kaisarjp

Senjata ilahi

PR Sektor Agraria Era Jokowi di Tengah Isu AHY Jadi Menteri ATR******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dikabarkan akan kembali mengotak-atik susunan kabinetnya menjelang akhir masa jabatannya di tahun ini. Kali ini, ia diisukan bakal merombak posisi menteri agraria dan tata ruang/badan pertanahan nasional (ATR/BPN).

Jokowi disebut berencana menunjuk Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai menteri ATR/BPN baru pada Rabu (21/2) ini. Sementara, menteri ATR/BPN sebelumnya, yakni Hadi Tjahjanto akan dilantik sebagai menteri koordinator bidang politik, hukum dan keamanan (Menko Polhukam).

Kepada CNNIndonesia, sumber dari Istana menyebutkan bahwa pelantikan Hadi dan AHY sebagai menteri di kabinet Indonesia Maju Jokowi digelar Rabu pukul 11.00 WIB.

Dengan kata lain, untuk periode II pemerintah Jokowi ini tak ada menteri ATR/BPN yang bisa rampung bekerja selama lima tahun.

Kendati, menjelang akhir jabatannya, Jokowi masih punya PR di sektor agraria. Terlebih untuk merealisasikan Reforma Agraria.

Reforma Agraria merupakan salah satu program prioritas nasional yang ditingkatkan pemerintahan Jokowi sejak periode pertama. Program ini digalakan dalam upaya membangun Indonesia dari pinggir serta meningkatkan kualitas hidup.

Adapun Reforma Agraria bentuknya ada tiga, yaitu legalisasi aset, redistribusi tanah, dan perhutanan sosial. Dalam bentuknya reforma agraria yang ditargetkan akan dilaksanakan seluas 9 juta hektare.

Berdasarkan keterangan Kementerian Komunikasi dan Informatika, peran Kementerian ATR/BPN dalam Reforma Agraria adalah memberikan aset dan akses.

Dalam hal aset, Kementerian ATR/BPN menjamin kepastian hukum atas tanah yang dimiliki, salah satu contohnya seperti memberikan sertifikat tanah. Untuk hal akses Kementerian ATR/BPN, memberikan pemberdayaan terhadap infrastruktur jalan dan irigasi, termasuk prasarana pasca panen, pendidikan/pelatihan, kredit usaha, serta pemasaran.

Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Dewi Kartika mengatakan PR besar Jokowi adalah realisasi Reforma Agraria yang bertumpu pada penyelesaian konflik agraria, koreksi ketimpangan penguasaan tanah, dan redistribusi tanah kepada petani.

Ia menuturkan dalam janji langsung, pada 2020 di Istana Negara, Jakarta, merespon tuntutan KPA yang mengingatkan tentang kemacetan penyelesaian konflik agraria, Jokowi berjanji setidaknya 50 persen Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA) KPA akan dituntaskan.

Janji ini termasuk terkait redistribusi tanah hasil penyelesaian konflik agraria masyarakat dengan Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan swasta dan PTPN (BUMN).

"Sampai memasuki masa akhir 10 tahun kepemimpinannya, janji itu tidak kunjung direalisasikan oleh jajaran kabinetnya (Jokowi)," ujar Dewi kepada CNNIndonesia.com, Selasa (20/2).

KPA sendiri mencatat 2.363 konflik agraria terjadi selama kepemimpinan Jokowi, yakni 2015-2023. Ribuan kasus persoalan agraria itu mencuat dan berdampak pada 6,3 juta hektare tanah.

Adapun korban terdampak mencapai 1,75 juta keluarga di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu, terdapat 2.363 rakyat yang ditangkap dan dikriminalisasi karena mempertahankan hak atas tanahnya.

Tak hanya itu, 78 orang menjadi korban penembakan dan 905 orang dianiaya. Sebab aparat masih dimobilisasi di wilayah-wilayah konflik agraria. Bahkan 72 orang harus kehilangan nyawa.

Konflik agraria ini terjadi di seluruh sektor mulai dari perkebunan, kehutanan, pertanian korporasi, pertambangan, pembangunan infrastruktur, pengembangan properti, kawasan pesisir, lautan, serta pulau-pulau kecil.

Karena masalah ini, banyak warga yang akhirnya terlempar dari tanahnya sendiri dan terpaksa menjadi tenaga kerja upah murah ataupun pekerja non-formal yang bermigrasi ke kota hingga luar negeri.

