voxy88

Dari satpam hingga penyanyi

Asa Petani ke Luhut Benahi Tata Kelola Industri Sawit******

Sejumlah asosiasipetaniangkat suara mengenai terbitnya Keputusan Presiden (Keppres) RI Nomor 9 Tahun 2023 tentang Satuan Tugas Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawitdan Optimalisasi Penerimaan Negara.

Sekretaris Jenderal Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) Nasional Mansuetus Darto mengungkapkan pihaknya memahami alasan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan sebagai Ketua Pengarah Satuan Tugas (Satgas) Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit dan Optimalisasi Penerimaan Negara.

Menurut Darto, pengusaha sawit akan patuh kepada Luhut yang dipandang punya powerdan dekat dengan Jokowi.

Namun, ada beberapa catatan dari SPKS terkait Satgas Tata Kelola Industri Sawit pimpinan Luhut. Terlebih, tidak ada kejelasan hasil audit pengusaha sawit yang dilakukan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atas perintah Luhut.

Darto meminta satgas yang bertanggung jawab langsung kepada Jokowi itu bekerja secara transparan.

Ia mencontohkan beberapa hal yang tak tersentuh audit, termasuk tanggung jawab perusahaan kepada masyarakat dan petani. Ia lantas berharap satgas melibatkan masyarakat sipil dan serikat petani.

Ia juga berpesan kepada Luhut untuk hati-hati dalam menentukan penerimaan negara. Pasalnya, luas perkebunan perusahaan belum tentu sama dengan realitas di lapangan.

Darto menyebut banyak konsesi perusahaan yang membuka lahan sawit melebihi hak guna usaha (HGU). Jika dibiarkan, bakal terus ada konflik dengan masyarakat.

"Kalau pakai dokumen HGU, tentu tidak relevan untuk memburu pajak. Selain itu, banyak perusahaan yang belum mengantongi HGU, bahkan tidak ada sama sekali. Maka, ada potensi kehilangan pendapatan negara di sana," tuturnya.

Selain itu, Darto melaporkan ada banyak individu yang memiliki lahan sawit di atas 25 hektare, tetapi masih berlindung di bawah nama petani sawit. Padahal, kepemilikan lahan di atas 25 hektare sudah masuk kategori perusahaan.

Ia juga menyinggung databasesawit rakyat yang tidak jelas. Darto mengutip data Kementan yang menyebut ada 6,7 juta hektare lahan perkebunan rakyat, padahal aslinya hanya sekitar 3,2 juta hektare dan sisanya adalah kebun luas.

"Ini sumber penerimaan uang negara. Karena itu harus lakukan cermat, tidak bisa melibatkan pemda sendirian karena itu bagian dari masalah tata kelola," tegas Darto.

Sementara itu, Ketua Umum DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Gulat Manurung mengatakan petani sawit menaruh harapan besar kepada Luhut. Ia berharap kehadiran Luhut tidak menambah susah petani sawit.

"Pesan kami, 17 juta petani sawit dan pekerja sawit ke Pak Luhut Binsar Panjaitan (LBP), janganlah kiranya satgas ini nantinya justru menyusahkan kami petani dengan berbagai-bagai pasal-pasal yang tidak mungkin kami gapai dengan segala keterbatasan kami," kata Gulat.

"Kami petani sawit yakin dan percaya Pak LBP tidak akan melakukan itu, mempersulit. Justru untuk menjaga kami petani sawitlah Pak Jokowi mempercayai Pak LBP memimpin satgas yang cukup menentukan masa depan perekonomian bangsa ini," imbuhnya.

Gulat menegaskan Apkasindo percaya dengan Luhut, tetapi dengan beberapa syarat. Ia berharap satgas membantu membuat skema yang mempermudah para petani sawit.

Pertama,membantu petani menyelesaikan permasalahan dalam menentukan kawasan perkebunan. Gulat menyinggung kejelasan masuknya kawasan hutan ke perkebunan sawit rakyat eksisting tertanam.

Kedua,perbaikan tata kelola harga tandan buah segar (TBS) petani sawit yang selama ini sangat jauh dengan harga crude palm oil(CPO) domestik dan global. Ketiga,satgas pimpinan Luhut diminta mendukung percepatan program peremajaan sawit rakyat (PSR).

Keempat,Gulat meminta satgas membagi penugasan di sektor hilir dengan menugaskan holding PT Perkebunan Nusantara (PTPN) bersama perkebunan sawit rakyat untuk memenuhi kebutuhan minyak sawit domestik. Sedangkan korporasi lain diminta fokus mengurusi ekspor.

Kelima,Apkasindo mengusulkan agar penugasan satgas sawit bermuara kepada pembentukan Badan Nasional Sawit Indonesia (BNSI) yang langsung di bawah Presiden Jokowi. Dengan begitu, Gulat menyebut BNSI akan mengurus segala urusan sawit, dari hulu ke hilir.

