gocengbet

Sistem ahli nujum

Tak Hanya Kangkung, Harga Telur Hingga Beras di Pasar Juga Naik******

Harga sejumlah bahan pokok mulai telurhingga beras di PD Pasar Jaya Pasar Minggu, Jakarta Selatan naik sepekan ini. Hal itu berbanding terbalik dengan pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengatakan hanya harga kangkungyang naik.

Salah satu pedagang telur di pasar itu yang bernama Aris mengatakan kenaikan mencapai Rp2.000-Rp3.000 per kg.

"Telur sekilo sekarang Rp27 ribu. Ini naik (harganya), kemarin kan Rp24 ribu-Rp25 ribu. Naiknya baru lima hari ini," kata Aris kepada CNNIndonesia.com, Rabu (26/10).

"Sekilo sekarang telur bisa Rp27 ribu-Rp28 ribu. Sebelumnya Rp26 ribu, sempat segitu harganya. Ini naik (harganya) sudah semingguan," katanya.

Pedagang lain bernama Temuji mengamini kenaikan harga telur itu. Ia menduga kenaikan merupakan imbas dari kebijakan Presiden Jokowi menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) beberapa waktu lalu.

Meski naik, ia masih berani memasang harga sedikit lebih rendah dibanding beberapa pesaing.

[Gambas:Video CNN]

"Telur sekilo sekarang Rp26.500. Harga telur naik. Kalau bulan kemarin bisa Rp25 ribu, sekarang mulai naik. Ini sudah dari seminggu lalu naiknya," jelasnya.

Sementara untuk beras, pedagang Pasar Minggu bernama Abdul menjelaskan saat ini paling murah per liter dijual di harga Rp8.500. Sedangkan beras paling mahal adalah jenis pandan wangi seharga Rp13 ribu per liter.

"Ini rata-rata naik. Harga beras memang naik-turun. Jadi per 3 minggu beras masuk bisa naik (harganya), kadang turun, begitu seterusnya. Ini naik sudah dari 2 minggu lalu. Beras biasa dulunya Rp7.500-Rp7.600, kalau pandan wangi itu Rp12 ribu per liter. Jadi ada kenaikan Rp800-Rp1.000," katanya.

Setali tiga uang, pedagang bernama Lis menjelaskan ia harus menaikkan harga beras jualannya bersamaan dengan sebelum, saat, dan sesudah kenaikan BBM.

"Beras standar Rp8.500 per liter, paling mahal pandan wangi Rp13 ribu per liter. Naik sudah dari sebulan lalu. Sebelumnya beras standar itu Rp7.500-Rp8.000 per liter, pandan wangi Rp12.500-Rp13 ribu," jelas Lis.

"Setelah kenaikan BBM juga naik terus (harganya). Kisarannya sekitar Rp500 sampai harga sekarang," sambungnya.

Tak jauh beda, Sardjono selaku pedagang bawang dan cabai menjelaskan ada beberapa kenaikan harga dalam beberapa hari terakhir.

"Bawang merah tiga hari ini naik jadi Rp40 ribu per kilogram, tadinya saya jual Rp35 ribu (ukuran besar). Kalau bawang merah kecil tadinya Rp28 ribu jadi naik Rp30 ribu per kilogram," jelasnya.

Sedangkan harga daging ayam masih stabil di angka Rp35 ribu per ekor. Namun, pedagang mengeluhkan jumlah permintaan yang menurun.

"Harga tetap, tapi daya beli menurun, berkurang. Kalau pedagang masih biasa (membeli), tapi ibu-ibu rumah tangga untuk konsumsi rumahan tidak ada. Ini terlihat sekarang ibu-ibu gak ada yang mengantre belanja ayam," jelas Slamet.

Tak hanya di Pasar Minggu, kenaikan harga bahan pokok selain kangkung juga terjadi di Pasar Kemiri Muka, Depok, Jawa Barat. Kenaikan paling terlihat terjadi pada bawang merah dan tomat kompak mengalami kenaikan.

