bet365dk

Peramal Tai Chi

Investor Malaysia Minat Bangun Tol Pontianak******

Sejumlah perusahaan atau investorasal Kuching, Sarawak, Malaysiatertarik berinvestasi dalam pembangunan jalan toldari Kota Pontianak hingga Singkawang.

Ketertarikan mereka ungkap saat bertemu dengan Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono. Executive Chairman Maltimur Resources SDN BHD Junaidi mewakili rombongan yang terdiri dari tujuh perusahaan Malaysia mengatakan tujuan kedatangan ke Pontianak adalah untuk menjajaki peluang kerja sama yang bisa dilakukan perusahaan dari Kuching dengan Kalimantan Barat.

"Saya melihat peluang kerja sama yang bisa dilakukan dengan Kota Pontianak antara lain membuat jalan tol. Kami berharap penjajakan pembangunan jalan tol itu bisa dikaji lebih dalam terhadap peningkatan ekonomi," ujarnya seperti dikutip dari Antara,Kamis (3/11).

"Sebenarnya banyak peluang-peluang lainnya yang bisa dikerjasamakan," katanya.

Ia menambahkan peluang kerja sama investor Malaysia di Kalbar sangat terbuka. Apalagi, kata dia, Kalbar termasuk Pontianak, pembangunannya berkembang pesat.

"Kami berharap melalui kerja sama ini nantinya bisa semakin mempercepat pembangunan di wilayah ini, terutama di Kabupaten Sambas, Kota Singkawang dan Kota Pontianak," ungkap Junaidi.

[Gambas:Video CNN]

Sementara itu, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menyambut baik kunjungan para pengusaha asal Kuching, Sarawak ini. Ia mengatakan meski sebatas penjajakan, pihaknya menyambut baik kedatangan pengusaha asal Negeri Jiran itu.

Apalagi mereka menawarkan kerja sama pembangunan jalan tol.

"Pembangunan jalan tol yang mungkin bisa dikerjasamakan misalnya Jalan Tol Pontianak-Singkawang atau Pontianak-Sambas. Kita berharap ini bisa direalisasikan. Namun bergantung pada kewenangan Pemerintah Provinsi Kalbar karena berkaitan dengan dua wilayah," katanya.

Ia menambahkan beberapa perusahaan Malaysia yang menjajaki peluang kerja sama dengan pihaknya banyak bergerak di bidang jasa konstruksi serta berpengalaman membangun kereta api, MRT,highway, termasuk energi listrik.

Meski demikian, Edi mengatakan untuk menjalin kerja sama dengan investor asing, banyak faktor penentu untuk memutuskan suatu kerja sama tersebut.

"Misalnya masalah regulasi. Kalau untuk menerima investor dari luar, ada aturan-aturannya dan kewenangan dari pemerintah pusat," katanya.

Kehidupan pastoral di Amerika

KADIN Inisiasi Gerakan Kemitraan IKM untuk Tingkatkan Daya Saing******

Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia berkolaborasi dengan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menginisiasi program Kemitraan Inklusif Closed LoopIndustri Kecil Menengah (IKM) dengan industri besar guna meningkatkan daya saing.

Program tersebut adalah Exhibition Link & Match IKM Alat Angkut dengan TierAPM (Agen Pemegang Merek) dan Industri Besar.

Ketua Umum KADIN Indonesia, Arsjad Rasjid menyatakan, performa sektor industri manufaktur dalam negeri tumbuh pesat belakangan ini. Pada triwulan II 2022, sektor itu tercatat sebesar 4,01 persen year-on-year, dengan realisasi investasi yang melejit hingga 54 persen sepanjang Januari-September.

Selain itu, program inclusive closed loop systemini juga sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo mengenai Indonesia Incorporated, yaitu kolaborasi dan kerja sama antara perusahaan skala besar, menengah, kecil untuk menyelesaikan persoalan di lapangan secara konkret, termasuk sektor industri.