"Tidak seperti sekarang banyak sekali lintas kementerian/lembaga (K/L) yang mencampuri sehingga membuat semua makin rumit. Kami petani, terkhusus negara, sangat dirugikan dalam berbagai hal, terkhusus pemasukan negara," tandasnya.

CNNIndonesia.comjuga menghubungi Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Eddy Martono untuk menanggapi penunjukan Luhut dan keppres sawit yang diterbitkan Jokowi. Namun, yang bersangkutan belum memberikan tanggapan hingga berita ini tayang.

[Gambas:Video CNN]

Naruto Uzumaki Lima Daun

PUPR Pastikan Jalur Pantura Jateng Tanpa Lubang Saat Mudik Lebaran******

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memastikan jalur pantura di Jawa Tengah sudah tak ada lubang sehingga aman dilewati untuk arusmudik Lebaran.

Kepala Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional Jateng-DIY Kementerian PUPR Wida Nurfaida menyebut bila penutupan semua lubang jalan di sepanjang jalur pantura Jawa Tengah telah diselesaikan sejak Minggu (16/4) kemarin.

"Prioritas kita di titik-titik black spot, yang berlubang-lubang, bergelombang dan sering jadi penyebab kecelakaan. Mulai hari ini sudah kita pastikan jalan di sepanjang pantura Jateng tanpa lubang", ungkap Wida saat meninjau jalur Pantura di kawasan Gringsing, Batang, Senin (17/4).

Direktur Lalu-Lintas Polda Jawa Tengah Kombes Pol Agus Suryo Nugroho menyatakan bila jalur pantura masih dijadikan jalur mudik mereka yang menggunakan sepeda motor. Untuk itu, pemudik dengan sepeda motor diwajibkan untuk selalu menjaga keselamatan dirinya.

"Kita cek tadi sudah ditambal. Titik-titik lokasi lubang yang kita tunjukkan juga sudah ditutup. Ini penting karena jalur pantura masih digunakan pemudik sepeda motor," ujar Agus.

[Gambas:Video CNN]

Berubah menjadi seorang putri

Asa Petani ke Luhut Benahi Tata Kelola Industri Sawit******

Sejumlah asosiasipetaniangkat suara mengenai terbitnya Keputusan Presiden (Keppres) RI Nomor 9 Tahun 2023 tentang Satuan Tugas Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawitdan Optimalisasi Penerimaan Negara.

Sekretaris Jenderal Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) Nasional Mansuetus Darto mengungkapkan pihaknya memahami alasan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan sebagai Ketua Pengarah Satuan Tugas (Satgas) Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit dan Optimalisasi Penerimaan Negara.

Menurut Darto, pengusaha sawit akan patuh kepada Luhut yang dipandang punya powerdan dekat dengan Jokowi.

Namun, ada beberapa catatan dari SPKS terkait Satgas Tata Kelola Industri Sawit pimpinan Luhut. Terlebih, tidak ada kejelasan hasil audit pengusaha sawit yang dilakukan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atas perintah Luhut.

Darto meminta satgas yang bertanggung jawab langsung kepada Jokowi itu bekerja secara transparan.

Ia mencontohkan beberapa hal yang tak tersentuh audit, termasuk tanggung jawab perusahaan kepada masyarakat dan petani. Ia lantas berharap satgas melibatkan masyarakat sipil dan serikat petani.

Ia juga berpesan kepada Luhut untuk hati-hati dalam menentukan penerimaan negara. Pasalnya, luas perkebunan perusahaan belum tentu sama dengan realitas di lapangan.

Darto menyebut banyak konsesi perusahaan yang membuka lahan sawit melebihi hak guna usaha (HGU). Jika dibiarkan, bakal terus ada konflik dengan masyarakat.

"Kalau pakai dokumen HGU, tentu tidak relevan untuk memburu pajak. Selain itu, banyak perusahaan yang belum mengantongi HGU, bahkan tidak ada sama sekali. Maka, ada potensi kehilangan pendapatan negara di sana," tuturnya.

Selain itu, Darto melaporkan ada banyak individu yang memiliki lahan sawit di atas 25 hektare, tetapi masih berlindung di bawah nama petani sawit. Padahal, kepemilikan lahan di atas 25 hektare sudah masuk kategori perusahaan.

Ia juga menyinggung databasesawit rakyat yang tidak jelas. Darto mengutip data Kementan yang menyebut ada 6,7 juta hektare lahan perkebunan rakyat, padahal aslinya hanya sekitar 3,2 juta hektare dan sisanya adalah kebun luas.

