daftar slot888

Master Setan Lukisan Gunung dan Laut

Cerita Chef Yuli, dari Masak Buat Obama hingga Berlabuh ke Pulau Obi******

Siapa sangka, masakan hotel bintang lima ada di salah satu pulau terpencil Indonesia, Pulau Obi, Halmahera Selatan,Maluku Utara.

Ialah Yuli Andrianto atau akrab disapa Chef Yuli. Pria berusia 53 tahun ini bekerja sebagai kepala koki (chief chef) di salah satu tambang nikel terbesar Indonesia.

Di pulau yang berjarak 2.378 km dari Jakarta, Chef Yuli memasak dan mengawasi katering makanan untuk sekitar 30 ribu pekerja perusahaan pengolahan nikel terintegrasi PT Tri Megah Bangun Persada (TBP) atau Harita Nickel.

Tak heran, ia beberapa kali memasak untuk tokoh ternama. Saat bekerja di Hotel Shangri-la, misalnya, ia pernah memasak untuk mantan Presiden AS Barack Obama, yang pada 2010 lalu berkunjung ke Jakarta.

"Obama senang sekali dengan makanan Indonesia, nasi goreng, gado-gado dan sate," kenangnya saat berbincang dengan CNNIndonesia.comdi Pulau Obi, pada awal April lalu.

Kemudian, ia bersama tim juga pernah memasak untuk Susilo Bambang Yudhoyono saat masih menjadi orang nomor satu RI.

"SBY itu enggak suka strawberry," ujarnya.

Tak hanya itu, Chef Yuli juga sempat bekerja di salah satu hotel di Dubai, Madinat Jumeirah. Namun, lepas setahun, ia kembali ke Indonesia.

'Merantau' ke Pulau Obi

Lebih dari satu dekade menjadi koki di ibu kota, Yuli merasa stres. Sebab, waktunya habis di jalan. Bertemu anak pun jarang.

Di tengah kegalauannya, ia mendengar ada lowongan untuk menjadi koki di Harita Group. Ia pun tertarik dan melamar.

Beruntung, kelihaiannya dalam memasak membuat ia berhasil mendapat pekerjaan di grup konglomerat itu.

Pada 2012, ia pertama kali menjejakkan kaki di Pulau Obi. Saat itu, pulau itu sangat tertinggal. Perjalanan ke sana memakan waktu panjang. Ia harus naik pesawat dari Jakarta ke Ternate sekitar 4 jam, lalu naik kapal selama 9 jam ke Bacan, kemudian naik kapal lagi ke Pulau Obi sekitar 4 jam.

Fasilitas memasaknya pun terbatas. Ia yang sudah belasan tahun mendapat fasilitas memasak kelas hotel berbintang, harus memasak dengan kompor sumbu minyak tanah.

"Sekarang, sudah ada transportasi dan listrik. Sebelumnya, saya mengalami kompor minyak tanah setelah saya dari Shangri-La dan Dubai," ujarnya.

Lanjut ke halaman sebelah...

Memasak menu bintang 5 untuk 2.000 pekerja

pulau beluga

Jepang Hapus Program Magang Bagi Pekerja Negara Berkembang******

Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Tokyo menyebut Jepang akan menghapus program magang bagi pekerja negara berkembang, termasuk dari Indonesia. Karena itu, mereka mengimbau warga negara Indonesia (WNI) untuk mengikuti aturan Pemerintah Jepang secara benar.

"Sekarang kami bisa sarankan agar semua ketentuan terkait visa dan izin tinggal di sini, mekanismenya tentu kalau bisa diikuti dengan benar," ujar Wakil Duta Besar RI untuk Jepang John Tjahjanto Boestami seperti dikutip dari Antara, Kamis (5/5).

Panel Pemerintah Jepang mengusulkan penghapusan program magang pada 10 April lalu karena dinilai kontroversial akibat banyaknya pelecehan dan diskriminasi.

Kedua,penyesuaian bidang dan jenis kerja baru dengan bidang dan kerja SSW guna memberikan kemudahan peserta untuk alih status ke program tersebut. Ketiga,pemberian kelonggaran bagi peserta untuk berpindah perusahaan dalam jenis kerja yang sama.

