bagus123

plaza4d2 961Jutaan kata 847498Orang-orang telah membaca serialisasi

《bagus123》

Harga Tahu Naik 25 Persen per Potong di Jakarta******

Jakarta, CNN Indonesia--

Harga tahudi PD Pasar Jaya Pasar Minggu, JakartaSelatan, naik 25 persen dari Rp400 menjadi Rp500 per potong pada Kamis (8/12).

Kenaikan harga tahu ini terjadi karena harga kedelai yang tinggi. Bahkan, perajin pun sempat demo berhenti produksi. Pedagang pun baru menjual kembali tahu per hari ini.

"Dari produsen harga naik. Sekarang jadi Rp500, naik Rp100 per biji," ujar Burhanudin (36), salah satu penjual tahu di pasar tersebut kepada CNNIndonesia.com.

Penjual tahu lainnya bernama Yunus juga mengatakan hal serupa. Ia mengaku baru menjual kembali olahan kedelai itu hari ini setelah ikut 'puasa' jualan.

"Iya baru sekarang jualan lagi," katanya.

Sementara itu, di Pasar Warung Buncit, Jakarta Selatan, harga tahu tetap dijual seharga Rp500 per biji. Namun, ukurannya dibuat lebih mungil.

Lihat Juga : Kedelai Impor Baru Masuk Akhir Desember Meski Harga Tahu Siap Melesat

Di PD Pasar Jaya Pasar Minggu, pedagang juga baru kembali menjual tahu per hari ini.

"Kemarin satu hari enggak jualan. Ini (tahu) Rp5.000 per 10 biji. Harga normal, cuma ukuran dikecilin," ujar Agus (34), seorang pedagang di Pasar Warung Buncit.

Imbas harga kedelai yang mahal itu, ia mengaku harga tempe juga naik dari Rp5.000 menjadi Rp6.000 per papan.

Ia pun membenarkan para perajin sempat mogok produksi karena harga kedelai yang mahal itu. "Katanya kemarin pabriknya pada demo," ucap Agus.

Lihat Juga : Low Tuck Kwong Jadi Orang Terkaya ke-2 RI Usai Harga Batu Bara Meroket

Secara terpisah, Plt. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Kasan mengatakan pemerintah terus memantau ketersediaan pasokan dan kestabilan harga kedelai sejak awal tahun ini.

Pemerintah lewat Kementerian Perdagangan telah melaksanakan program Bantuan Penggantian Selisih Harga Pembelian Kedelai di tingkat perajin tahu dan tempe sebesar Rp1.000 per kilogram (kg) melalui penugasan kepada Bulog.

"Bulog ditugaskan untuk melakukan pengadaan dan penyaluran kedelai melalui Gakoptindo (Gabungan Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia) sejak April-Juli 2022 dan diperpanjang hingga akhir Desember 2022," ujar Kasan.

Kemendag juga telah berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga teknis lainnya serta pemerintah daerah (pemda) dalam memperluas dan meratakan cakupan perpanjangan program tersebut dengan memfasilitasi perajin tahu dan tempe di setiap wilayah untuk menghubungi koperasi produsen tempe tahu Indonesia (KOPTI).

Lihat Juga : Rekor Baru, Kekayaan 50 Orang Terkaya RI Melesat ke Rp2.811 T

Selain itu, KOPTI yang berada di luar Gakoptindo juga dapat bergabung dan turut menikmati manfaat program pemberian bantuan kedelai.

Sementara itu, Kepala Badan Pangan Nasional (BPN) Arief Prasetyo Adi mengatakan pemerintah akan mempertimbangkan kelanjutan pemberian subsidi Rp1.000 per kg kedelai untuk perajin tahu dan tempe tahun depan.

Bahkan, ia menyebut subsidi kedelai itu bisa saja ditambah. Terlebih, saat ini harga kedelai masih mahal.

"Kalau angkanya memang perlu ditambah, ya ditambah. Kalau (perlu) dihilangkan, ya hilangkan," ujar Arief di Superindo Intercon.

Ia menyebut saat ini pemerintah menyediakan alokasi subsidi sebesar 200 ribu ton kedelai per bulan. Namun, realisasinya hanya 20 ribu hingga 25 ribu ton saja.

Menurut Arief, hal itu terjadi karena proses seleksi penerima subsidi tidak dilakukan sembarangan.

"Ini subsidi loh ya. Subsidi kan perlu dipertanggungjawabkan, by name, by address, siapa itu divalidasi," kata dia.

Lebih lanjut, ia juga menyinggung harga kedelai yang tinggi terjadi karena di negara asal ekspor saat ini tengah menunggu panen. Selain itu, harga kedelai tinggi juga karena nilai tukar rupiah masih lemah dibanding dolar AS.

Oleh karena itu, ia yakin setelah musim panen harga kedelai bisa kembali terjangkau. Pemerintah pun berjanji kan melakukan intervensi agar harganya terkendali.

"Kalau ada kesempatan, nanti ada intervensi harganya bisa lebih baik. Itu kan lebih baik untuk perajin tahu tempe," ujar Arief.

[Gambas:Video CNN]

(mrh/sfr)

Uji Coba Bayar Tol Tanpa Berhenti Dimulai 1 Juni 2023 di Bali******

Jakarta, CNN Indonesia--

Pemerintah akan menggelar uji coba transisi sistem transaksi toltanpa kartu atau Multi Lane Free Flow (MLFF) pada 1 Juni 2023 mendatang. Uji coba pertama akan dilakukan di Bali.

Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR Danang Parikesit mengungkapkan uji coba dilakukan bertahap dengan menghilangkan satu gerbang tol. Namun, gerbang lainnya masih bisa melakukan transaksi nontunai konvensional.

