manfaat akulaku

Pergi ke dunia lain dengan seni bela diri

Stafsus Bantah Bahlil Jadi Wakil Ketua Tim Kampanye Prabowo******

Staf Khusus Kementerian Investasi/BKPM Tina Talisa membantah bahwa Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia telah menjadi wakil ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Bantahan ia sampaikan untuk meluruskan informasi yang disampaikan oleh Kepala Bappilu Partai Golkar Maman Abdurrahman.

Ia mengatakan kalau informasi Maman benar, pastilah Bahlil sudah mengundurkan diri dari jabatan menteri yang saat ini diembannya sebagaimana dilakukan oleh Rosan Roeslani yang memilih menanggalkan jabatannya sebagai wakil menteri BUMN dan wakil komisaris utama Pertamina usai memutuskan ikut jadi Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran. 

Tina menambahkan keputusan Bahlil itu dilakukan karena ia ingin fokus pada tugasnya sebagai menteri investasi/kepala BKPM.

Informasi soal Bahlil ditunjuk sebagai Wakil Ketua Tim Kampanye Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024 disampaikan oleh Kepala Bappilu Partai Golkar Maman Abdurrahman.

"Sepengetahuan saya Pak Bahlil ditaruh sebagai Wakil Ketua Tim Pemenangan untuk Pak Prabowo dan Mas Gibran," kata Maman usai mendampingi Prabowo-Gibran mendaftar ke KPU, Rabu (25/10).

[Gambas:Video CNN]

Catatan Redaksi: Berita ini dibuat atas tanggapan dari berita berjudul 'Profil dan Sepak Terjang Bahlil, Wakil Ketua TKN Prabowo-Gibran' yang dimuat oleh CNNIndonesia.com pada Rabu (25/10) pukul 15.01 lalu.

Saya adalah Permaisuri Rencana Pengembangan Sistem

Amran Klaim Mentan 'Bersih': Buka di Google, Amran Rp50 Miliar!******

Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaimanmemastikan dirinya tak akan main-main seperti titip proyek dalam menjalankan tugasnya sebagai menteri.

Pernyataan itu diutarakan Amran setelah hari ini kembali ditunjuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai mentan menggantikan Syahrul Yasin Limpo yang terjerat kasus korupsi di lingkup kementerian tersebut. Amran mengatakan tidak ada kompromi jika ada kasus berbau konflik kepentingan di Kementan.

Lihat Juga : Amran Ungkap PR Besar dari Jokowi Usai Dilantik Jadi Mentan Lagi

Ia lantas menuturkan telah menutup perusahaan miliknya yg berhubungan dengan pertanian. Ada pun perusahaan yang dimaksud adalah perusahaan racun tikus.

Menurut Amran, penutupan itu dilakukan demi mencegah konflik kepentingan.

[Gambas:Video CNN]

"Tapi yang lain jangan ditutup dong gak ada hubungan dengan pertanian. Intinya menteri pertanian tidak punya konflik kepentingan. Dan Anda awasi tapi jangan fitnah," ucapnya.

Mengutip Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN), selama menjabat sebagai menteri Jokowi harga kekayaan Amran menurun.

Tercatat pada 2014 harta kekayaannya mencapai Rp325,26 miliar. Harga itu kemudian turun menjadi Rp257,01 pada 2017.

Namun pada 2018, harga Amran kembali naik menjadi Rp274,9 miliar. Lalu, naik lagi menjadi Rp279,58 miliar pada 2019.

Harta pada 2019 atau update terakhir itu terdiri dari tanah dan bangunan senilai Rp42,24 miliar.

Kemudian, alat transportasi dan mesin senilai Rp3,42 miliar. Selanjutnya, harta bergerak lainnya senilai Rp281,73 juta, surat berharga Rp205,53 miliar, kas dan setara kas Rp28,35 miliar, dan harta lainnya Rp38 juta.

Amran juga memiliki utang senilai Rp293,73 juta.

Presiden Jokowi kembali menunjuk dan melantik Amran sebagai mentan pada Rabu (25/10) di Istana Negara. Amran sebelumnya juga pernah menempati posisi menteri pertanian pada periode 2014-2019.

Permainan online Raja Fajar

Profil dan Sepak Terjang Rosan, Ketua Tim Kampanye Prabowo******

Rosan Roeslani resmi didapuk sebagai Ketua Tim Kampanye Nasional Koalisi Indonesia Maju yang mengusung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai calon presiden dan wakil presiden di Pilpres 2024.