Keempat,peran organisasi pengawas dalam program pemagangan akan terus diadopsi dengan memberikan syarat sertifikasi yang lebih ketat.

Kelima,mencabut izin organisasi pengawas yang tidak menjalankan tugasnya dengan benar serta pemenuhan mekanisme pengawasan kemampuan dan keahlian peserta.

Menurut John, ketidakjelasan status akibat visa kerja atau tinggal yang tidak sesuai akan menimbulkan berbagai masalah ke depan.

"Kalau statusnya tidak jelas di sini, yang rugi mereka masing-masing, yang akan merasakan itu. Tentunya bisa membawa masalah bukan hanya bagi diri sendiri melainkan juga bagi orang lain," katanya.

John juga mengingatkan kepada WNI untuk berlaku selayaknya tamu di negara sakura itu dan tetap mematuhi aturan pemerintah setempat.

"Kita, biar bagaimanapun, tamu di sini. Bagaimanapun kita perlu menjaga supaya kita di sini dapat tertib dalam berkegiatan," katanya.

Pascapandemi covid-19, WNI di Jepang tercatat 67 ribu orang. Angkanya naik 7.000u orang dari sekitar 60 ribu pada awal pandemi.

Namun, berdasarkan laporan Imigrasi Jepang pada Juni 2022, jumlah WNI di negara itu mencapai 83 ribu orang. Dari jumlah tersebut, pekerja magang atau kenshuseinaik dari 34 ribu menjadi 44 ribu orang.

Sementara itu, untuk kategori pekerja dengan keterampilan spesifik (specified skilled workers/SSW), jumlahnya mencapai hampir 10 ribu orang.

[Gambas:Video CNN]

Tujuh kehidupan pagoda

Kinerja Manufaktur RI Naik ke 51,9, Kalahkan China hingga Vietnam******

Purchasing Managers' Index (PMI) manufaktur Indonesia tercatat 51,9 pada Maret 2023 atau naik dibanding bulan sebelumnya, 51,2. Angka itu berdasarkan hasil survei yang dirilis S&P Global.

Capaian tersebut melampaui PMI pusat manufaktur terbesar dunia yaitu, China (50). Kinerja industri RI juga lebih tinggi dari PMI ASEAN (51), Malaysia (48,8), Vietnam (47,7), Taiwan (48,6), Jepang (49,2), Korea Selatan (47,6), Inggris (48,0), Amerika Serikat (49,3), dan Jerman (44,4).

Level PMI di atas 50 menunjukkan sektor manufaktur Indonesia masih tergolong ekspansif. Sebaliknya, level di bawah 50 menunjukkan bahwa industri manufaktur tertekan atau kontraksi.

Agus menilai tingkat ekspansi PMI manufaktur Indonesia tersebut sejalan dengan hasil Indeks Kepercayaan Industri (IKI) Maret 2023 yang juga mekar ke 51,87.

"PMI manufaktur dan IKI pada Maret 2023 sama-sama menunjukkan bahwa posisi ekspansi didukung oleh permintaan baru dari domestik yang meningkat. Kami optimistis, dengan akselerasi pada realisasi belanja produk dalam negeri, permintaan baru akan semakin meningkat di periode selanjutnya," terangnya.

Ia juga menilai kenaikan permintaan domestik mendorong meningkatnya output dan tenaga kerja. Ditambah lagi, kinerja vendor meningkat dan transportasi semakin baik sehingga persediaan bahan baku meningkat dan hambatan produksi berkurang.

Menurut Agus, ekspansi PMI tidak lepas dari peningkatan kinerja internal perusahaan dan upaya pemerintah dalam menjaga pasar dalam negeri dan memperbaiki iklim usaha industri.

Kendati biaya input masih menanjak, industri tidak lagi meneruskan kenaikan tersebut ke harga produknya. Hambatan pasokan di sektor manufaktur Indonesia semakin berkurang pada Maret, sehingga waktu pemenuhan pesanan semakin pendek.

Selanjutnya, Kemenperin akan fokus untuk memacu produktivitas di sektor industri sekaligus memperkuat pasar dalam negeri, dengan mengoptimalkan penggunaan produk lokal dan substitusi impor.

