bet slot88

Petualangan dimulai dari reruntuhan Kota Raksasa

Ketahanan Pangan RI Hanya Ranking 63 di Dunia, Kalah dari Malaysia******

Data Global Food Security Index (GFSI) mencatat ketahanan panganIndonesia ada di peringkat 63 dari 113 negara, lebih rendah dibandingkan dengan Vietnam dan Malaysia. Kendati, lebih baik ketimbang Thailand dan Filipina.

GSFI menyebut ada empat indikator utama dalam mengukur ketahanan pangan suatu negara. Yaitu, keterjangkauan harga pangan (affordability), ketersediaan pasokan (availability), kualitas nutrisi dan keamanan makanan (quality and safety), dan ketahanan sumber daya alam (natural resources and resilience).

Hasilnya akan ditampilkan dengan nilai 0-100, di mana semakin tinggi nilainya berarti semakin kuat ketahanan pangan negara tersebut.

Meski begitu, Indonesia menempati urutan ke-10 dari 23 negara Asia Pasifik yang masuk dalam daftar. Secara rata-rata, nilai ketahanan yang diperoleh negara Asia Pasifik ada di angka 63,4.

"Performa terbaiknya (Indonesia) ada di pilar keterjangkauan harga pangan dengan skor 81,4," tulis laporan GFSI 2022, dikutip Kamis (26/1).

Jika dibandingkan dengan rata-rata keterjangkauan di Asia Pasifik, Indonesia unggul jauh. Pasalnya, negara-negara Asia Pasifik hanya mencatat nilai rata-rata 73,4 untuk masalah keterjangkauan harga pangan.

Namun, Indonesia dinilai masih lemah di tiga sektor lain dibandingkan dengan rata-rata negara Asia Pasifik, yakni ketersediaan pasokan pangan yang hanya mendapat skor 50,9 (berbanding 61,9), kualitas nutrisi hanya 56,2 (berbanding 63,7), dan faktor keberlanjutan dan adaptasi skornya cuma 46,3 (berbanding 51,2).

"Indonesia unggul dalam memastikan pangan yang terjangkau di sisi konsumen melalui program jaring pengamat yang kuat. Namun, ada kesenjangan mendasar dalam kemampuan negara untuk menciptakan lingkungan yang berwawasan maju dan menjamin ketahanan pangan," tulis laporan tersebut.

Sejak periode pelacakan indeks ketahanan pangan diukur pada 2012, Indonesia hanya mengalami sedikit peningkatan. Bahkan, nilai untuk indikator kualitas nutrisi dan keamanan makanan tercatat menurun. Kendati, tiga indikator lain mencatat peningkatan.

Selama satu dekade, indikator keterjangkauan harga pangan (affordability) naik 12,4 poin ke angka 81,4 dan menaikkan klasifikasi dari 'sedang' menjadi 'sangat baik'. Kemudian, indikator ketersediaan pasokan (availability) naik rata-rata 3,9 ke 50,9, meski masih berstatus 'lemah'.

Lalu, indikator ketahanan sumber daya alam (natural resources and resilience) tumbuh 3,3 menuju 46,3, masih di klasifikasi 'lemah'. Sedangkan aspek kualitas nutrisi dan keamanan makanan (quality and safety) merosot 2,9 ke angka 56,2, tetapi masih ada di klasifikasi 'sedang'.

Sementara itu, Indonesia masih unggul dari beberapa negara ASEAN, antara lain Thailand yang ada di urutan 64 dunia dengan skor 60,1, Filipina di posisi 67 dengan skor 59,3, hingga Laos di urutan 81 dengan skor 53,1.

Namun, RI kalah dari Vietnam di posisi 46 dengan skor 67,9 dan Malaysia yang menempati urutan 41 dunia dengan skor 69,9.

[Gambas:Video CNN]

Daratan Doufu

Wagub Bali soal Pembangunan Bandara Bali Utara: Perlu Kajian Mendalam******

Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati atau Cok Ace turut merespons soal rencana pembangunan Bandara Internasional Bali Utara (BIBU). Pembangunannya diprotes Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri sehingga santer beredar proyeknya dibatalkan.

Menurut Cok Ace, pembangunan Bandara Bali Utara itu perlu kajian-kajian yang lebih mendalam lagi.

"Kebetulan pas waktu itu saya lagi di Jakarta, saya dengar katanya belum. Butuh kajian-kajian yang lebih mendalam lagi," katanya di Denpasar, Bali, Senin (23/1).

"Tidak ada dalam hidup ini yang pasti. Yang pasti adalah perubahan," imbuhnya.

Ia mengisyaratkan Bali perlu bandara tambahan selain Bandara I Gusti Ngurah Rai yang berada di Kabupaten Badung, Bali. Cok Ace mengambil contoh sulitnya evakuasi wisatawan saat Gunung Agung erupsi.

