kumpulan bonus new member 100 heylink 91Jutaan kata 213884Orang-orang telah membaca serialisasi
《situs slot rating tertinggi 2022》
Kisruh Hotel Sultan, Pontjo Sutowo Laporkan Pengelola GBK ke Polisi******
Bos PT Indobuildco Pontjo Sutowo melaporkan Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK) ke Mabes Polri pada Jumat (27/8) karena mengganggu akses masuk ke Holten Sultan.
Ia tidak terima PPKGBK memasang portal dan spanduk di sekitar hotel Sultan.
"Yang kita laporkan pihak-pihak yang menghalangi hak akses masuk yaitu PPKGBK. Dia yang masang kok. Dia masang di tempat kita tanpa ada putusan pengadilan," katanya di Mabes Polri.
Ia juga menyesalkan langkah yang diambil oleh Menteri Investasi/ Kepala BKPM Bahlil Lahadalia yang menendangnya dari Hotel Sultan dengan mencabut izin usahanya atas hotel itu.
"Itu saya kira Bahlil ngawur bagaimana bekuin (izin usaha). Saya dosa apa dibekuin," katanya.
Pontjo Sutowo memang tengah ribut dengan negara terkait pengelolaan Hotel Sultan.
Polemik antara Pontjo dengan negara ini berawal pada 2006. Dilansir dari laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Selatan gugatan tersebut terdaftar dengan nomor perkara 952/PDT.G/2006/PN.
Dalam gugatan tersebut, Pontjo menggugat Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Mensekneg selaku Ketua BDN Pengelola GOR B. Karno, Jaksa Agung, Kepala Kanwil BPN DKI Jakarta, dan Kepala Kantor Pertanahan (BPN) Jakarta Pusat.
Merujuk pada salinan putusan gugatan tersebut, perkara dimulai pada 1971 saat PT Indobuildco diberi tugas oleh Pemerintah DKI Jakarta untuk membangun gedung konferensi yang bertaraf internasional dengan segala kelengkapannya. PT Indobuildco juga ditugaskan membangun hotel internasional yang harus selesai pada 1974.
Atas tugas tersebut, PT Indobuildco melakukan perjanjian dengan Pemda DKI Jakarta dengan sejumlah poin. Perjanjian tersebut ditandatangani 19 Agustus 1971.
Salah satunya, PT Indobuildco mendapat izin penggunaan lahan seluas 13 hektare dengan membayar kepada Gubernur US,5 juta untuk jangka waktu 30 tahun. Pada saat penandatanganan perjanjian dilakukan pembayaran sebesar US0 ribu.
Dalam perjanjian itu, juga disebutkan Gubernur DKI Jakarta akan membantu soal penyelesaian tanah dan perizinan dan semua biaya dibebankan kepada penggugat. Dituliskan pula, masalah tanah sepenuhnya menjadi tanggung jawab gubernur.
Waktu berlalu, pada 3 Agustus 1972 terbit Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 181/HGB/Da/72 yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Agraria atas nama Menteri Dalam Negeri tentang Pemberian Hak Guna Bangunan (HGB) kepada perusahaan Pontjo untuk jangka waktu 30 tahun.
Namun, kemudian HGB tersebut dipecah menjadi dua yakni nomor 26/Gelora tanah seluas 57.120 meter persegi dan HGB Nomor 27/Gelora seluas 83.666 meter persegi. Kedua HGB itu memiliki masa berakhir pada 4 Maret 2003.
Lihat Juga :Pontjo Sutowo Turun Gunung soal Kisruh Hotel Sultan Lawan Negara |
Lalu pada 2002, PT Indobuildco mengklaim telah melakukan perpanjangan terhadap kedua HGB tersebut.
Perpanjangan tersebut diklaim telah disetujui selama 20 tahun berdasarkan surat keputusan Kepala Kanwil BPN DKI Jakarta. Perpanjangan tersebut turut diklaim telah dicatat pada Buku Tanah dan sertifikat kedua HGB diatasnamakan penggugat.