Upaya ini sesuai arahan Presiden Joko Widodo pada gelaran Business MatchingProduk Dalam Negeri beberapa waktu lalu.

[Gambas:Video CNN]

Impian Hiburan Tiongkok

Kebijakan HET yang Hanya Formalitas dan Lonjakan Harga Pangan******

Pemerintah diminta bertanggung jawab atas lonjakan harga pangan yang melebihi harga eceran tertinggi (HET) atau harga acuan, terlebih di bulan puasa dan lebaran seperti saat ini.

Padahal, kebijakan HET silih berganti. Teranyar, ada Peraturan Badan Pangan Nasional (Perbadan) Nomor 11 Tahun 2022 tentang Harga Acuan Pembelian di Tingkat Produsen dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen Komoditas Kedelai, Bawang Merah, Cabai Rawit Merah, Cabai Merah Keriting, Daging Sapi/Kerbau, dan Gula Konsumsi.

Selain itu, ada Perbadan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Harga Acuan Pembelian di Tingkat Produsen dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen Komoditas Jagung, Telur Ayam Ras, dan Daging Ayam Ras. Beleid ini ditetapkan pada 5 Oktober 2022.

Kemudian harga acuan daging sapi segar yang dipatok paling mahal Rp140 ribu per kg untuk bagian paha belakang. Namun, harga daging sapi di pasar masih tinggi menembus Rp160 ribu per kg.

Paling viral adalah Minyakita yang merupakan minyak goreng besutan pemerintah. Meski HET dipatok di angka Rp14 ribu per liter dan Rp28 ribu untuk ukuran 2 liter, pedagang menjualnya dengan harga Rp16 ribu-Rp17 ribu per liter dan Rp31 ribu untuk versi 2 liter.

Pemerhati Pertanian sekaligus Ketua Komunitas Industri Beras Rakyat (KIBAR) Syaiful Bahari meminta tanggung jawab pemerintah atas fenomena ini.

Menurutnya, pemerintah harus sudah memprediksi faktor-faktor kenaikan biaya di sektor hulu sehingga bisa mengambil kebijakan yang tepat.

"Selama ini pemerintah hanya mengambil jalan pintas untuk mempertahankan HET. Dari tahun ke tahun pendekatannya tidak berubah. Dalam kasus beras akhirnya mengambil jalan impor," katanya kepada CNNIndonesia.com, Rabu (29/3).

Syaiful menyebut seharusnya pemerintah membuat peraturan perizinan yang ketat dalam situasi kelangkaan komoditas, seperti penetapan jumlah kuota impor. Terlebih, ada potensi monopoli dan jual beli kuota impor yang marak di tengah harga tinggi.

"Seringkali regulasi yang dibuat pemerintah justru menciptakan HET tidak berjalan. Seperti peraturan dan birokrasi yang panjang untuk pengadaan komoditas pangan sehingga menghambat penyediaan komoditas dan supply yang cukup," kritik Syaiful.

Menurutnya, HET adalah instrumen penting yang juga digunakan untuk mengendalikan inflasi. Tujuan utama HET adalah mencegah permainan harga demi mengambil keuntungan tinggi, di saat supply dan demand berjalan normal.

Namun, Syaiful menyebut pemerintah kerap mematok HET tanpa melihat realitas di lapangan. Ia merinci tiga faktor yang membuat HET tidak berjalan efektif sehingga terjadi lonjakan harga pangan.

Pertama, ketersediaan barang berkurang di saat permintaan tetap atau lebih tinggi. Kedua, ada faktor yang mengganggu rantai pasok dalam bentuk monopoli dan penimbunan ketika produksi dan supply cukup. Ketiga, kenaikan biaya produksi yang mempengaruhi harga pasar.

Terkait sanksi pedagang yang menjual bahan pokok di atas HET atau harga acuan, Syaiful menyebut itu adalah wewenang Satgas Pangan dan aparat penegak hukum (APH). Namun, ia menilai tidak relevan jika pedagang harus dihukum karena menjual bahan pokok di atas HET.