"Ini sumber penerimaan uang negara. Karena itu harus lakukan cermat, tidak bisa melibatkan pemda sendirian karena itu bagian dari masalah tata kelola," tegas Darto.

Sementara itu, Ketua Umum DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Gulat Manurung mengatakan petani sawit menaruh harapan besar kepada Luhut. Ia berharap kehadiran Luhut tidak menambah susah petani sawit.

"Pesan kami, 17 juta petani sawit dan pekerja sawit ke Pak Luhut Binsar Panjaitan (LBP), janganlah kiranya satgas ini nantinya justru menyusahkan kami petani dengan berbagai-bagai pasal-pasal yang tidak mungkin kami gapai dengan segala keterbatasan kami," kata Gulat.

"Kami petani sawit yakin dan percaya Pak LBP tidak akan melakukan itu, mempersulit. Justru untuk menjaga kami petani sawitlah Pak Jokowi mempercayai Pak LBP memimpin satgas yang cukup menentukan masa depan perekonomian bangsa ini," imbuhnya.

Gulat menegaskan Apkasindo percaya dengan Luhut, tetapi dengan beberapa syarat. Ia berharap satgas membantu membuat skema yang mempermudah para petani sawit.

Pertama,membantu petani menyelesaikan permasalahan dalam menentukan kawasan perkebunan. Gulat menyinggung kejelasan masuknya kawasan hutan ke perkebunan sawit rakyat eksisting tertanam.

Kedua,perbaikan tata kelola harga tandan buah segar (TBS) petani sawit yang selama ini sangat jauh dengan harga crude palm oil(CPO) domestik dan global. Ketiga,satgas pimpinan Luhut diminta mendukung percepatan program peremajaan sawit rakyat (PSR).

Keempat,Gulat meminta satgas membagi penugasan di sektor hilir dengan menugaskan holding PT Perkebunan Nusantara (PTPN) bersama perkebunan sawit rakyat untuk memenuhi kebutuhan minyak sawit domestik. Sedangkan korporasi lain diminta fokus mengurusi ekspor.

Kelima,Apkasindo mengusulkan agar penugasan satgas sawit bermuara kepada pembentukan Badan Nasional Sawit Indonesia (BNSI) yang langsung di bawah Presiden Jokowi. Dengan begitu, Gulat menyebut BNSI akan mengurus segala urusan sawit, dari hulu ke hilir.

"Tidak seperti sekarang banyak sekali lintas kementerian/lembaga (K/L) yang mencampuri sehingga membuat semua makin rumit. Kami petani, terkhusus negara, sangat dirugikan dalam berbagai hal, terkhusus pemasukan negara," tandasnya.

CNNIndonesia.comjuga menghubungi Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Eddy Martono untuk menanggapi penunjukan Luhut dan keppres sawit yang diterbitkan Jokowi. Namun, yang bersangkutan belum memberikan tanggapan hingga berita ini tayang.

[Gambas:Video CNN]

Armada Abyss EVE

Kadin: Limited FTA Indonesia******

Dalam bidang perdagangan mineral kritis, Ketua Umum Kadin Indonesia dan ASEAN Business Advisory Council (ASEAN-BAC), Arsjad Rasjid, menyoroti pentingnya dukungan terhadap proposal Limited Free Trade Agreement(FTA) antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS). Menurutnya, proposal ini akan memberi dampak positif bagi industri manufaktur kendaraan listrik serta sektor energi baru dan terbarukan (EBT).

"Proposal LimitedFTA Indonesia dengan AS adalah langkah tepat untuk menjaga daya saing mineral kritis dan industri manufaktur kendaraan listrik Indonesia di pasar global, khususnya di AS. Mineral kritis seperti nikel, aluminium, kobalt, dan tembaga sangat penting untuk pengembangan ekosistem energi baru dan terbarukan di Indonesia dan seluruh dunia," ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (18/4).

Selain itu, Arsjad juga mendukung langkah pemerintah dalam mengajukan proposal Limited FTA Indonesia-AS. Ia meyakini bahwa dengan kerja sama yang kuat antara pemerintah dan sektor bisnis, Indonesia akan memperoleh manfaat besar dari perjanjian tersebut.

Namun, Arsjad yakin bahwa Indonesia dapat memastikan portofolio perdagangan mineral kritis yang inklusif dengan negara China maupun non-China untuk mencapai kesepakatan perdagangan yang adil dan saling menguntungkan.

"Kami adalah penyedia mineral kritis seperti nikel dan turunannya yang terbesar di dunia dan kami selalu berupaya memastikan memiliki portofolio perdagangan mineral ini dengan negara China maupun Non-China guna mencapai kesepakatan perdagangan yang adil dan saling menguntungkan," tegas dia.

Terakhir, Arsjad berharap agar inisiatif pengajuan proposal Limited FTA Indonesia-AS segera mendapat respons positif dan dapat segera disepakati.