Meski demikian, ternyata ada Surat Keputusan (SK) Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 169/HPL/BPN/89 tanggal 15 Agustus 1989 tentang Pemberian Hak Pengelolaan Atas Nama Sekretariat Negara Republik Indonesia cq Badan Pengelolaan Gelanggang Olahraga Senayan.
Hal tersebut yang mendasari gugatan oleh pihak Pontjo. Dalam salah satu petitumnya, penggugat juga meminta agar surat keputusan Kepala BPN itu dinyatakan cacat hukum.
Pada 2007, hakim pun membacakan vonis atas gugatan yang dilayangkan PT Indobuildco. Dalam vonisnya, hakim mengabulkan gugatan penggugat sebagian.
Hakim menyatakan surat perpanjangan HGB oleh PT Indobuild sah menurut hukum. Sementara SK Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 169/HPL/BPN/89 tanggal 15 Agustus 1989 adalah tidak sah dan cacat prosedur.
Lihat Juga :Ahok Sebut Rosan Mundur dari Wakomut Pertamina Usai 'Ikut' Prabowo |
Menurut hakim, SK tersebut melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik yakni asas kejujuran, asas kecermatan, dan asas kepastian hukum karena telah memasukkan tanah Hak Guna Bangunan nomor 26/Gelora dan Hak Guna Bangunan Nomor 27/Gelora ke dalam lingkup hak pengelolaan lahan.
Atas putusan itu, Kemsetneg pun mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Banding tersebut diterima, tapi putusannya menguatkan vonis PN Jakarta Selatan.
Tak berhenti sampai di situ, pemerintah lantas mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Namun, MA menolak kasasi yang terdaftar dengan nomor perkara 270 K/PDT/2008 tanggal 18 Juni 2008.
Pemerintah terus melanjutkan langkah hukum dengan mengajukan Peninjauan Kembali (PK).
MA pun mengabulkan PK ini dan membatalkan putusan MA nomor 270 K/PDT/2008 tanggal 18 Juni 2008 dan putusan PT DKI Jakarta nomor 262/Pdt/2007/PT.Jkt tanggal 27 Agustus 2007 yang memperbaiki putusan PN Jaksel nomor 952/Pdt.G/2006/PN.Jkt.Sel tanggal 8 Januari 2007.
Dalam putusan PK itu, salah satu pertimbangan MA mengabulkan permohonan pemerintah adalah kasus hukum yang menyeret Robert Jeffrey Lumempouw selaku Kepala Kanwil BPN Jakarta. Ia adalah pihak menerbitkan perpanjangan HGB.
Dalam kasus ini, Robert dinyatakan bersalah karena telah menyalahgunakan wewenang dalam memperpanjang HGB Nomor 26/Gelora dan Nomor 27/Gelora.
Lihat Juga :Pesan Luhut ke Anak Buah: I Shall Return |
Pemerintah Perketat Pengawasan Keluar Masuk Barang Impor******
Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan alias Zulhas mengungkap sudah mengembalikan pengawasanbarang imporyang semula dilakukan di luar kawasan pabeas (post-border)ke pabean (border).
Langkah ini dilakukan untuk melindungi industri dalam negeri dari tekanan arus deras produk impor.
Lihat Juga :![]() |
Pemusnahan dilakukan di Kompleks Tempat Penimbunan Pabean (TPP) Bea dan Cukai Simpangan, Cikarang Utara, Bekasi, Jawa Barat.
Lihat Juga :![]() |
[Gambas:Video CNN]
Adapun barang impor yang dimusnahkan terdiri dari pakaian bekas yang dilarang untuk impor, beberapa komoditas termasuk besi, elektronik, alat kesehatan, makanan minuman, alat ukur yang tidak memenuhi perizinan, hingga mainan anak elektronik yang tidak punya manual kartu garansi label bahasa Indonesia dan tidak ada SNI-nya.
Langkah-langkah ini juga merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Joko Widodo untuk melakukan pengetatan arus masuk barang impor.