Menurut Dewi, masalah ini tak pernah teratasi di bawah pemerintahan Jokowi selama sembilan tahun terakhir. Salah satunya akibat kinerja tim nasional reforma agraria dan gugus tugas reforma agraria (GTRA) yang mandek meski telah dibentuk khusus untuk menyelesaikan persoalan.

Karenanya, pemerintah pun perlu terobosan untuk bisa menyelsasikan masalah konflik agraria.

"Perlu terobosan untuk gunung es konflik agraria. Satu dekade ke belakang minus terobosan," ucap Dewi.

Dewi mengatakan PR besar Jokowi lainnya di bidang agraria, termasuk kegagalan Reforma Agraria terhadap klaim-klaim kawasan hutan di atas tanah-tanah petani, masyarakat adat, dan puluhan ribu desa.

"Oleh karena itu, kami meyakini penunjukkan AHY bukan pilihan yang tepat, mengingat latar belakang beliau yang tidak banyak bersentuhan dengan dunia agraria," imbuhnya.

Ia menilai, di masa akhir pemerintah Jokowi, Indonesia perlu percepatan. Oleh karena itu, masyarakat membutuhkan sosok menteri yang bukan sedang belajar memahami masalah-masalah agraria.

Apalagi, kata Dewi, pemberian jabatan ini seolah-olah menjadi masa belajar bagi AHY untuk jadi menteri sebenarnya di kabinet mendatang.

"Kami menyayangkan Presiden Jokowi lebih menitikberatkan pada bagi-bagi jabatan ketimbang percepatan 9 juta hektare Reforma Agraria," ucap Dewi.

Kendati, tak menutup kemungkinan AHY bisa menuntaskan sejumlah PR tadi. Asalkan, AHY memiliki kecepatan adaptasi yang luar biasa.

"Dan sanggup memimpin kolaborasi efektif khususnya dengan wamen serta organisasi masyarakat sipil untuk melanjutkan Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA)," kata Dewi.

Bersambung ke halaman berikutnya...

PR Redistribusi Lahan

Wukong membaca obrolan pribadi

Airlangga Lapor Jokowi Indonesia Disetujui Jadi Kandidat Anggota OECD******

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakanIndonesiadisetujui menjadi kandidat anggota Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi atau Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Kabar tersebut telah disampaikan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Saya lapor ke Bapak Presiden bahwa tadi malam keanggotaan Indonesia di OECD sudah diterima. Jadi ini merupakan momentum bersejarah karena Indonesia adalah negara ASEAN pertama yang diterima untuk aksesi OECD, dan yang kedua adalah negara Asia ketiga sesudah Jepang dan Korea," katanya di Istana Kepresidenan, Rabu (21/2).

Airlangga mengatakan Jokowi telah meminta agar rencana kerja Indonesia sebagai anggota OECD segera disiapkan. Negara lain, sambungnya, juga mendukung RI bergabung dengan OECD.

Melansir situs resmi Kemenko Perekonomian, Dewan OECD telah memutuskan untuk membuka diskusi aksesi dengan Indonesia pada Rabu (20/2). Keputusan tersebut mengikuti penilaian oleh anggota OECD berdasarkan evidence-based framework for the consideration of prospective members.

Sekretaris Jenderal OECD Mathias Cormann mengatakan keputusan untuk membuka diskusi aksesi tersebut akan memberikan manfaat bagi Indonesia OECD. Melalui diskusi aksesi, OECD diharapkan dapat memberikan dukungan bagi Indonesia dalam melanjutkan upaya reformasi untuk mencapai visi menjadi negara maju dengan pendapatan per kapita minimal US.300 pada 2045.

Cormann juga berharap bahwa keterlibatan Indonesia dalam proses aksesi tersebut juga akan membantu memperkuat relevansi dan dampak global OECD.

"Keputusan Anggota OECD hari ini adalah sesuatu yang bersejarah. Pengajuan dari Indonesia adalah yang pertama di Asia Tenggara, salah satu kawasan dengan pertumbuhan paling dinamis di dunia. Sebagai negara dengan perekonomian terbesar di Asia Tenggara dan negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, Indonesia adalah pemain global yang signifikan, memberikan kepemimpinan yang penting di kawasan ini dan sekitarnya," ungkapnya.