(Foto: Arsip Kadin)

Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia Bidang Perindustrian, Bobby Gafur menyatakan, IKM merupakan salah satu kunci dalam akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional dengan kontribusi sebesar 99,7 persen dari keseluruhan total sektor industri.

Pada saat bersamaan, IKM juga menyerap sebanyak 66,2 persen dari total 15,6 juta tenaga kerja di sektor industri.

"Maka dari itu, pengembangan IKM merupakan salah satu kunci akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional, sehingga dapat menjadikan Indonesia menjadi Negara Industri Tangguh pada tahun 2025 sesuai dengan Kebijakan Industri Nasional," ucap Bobby.

Senada, Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita, juga mengatakan bahwa program kemitraan dalam dunia industri merupakan salah satu upaya efektif untuk memperkuat rantai pasok industri manufaktur di Indonesia.

"Adanya Kemitraan Inklusif Closed-Loopdapat mendorong kemandirian IKM melalui kepastian pasar, transfer teknologi, perbaikan kualitas dan kuantitas serta sistem manajemen, peningkatan SDM, dan juga kemudahan akses pembiayaan. Bagi industri manufaktur seperti otomotif, bermitra dengan IKM dapat meningkatkan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) produk manufaktur yang dihasilkan," kata Agus.

Direktur Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka (IKMA) Kementerian Perindustrian Reni Yanita menambahkan, melalui acara ini diharapkan IKM secara intensif dapat berkonsultasi dengan TierAPM dan industri besar yang menjadi sasaran mitra IKM.

"Melalui kegiatan ini diharapkan terjalin kemitraan yang saling menguntungkan antara IKM dengan industri besar, sehingga dapat terjalin komunikasi antara IKM dengansupplierAPM, terbukanya akses pasar dan akses pembiayaan, serta meningkatnya peluang usaha, SDM, dan manajemen mutu," ucap Reni.

Kesepakatan kolaborasi tersebut ditandai dengan penandatanganan kerja sama (MoU) antara Kemenperin dengan KADIN Indonesia, yakni Tentang Kemitraan Industri Kecil dan Industri Menengah dalam Rantai Pasok Industri Manufaktur Nasional.

Kemudian, juga dilakukan penandatanganan MoU antara 16 perusahaan TierAHM dengan 32 IKM pada hari yang sama, serta penandatanganan akad kredit dari beberapa lembaga pembiayaan kepada para IKM dengan total 10 akad kredit senilai Rp24 miliar, dan 24 akad yang masih dalam proses sejumlah Rp82 miliar.

Sistem bantuan yang sangat baik

Tuntut Gaji Naik, Ratusan Ribu Perawat di Inggris Siap Mogok Kerja******

Ratusan ribu perawat di Inggris siap menggelar aksi mogok kerja nasional pertama untuk menuntut kenaikan gaji.

Keputusan yang diambil dari pemungutan suara 300 ribu anggota Royal College of Nursing (RCN) itu merupakan yang terbesar dalam 106 tahun sejarah serikat pekerja.

"Aksi mogok kerja kami untuk pasien seperti halnya untuk perawat - kami mendapat dukungan mereka (pasien) dalam melakukan ini," ujar Sekretaris Pat Cullen seperti dilansir AFP, Minggu (6/10).

RCN berkampanye untuk kenaikan gaji lima persen di atas inflasi yang melonjak.

Aksi mogok itu kemungkinan akan mengganggu operasi dan janji temu dengan pasien.

"Ini akan membuat sebagian besar layanan dihentikan, dan garis piket di seluruh negeri," ujar seorang sumber serikat pekerja kepada surat kabar Observer.

Rencana aksi tersebut juga bergulir ketika Perdana Menteri Rishi Sunak dan Kanselir Jeremy Hunt menghadapi tantangan besar untuk mengatasi defisit 50 miliar pound sterling dalam keuangan publik.

Inggris sendiri sedang menghadapi krisis biaya hidup. Kondisi itu memicu gelombang aksi industri dalam beberapa bulan terakhir.