"Bawang merah (kecil) sekarang Rp32 ribu per kilogram. Sebelumnya masih Rp30 ribu. Naik sudah seminggu ini kurang lebih," kata Rehan selaku pedagang bawang di pasar tersebut.

Pedagang lain bernama Zaenal menyebut kenaikan harga bawang terjadi dalam dua hari belakangan. Namun, ia masih berani memasang harga lebih rendah ketimbang pesaing lain.

"Bawang merah (kecil) naik sekarang Rp30 ribu per kilogram, baru dua hari ini. Sebelumnya sekitar Rp28 ribu. Tomat juga naik. Tadinya Rp4.000 per kilogram, sekarang jadi Rp6.500," jelasnya.

Selain bawang merah dan tomat, telur ayam juga mengalami kenaikan harga.

"Telur kecil sekarang Rp26 ribu per kilogram, yang besar Rp27 ribu per kilogram. Naik dari tiga hari ini, masing-masing naik Rp1.000," kata Edi yang berjualan telur.

Presiden Jokowi mengklaim harga bahan pokok di Pasar Klandasan, Balikpapan stabil. Hanya satu yang mengalami kenaikan harga, yakni kangkung.

Perang Wu Geng Liuli

KKP Butuh Rp365 T Kejar Produksi 2 Juta Ton Udang******

Kementerian Kelautan dan Perikanan(KKP) membutuhkan dana Rp365 triliun untuk mengejar target produksi 2 juta ton udang pada 2024.

Direktur Jenderal Perikanan Budidaya KKP TB Haeru Rahayu menjelaskan dari total 300.501 hektare (ha) lahan budi daya udang yang tersedia saat ini, baru sekitar 9.055 hektare atau 3 persen yang sudah dikelola secara intensif.

Sementara, 43.643 hektare atau 15 persennya dikelola secara semi-intensif dan sisanya sebesar 247.803 hektare atau 82 persen masih dikelola secara tradisional.

Tebe, sapaan akrabnya, mengatakan pihaknya terus mencari sumber pendanaan di luar APBN untuk bisa mewujudkan target tersebut.

Menurut Tebe, APBN seharusnya hadir di tiga aspek saja, yakni membuat regulasi, menyiapkan dukungan infrastruktur, dan penyiapan SDM. Sedangkan investasi seharusnya diserahkan ke pihak swasta.

"Tapi kemudian karena 2024 itu diminta untuk bisa memenuhi 2 juta ton, kami mencoba konsep modelling yang lain, sumbernya non-APBN. Kita mencoba pendekatan PHLN. Tapi tidak habis begitu saja, kita ingin melakukan pengembalian PHLN ini supaya utang ini tidak menjadi persoalan bagi anak cucu kita," katanya.

Di lain sisi, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan permintaan pasar udang global menduduki peringkat ke-2 setelah salmon. Selama kurun waktu 2015-2020, Indonesia berkontribusi terhadap pemenuhan pasar udang dunia rata-rata sebesar 6,9 persen.

"Sepanjang 2021, nilai ekspor udang Indonesia mencapai US,2 miliar, tertinggi di antara komoditas perikanan lainnya. Dengan kata lain, budi daya udang dapat berkontribusi besar pada pertumbuhan ekonomi nasional maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat pembudidaya," ungkap Trenggono melalui tayangan video.

Ia juga menjelaskan strategi untuk meningkatkan produksi udang nasional. Mulai dari evaluasi tambak udang eksisting, revitalisasi tambak udang tradisional, hingga membangun tambak udang modeling skala industri di beberapa titik Indonesia sesuai konsep pendekatan hulu dan hilir dalam satu kawasan industri.