[Gambas:Video CNN]

Valkyrie Ajaib

Dua Rumah Menteri di IKN Sudah Jadi******

Rumah menteri yang dibangun di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara sudah jadi. Namun, baru dua bangunan saja dan selebihnya masih dalam progres pengerjaan.

Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Danis H Sumadilaga mengatakan dua rumah tersebut sudah layak huni karena telah dilengkapi beserta furniturenya.

"Iya ada 2 (rumah menteri) yang sudah jadi sampai dengan interiornya," ujarnya kepada detikcom, Kamis (22/2).

Rumah para menteri ini dibangun di atas bukit. Jika dilihat dari interiornya, rumah tersebut tampak sangat mewah karena didominasi oleh material marmer dan kayu mengikuti tren perumahan masa kini.

Konsepnya, pada lantai basement diperuntukkan kamar tidur supir, kamar mandi, dan ruang jaga. Pada lantai pertama merupakan area kedinasan, sedangkan lantai kedua merupakan area privat keluarga.

Pemerintah berencana membangun 36 rumah menteri di IKN. Saat ini sudah 2 rumah yang selesai, maka artinya masih ada 34 rumah lagi dalam proses pembangunan.

[Gambas:Video CNN]

Kotak peralatan dewa super

Bapanas Sebut Beras 700 Ribu Ton Bakal Diguyur ke Pasar******

Badan Pangan Nasional (Bapanas) akan mengkoordinasikan penyaluran beras 700 ribu ton ke pasar tradisional hingga toko ritel modern. Hal ini dilakukan di tengah laporan kelangkaan beras premium di sejumlah gerai ritel.

Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi mengungkapkan beras tersebut akan didistribusikan oleh Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC) mengingat stoknya yang berlimpah.

Namun, pihaknya akan melakukan pengemasan ulang mengingat kemasan beras dari pasar induk hingga 50 kg. Sementara, beras di pasar ritel dikemas dalam ukuran 5 kg.

Kemudian, sekitar 50 ribu ton beras akan digelontorkan oleh Food Station untuk wilayah Jabodetabek. Selain beras komersil, pihaknya juga akan mendistribusikan beras SPHP 5 kg ke ritel modern maupun pasar tradisional.

Proses distribusi, sambung Arif, juga akan dipercepat demi membantu mengendalikan kondisi di lapangan. Hal ini juga sejalan dengan rapat bersama Jokowi dan sejumlah menteri yang telah dilakukan pada pagi ini. Pihaknya juga telah berkoordinasi dengan Bulog, Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo), hingga Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras (Perpadi).

"Tadi saya minta tolong Pak Dirut Food Station, Ketua Aprindo, kemudian para penggiling padi, pedagang, dan Bulog yang ada di sini, karena kami mau mempercepat, cetak yang 5 kg SPHP. Nanti Bulog akan berkoordinasi dengan penggiling padi, cetak secepatnya, kirim ke modern market, kirim ke pasar tradisional," terangnya.

Lebih lanjut, langkah pembatasan pembelian beras di toko ritel juga akan terus dilaksanakan untuk menjaga pemerataan akses produk. Dalam hal ini, masyarakat dibatasi untuk membeli maksimal 10 kg beras atau 2 kali 5 kg.

Pembelian beras dan gula di ritel modern seperti Indomaret dan Alfamadi sebelumnya dibatasi karena persediaan stok yang menipis.

Berdasarkan pantauan CNNIndonesia.com di Indomaret kawasan Tendean, Jakarta Selatan, Senin (12/2), pembelian beras dan gula dibatasi maksimal 1 pak isi 5 kilogram (kg) per konsumen.

Petugas mengatakan awalnya pembelian beras dan gula dibatasi 2 pak per konsumen sejak beberapa bulan terakhir. Namun, pembatasan semakin ketat menjadi 1 pak sejak pekan lalu.

[Gambas:Video CNN]

Dongeng dunia yang berbeda

PR Sektor Agraria Era Jokowi di Tengah Isu AHY Jadi Menteri ATR******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dikabarkan akan kembali mengotak-atik susunan kabinetnya menjelang akhir masa jabatannya di tahun ini. Kali ini, ia diisukan bakal merombak posisi menteri agraria dan tata ruang/badan pertanahan nasional (ATR/BPN).