Hal ini diharapkan dapat memperkuat kerja sama perdagangan yang saling menguntungkan antara kedua negara, serta memperkuat posisi Indonesia sebagai pemain utama dalam industri mineral kritis global.

Dewi Luar Angkasa Kiamat

Kadin: Limited FTA Indonesia******

Dalam bidang perdagangan mineral kritis, Ketua Umum Kadin Indonesia dan ASEAN Business Advisory Council (ASEAN-BAC), Arsjad Rasjid, menyoroti pentingnya dukungan terhadap proposal Limited Free Trade Agreement(FTA) antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS). Menurutnya, proposal ini akan memberi dampak positif bagi industri manufaktur kendaraan listrik serta sektor energi baru dan terbarukan (EBT).

"Proposal LimitedFTA Indonesia dengan AS adalah langkah tepat untuk menjaga daya saing mineral kritis dan industri manufaktur kendaraan listrik Indonesia di pasar global, khususnya di AS. Mineral kritis seperti nikel, aluminium, kobalt, dan tembaga sangat penting untuk pengembangan ekosistem energi baru dan terbarukan di Indonesia dan seluruh dunia," ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (18/4).

Selain itu, Arsjad juga mendukung langkah pemerintah dalam mengajukan proposal Limited FTA Indonesia-AS. Ia meyakini bahwa dengan kerja sama yang kuat antara pemerintah dan sektor bisnis, Indonesia akan memperoleh manfaat besar dari perjanjian tersebut.

Namun, Arsjad yakin bahwa Indonesia dapat memastikan portofolio perdagangan mineral kritis yang inklusif dengan negara China maupun non-China untuk mencapai kesepakatan perdagangan yang adil dan saling menguntungkan.

"Kami adalah penyedia mineral kritis seperti nikel dan turunannya yang terbesar di dunia dan kami selalu berupaya memastikan memiliki portofolio perdagangan mineral ini dengan negara China maupun Non-China guna mencapai kesepakatan perdagangan yang adil dan saling menguntungkan," tegas dia.

Terakhir, Arsjad berharap agar inisiatif pengajuan proposal Limited FTA Indonesia-AS segera mendapat respons positif dan dapat segera disepakati.

Hal ini diharapkan dapat memperkuat kerja sama perdagangan yang saling menguntungkan antara kedua negara, serta memperkuat posisi Indonesia sebagai pemain utama dalam industri mineral kritis global.

Saya memiliki manik-manik ajaib untuk ditanami

Mudik Lebaran, Penumpang Pesawat di Bandara AP II Tembus 2 Juta******

PT Angkasa Pura II(AP II) mencatat pergerakan penumpang di 20 bandara yang dikelola perseroan menembus 2 juta orang pada 12-20 April 2023 atau H-10 sampai H-2 Lebaran.

Berdasarkan data Posko Angleb 2023, pergerakan penumpang tercatat 2,06 juta penumpang atau meningkat sekitar 26 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu, 1,63 juta penumpang.

Sementara itu, pergerakan pesawat tercatat 15.840 penerbangan atau menanjak 17 persen.

"Kenaikan jumlah penumpang cukup signifikan ini mampu dikelola dengan baik oleh AP II dan para stakeholder sehingga arus mudik berjalan dengan lancar" ujar Awaluddin dalam keterangan resmi, Jumat (21/4).

Ia mengungkapkan pihaknya sudah memproyeksikan lalu lintas penerbangan pada Angleb 2023 akan tinggi dan hampir menyamai 2019 atau saat kondisi belum ada pandemi.

"Sejalan dengan itu, kami menyiapkan rencana operasi guna memastikan untuk dapat mengakomodir tumbuhnya permintaan," terangnya.

Di samping itu, kebijakan pemerintah terkait cuti bersama juga mendukung kelancaran arus mudik di bandara.

"Selain karena kesiapan yang telah dilakukan AP II, kelancaran arus mudik juga tidak lepas dari kebijakan pemerintah menambah cuti bersama untuk memecah konsentrasi keberangkatan pemudik," terangnya.

Khusus di Bandara Soekarno-Hatta, sepanjang H-10 hingga H-2 Lebaran, jumlah penumpang tercatat 1,24 juta penumpang atau naik 19 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Sementara itu, jumlah penerbangan meningkat 5 persen dari 8.547 penerbangan menjadi 8.975 penerbangan.

Adapun lima bandara tersibuk yang dikelola perseroan selama arus mudik H-10 sampai H-2 adalah: Soekarno-Hatta (Tangerang), Bandara Kualanamu (Deli Serdang), Halim Perdanakusuma (Jakarta), Sultan Syarif Kasim II (Pekanbaru) dan Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II (Palembang).

[Gambas:Video CNN]