagai gim paling laris tahun 2023 memiliki angka penjualan sebanyak 24 juta kopi dengan pendapatan mencapai lebih dari 1 miliar dolar Amerika (Rp15,5 triliun).

Penjualan gim ini juga melampaui judul-judul yang mengusung genre serupa, yakni aksi dan role-playing gameseperti "Dark Souls", "Demon's Souls", "Sekiro", dan "Bloodborne".

Dalam wawancara khusus, kepala tim pengembang dari FromSoftware, Hidetaka Miyazaki mengatakan pihaknya mungkin akan menggarap sekuel "Elden Ring" atau menghadirkan lebih banyak DLC seperti "Shadow of the Erdtree" meskipun dirinya belum mau membeberkan lebih banyak informasi mengenai hal ini.

Awal bulan ini perusahaan gim asal China, Tencent dikabarkan tengah menggarap gim adaptasi "Elden Ring" untuk perangkat mobile. Gim tersebut akan mengusung konsep "gacha"seperti pada gim "Genshin Impact". Akan tetapi, para penggemar harus bersabar karena progres pengembangan gim ini berjalan lambat.

Baca juga: Tekken 8 kenalkan karakter baru Victor Chevalier pendiri pasukan PBB

Baca juga: Anime "Jujutsu Kaisen" diadaptasi menjadi gim oleh Bandai Namco

Penerjemah: Farhan Arda Nugraha
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2024

Menjauhlah dari telur nagaku

bo slot tergacor hari ini
Komnas HAM minta KPU harus berikan data pemilu akurat
Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro (kanan) dan Komisioner Komnas HAM sekaligus Ketua Tim Pemantauan Pemilu 2024 Pramono Ubaid Tanthowi (kiri) bersiap menyampaikan keterangan kepada wartawan terkait persoalan HAM selama Pemilu 2024 di Jakarta, Rabu (21/2/2024). Berdasarkan pantauan pada penyelenggaraan Pemilu 2024 di 14 provinsi, Komnas HAM menemukan sejumlah pelanggaran HAM terkait hak pilih kelompok marginal dan rentan, netralitas aparatur negara, hak kesehatan, dan hak hidup petugas pemilu. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/tom/pri.
itu bagian dari keterbukaan informasi publik, hak atas informasi ... hak publik
Jakarta (ANTARA) - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI memberikan data perolehan suara yang akurat karena itu merupakan hak masyarakat dalam mendapatkan informasi.

"Karena itu bagian dari keterbukaan informasi publik, hak atas informasi yang memang menjadi hak publik; informasi itu harus akurat," kata Wakil Ketua Komnas HAM Pramono Ubaid Tanthowi saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

Pramono, yang pernah menjadi anggota KPU RI periode 2017-2022 itu, mengatakan hal itu untuk merespons soal sistem Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) di situs resmi KPU yang tidak mempublikasikan data jumlah suara peserta pemilu dengan tepat beberapa hari lalu.

Untuk memastikan informasi tentang pemilu itu akurat, Pramono mengatakan KPU harus melakukan perbaikan sistem dengan cepat.

Baca juga: KPU evaluasi SDM dan infrastruktur terkait kesalahan data Sirekap

Dengan diperbaikinya sistem penerimaan data tersebut, ketua Tim Pemantauan Pemilu 2024 itu yakin KPU akan berperan memenuhi hak masyarakat dalam mendapatkan informasi tentang pemilu.

Sebelumnya, anggota KPU RI Betty Epsilon Idroos mengatakan pihaknya akan mengevaluasi infrastruktur hingga sumber daya manusia (SDM) petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS), terkait kesalahan data antara Form C hasil yang diunggah ke Sirekap dengan data di tempat pemungutan suara (TPS).

"Sistem itu akan sangat tergantung bagi manusianya, apa pun jenis sistem informasi yang digunakan akan juga sangat tergantung bagi penggunanya. Oleh karena itu, ini menjadi bagian evaluasi KPU," kata Betty di Gedung KPU RI, Jakarta, Senin (19/2).

Baca juga: KPU: Sirekap tingkatkan transparansi dan akuntabilitas hasil pemilu

Betty mengatakan pengunggahan data yang dilakukan petugas KPPS di setiap TPS memerlukan infrastruktur memadai, seperti telepon genggam atau ponsel hingga jaringan internet cepat.