Puluhan ribu staf di berbagai industri melakukan pemogokan di seluruh Inggris sejak musim panas beberapa di antaranya sistem pos dan hukum hingga pelabuhan dan telekomunikasi.

RCN juga mengungkap rekor lowongan kerja perawat karena 25 ribu staf perawat di seluruh Inggris meninggalkan daftar Dewan Keperawatan dan Kebidanan pada tahun lalu.

Berdasarkan analisis RCN, gaji perawat berpengalaman merosot 20 persen secara riil sejak 2010. RCN menilai niat baik dan keahlian staf perawat sedang "dieksploitasi" oleh pemerintah di seluruh Inggris.

[Gambas:Video CNN]

Protagonis laki-laki dalam perjalanan waktu fantasi tidak mudah untuk dipusingkan

Waroeng SS Diberi Waktu 3 Hari Batalkan Pemotongan Gaji Penerima BSU******

Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Yogyakarta memberikan waktu tiga hari kepada Waroeng SS (Spesial Sambal) untuk membatalkan pemotongan gajibagi pekerja penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU).

Disnakertrans Yogyakarta mengaku telah mengirimkan nota hasil pemeriksaan bersama tim khusus, terdiri dari Pengawas Ketenagakerjaan, Mediator Hubungan Industrial dan Petugas Pengawasan dan Pemeriksaan BPJS Ketenagakerjaan yang dilakukan pada 31 Oktober lalu.

Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan, Keselamatan, dan Kesehatan Kerja (K3) Disnakertrans DIY Amin Subargus mengatakan nota pemeriksaan telah diberikan pada Selasa (1/11) kemarin dan manajemen diharapkan untuk meresponsnya paling lama tiga hari setelah nota diterima.

"Terhitung tiga hari, berarti sampai Jumat (batas waktunya). Nanti kita tunggu jawabannya," lanjut Amin.

Disnakertrans Yogyakarta juga meminta Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI JSK) dan Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Binwasnaker & K3) yang diterjunkan Menaker Ida Fauziyah memantau kepatuhan Waroeng SS terhadap nota pemeriksaan.

"Sebenarnya kami menunggu ada pengadu (pemotongan BSU) dari Waroeng SS, nanti tentu kita lindungi. Kalau memang ada, tentu jauh lebih kuat lagi," imbuh dia.

Amin menekankan persoalan Waroeng SS tak berhenti pada kasus pemotongan gaji penerima BSU saja. Pemeriksaan akan dilanjutkan untuk hal lain. Salah satunya, adalah kewajiban mendaftarkan seluruh karyawannya ke BPJS Ketenagakerjaan.

Menurut Amin, masih ada sebagian karyawan Waroeng SS yang belum menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan yang notabene menjadi acuan calon penerima BSU.

"Bertahap dulu, kita pastikan tidak ada pemotongan (gaji akibat penerima BSU) dulu, digagalkan atau dicabut, gitu. Maka selanjutnya pemeriksaan lagi," jelas Amin.

Sebelumnya, Disnakertrans Yogyakarta telah menegaskan bahwa pemotongan gaji/upah karyawan WSS penerima BSU telah menyalahi aturan.

"Bahwa pekerja penerima bantuan pemerintah berupa BSU, tidak boleh dilakukan pemotongan gaji/upahnya dengan alasan apapun," kata Kepala Disnakertrans DIY Aria Nugrahadi dalam keterangan resmi, Senin (31/10).

Aria mengatakan ketentuan ini termaktub dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2022.

Ia menambahkan Disnakertrans Yogyakarta telah mengadakan Rapat Koordinasi Pengawasan Khusus, pada hari Minggu (30/10) kemarin. Hasil dari rapat itu ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan Khusus terhadap perusahaan tersebut yang kemudian mendapati ada pelanggaran pada PP Nomor 36 Tahun 2021 dan Permenaketrans Nomor 10 Tahun 2022 itu.