Kegiatan pemusnahan tersebut juga merupakan tindak lanjut hasil pengawasan yang dilakukan pemerintah terhadap barang-barang impor ilegal dan tidak memenuhi standar serta dokumen larangan dan pembatasan.
Pilihan Redaksi
|
Selain itu, Zulhas bersama Airlangga, Menteri Keuangan Sri Mulyani dan pihak Polri juga mengoordinasikan pengetatan arus impor dengan melakukan penguatan regulasi impor melalui e-commerce, mempercepat revisi peraturan mengenai larangan dan pembatasan impor, dan pengaturan peredaran barang dalam negeri.
"Kegiatan ini merupakan bukti nyata perhatian serius pemerintah untuk terus memberikan perlindungan bagi industri dalam negeri dan UMKM dari ancaman barang impor ilegal. Hal ini juga merupakan hasil yang sangat baik dari koordinasi dalam implementasi kebijakan pengetatan impor," kata Airlangga dalam kesempatan yang sama.
(del/rds)Label:voucher vidio gratis、menonton youtube dapat uang、url slot
Terkait:tenor uatas、cara pasang no togel di online、cara meminjam uang di bank、rekomendasi slot、gacor108、youtube slot gacor hari ini、pinjol verifikasi cepat、situs slot gacor malam ini 2022、slot gacor baru、gacor338
bab terbaru:jeparatoto(2024-07-03)
Perbarui waktu:2024-07-03
Bos PT Indobuildco Pontjo Sutowo melaporkan Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK) ke Mabes Polri pada Jumat (27/8) karena mengganggu akses masuk ke Holten Sultan.
Ia tidak terima PPKGBK memasang portal dan spanduk di sekitar hotel Sultan.
"Yang kita laporkan pihak-pihak yang menghalangi hak akses masuk yaitu PPKGBK. Dia yang masang kok. Dia masang di tempat kita tanpa ada putusan pengadilan," katanya di Mabes Polri.
Ia juga menyesalkan langkah yang diambil oleh Menteri Investasi/ Kepala BKPM Bahlil Lahadalia yang menendangnya dari Hotel Sultan dengan mencabut izin usahanya atas hotel itu.
"Itu saya kira Bahlil ngawur bagaimana bekuin (izin usaha). Saya dosa apa dibekuin," katanya.
Pontjo Sutowo memang tengah ribut dengan negara terkait pengelolaan Hotel Sultan.
Polemik antara Pontjo dengan negara ini berawal pada 2006. Dilansir dari laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Selatan gugatan tersebut terdaftar dengan nomor perkara 952/PDT.G/2006/PN.
Dalam gugatan tersebut, Pontjo menggugat Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Mensekneg selaku Ketua BDN Pengelola GOR B. Karno, Jaksa Agung, Kepala Kanwil BPN DKI Jakarta, dan Kepala Kantor Pertanahan (BPN) Jakarta Pusat.
Merujuk pada salinan putusan gugatan tersebut, perkara dimulai pada 1971 saat PT Indobuildco diberi tugas oleh Pemerintah DKI Jakarta untuk membangun gedung konferensi yang bertaraf internasional dengan segala kelengkapannya. PT Indobuildco juga ditugaskan membangun hotel internasional yang harus selesai pada 1974.
Atas tugas tersebut, PT Indobuildco melakukan perjanjian dengan Pemda DKI Jakarta dengan sejumlah poin. Perjanjian tersebut ditandatangani 19 Agustus 1971.
Salah satunya, PT Indobuildco mendapat izin penggunaan lahan seluas 13 hektare dengan membayar kepada Gubernur US,5 juta untuk jangka waktu 30 tahun. Pada saat penandatanganan perjanjian dilakukan pembayaran sebesar US0 ribu.
Dalam perjanjian itu, juga disebutkan Gubernur DKI Jakarta akan membantu soal penyelesaian tanah dan perizinan dan semua biaya dibebankan kepada penggugat. Dituliskan pula, masalah tanah sepenuhnya menjadi tanggung jawab gubernur.