[Gambas:Video CNN]

Penguasa Surgawi Segala Alam

Ahli IPB Curiga Ada Motif Bisnis di Balik Isu Krisis Pangan******

Guru Besar dan Kepala Pusat Bioteknologi IPB sekaligus Associate Researcher CORE Dwi Andreas Santosa mencurigai adanya motif bisnisdi balik isukrisis panganyang dihembuskan sejumlah kalangan belakangan ini.

Dalam acara Indonesia's Strategic Role in G20, Kamis (27/10), Andreas mengaku tidak datang sebagai perwakilan akademisi atau atas nama IPB. Ia menentang tegas isu krisis pangan demi membela petani Indonesia.

Menurutnya, isu krisis pangan atau global food crisisadalah hal yang bisa terjadi karena satu faktor besar, yakni penurunan produksi serealia dunia. Serealia merupakan sekelompok tumbuhan yang ditanam untuk dipanen biji atau bulirnya yang kemudian digunakan sebagai sumber karbohidrat dan pati.

"Produksi serealia dunia pada 2020 justru mencapai rekor produksi tertingginya. Bagaimana disimpulkan food crisis?" tanya Andreas keheranan, Kamis (27/10).

Ia mengatakan gambaran krisis pangan global sebenarnya bisa dilihat pada 1972 hingga 1974 di mana produksi serealia dunia turun 10 persen.

Lalu pada puncak krisis pangan 2011 yang menghancurkan berbagai rezim di Afrika Utara dan Timur Tengah dan mengakibatkan produksi serealia turun 14 persen.

[Gambas:Video CNN]

Andreas curiga isu krisis pangan dihembuskan untuk kepentingan bisnis berdasar pengamatannya pada 2007 dan 2008 lalu.

"Ketika terjadi global food crisis pada 2007 dan 2008, yang untung adalah pemain-pemain besar di perdagangan dunia. Mereka untung 120 persen," jelasnya.

"Pemain-pemain besar di bidang benih dan pestisida untung 40 persen. Pemain-pemain di industri fertilizer untungnya 60 persen. Jadi Indonesia harus hati-hati terhadap isu global food crisis," tegas Andreas.

Andreas menjelaskan saat ini perdagangan global diatur oleh 5 multinational corporationyang menguasai 90 persen perdagangan dunia.

Produsen pangan dunia saat ini didominasi negara-negara maju. Berbeda ketika sampai tahun 1980-an di mana negara-negara berkembang relatif tidak masalah dengan urusan pangan.

"Tapi sejak 1990-an, sekitar 70 persen negara-negara berkembang bergantung dengan impor pangan dari negara maju. Posisi saat ini perdagangan pangan dunia lebih dari 70 persen diproduksi negara maju," paparnya.

"Kini 90 persen pangan yang diperdagangkan dunia diimpor oleh negara-negara berkembang. Jadi mohon hati-hati terkait isu pangan global. Apakah negara maju atau multinational corporation yang ingin mengambil untung berlebih dengan menelurkan isu krisis pangan global?" pungkas Andreas.

Pembuat mimpi

Serap Panen Petani, Bulog dan ID Food Bakal Dapat Pinjaman Murah******

Bulog dan holding BUMN pangan (ID Food) akan mendapatkan pinjaman murah dari bank pelat merah untuk menyerap hasil panen petani.

Pinjaman tersebut akan digunakan untuk mengamankan 11 bahan pokok yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 125 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah.

Adapun 11 bahan pokok yang wajib dimaksimalkan dari produksi dalam negeri adalah beras, jagung, kedelai, bawang, cabai, daging unggas, telur unggas, daging ruminansia, gula konsumsi, minyak goreng, dan ikan.

Menurut Arief, pemberian bunga rendah ini dilakukan melalui jaminan pemerintah melalui skema subsidi bunga. Dalam hal ini, subsidi bunga diberikan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

"Jadi Himbara memberikan permodalan dengan bunga rendah, kemudian Kemenkeu sebagai penjamin. Pinjaman dana ini untuk Bulog dan ID Food karena mereka butuh uang untuk menyerap hasil petani," jelasnya.