Pemotongan BSU Waroeng SS ini mencuat setelah surat berisi kebijakan tersebut viral di media sosial.Waroeng SS memotong gaji pegawai yang menerima BSU sebanyak Rp300 ribu atau 50 persen dari total bantuan tersebut untuk periode November dan Desember 2022.

Dalam surat edaran yang ditandatangani Direktur Waroeng SS Yoyok Hery Wahyono itu disebut yang menjadi pertimbangan memotong gaji karyawan bagi penerima BSU, yaitu demi keadilan dan pemerataan fasilitas kesejahteraan. Sebab, tidak semua karyawan Waroeng SS mendapat bantuan tersebut.

"Sebagian dapat, sebagian tidak, malah jadi tidak rukun mereka, akan jadi polemik. September 2021 pernah terjadi seperti ini. Panjang sekali penjelasannya. Kalau harus sampai di meja hijau akan saya jelaskan di sana," terang Yoyok.

Lebih lanjut, Yoyok menuliskan dalam surat tersebut bahwa karyawan yang keberatan dengan kebijakan pemotongan gaji ini dipersilakan untuk mengajukan surat pengunduran diri.

Belum diketahui berapa karyawan penerima BSU yang terdampak pemotongan gaji Rp300 ribu/bulan. Kendati, kebijakan ini berlaku di 102 cabang Waroeng SS seluruh Indonesia di mana terdapat 4.128 karyawan.

[Gambas:Video CNN]

Buku Harian Kerakusan

Respons Kemendag Diseret BPOM soal Impor Bahan Picu Gagal Ginjal Akut******

Kementerian Perdagangan (Kemendag) keberatan diseret Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) soal impor bahan baku pemicu gagal ginjal akut.

Direktur Impor Kementerian Perdagangan Sihard Hadjopan Pohan menegaskan bahwa cemaran propilen glikol (PG) dan polietilen glikol (PEG) tersebut masuk ke Indonesia sebagai produk non-lartas alias bukan kategori larangan dan pembatasan.

"Karena dia tidak termasuk lartas ya lewat-lewat saja. BPOM yang tahu harusnya siapa saja produsen-produsen farmasi yang menggunakan barang itu. Sehingga kemarin ada opsi pengawasannya yang harus diketatkan dalam proses produksi," katanya kepada CNNIndonesia.com, Rabu (2/11).

Lebih lanjut, ia menginformasikan Kemendag telah melakukan rapat dengan Bea Cukai pada Selasa (1/11) terkait impor barang tersebut ke depannya. Ada dua opsi yang ditawarkan, apakah ingin dilartaskan atau sistem cross border.

"Kalau mau lartas, larangan pembatasan, berarti ada usulan ke Kemendag lalu dibahas di Kemenko. Nanti baru dibuatkan Permendag tentang lartas terhadap itu," jelas Pohan.

Jika memilih opsi cross border, maka data surat keterangan impor (SKI) dari BPOM diperlukan. Karena BPOM yang tahu siapa saja perusahaan farmasi yang akan menggunakan produk PG dan PEG tersebut.

"Barang itu (PG dan PEG) kan untuk melarutkan, yang tahu siapa? Ya BPOM lah. Berapa besar untuk dilarutkan, untuk adukannya, dan seterusnya. Kita dari Kemendag kan gak paham," tegas Pohan.

"Kalau yang digunakan industri, kan ada industri lain selain farmasi, nanti Kemenperin yang akan merekomendasikan ke kami berapa banyaknya yang boleh diimpor," sambungnya.

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menyeret kewenangan Kementerian Perdagangan (Kemendag) dalam urusan importasi senyawa kimia seperti propilen glikol (PG) dan polietilen glikol (PEG) ke dalam Indonesia.

[Gambas:Video CNN]

Kepala BPOM Penny K Lukito menegaskan dalam hal pengawasan, BPOM hanya melakukan pemeriksaan pada bahan baku pharmaceutical gradeyang masuk kategori larangan dan pembatasan (Lartas). Barang-barang tersebut harus mendapatkan izin BPOM melalui Surat Keterangan Impor (SKI) sebelum didatangkan ke Indonesia.