Pasalnya, menurut Betty, data Form C hasil tersebut harus difoto menggunakan gawai setiap anggota KPPS. Kemudian, foto tersebut dimasukkan ke dalam situs Sirekap.

Sirekap diketahui menggunakan teknologi pengenalan tanda optis atauoptical mark recognition (OMR) dan pengenalan karakter optis atau optical character recognition (OCR).

Baca juga: Mahfud dorong KPU audit digital forensik lewat lembaga independen

Teknologi itu memungkinkan untuk mengenali pola tulisan manual dan dapat diterjemahkan sebagai nilai angka. Dengan demikian, angka berupa tulisan dapat di foto langsung dikonversikan menjadi data numerik di Sirekap.

Betty menjelaskan permasalahan terjadi ketika teknologi Sirekap itu tidak bisa mendeteksi foto tulisan angka dengan baik, sehingga terjadi perbedaan data numerik.

Kemudian, anggota KPU RI Idham Kholid mengatakan penghitungan suara sempat tertunda karena pihaknya telah melakukan sinkronisasi antara data TPS dengan data di Sirekap.

Walaupun demikian, dia memastikan proses rekapitulasi yang dilakukan petugas hingga saat ini sudah berlangsung di beberapa kota besar, termasuk Jakarta.

Baca juga: KPU ungkap masih ada 1.223 TPS mengalami kesalahan data pada Sirekap
 

Pewarta: Walda Marison
Editor: Fransiska Ninditya
Copyright © ANTARA 2024

Pahlawan yang berbeda

1001 arti mimpi togel
Ricky Soebagdja gantikan Rionny Mainaky sebagai Kabid Binpres PBSI
Legenda bulu tangkis Indonesia Ricky Soebagdja yang kini menjabat sebagai kepala bidang pembinaan dan prestasi PP PBSI yang diumumkan, Rabu (21/2/2024). ANTARA/HO-PP PBSI/am.
Ricky yang aktif di kepengurusan sejak lama dan pernah menjadi kepala sub bidang pelatnas tahun 2013, tentunya tidak asing dengan posisi ini
Jakarta (ANTARA) - Legenda bulu tangkis Indonesia Ricky Soebagdja resmi ditunjuk sebagai kepala bidang pembinaan dan prestasi Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia (PP PBSI) baru, menggantikan Rionny Mainaky yang sebelumnya mengisi posisi tersebut.

Dikutip dari keterangan resmi PP PBSI, Rabu, keputusan ini diambil menyusul pertimbangan federasi untuk menjadikan Rionny sebagai pelatih kepala para atlet elite menuju Olimpiade 2024 Paris.

“Setelah melihat kiprahnya, memang Rionny Mainaky sangat cocok mendampingi pemain-pemain kita di tengah lapangan. Pengalamannya di kepelatihan dibutuhkan saat-saat pertandingan. Dari bagaimana beliau mengatur kedisplinan, strategi, dan bahkan tidak segan untuk turun ke lapangan menemani pemanasan,” jelas Ketua Harian PP PBSI Alex Tirta.

“Menjelang Paris 2024 nanti, ia kami tugaskan untuk fokus menjadi pelatih kepala tim Olimpiade,” ujarnya menambahkan.

Baca juga: PBSI pastikan pemain dalam kondisi baik meski jalani jadwal padat

Lebih lanjut, ia mengatakan Ricky terpilih menjadi kabid binpres dengan berbagai pertimbangan, salah satunya adalah pengalamannya sebagai mantan atlet maupun sebagai pengurus.

“Sementara untuk kabid binpres PP PBSI yang baru, kami menunjuk Ricky Soebagdja. Ricky yang aktif di kepengurusan sejak lama dan pernah menjadi kepala sub bidang pelatnas tahun 2013, tentunya tidak asing dengan posisi ini,” kata Alex.

“Secara manajerial juga cukup kuat. Selain itu, dari visi dan misi yang ia sampaikan juga selaras dengan program PP PBSI,” ujar Alex melanjutkan.

Alex pun berharap perubahan ini dapat membawa banyak hal positif untuk bulu tangkis Indonesia.