Waktu berlalu, pada 3 Agustus 1972 terbit Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 181/HGB/Da/72 yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Agraria atas nama Menteri Dalam Negeri tentang Pemberian Hak Guna Bangunan (HGB) kepada perusahaan Pontjo untuk jangka waktu 30 tahun.
Namun, kemudian HGB tersebut dipecah menjadi dua yakni nomor 26/Gelora tanah seluas 57.120 meter persegi dan HGB Nomor 27/Gelora seluas 83.666 meter persegi. Kedua HGB itu memiliki masa berakhir pada 4 Maret 2003.
Lihat Juga :Pontjo Sutowo Turun Gunung soal Kisruh Hotel Sultan Lawan Negara |
Lalu pada 2002, PT Indobuildco mengklaim telah melakukan perpanjangan terhadap kedua HGB tersebut.
Perpanjangan tersebut diklaim telah disetujui selama 20 tahun berdasarkan surat keputusan Kepala Kanwil BPN DKI Jakarta. Perpanjangan tersebut turut diklaim telah dicatat pada Buku Tanah dan sertifikat kedua HGB diatasnamakan penggugat.
Meski demikian, ternyata ada Surat Keputusan (SK) Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 169/HPL/BPN/89 tanggal 15 Agustus 1989 tentang Pemberian Hak Pengelolaan Atas Nama Sekretariat Negara Republik Indonesia cq Badan Pengelolaan Gelanggang Olahraga Senayan.
Hal tersebut yang mendasari gugatan oleh pihak Pontjo. Dalam salah satu petitumnya, penggugat juga meminta agar surat keputusan Kepala BPN itu dinyatakan cacat hukum.
Pada 2007, hakim pun membacakan vonis atas gugatan yang dilayangkan PT Indobuildco. Dalam vonisnya, hakim mengabulkan gugatan penggugat sebagian.
Hakim menyatakan surat perpanjangan HGB oleh PT Indobuild sah menurut hukum. Sementara SK Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 169/HPL/BPN/89 tanggal 15 Agustus 1989 adalah tidak sah dan cacat prosedur.
Lihat Juga :Ahok Sebut Rosan Mundur dari Wakomut Pertamina Usai 'Ikut' Prabowo |
Menurut hakim, SK tersebut melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik yakni asas kejujuran, asas kecermatan, dan asas kepastian hukum karena telah memasukkan tanah Hak Guna Bangunan nomor 26/Gelora dan Hak Guna Bangunan Nomor 27/Gelora ke dalam lingkup hak pengelolaan lahan.
Atas putusan itu, Kemsetneg pun mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Banding tersebut diterima, tapi putusannya menguatkan vonis PN Jakarta Selatan.
Tak berhenti sampai di situ, pemerintah lantas mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Namun, MA menolak kasasi yang terdaftar dengan nomor perkara 270 K/PDT/2008 tanggal 18 Juni 2008.
Pemerintah terus melanjutkan langkah hukum dengan mengajukan Peninjauan Kembali (PK).
MA pun mengabulkan PK ini dan membatalkan putusan MA nomor 270 K/PDT/2008 tanggal 18 Juni 2008 dan putusan PT DKI Jakarta nomor 262/Pdt/2007/PT.Jkt tanggal 27 Agustus 2007 yang memperbaiki putusan PN Jaksel nomor 952/Pdt.G/2006/PN.Jkt.Sel tanggal 8 Januari 2007.
Dalam putusan PK itu, salah satu pertimbangan MA mengabulkan permohonan pemerintah adalah kasus hukum yang menyeret Robert Jeffrey Lumempouw selaku Kepala Kanwil BPN Jakarta. Ia adalah pihak menerbitkan perpanjangan HGB.
Dalam kasus ini, Robert dinyatakan bersalah karena telah menyalahgunakan wewenang dalam memperpanjang HGB Nomor 26/Gelora dan Nomor 27/Gelora.
Lihat Juga :Pesan Luhut ke Anak Buah: I Shall Return |
PT Kereta Cepat Indonesia-China atauKCIC menyatakan boarding kereta cepat Whooshbakal ditutup lima menit sebelum jadwal keberangkatan kereta.