"Terkecuali mereka menimbun barang. Apakah tepat cara-cara kriminalisasi terhadap mereka, sementara pemerintah tidak pernah memperbaiki keseimbangan supply dan demand di pasar?" tanya Syaiful skeptis.

Ia meminta HET tidak hanya dilihat dari kepentingan pemerintah menjaga inflasi, melainkan harus dilihat juga dari kepentingan semua pihak terkait, seperti petani, industri pengolahan, pedagang, dan konsumen.

Senada, Koordinator Nasional Koalisi Rakyat Kedaulatan Pangan (KRKP) Said Abdullah mengkritik keras efektivitas HET yang ditetapkan pemerintah. Menurutnya, aspek pengawasan dan penegakan aturan menjadi kunci penting efektivitas kebijakan HET.

Ia menyinggung HET yang tidak bisa diterapkan seragam di seluruh wilayah Indonesia yang merupakan kepulauan. Pasalnya, kerap terjadi kelangkaan di wilayah tertentu dan membuat lonjakan harga.

Soal hukuman, Said mengatakan produsen atau pedagang biasanya hanya dikenakan sanksi administratif jika menjual bahan pokok di atas HET. Ia menyayangkan hal tersebut karena hanya sebatas hukuman ringan.

"Jika ada penegakan bukan tidak mungkin terjadi efek jera. Pada tahap lebih lanjut jika menyebabkan guncangan stabilitas pangan bisa juga dikejar dengan perundang-undangan sehingga sanksinya tidak hanya administratif, namun bisa pidana," ucapnya.

Said menegaskan efektivitas HET sangat ditentukan oleh desain HET yang dibuat pemerintah dan penegakan hukumnya. Ia menyarankan HET terus dikoreksi sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan dinamika pasar dan antarwilayah.

Penetapan HET tak sesuai realita

Kaisar Agung

Buruh Soal Perppu Ciptaker Jadi UU: Indonesia Darurat Hukum******

Sekjen Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Arif Minardi mengatakan tindakan pemerintah dan DPR yang mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Cipta Kerjayang telah disetujui menjadi Undang-Undang (UU) menjadikan Indonesia darurat hukum.

Ia menjelaskan tindakan itu jelas melanggar konstitusi. Sebab, hal tersebut menghilangkan objek Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 91/PUU-XVII/2020, yaitu perbaikan terhadap pembentukan UU Cipta Kerja.

MK sendiri sebelumnya telah menyatakan UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat. Menurutnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan DPR seolah mengulang masalah pembentukan UU dengan tidak memberikan ruang partisipasi publik dalam pengesahan Perppu Cipta kerja menjadi UU.

Arif menyebut sebenarnya waktu dua tahun itu cukup untuk memperbaiki UU dan berdialog dengan berbagai lapisan masyarakat. Tapi, pemerintah malah mengeluarkan Perppu dengan alasan kegentingan yang mendesak.

"Presiden melakukan kesewenang-wenangan bersama DPR. Presiden RI melanggar konstitusi UU 1945, DPR melanggar konstitusi UU 1945. Ulah presiden dan DPR menjadikan Indonesia darurat hukum," papar Arif di depan Gedung DPR RI, Minggu (26/3).

Oleh karena itu, ia pun mengajak seluruh masyarakat yang setia menjunjung konstitusi UU 1944 berkontribusi menyelamatkan bangsa.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Pengurus Pusat Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI) dan mewakili Konfederasi Buruh Merdeka Indonesia (KBMI) Daeng Wahidin mengatakan tindakan pemerintah dan DPR itu mencederai kepercayaan rakyat.

Apalagi, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad yang ia nilai berpendidikan malah diam dan ikut menyaksikan kesewenangan itu. Dasco malah meminta pihak yang menolak pengesahan Perppu Cipta Kerja menjadi UU, menggugat ke MK.

Daeng pun menyayangkan sikap Dasco tersebut. Sebab, hanya akan mengulang putusan dari MK sendiri.

"Masa yang tidak puas suruh lapor ke MK. Lantas kemarin putusan MK yang menyatakan inkonstitusional masa mau diulang lagi?" kata Daeng.