“Semoga perubahan ini membawa angin segar dan hal positif untuk pengembangan bulutangkis Indonesia di tahun ini dan tahun-tahun ke depan,” ujar Alex.

“Dan karena Rionny dan Ricky sudah berteman sejak lama, semoga transisi pekerjaan berjalan mulus dan lancar. Saya yakin mereka berdua akan mudah bekerja sama,” imbuhnya.

Baca juga: PBSI siap kerja ekstra untuk hasil lebih baik pada kompetisi 2024
Baca juga: Bulu tangkis sisakan 12 turnamen untuk kumpulkan poin menuju Paris

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Junaydi Suswanto
Copyright © ANTARA 2024

sebuah surga

route slot
Bawaslu RI rekomendasi 780 TPS lakukan pemungutan suara ulang
Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty (kiri) saat memberikan keterangan di kawasan Gambir, Jakarta, Selasa (13/2/2024). (ANTARA/Rio Feisal/am)
Jakarta (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI mengeluarkan rekomendasi terhadap 780 tempat pemungutan suara (TPS) untuk melakukan pemungutan dan/atau penghitungan suara ulang (PSU).

Selain itu, sebanyak 132 TPS direkomendasikan melaksanakan pemungutan dan/atau penghitungan suara lanjutan (PSL) serta 584 TPS menyelenggarakan pemungutan dan/atau penghitungan suara susulan (PSS).

Sehingga, Bawaslu RI secara keseluruhan mengeluarkan rekomendasi terhadap 1.496 TPS, yang dapat dilakukan paling lambat sepuluh hari setelah hari pemungutan suara pada 14 Februari lalu.

"Rekomendasi ini dikeluarkan untuk mengawal kemurnian hak pilih pemilih dan penggunaan hak pilih di TPS, kemurnian surat suara di TPS, dan kemurnian data hasil penghitungan suara di TPS pada Pemilu 2024," kata anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu.

Baca juga: KPU Jakarta Utara tunda pemilu lanjutan karena kekurangan logistik

Lolly menjelaskan rekomendasi itu dikeluarkan berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas pemilu, sebagaimana ketentuan Pasal 80, 109, dan 110 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum.

Menurut Lolly, permasalahan terbanyak yang menjadi penyebab dikeluarkannya rekomendasi tersebut adalah untuk mengakomodasi pemilih yang tidak memiliki KTP elektronik atau surat keterangan (suket), serta tidak terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Pemilu 2024.

"Terdapat pemilih yang memiliki KTP-el yang memilih tidak sesuai dengan domisilinya dan tidak mengurus pindah memilih, terdapat pemilih DPTb yang mendapatkan surat suara tidak sesuai haknya yang tertera dalam form pindah memilih, serta terdapat pemilih yang memberikan suara lebih dari satu kali," jelasnya.

Sementara itu, Lolly mengatakan alasan rekomendasi PSL adalah adanya kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam atau gangguan lainnya, yang mengakibatkan sebagian tahapan pemungutan suara atau penghitungan suara di TPS tidak dapat dilaksanakan.

Baca juga: KPU Jateng: Pemilu susulan di Demak digelar 24 Februari

Sedangkan, lanjutnya, rekomendasi PSS adalah karena terjadinya kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan seluruh tahapan pemungutan suara dan/atau penghitungan suara tidak dapat dilaksanakan.

Oleh karena itu, Lolly mengingatkan bahwa batas waktu pelaksanaan PSU, PSL, dan PSS adalah tanggal 24 Februari 2024.

Hingga Rabu, KPU telah menetapkan 542 jadwal PSU, 65 jadwal PSL, dan 175 jadwal PSS.

Terkait strategi pengawasan, Lolly mengatakan hal itu dilakukan sesuai dengan kewenangan masing-masing serta ketentuan peraturan perundang-undangan, baik ketaatan prosedur, ketersediaan logistik, akurasi data, maupun ketentuan khusus mengenai prosedur PSU, PSL, dan PSS.

Baca juga: KPU: Warga Demak kehilangan KTP akibat banjir perlu dibuatkan KTP baru

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Fransiska Ninditya
Copyright © ANTARA 2024