Kala itu, pemerintah kesulitan mengevakuasi wisatawan melalui bandara terdekat, yaitu di Bandara Juanda Surabaya, Jawa Timur.

Lihat Juga : RI Kaya Nikel, Pertamina Siap Produksi Baterai Kendaraan Listrik

"Pernah kita rasakan waktu Gunung Agung meletus, bagaimana sulitnya kita mengevakuasi wisatawan ke Juanda pada (waktu) itu susah sekali dan lewat darat, banjir di Sidoarjo. Ini bagaimana kita menjawabnya," ungkapnya.

Cok Ace juga menyinggung soal kapasitas runwayatau landasan pacu di Bandara I Gusti Ngurah Rai. Apakah satu runway di bandara tersebut mencukupi untuk kedatangan pesawat para wisatawan.

"Sekarang kita miliki satu runway dapat perbaikan-perbaikan ,dan ini perlu perhatian juga. Di satu sisi kita sudah kadung masuk pariwisata dijadikan sebagai backbone (tulang punggung ekonomi Bali)," ujarnya

Megawati menolak keras proyek pembangunan BIBU. Menurutnya, proyek bandara baru di Pulau Dewata itu tidak strategis dan hanya buang-buang duit.

"Waktu (rencana) dibangun lagi (bandara) di Buleleng. Kan saya bilang keluarga besar saya di sana, mau dibikin lapangan terbang, ngamuk saya. Saya panggil Pak Koster (Gubernur Bali) enak saja, aku bilang," katanya dalam kunjungan ke Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sanur, Senin (16/1) lalu.

Ia mengklaim amukannya sampai ke telinga Presiden Joko Widodo. Mega menitipkan pesan kepada Sekretaris Kabinet Pramono Anung bahwa dirinya menolak keras proyek bandara tersebut.

"Saya bilang sama Pram (Pramono Anung), Pram tolong banget ini atas nama warga Bali. Aku bilang jangan hanya mikirin diri sendiri, Pulau Bali ini saumprat, tahu enggak. Penduduknya hanya berapa, terus yang mau didatangi ke sini hanya investor doang," ungkapnya.

[Gambas:Video CNN]

Karier hiburan Nona Hou Fu

Bakal Pindah, Kantor Kementerian di IKN Mulai Dibangun******

Menteri PPN/ Kepala BappenasSuharso Monoarfa mengatakan saat ini pembangunan gedung sejumlah kementerian mulai dibangun di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Hal ini disampaikan Suharso saat melakukan kunjungan ke lokasi pembangunan IKN di Kalimantan Timur pada pekan lalu.

"Terdapat sejumlah titik yang kami tinjau tahapan pembangunannya terutama di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP). Proyek yang sedang berjalan di KIPP adalah pengembangan lahan yang dilakukan dengan dua tahapan," ujarnya melalui unggahan Instagram pribadinya @suharsomonoarfa yang dikutip pada Rabu (25/1).

Adapun titik pembangunan tersebut meliputi pembangunan istana negara hingga kantor Menteri Koordinator negara seperti Luhut Binsar Panjaitan dan Airlangga Hartarto. Berikut rincian yang dibangun:

1. Hunian Pekerja Konstruksi
2. Gedung Kementerian Koordinator 1
3. Gedung Kementerian Koordinator 2
4. Gedung Kementerian Koordinator 3
5. Gedung Kementerian Koordinator 4
6. Istana Negara dan Lapangan Upacara
7. Penataan Sumbu Kebangsaan Tahap 1
8. Rumah Tapak Jabatan.

Ia menjelaskan untuk gedung Istana Negara dan lapangan upacara disebutkan telah mulai dibangun oleh PT Wijaya Karya sejak November 2022 dan ditargetkan selesai pada Oktober 2024.

Sedangkan, pembangunan gedung dan kawasan kantor kementerian koordinator 1 telah dimulai pembangunannya sejak Desember 2022 dan ditargetkan selesai juga pada Oktober 2024

"Proyek ini telah dijalankan oleh PT Wijaya Karya Bangunan Gedung. Lingkup pekerjaan berupa bangunan gedung kantor Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, infrastruktur dan penataan Kawasan," jelasnya.

Kemudian, untuk pembangunan gedung dan kawasan kantor kementerian koordinator 2 akan dimulai pada Januari 2023 dan ditargetkan selesai pada Oktober 2024. Proyek ini nantinya dijalankan oleh PT Ciriajasa Engineering Consultants.

"Lingkup pekerjaan berupa bangunan gedung kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, infrastruktur dan penataan kawasan," imbuhnya.

Selanjutnya, pembangunan gedung dan Kawasan kantor kementerian koordinator 3 juga telah dimulai sejak Desember 2022 dan ditargetkan selesai pada Desember 2024. Proyek ini dikerjakan oleh PT Virama Karya.