Ia pun menegaskan UU Cipta Kerja yang baru disahkan telah melanggar konstitusi. Menurutnya, banyak komponen dalam UU tersebut yang cacat formil, mulai dari mukadimah hingga beberapa pasal.

"Bapak Joko Widodo harus segera bertaubat dengan catatan segera cabut UU cilaka ini," kata Daeng.

[Gambas:Video CNN]

Sebelumnya, DPR secara resmi telah menyetujui Perppu 2/2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU.

Persetujuan itu diambil dalam Rapat Paripurna ke-19 masa sidang IV tahun sidang 2022-2023 di kompleks parlemen, Selasa (21/3) lalu.

Di tengah Rapat Paripurna itu fraksi Demokrat dan PKS sempat menyatakan penolakan terhadap pengesahan Perppu Ciptaker.

Keduanya terus melayangkan interupsi saat Ketua DPR Puan Maharani menanyakan kepada peserta sidang, apakah Perppu Ciptaker dapat disetujui.

Lihat Juga : Pertamina Sebut Suplai BBM ke Bali Aman Usai Kapal Terbakar

Kecintaan pada hiburan Korea

Cerita Chef Yuli, dari Masak Buat Obama hingga Berlabuh ke Pulau Obi******

Siapa sangka, masakan hotel bintang lima ada di salah satu pulau terpencil Indonesia, Pulau Obi, Halmahera Selatan,Maluku Utara.

Ialah Yuli Andrianto atau akrab disapa Chef Yuli. Pria berusia 53 tahun ini bekerja sebagai kepala koki (chief chef) di salah satu tambang nikel terbesar Indonesia.

Di pulau yang berjarak 2.378 km dari Jakarta, Chef Yuli memasak dan mengawasi katering makanan untuk sekitar 30 ribu pekerja perusahaan pengolahan nikel terintegrasi PT Tri Megah Bangun Persada (TBP) atau Harita Nickel.

Tak heran, ia beberapa kali memasak untuk tokoh ternama. Saat bekerja di Hotel Shangri-la, misalnya, ia pernah memasak untuk mantan Presiden AS Barack Obama, yang pada 2010 lalu berkunjung ke Jakarta.

"Obama senang sekali dengan makanan Indonesia, nasi goreng, gado-gado dan sate," kenangnya saat berbincang dengan CNNIndonesia.comdi Pulau Obi, pada awal April lalu.

Kemudian, ia bersama tim juga pernah memasak untuk Susilo Bambang Yudhoyono saat masih menjadi orang nomor satu RI.

"SBY itu enggak suka strawberry," ujarnya.

Tak hanya itu, Chef Yuli juga sempat bekerja di salah satu hotel di Dubai, Madinat Jumeirah. Namun, lepas setahun, ia kembali ke Indonesia.

'Merantau' ke Pulau Obi

Lebih dari satu dekade menjadi koki di ibu kota, Yuli merasa stres. Sebab, waktunya habis di jalan. Bertemu anak pun jarang.

Di tengah kegalauannya, ia mendengar ada lowongan untuk menjadi koki di Harita Group. Ia pun tertarik dan melamar.

Beruntung, kelihaiannya dalam memasak membuat ia berhasil mendapat pekerjaan di grup konglomerat itu.

Pada 2012, ia pertama kali menjejakkan kaki di Pulau Obi. Saat itu, pulau itu sangat tertinggal. Perjalanan ke sana memakan waktu panjang. Ia harus naik pesawat dari Jakarta ke Ternate sekitar 4 jam, lalu naik kapal selama 9 jam ke Bacan, kemudian naik kapal lagi ke Pulau Obi sekitar 4 jam.

Fasilitas memasaknya pun terbatas. Ia yang sudah belasan tahun mendapat fasilitas memasak kelas hotel berbintang, harus memasak dengan kompor sumbu minyak tanah.

"Sekarang, sudah ada transportasi dan listrik. Sebelumnya, saya mengalami kompor minyak tanah setelah saya dari Shangri-La dan Dubai," ujarnya.

Lanjut ke halaman sebelah...

Memasak menu bintang 5 untuk 2.000 pekerja