Sementara, untuk besaran bunga subsidi dan tata cara pemberian jaminan kredit, kata Arief, bakal dituangkan dalam aturan turunan, yakni peraturan menteri keuangan (PMK).

"Menkeu yang menentukan (subsidi bunga nya). Jadi mekanismenya nanti ada semacam subsidi bunga," ujarnya.

Skema subsidi bunga ini tertuang dalam pasal 15 PP 125/2022. "Dalam rangka pelaksanaan pinjaman untuk keperluan penyelenggaraan CPP, Pemerintah dapat memberikan jaminan kredit dan/atau subsidi bunga kepada Perum Bulog dan/atau BUMN Pangan," tulis PP tersebut.

[Gambas:Video CNN]

Cinta setelah Masehi

PHRI Tolak Ancaman Pidana Pasangan Belum Nikah Check In di Hotel******

Perhimpunan Hoteldan RestoranIndonesia Daerah Istimewa Yogyakarta(PHRI DIY) menentang isi aturan di Pasal 415 RKUHP yang berisi ancaman pidana bagi pasangan belum menikah yang check in atau menginap di hotel.

"PHRI DIY menolak rancangan undang-undang itu, bahkan PHRI seluruh Indonesia juga menolak undang-undang yang kayak begitu. Itu bermaksud baik tapi tidak benar, tidak tepat," kata Ketua PHRI DIY Deddy Pranawa Eryana, Selasa (25/10).

Deddy mengakui esensi atau maksud dari rencana aturan itu sejatinya baik. Hanya saja, ia khawatir kalau aturan itu jadi diterapkan, implementasinya nanti menimbulkan kontradiksi dengan gembar-gembor pemerintah soal memacu pertumbuhan ekonomi dari sektor pariwisata.

"Sebetulnya itu kan masalah moral dari seseorang. Itu sudah ada perda-nya, walaupun dalam rancangan itu ada delik aduan. Nah ini sebetulnya di perda itu ada aturannya, biar perda saja enggak perlu pakai undang-undang," ucapnya.

"Makanya kan sering Satpol-PP grebek dan sebagainya karena sesuai dengan perda, enggak perlu pakai undang-undang karena nanti menghambat pariwisata Indonesia," sambungnya.

Di lain sisi, lanjut Deddy, tiap-tiap hotel kini juga memiliki pangsanya tersendiri. Kehadiran hotel syariah di kota-kota besar dan tujuan wisata yang terus berkembang pun bisa jadi opsi bagi konsumen.

[Gambas:Video CNN]

Oleh karenanya, PHRI DIY tak melihat adanya urgensi pada pasal perzinaan dalam RKUHP yang  ia sebut bisa memidanakan pasangan belum menikah melakukan check in di hotel ini.

"Tidak ada (urgensinya). Makanya, baik tapi enggak tepat gitu loh. Wong hotel juga sudah ada yang syariah ya silakan pilih saja. Tergantung dari konsumennya wisatawannya," pungkasnya.

Aturan yang tertuang di Pasal 415 RKUHP menjadi perbincangan di tengah masyarakat dalam beberapa hari terakhir. Pasalnya rancangan aturan itu mengatur mengenai pasangan belum menikah yang berpotensi dipidana jika menginap di hotel.

Pasal 415 ayat (1) berbunyi, "Setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan semua atau istrinya dipidana karena perzinaan dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II."

Sementara itu, Pasal 415 ayat (2) menyatakan, "Terhadap Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan: a. suami atau istri bagi orang yang terikat perkawinan; atau b. orang tua atau anaknya bagi yang tidak terikat perkawinan."

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyatakan bahwa pasal perzinaan yang dimasukkan ke dalam draf RKUHP bakal merugikan dunia usaha, terutama bidang pariwisata dan perhotelan.