Penunjukan ini diketahui saat Prabowo menyampaikan pidato menjelang mendaftarkan diri menjadi calon presiden ke KPU pada Rabu (25/10). Rosan didampingi  Bahlil Lahadalia sebagai Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional.

Rosan dan Bahlil merupakan bagian dari Kabinet Indonesia Maju pimpinan Presiden Joko Widodo alias ayah Gibran. Namun, Rosan baru masuk ke kabinet pada Juli 2023 lalu.

Ia kemudian menduduki posisi wamen BUMN II usai Kartika Wirjoatmodjo dipindah menjadi wamen BUMN I.

Bagaimana sepak terjangnya?

Rosan adalah jebolan Management, General Business, and Finance di Oklahoma State University Amerika Serikat. Ia kemudian meraih gelar Master of Business Administration (MBA) dan Master of Arts (MA) di Antwerpen Europe University dengan predikat cumlaude.

Meski baru masuk kabinet Jokowi, Rosan punya karier yang mentereng. Ia pernah menjadi Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) 2015-2020.

Rosan juga berstatus Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat. Ia dilantik Jokowi sebagai dubes pada 25 Oktober 2021.

Ia juga pernah menjabat sebagai presiden komisaris dan komisaris independen PT Bumi Resources Tbk. Namun, Rosan mengundurkan diri karena dilantik Jokowi menjadi wamen BUMN.

Selain itu, Rosan berstatus pendiri dan presiden direktur PT Recapital Advisors, perusahaan yang bergerak di bidang jasa keuangan. Ia juga pernah menjadi ketua Komite Investasi Recapital Asset Management (RCAM).

Teranyar, Rosan mendampingi Basuki Tjahaja Purnama di jajaran komisaris PT Pertamina (Persero). Ia kini berstatus wakil komisaris utama Pertamina, mendampingi Ahok yang merupakan komisaris utama.

"Iya betul (jadi wakomut Pertamina)," kata Rosan saat dikonfirmasi CNNIndonesia.com, Kamis (27/7).

Ia ditetapkan sebagai wakomut Pertamina dalam rapat umum pemegang saham (RUPS). Ketetapan ini tertuang dalam Salinan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina Nomor SK-211/MBU/07/2023 tanggal 25 Juli 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina.

[Gambas:Video CNN]

penghancur proses

Daftar Program yang Disodorkan Gibran Usai Dijadikan Cawapres Prabowo******

Bakal calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka membocorkan sejumlah program yang akan dijalankan olehnya dengan Prabowo Subianto apabila terpilih menjadi presiden dan wakil presiden berikutnya. 

Sejumlah program itu diungkapkan Gibran dalam pidatonya di Indonesia Arena, GBK, sebelum mendaftar ke KPU, Rabu (25/10) pagi ini.

Awalnya Gibran meyakini program-program yang berjalan sudah membawa Indonesia ke pintu gerbang kemajuan. Lalu tugasnya sekarang adalah melanjutkan dan menyempurnakan hal-hal yang terkait anak-anak muda, generasi milenial dan generasi Z.

1. Dana abadi pesantren

Program ini dirancang untuk kesejahteraan kelompok santri.

"Dana abadi pesantren. Ini adalah mandat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019," ucap Gibran.

2. Kredit start-up milenial

Program kedua yakni berkaitan dengan perkreditan. Gibran berencana memberikan dukungan bagi kelompok milenial yang ingin mengembangkan startup.

"Sekarang sudah ada yang namanya KUR. Sudah ada yang namanya Kredit Mekar, sudah ada Wakaf Mikro, ada Kredit Ultra Mikro, nanti akan kami tambahkan lagi kredit startup milenial. Ini untuk bisnis-bisnis para milenial yang berbasis inovasi dan teknologi," kata Gibran.

3. Kartu Indonesia Sehat (KIS) Lansia

Selain anak muda, Gibran juga memperhatikan nasib para lanjut usia (lansia) melalui program ketiganya; KIS Lansia.

"Sekarang sudah ada KIS, ada Kartu Indonesia Pintar, ada PKH (program keluarga harapan). Nanti saya tambahkan lagi KIS Lansia," ucap dia.

4. Kartu anak sehat

Program keempat yakni terkait dengan pengentasan angka stunting; kartu anak sehat untuk pencegahan stunting yang akan dibawa oleh istrinya, Selvi Ananda.

"Ada satu lagi, tapi yang ini yang bawa biar istri saya. Soalnya ini berhubungan dengan ibu dan anak. Kartu anak sehat untuk pencegahan stunting," lanjut Gibran.