"Lingkup pekerjaan berupa bangunan gedung kantor Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan HAM, infrastruktur dan penataan Kawasan," pungkas Suharso.

[Gambas:Video CNN]

hukum ilahi

Profil Henry Surya, Bos Indosurya yang Divonis Bebas oleh Hakim******

Terdakwa Henry Surya divonis bebas oleh hakim dalam kasus dugaan penipuandan penggelapan dana Koperasi Simpan Pinjam(KSP)Indosurya.

Hakim menilai terdakwa melakukan perbuatan perdata dalam kasus ini, bukan pidana.

"Mengadili, menyatakan terdakwa Henry Surya tersebut di atas terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana melainkan perkara perdata," ucap Hakim Ketua Syafrudin Ainor di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Selasa (24/1).

Saat itu ia mendirikan koperasi simpan pinjam tersebut bersama dengan 23 orang lainnya.

Sebelum dibebaskan, Henry sebelumnya sempat dituntut hukuman 20 tahun penjara atas kasus dugaan penipuan dan penggelapan dana KSP Indosurya.

Lihat Juga : Profil Jhon LBF yang Viral Dituding Asal PHK Karyawan

Jaksa juga menuntut agar Henry Surya selaku ketua KSP Indosurya diberi hukuman membayar denda Rp200 miliar. Jika tidak bisa membayar diganti dengan hukuman penjara satu tahun.

Jaksa menyatakan Henry melanggar Pasal 46 ayat (1) UU Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan Jo Pasal 55 Ayat 1 KUHP.

Hal yang memberatkan dalam pandangan jaksa yakni Henry Surya menimbulkan kerugian ekonomi terhadap para korban sebesar Rp16 triliun.

Dalam kasus ini, Henry juga diduga menghimpun dana dalam bentuk simpanan berjangka dan memberikan bunga 8-11 persen. Kegiatan tersebut dilakukan tanpa ada izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Setelah beberapa kali pemeriksaan, akhirnya membebaskan Henry Surya dari segala tuntutan hukum yang didakwakan kepadanya. Hakim lalu memerintahkan Henry agar segera dikeluarkan dari rumah tahanan (rutan) setelah putusan dibacakan.

"Membebaskan terdakwa Henry Surya oleh karena itu dari segala tuntutan hukum yang sebelumnya didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu pertama dan kedua pertama," ujar hakim.

[Gambas:Video CNN]

Dewa perang terkuat

Staf Menkeu Minta PKS Tak Kelabui Publik Soal Dana Haji******

Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo membantah pernyataan politisi PKS Iskan Qolba Lubis yang menyebut dana haji 'diambil' Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam bentuk surat utang negara.

Menurutnya, keputusan investasi dana haji merupakan kewenangan mutlak Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) selalu pengelola dana haji.

"Kami luruskan ⁦@PKSejahtera⁩ agar tak mengelabui publik. Keputusan investasi di SBSN ini mutlak kewenangan BPKH. Dana aman dan imbal hasil lancar. Pula, rerata imbal hasilnya 7,8 persen bukan 5 persen. Jelas di atas inflasi dan bunga deposito. Semoga jelas," cuit Prastowo di Twitter, Kamis (26/1).

Prastowo menyebut langkah tersebut ibarat amal ganda, di mana pemerintah berpartisipasi dalam pembangunan bangsa yang hasilnya akan dinikmati bersama.

Ia menegaskan dana haji tersebut dikelola secara transparan dan hasil kelolaannya dibagi hasilkan secara adil dan transparan.

"Kemenkeu senantiasa menerapkan tata kelola yang baik, hati-hati, dan akuntabel. Itulah kenapa peringkat utang kita bagus di mata internasional. Ya karena cara kita mengelola baik dan benar," pungkasnya.

[Gambas:Twitter]

Iskan Qolba Lubis yang merupakan anggota Komisi VIII DPR RI menolak usulan Kementerian Agama yang akan menaikkan biaya haji dari Rp39,8 juta pada 2022 menjadi Rp69 juta pada 2023. Ia lantas menuding ada permasalahan pengelolaan dana haji selama ini.

Menurutnya, pemerintah harus bertanggung jawab karena banyak dana haji yang dipakai untuk subsidi anggaran pendapatan belanja negara (APBN). Iskan meminta pemerintah memberi modal awal alih-alih merugikan para calon jemaah haji.

"Ketiga kesalahannya itu adalah pengelolaan dananya. Jadi gini kan adaindirect costyang didapatkan dari setoran awal itu kan Rp25 juta, umpama dia menabung 20 tahun atau 30 tahun berarti kan uang itu mengendap 30 tahun, harusnya kan sudah dapat di 180 persen. Berarti Rp25 juta ditambah 18 persen sekitar Rp55 juta kan," kata Iskan, dikutip dari Detikcom.