Sementara Juru Bicara Tim Sosialisasi RKUHP Albert Aries menilai polemik itu muncul karena belum ada pemahaman yang utuh dari publik termasuk kalangan Apindo.

Albert menjelaskan pengaturan tindak pidana perzinaan (Pasal 415 RKUHP) dan hidup bersama sebagai suami-istri di luar perkawinan/kohabitasi (Pasal 416 RKUHP) dimaksudkan untuk menghormati dan melindungi lembaga perkawinan, yang diatur sebagai delik aduan (klach delicten) di RKUHP.

"Yaitu pengaduannya hanya dapat diadukan oleh suami/istri bagi mereka yang terikat perkawinan atau orang tua/anak bagi mereka yang tidak terikat perkawinan," terang Albert.

"Sehingga tidak akan pernah ada proses hukum terkait perzinaan atau kohabitasi tanpa adanya pengaduan dari pihak yang berhak dan dirugikan secara langsung," sambungnya.

Ia menambahkan kewenangan dari kepala desa atau sejenisnya untuk mengadukan tindak pidana perzinahan atau kohabitasi telah dihapus dari draf RKUHP sebelumnya.

"Dengan kata lain, ruang privat seseorang justru menjadi terlindungi oleh hukum pidana karena masyarakat atau pihak ketiga lainnya tidak bisa melakukan pelaporan ke pihak yang berwajib, dan juga tidak boleh melakukan tindakan main hakim sendiri (persekusi)," kata Albert.

Menikah dengan iblis

KKP Butuh Rp365 T Kejar Produksi 2 Juta Ton Udang******

Kementerian Kelautan dan Perikanan(KKP) membutuhkan dana Rp365 triliun untuk mengejar target produksi 2 juta ton udang pada 2024.

Direktur Jenderal Perikanan Budidaya KKP TB Haeru Rahayu menjelaskan dari total 300.501 hektare (ha) lahan budi daya udang yang tersedia saat ini, baru sekitar 9.055 hektare atau 3 persen yang sudah dikelola secara intensif.

Sementara, 43.643 hektare atau 15 persennya dikelola secara semi-intensif dan sisanya sebesar 247.803 hektare atau 82 persen masih dikelola secara tradisional.

Tebe, sapaan akrabnya, mengatakan pihaknya terus mencari sumber pendanaan di luar APBN untuk bisa mewujudkan target tersebut.

Menurut Tebe, APBN seharusnya hadir di tiga aspek saja, yakni membuat regulasi, menyiapkan dukungan infrastruktur, dan penyiapan SDM. Sedangkan investasi seharusnya diserahkan ke pihak swasta.

"Tapi kemudian karena 2024 itu diminta untuk bisa memenuhi 2 juta ton, kami mencoba konsep modelling yang lain, sumbernya non-APBN. Kita mencoba pendekatan PHLN. Tapi tidak habis begitu saja, kita ingin melakukan pengembalian PHLN ini supaya utang ini tidak menjadi persoalan bagi anak cucu kita," katanya.

Di lain sisi, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan permintaan pasar udang global menduduki peringkat ke-2 setelah salmon. Selama kurun waktu 2015-2020, Indonesia berkontribusi terhadap pemenuhan pasar udang dunia rata-rata sebesar 6,9 persen.

"Sepanjang 2021, nilai ekspor udang Indonesia mencapai US,2 miliar, tertinggi di antara komoditas perikanan lainnya. Dengan kata lain, budi daya udang dapat berkontribusi besar pada pertumbuhan ekonomi nasional maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat pembudidaya," ungkap Trenggono melalui tayangan video.

Ia juga menjelaskan strategi untuk meningkatkan produksi udang nasional. Mulai dari evaluasi tambak udang eksisting, revitalisasi tambak udang tradisional, hingga membangun tambak udang modeling skala industri di beberapa titik Indonesia sesuai konsep pendekatan hulu dan hilir dalam satu kawasan industri.

[Gambas:Video CNN]