[Gambas:Video CNN]

5. Melanjutkan hilirisasi

Agenda lain yang menjadi program Gibran adalah melanjutkan program hilirisasi yang sudah dijalankan ayahnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Hilirisasi untuk komoditas pertambangan, pertanian dan perikanan, ini wajib," ucapnya.

Selain itu, Gibran juga berjanji mengembangkan ekonomi hijau dan energi hijau untuk keberlanjutan.

Memasuki jalan iblis

Pontjo Sutowo Turun Gunung soal Kisruh Hotel Sultan Lawan Negara******

Bos PT Indobuildco Pontjo Sutowo akhirnya turun gunung terkait kisruh pengelolaan Hotel Sultanyang dialaminya dengan negara. 

Hari ini, Jumat (27/10) dia muncul di Mabes Polri untuk melaporkan Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK) terkait kisruh pengelolaan Hotel Sultan.

Kepada wartawan, Pontjo akhirnya blak-blakan soal sengketa tersebut. Pontjo mengatakan merasa bahwa Indobuildco dan dirinya tidak bersalah terhadap negara dalam kasus Hotel Sultan.

Karena itulah, ia menyesalkan langkah yang dilaksanakan negara terhadap dirinya. Termasuk yang dilakukan oleh pengelola Gelora Bung Karno karena menghalangi aksesnya untuk masuk ke Hotel Sultan.

Ia juga menyesalkan langkah yang diambil oleh Menteri Investasi/ Kepala BKPM Bahlil Lahadlia yang menendangnya dari Hotel Sultan dengan mencabut izin usahanya atas hotel itu.

"Itu saya kira Bahlil ngawur bagaimana bekuin(izin usaha). Saya dosa apa dibekuin," katanya. 

Pontjo Sutowo memang tengah ribut dengan negara terkait pengelolaan Hotel Sultan. 

Infografis Kronologi Kisruh Pontjo Sutowo Vs Negara di Perang Berebut Hotel Sultan. (CNNIndonesia/Asfahan Yahsyi).

Polemik antara Pontjo dengan negara ini berawal pada 2006. Dilansir dari laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Selatan gugatan tersebut terdaftar dengan nomor perkara 952/PDT.G/2006/PN.

Dalam gugatan tersebut, Pontjo menggugat Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Mensekneg selaku Ketua BDN Pengelola GOR B. Karno, Jaksa Agung, Kepala Kanwil BPN DKI Jakarta, dan Kepala Kantor Pertanahan (BPN) Jakarta Pusat.

Merujuk pada salinan putusan gugatan tersebut, perkara dimulai pada 1971 saat PT Indobuildco diberi tugas oleh Pemerintah DKI Jakarta untuk membangun gedung konferensi yang bertaraf internasional dengan segala kelengkapannya. PT Indobuildco juga ditugaskan membangun hotel internasional yang harus selesai pada 1974.

Atas tugas tersebut, PT Indobuildco melakukan perjanjian dengan Pemda DKI Jakarta dengan sejumlah poin. Perjanjian tersebut ditandatangani 19 Agustus 1971.

Salah satunya, PT Indobuildco mendapat izin penggunaan lahan seluas 13 hektare dengan membayar kepada Gubernur US,5 juta untuk jangka waktu 30 tahun. Pada saat penandatanganan perjanjian dilakukan pembayaran sebesar US0 ribu.

[Gambas:Video CNN]

Dalam perjanjian itu, juga disebutkan Gubernur DKI Jakarta akan membantu soal penyelesaian tanah dan perizinan dan semua biaya dibebankan kepada penggugat. Dituliskan pula, masalah tanah sepenuhnya menjadi tanggung jawab gubernur.

Waktu berlalu, pada 3 Agustus 1972 terbit Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 181/HGB/Da/72 yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Agraria atas nama Menteri Dalam Negeri tentang Pemberian Hak Guna Bangunan (HGB) kepada perusahaan Pontjo untuk jangka waktu 30 tahun.

Namun, kemudian HGB tersebut dipecah menjadi dua yakni nomor 26/Gelora tanah seluas 57.120 meter persegi dan HGB Nomor 27/Gelora seluas 83.666 meter persegi. Kedua HGB itu memiliki masa berakhir pada 4 Maret 2003.

Lalu pada tahun 2002, PT Indobuildco mengklaim telah melakukan perpanjangan terhadap kedua HGB tersebut.

Perpanjangan tersebut diklaim telah disetujui selama 20 tahun berdasarkan surat keputusan Kepala Kanwil BPN DKI Jakarta. Perpanjangan tersebut turut diklaim telah dicatat pada Buku Tanah dan sertifikat kedua HGB diatasnamakan penggugat.