Jokowi disebut berencana menunjuk Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai menteri ATR/BPN baru pada Rabu (21/2) ini. Sementara, menteri ATR/BPN sebelumnya, yakni Hadi Tjahjanto akan dilantik sebagai menteri koordinator bidang politik, hukum dan keamanan (Menko Polhukam).

Kepada CNNIndonesia, sumber dari Istana menyebutkan bahwa pelantikan Hadi dan AHY sebagai menteri di kabinet Indonesia Maju Jokowi digelar Rabu pukul 11.00 WIB.

Dengan kata lain, untuk periode II pemerintah Jokowi ini tak ada menteri ATR/BPN yang bisa rampung bekerja selama lima tahun.

Kendati, menjelang akhir jabatannya, Jokowi masih punya PR di sektor agraria. Terlebih untuk merealisasikan Reforma Agraria.

Reforma Agraria merupakan salah satu program prioritas nasional yang ditingkatkan pemerintahan Jokowi sejak periode pertama. Program ini digalakan dalam upaya membangun Indonesia dari pinggir serta meningkatkan kualitas hidup.

Adapun Reforma Agraria bentuknya ada tiga, yaitu legalisasi aset, redistribusi tanah, dan perhutanan sosial. Dalam bentuknya reforma agraria yang ditargetkan akan dilaksanakan seluas 9 juta hektare.

Berdasarkan keterangan Kementerian Komunikasi dan Informatika, peran Kementerian ATR/BPN dalam Reforma Agraria adalah memberikan aset dan akses.

Dalam hal aset, Kementerian ATR/BPN menjamin kepastian hukum atas tanah yang dimiliki, salah satu contohnya seperti memberikan sertifikat tanah. Untuk hal akses Kementerian ATR/BPN, memberikan pemberdayaan terhadap infrastruktur jalan dan irigasi, termasuk prasarana pasca panen, pendidikan/pelatihan, kredit usaha, serta pemasaran.

Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Dewi Kartika mengatakan PR besar Jokowi adalah realisasi Reforma Agraria yang bertumpu pada penyelesaian konflik agraria, koreksi ketimpangan penguasaan tanah, dan redistribusi tanah kepada petani.

Ia menuturkan dalam janji langsung, pada 2020 di Istana Negara, Jakarta, merespon tuntutan KPA yang mengingatkan tentang kemacetan penyelesaian konflik agraria, Jokowi berjanji setidaknya 50 persen Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA) KPA akan dituntaskan.

Janji ini termasuk terkait redistribusi tanah hasil penyelesaian konflik agraria masyarakat dengan Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan swasta dan PTPN (BUMN).

"Sampai memasuki masa akhir 10 tahun kepemimpinannya, janji itu tidak kunjung direalisasikan oleh jajaran kabinetnya (Jokowi)," ujar Dewi kepada CNNIndonesia.com, Selasa (20/2).

KPA sendiri mencatat 2.363 konflik agraria terjadi selama kepemimpinan Jokowi, yakni 2015-2023. Ribuan kasus persoalan agraria itu mencuat dan berdampak pada 6,3 juta hektare tanah.

Adapun korban terdampak mencapai 1,75 juta keluarga di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu, terdapat 2.363 rakyat yang ditangkap dan dikriminalisasi karena mempertahankan hak atas tanahnya.

Tak hanya itu, 78 orang menjadi korban penembakan dan 905 orang dianiaya. Sebab aparat masih dimobilisasi di wilayah-wilayah konflik agraria. Bahkan 72 orang harus kehilangan nyawa.

Konflik agraria ini terjadi di seluruh sektor mulai dari perkebunan, kehutanan, pertanian korporasi, pertambangan, pembangunan infrastruktur, pengembangan properti, kawasan pesisir, lautan, serta pulau-pulau kecil.

Karena masalah ini, banyak warga yang akhirnya terlempar dari tanahnya sendiri dan terpaksa menjadi tenaga kerja upah murah ataupun pekerja non-formal yang bermigrasi ke kota hingga luar negeri.

Menurut Dewi, masalah ini tak pernah teratasi di bawah pemerintahan Jokowi selama sembilan tahun terakhir. Salah satunya akibat kinerja tim nasional reforma agraria dan gugus tugas reforma agraria (GTRA) yang mandek meski telah dibentuk khusus untuk menyelesaikan persoalan.