Karenanya, penumpang diimbau datang ke stasiun 30 menit sebelum jadwal keberangkatan.
"Penerapan kebijakan ini bertujuan untuk memastikan keselamatan dan keamanan penumpang selama menggunakan perjalanan Whoosh baik saat berada di stasiun dan di atas kereta," kata Corporate Secretary Eva Chairunisa dalam keterangan resmi, Kamis (26/10).
Ketika tiba di stasiun terdapat sejumlah proses yang harus dijalani penumpang sebelum masuk dalam kereta, mulai dari pemeriksaan barang bawaan hingga proses boarding.
Bagi penumpang yang sudah membeli tiket secara online, kata Eva, tidak perlu lagi mencetak tiket karena dapat langsung melakukanboardingdengan menggunakan QR Code yang didapatkan usai melakukan pembelian tiket.
Sementara bagi penumpang yang datang terlambat, tiket yang telah dibeli tidak dapat dikembalikan dan tidak dapat digunakan untuk perjalanan kereta selanjutnya.
"Jika tetap akan menggunakan perjalanan kereta cepat maka harus membeli tiket baru," katanya.
Di lain sisi, KCIC menambah perjalanan kereta cepat Whooshdari 14 menjadi 25 perjalanan per hari mulai Rabu (25/10).
Penambahan itu dilakukan seiring minat masyarakat yang meningkat untuk menggunakan kereta tercepat di Asia Tenggara tersebut.
Rata-rata penumpang per hari mencapai 7.200 atau okupansi berkisar di angka 90 persen untuk setiap perjalanan.
Eva menuturkan penambahan jadwal menjadi 25 perjalanan per hari diterapkan hingga 31 Oktober 2023. Setelahnya, KCIC akan melakukan evaluasi kembali untuk program perjalanan Kereta Whoosh.
[Gambas:Video CNN]
Tiga perusahaan Taiwan mengucurkan dana investasi sebesar Rp15 triliun untuk membantu hilirisasi industri pertambangan termasuk nikel dan batu bara di Indonesia.
Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI) Taipei yang berada di bawah Kementerian Perdagangan (Kemendag) memfasilitasi penandatanganan dua nota kesepahaman (MoU) investasi ini antara tiga perusahaan Taiwan dengan satu pelaku usaha Indonesia.
Lihat Juga :![]() |
Kepala KDEI Taipei Iqbal Shofwan mengatakan investasi tersebut diperuntukkan bagi pembangunan smelter nikel, perikanan tangkap, serta perdagangan karbon.
"Investasi tiga perusahaan asal Taiwan ini sangat membantu hilirisasi industri berbagai komoditas, di antaranya adalah nikel, tembaga, timah, dan minerba (mineral dan batu bara) lainnya," ujar Iqbal melalui keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (26/10).
Pilihan Redaksi
|
Sejak 2018, KDEI Taipei gencar memfasilitasi kerja sama antara pengusaha Taiwan dengan pengusaha di Indonesia. KDEI Taipei terus mencari perusahaan-perusahaan asal Taiwan yang ingin berinvestasi ke Indonesia yang tengah fokus membangun integrasi menjadi bagian penting dari rantai pasok dunia.
Iqbal mengungkapkan untuk mencapai tujuan tersebut dibutuhkan teknologi tinggi dan investasi.
Salah satu produk terlaris di Transmart yaitu sepeda listrik lagi didiskon gede-gedean selama Full Day Sale hari ini, Minggu (29/10).
Transmart bahkan kasih diskon sepeda listrik sampai jutaan rupiah. Penasaran apa saja unitnya, kan?
Lihat Juga :![]() |
Kemudian, sepeda listrik Exotic E-Bike Revolve dari harga normal Rp4.850.000, diskon jadi Rp3.520.000 per unit khusus pembelian di gerai Pulau Jawa. Pembeli hemat Rp1.330.000.
Sementara sepeda listrik Exotic E-Bike Revolve khusus luar Pulau Jawa dari harga normal Rp6.850.000, diskon jadi Rp5.280.000 per unit. Pembeli hemat Rp1.570.000.