Meski demikian, ternyata ada Surat Keputusan (SK) Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 169/HPL/BPN/89 tanggal 15 Agustus 1989 tentang Pemberian Hak Pengelolaan Atas Nama Sekretariat Negara Republik Indonesia cq Badan Pengelolaan Gelanggang Olah Raga Senayan.

Hal tersebut yang mendasari gugatan oleh pihak Pontjo. Dalam salah satu petitumnya, penggugat juga meminta agar surat keputusan Kepala BPN itu dinyatakan cacat hukum.

Pada 2007, hakim pun membacakan vonis atas gugatan yang dilayangkan PT Indobuildco. Dalam vonisnya, hakim mengabulkan gugatan penggugat sebagian.
Hakim menyatakan surat perpanjangan HGB oleh PT Indobuild sah menurut hukum. Sementara SK Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 169/HPL/BPN/89 tanggal 15 Agustus 1989 adalah tidak sah dan cacat prosedur.

Menurut hakim, SK tersebut melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik yakni asas kejujuran, asas kecermatan, dan asas kepastian hukum karena telah memasukkan tanah Hak Guna Bangunan nomor 26/Gelora dan Hak Guna Bangunan Nomor 27/Gelora ke dalam lingkup hak pengelolaan lahan.

Atas putusan itu, Kemsetneg pun mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Banding tersebut diterima, tapi putusannya menguatkan vonis PN Jakarta Selatan.

Tak berhenti sampai di situ, pemerintah lantas mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Namun, MA menolak kasasi yang terdaftar dengan nomor perkara 270 K/PDT/2008 tanggal 18 Juni 2008.

Pemerintah terus melanjutkan langkah hukum dengan mengajukan Peninjauan Kembali (PK).

MA pun mengabulkan PK ini dan membatalkan putusan MA nomor 270 K/PDT/2008 tanggal 18 Juni 2008 dan putusan PT DKI Jakarta nomor 262/Pdt/2007/PT.Jkt tanggal 27 Agustus 2007 yang memperbaiki putusan PN Jaksel nomor 952/Pdt.G/2006/PN.Jkt.Sel tanggal 8 Januari 2007.

Dalam putusan PK itu, salah satu pertimbangan MA mengabulkan permohonan pemerintah adalah kasus hukum yang menyeret Robert Jeffrey Lumempouw selaku Kepala Kanwil BPN Jakarta. Ia adalah pihak menerbitkan perpanjangan HGB.

Dalam kasus ini, Robert dinyatakan bersalah karena telah menyalahgunakan wewenang dalam memperpanjang HGB Nomor 26/Gelora dan Nomor 27/Gelora.

Bagikan catatan sejarah

Bantuan Rp4 Juta Bagi 'Rakyat Miskin' Beli Rumah Berlaku 14 Bulan******

Menteri Keuangan Sri Mulyani buka-bukaan soal bantuan Rp4 juta yang diberikan pemerintah kepada masyarakat berpenghasilan rendah untuk membelirumah.

Sri Mulyani mengatakan bantuan itu akan diberikan dalam bentuk biaya administrasi. Bantuan akan diberikan atau berlaku selama 14 bulan.

Ia mengatakan bantuan diberikan untuk menyelamatkan ekonomi nasional dari guncangan ketidakpastian ekonomi global.

Sri Mulyani mengatakan selain fasilitas itu, pemerintah juga menggratiskan PPN atas pembelian rumah berharga di bawah Rp2 miliar

Demi menggairahkan ekonomi, pemerintah juga menggelontorkan banyak stimulus. Pertama, paket penebalan bansos berupa tambahan bantuan beras dan Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Kebijakan ini bertujuan menjaga daya beli, stabilisasi harga, dan pengendalian inflasi imbas El Nino yang terjadi belakangan ini.

"Terjadinya El Nino mengakibatkan lonjakan harga komoditas seperti beras yang memicu tekanan inflasi tinggi. Maka APBN perlu untuk memberikan perlindungan dengan penebalan bansos," katanya.

Ia mengatakan tambahan bantuan beras akan diberikan kepada 21,3 juta kelompok penerima manfaat sebesar 10 kg selama Desember dengan total kebutuhan anggaran Rp2,67 triliun.

Sedangkan BLT akan diberikan kepada 18,8 juta kelompok penerima manfaat sebesar Rp200 ribu per bulan selama November-Desember dengan total kebutuhan anggaran Rp7,52 triliun.

Paket kebijakan kedua ditujukan untuk mengoptimalkan peran UMKM melalui percepatan realisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR). Menkeu menargetkan KUR pada tahun ini dapat mencapai Rp297 triliun.

[Gambas:Video CNN]