"Bahan baku pada umumnya masuk melalui SKI BPOM. Khusus untuk pelarut PG dan PEG ini masuknya tidak melalui SKI BPOM, tapi melalui Kementerian Perdagangan, non-lartas," kata Penny dalam Rapat Kerja bersama Komisi IX, Rabu (2/11).

Penny lantas menyebut BPOM telah mengusulkan agar terdapat revisi pada skema importasi PG dan PEG dengan menjadi kategori lartas. Sehingga nantinya, importasi kedua senyawa itu harus melalui persetujuan atau SKI BPOM.

Menantu setingkat dewa

1.310 Karyawan Waroeng SS Belum Didaftarkan BPJS Ketenagakerjaan******

Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta menyebut Waroeng SS(WSS) yang beberapa lalu sempat viral memotong gaji pekerja penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) belum mendaftarkan semua karyawan jadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Padahal salah satu syarat pekerja bisa menerima mendapat BSU itu sendiri adalah menjadi anggota BPJS Ketenagakerjaan.

Karena itu, selain telah menginstruksikan pencabutan kebijakan pemotongan BSU, Disnakertans DIY juga meminta WSS agar mendaftarkan pekerja mereka jadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Petugas Pengawasan dan Pemeriksaan (Wasrik) BPJS Ketenagakerjaan Jalu Amanda menambahkan, WSS memiliki sebanyak kurang lebih 3.100 karyawan berdasarkan hasil pendataan pihaknya.

Dari sekian banyak karyawan, hanya 1.790 pekerja saja yang diikutsertakan ke dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Artinya, masih ada sekitar 1.310 yang belum menjadi peserta.

[Gambas:Video CNN]

"(Jumlahnya) sekitar itu, seluruh Indonesia. Tadi sudah disampaikan (WSS) akan didaftarkan," kata Jalu.

Waroeng SS beberapa waktu lalu sempat viral karena memotong gaji pekerja yang menerima BSU dari pemerintah sebanyak Rp300 ribu atau 50 persen dari total bantuan tersebut untuk periode November dan Desember 2022.

Pemotongan diketahui dari surat edaran yang ditandatangani Direktur WSS Yoyok Hery Wahyono. Dalam surat itu, pemotongan dilakukan demi keadilan dan pemerataan fasilitas kesejahteraan. Pasalnya, tidak semua karyawan Waroeng SS mendapat bantuan tersebut.

"Sebagian dapat, sebagian tidak, malah jadi tidak rukun mereka, akan jadi polemik, September 2021 pernah terjadi seperti ini. Panjang sekali penjelasannya, kalau pun harus sampai di meja hijau akan saya jelaskan di sana," imbuh Yoyok.

Lebih lanjut, Yoyok menuliskan dalam surat tersebut bahwa karyawan yang keberatan dengan kebijakan pemotongan gaji ini dipersilakan untuk mengajukan surat pengunduran diri.

Belum diketahui berapa karyawan penerima BSU yang terdampak pemotongan gaji Rp300 ribu/bulan. Kendati, kebijakan ini berlaku di 102 cabang Waroeng SS seluruh Indonesia.

Buntut dari kebijakan itu, manajemen Waroeng SS akhirnya dipanggil dan diperiksa Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta (Disnakertrans DIY). Usai diperiksa, akhirnya Disnakertrans DIY mengumumkan Waroeng SS bersedia mencabut edaran pemotongan gaji itu.

"Sesuai dengan mekanisme pemeriksaan yang ada di kami, hari ini pihak WSS dan pimpinannya sendiri sudah hadir dan sudah menandatangani berita acara untuk pencabutan surat edaran (pemotongan gaji)," kata Kepala Disnakertrans DIY Aria Nugrahadi di kantornya, Kamis (3/11).