Ia menambahkan dulu keuntungan indirect cost saat ini mendekati 50 persen dan ada kesalahan mengelola dana haji karena setorannya diambil Kemenkeu lewat surat utang.

Lihat Juga : Mengintip Kantor Jhon LBF yang Klaim 'Manjakan' Karyawan

"Karena 70 persen dana haji diambil oleh Kemenkeu dalam bentuk surat utang negara, yang keuntungannya hanya sekitar 5 persen. Sedangkan inflasi 5,4 (persen). Jadi ini tidak adil pemerintah karena dipakai habis-habisan, pada waktu sama badan pengelolaan keuangan haji perusahaan tidak punya modal sama sekali," sambungnya.

Mayoritas dana haji yang dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) memang ditempatkan pada surat berharga negara (SBN).

Jumlah dana kelolaan haji mencapai Rp166,01 triliun pada akhir Desember 2022 atau meningkat 4,56 persen dibandingkan saldo 2021 yang sebesar Rp158,79 triliun.

Berdasarkan laporan keuangan BPKH 2022 (unaudited), dana kelolaan haji ini sebesar 70 persen ditempatkan di berbagai instrumen investasi. Sementara itu, sekitar 30 persen sisanya ditempatkan di perbankan.

Secara rinci, dana dalam instrumen investasi terbagi ke SBN sebesar Rp114,96 triliun, naik dari 2021 yang sebesar Rp110,90 triliun.

Lalu, ditempatkan pada entitas asosiasi sebesar Rp1,30 triliun, naik dibandingkan 2021 sebesar Rp276,65 miliar.

Kemudian dana haji ditempatkan pada investasi langsung dan investasi lainnya sebesar Rp779,06 miliar. Nilai penempatan ini naik dari 2021 sebesar Rp964,29 miliar.

Dana haji juga ditempatkan pada investasi emas sebesar Rp425 juta. Sedangkan di 2021 tidak ada dana yang ditempatkan di investasi emas.

Sementara itu, saldo haji yang ditempatkan pada perbankan mencapai Rp48,96 triliun atau 29,50 persen dari seluruh dana kelolaan ada di BPKH. Angka tersebut naik dibandingkan 2021 (unaudited) yang ditempatkan di perbankan Rp45,64 triliun atau 28,74 persen.

[Gambas:Video CNN]

Kuda bambu yang maha kuasa berusaha menjadi pelanggan tetap

Menaker Sebut Pengesahan RUU PPRT Dikebut Demi Lindungi PRT******

Menteri KetenagakerjaanIda Fauziyah mengatakan percepatan pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) bertujuan untuk melindungi para pekerja rumah tangga(PRT).

Ida menjelaskan UU ini nantinya menjadi landasan dalam mengatur dan mengelola masalah ketenagakerjaan pekerja domestik.

"Dengan adanya UU PPRT ini, persoalan-persoalan terkait pekerja domestik ini dapat kita selesaikan dan memiliki dasar hukum yang sangat jelas," ujarnya saat menerima audiensi Komnas HAM, dikutip dari keterangan resmi, Selasa (24/1).

Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro mengatakan pihaknya mendukung penuh komitmen pemerintah untuk melakukan percepatan pengesahan RUU PPRT menjadi UU.

"Komnas HAM memberi perhatian terhadap kelompok-kelompok rentan dan marginal yang memiliki potensi kuat terhadap pelanggaran hak asasi manusia, baik hak ekonomi sosial budaya maupun hak sipil dan politik," katanya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi juga menyampaikan keinginan agar RUU PPRT segera disahkan. Maka dari itu, ia meminta Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dan Ida Fauziyah melobi DPR untuk segera membahas RUU yang sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2023 itu.

Lihat Juga : FOTO: Konsumen Meikarta Digugat Rp56 M Buntut Protes atas Haknya

"Untuk mempercepat penetapan UU PPRT ini, saya perintahkan kepada menteri hukum dan ham dan menteri ketenagakerjaan untuk segera melakukan koordinasi dan konsultasi dengan DPR dan dengan semua stakeholder," kata Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (18/6).

Jika melihat sejarah RUU PPRT, rancangan beleid ini sudah bolak balik keluar masuk dari daftar prolegnas DPR sejak 2004 silam.

Pada 2020, RUU tersebut bahkan selesai pembahasan di Badan Legislasi dan tinggal masuk ke Badan Musyawarah (Bamus).

Kala itu, pemerintah dan DPR juga sepakat membawa draf itu ke tingkat paripurna. Meski demikian, rencana itu tak berlanjut. Tiba-tiba RUU PPRT batal dibawa ke paripurna.