Karenanya, pemerintah pun perlu terobosan untuk bisa menyelsasikan masalah konflik agraria.

"Perlu terobosan untuk gunung es konflik agraria. Satu dekade ke belakang minus terobosan," ucap Dewi.

Dewi mengatakan PR besar Jokowi lainnya di bidang agraria, termasuk kegagalan Reforma Agraria terhadap klaim-klaim kawasan hutan di atas tanah-tanah petani, masyarakat adat, dan puluhan ribu desa.

"Oleh karena itu, kami meyakini penunjukkan AHY bukan pilihan yang tepat, mengingat latar belakang beliau yang tidak banyak bersentuhan dengan dunia agraria," imbuhnya.

Ia menilai, di masa akhir pemerintah Jokowi, Indonesia perlu percepatan. Oleh karena itu, masyarakat membutuhkan sosok menteri yang bukan sedang belajar memahami masalah-masalah agraria.

Apalagi, kata Dewi, pemberian jabatan ini seolah-olah menjadi masa belajar bagi AHY untuk jadi menteri sebenarnya di kabinet mendatang.

"Kami menyayangkan Presiden Jokowi lebih menitikberatkan pada bagi-bagi jabatan ketimbang percepatan 9 juta hektare Reforma Agraria," ucap Dewi.

Kendati, tak menutup kemungkinan AHY bisa menuntaskan sejumlah PR tadi. Asalkan, AHY memiliki kecepatan adaptasi yang luar biasa.

"Dan sanggup memimpin kolaborasi efektif khususnya dengan wamen serta organisasi masyarakat sipil untuk melanjutkan Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA)," kata Dewi.

Bersambung ke halaman berikutnya...

PR Redistribusi Lahan

Permainan online Raja Fajar

Teten soal Tindak Lanjut Pelanggaran TikTok: Tunggu Mendag******

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masdukimengatakan pihaknya masih akan berkoordinasi dengan Menteri PerdaganganZulkifli Hasan untuk menindak TikTok.

Maklum, TikTok masih kembali melakukan transaksi online melalui platform mereka sendiri. Padahal, hal tersebut sudah dilarang oleh pemerintah.

"Ya kami nanti tunggu Pak Mendag," ucap Teten di Kantor Kemenkop UKM, Jakarta Selatan, Senin (19/2).

Teten pun menegaskan pihaknya tidak mempermasalahkan TikTok saat ini sudah bekerja sama dengan Tokopedia. Namun, ia menyayangkan TikTok Shop masih beroperasi dengan cara yang sama sebelum dilarang beroperasi, di mana transaksinya masih berada di platform itu sendiri.

"Kami gak permasalahkan TikTok investasi di Tokopedia-nya, yang kami permasalahkan TikTok dalam praktiknya masih menggunakan TikTok Shop itu terintegrasi dengan media sosial," ujar Teten.

Di sisi lain, Tokopedia memberikan pandangan tersendiri soal praktik TikTok Shop tersebut.

Head of Communication Tokopedia Aditia Nelwan mengatakan meskipun telah melewati masa proses uji coba, transaksinya masih belum berpindah lantaran hal itu membuat pengguna tak nyaman saat melakukan pembayaran.

"Kita sangat mengutamakan kenyamanan pengguna. Kita menghindari pengguna itu berpindah aplikasi atau jump app ketika mau bayar, tiba-tiba ada aplikasi lain masuk. Jadi check out-nya masih akan di situ (TikTok) juga sama," kata Aditia dalam acara ngobrol santai dengan seller TikTok dan Tokopedia terkait program Beli Lokal di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, akhir tahun lalu.

Namun, Aditia memastikan setelah proses transisi ini rampung, Tokopedia bakal terlibat dalam semua pembayaran transaksi di TikTok Shop secara seamless atau di belakang layar, serta tidak akan disadari oleh pembeli.

"Tapi nantinya memang sistemnya yang memproses pembayarannya, yang transaksinya itu ada di kami (di Tokopedia) walaupun pelanggan merasa tidak ada perpindahan. Memang itu tujuannya, untuk orang tetap nyaman untuk belanja. Tapi di back end-nya (atau) di sistem belakangnya itu akan di Tokopedia. Ini juga butuh waktu," katanya.

[Gambas:Video CNN]