Selain itu, sepeda listrik Exotic E-Bike Cooltech 5.0 dari harga normal Rp5.250.000, diskon jadi Rp3.800.000 per unit, berlaku untuk pembelian di seluruh gerai Transmart di Pulau Jawa. Pembeli hemat Rp1.450.000.
Sedangkan khusus luar Pulau Jawa sepeda listrik Exotic E-Bike Cooltech 5.0 dari harga normal Rp5.550.000, diskon jadi Rp4.040.000 per unit. Pembeli hemat Rp1.510.000.
Semua diskon sepeda listrik tersebut bisa pelanggan dapatkan dengan pembayaran menggunakan Allo Prime, Allo Pay Later, Kartu Kredit Bank Mega, dan Mega Syariah.
Bagi pelanggan Transmart yang belum memiliki Allo Bank, Kartu Kredit Bank Mega, atau Mega Syariah, tak perlu khawatir. Anda bisa segera unduh aplikasinya dari hp atau mengajukan pembukaan kartu kredit instan.
Caranya unduh Allo Bank yang tersedia di App Store atau Play Store, lalu daftar akun dan upgrade ke Allo Prime.
Setelah di-upgrade, lanjut ajukan Allo Pay Later yang proses aktivasinya cepat dan langsung dapat limit besar. Nantinya limit tersebut bisa digunakan di hari yang sama untuk belanja di Transmart.
Alternatif lain dapat mengajukan pembukaan Kartu Kredit Bank Mega atau Mega Syariah secara instan di booth yang tersedia di setiap gerai Transmart. Selamat berburu diskon di Transmart Full Day Sale!
![]() |
PT Hutama Karya (Persero) menutup sementara Tol Indralaya-Tol Prabumulih.
Berdasarkan informasi yang disampaikan Hutama Karya melalui akun
[Gambas:Instagram]
Terkait penutupan itu, Hutama Karya meminta pengguna jalan menggunakan jalan nasional (non-tol) sebagai alternatif rute.
Lihat Juga :Pesan Luhut ke Anak Buah: I Shall Return |
"Mohon maaf atas ketidaknyamanannya ya #InfraBuddies dan selalu tetap berhati-hati dalam berkendara!," katanya.
Sementara itu mengutip detik.com, Jalan Tol Indralaya-Prabumulih sepanjang 64,50 Km yang merupakan bagian dari Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) resmi beroperasi. Tapi, pengelola belum memberlakukan tarif.
Meskipun demikian, pengendara yang akan melintas masuk Jalan Tol Indralaya - Prabumulih tetap diminta membawa kartu uang elektronik (e-Money) untuk tapping di Gardu Tol.
[Gambas:Video CNN]
PT Kereta ApiIndonesia (KAI) menghadirkan promo diskon tiket kereta10 persen untuk semua kelas baik eksekutif, bisnis, dan ekonomi.
Promo ini berlangsung pada 29-31 Oktober 2023 dan berlaku untuk keberangkatan 1-12 November 2023.
Mengutip laman resmi KAI, pembelian promo ini hanya dapat dilakukan melalui aplikasi Access by KAI.
Namun, tarif diskon ini tidak berlaku untuk jenis kereta compartment, luxury, panoramic, imperial dan kereta wisata lainnya.
VP Public Relations KAI Joni Martinus mengatakan tarif diskon ini tidak dapat digabungkan dengan tarif reduksi, tarif khusus, atau diskon lainnya.
"Diharapkan melalui promo ini, mampu meningkatkan animo masyarakat dalam melakukan perjalanan menggunakan moda transportasi massal kereta api yang aman, nyaman, dan sehat," kata Joni.
Ia menambahkan tiket dengan tarif diskon ini dapat dibatalkan atau diubah jadwal sesuai aturan yang berlaku.
[Gambas:Video CNN]
《situs slot rating tertinggi 2022》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,erek erek 71 2dHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《situs slot rating tertinggi 2022》bab terbaru。