"Kita mulai dengan hilangkan satu gerbang dulu di satu ruas tol untuk MLFF. Sementara gerbang yang lain tetap bisa digunakan untuk transaksi nontunai dengan kartu elektronik," terang Danang melalui keterangan tertulis, Rabu (7/12).

Menurut Danang, MLFF akan membuat biaya operasional pengumpulan tol akan semakin efisien. "Untuk melintasi jalan tol, pengguna cukup mengunduh aplikasi Cantas dan melakukan registrasi, serta memastikan saldo tersedia," jelasnya.

"Karena akan ada Gantry yang akan mengawasi kendaraan di beberapa titik di ruas tol agar tidak ada pelanggaran," lanjutnya.

Terkait lokasi uji coba, Direktur Utama PT Roatex Indonesia Toll System (RITS) sebagai Badan Usaha Pelaksana sistem MLFF mengatakan Bali dipilih sebab ruas tol ini belum terlalu padat. Pertimbangan ini dianggap akan mempermudah kontrol sistem baru berjalan dengan baik.

Lihat Juga : Hutama Karya Bakal Dapat PMN Bangun Jalan Tol Trans Sumatera

Selama uji coba, kegiatan sosialisasi juga dilakukan lebih masif agar segala informasi bisa tersampaikan dengan baik kepada masyarakat.

"Setelah Bali menerapkan MLFF secara keseluruhan, baru kemudian kita akan uji coba di ruas tol lain," imbuhnya.

Sistem MLFF mengandalkan teknologi satelit Global Navigation Satellite System (GNSS) yang memantau pergerakan kendaraan saat melewati jalan tol melalui teknologi satelit tersebut.

Untuk melintasi jalan tol, pengguna cukup menekan tombol 'start' atau mulai pada aplikasi Cantas sebelum masuk memasuki jalan tol. Lalu, GPS akan menentukan posisi yang dideterminasi satelit dan proses map matching akan berjalan di central system.

Lihat Juga : Sri Mulyani Minta Menteri Basuki Ajari Pemda 'Cara Pakai Duit'

Saat perjalanan berakhir dan kendaraan keluar tol, maka proses map matching berakhir. Secara otomatis, aplikasi akan mengkalkulasi tarif dan kemudian saldo akan terpotong secara otomatis.

Rencana pemerintah mentransformasi sistem tol ini, salah satunya dilatarbelakangi hasil studi kelayakan yang dilakukan Roatex.

Studi itu mengungkap kemacetan yang terjadi di gerbang tol mengakibatkan kerugian hingga Rp4,4 triliun per tahun.

Selain itu, berdasar hasil penelitian yang dilakukan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) pada Juli 2022 menyebut sebanyak 92.2 persen dari 1.341 pengguna tol yang di survei mengklaim setuju dengan sistem MLFF.

Ketua YLKI Tulus Abadi menjelaskan dua alasan utama mereka mendukung sistem ini, pertama, efisiensi dari sisi waktu tunggu di gerbang tol terutama pada jam padat.

Kedua, pengguna menilai lalu lintas kendaraan di jalan tol dapat berjalan lebih lancar dengan adanya sistem MLFF.

"Selain setuju, pengguna tol yang kami survei itu juga menyampaikan kesiapan mereka jika sistem MLFF diberlakukan sebagai sistem pembayaran tol," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]

(cfd/bir)

[Gambas:Video CNN]

Hey Indonesia, Jangan Mau Dikadalin Konsesi Kereta Cepat Jadi 80 Tahun******

Jakarta, CNN Indonesia--

PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) meminta masa konsesi atau hak operasi Kereta CepatJakarta-Bandung (KCJB) diperpanjang dari 50 tahun menjadi 80 tahun.

Pengajuan itu ditetapkan lewat Surat Dirut PT KCIC Nomor 0165/HFI/HU/KCIC08.2022 per 15 Agustus 2022. Di dalam surat tersebut, PT KCIC meminta kepada Kementerian Perhubungan (Kemenhub) agar dilakukan penyesuaian terhadap masa konsesi KCJB.

"Terdapat beberapa kendala yang menyebabkan berubahnya kelayakan bisnis proyek, sehingga diperlukan penyesuaian masa konsesi menjadi 80 tahun," ungkap Plt Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub Mohamad Risal Wasal dalam rapat dengan Komisi V DPR, Kamis (8/12).

Di dalam Perjanjian tersebut, nilai investasi yang akan dibiayai oleh KCIC sebesar US,9 miliar dengan masa konsesi 50 tahun sejak tanggal operasi prasarana/sarana. Nah, serah terima akan diberikan di akhir masa konsesi.

Ia menjabarkan tiga urgensi yang mengharuskan penyesuaian masa konsesi menjadi 80 tahun. Pertama, meningkatkan indikator kelayakan proyek KCJB dalam rangka memenuhi pendanaan pembengkakan biaya atau cost overrun, sehingga proyek dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Berdasarkan hasil kajian terbaru Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Komite KCJB per 15 September 2022, pembengkakan biaya (cost overrun) naik menjadi US,449 miliar atau Rp21,74 triliun.

Lihat Juga : Kemenhub Belum Mau Korbankan KA Argo Parahyangan Demi Kereta Cepat

Padahal, berdasarkan perhitungan dan review BPKP pada 9 Maret 2022 pembengkakan biaya hanya sebesar US,17 miliar atau Rp17,64 triliun.

Kedua, menjaga kesinambungan proyek, sehingga dapat memaksimalkan dampak positif penyelenggaraan kereta cepat di berbagai aspek yang dapat menguntungkan pemangku kepentingan dan masyarakat.

"Ketiga, untuk mewujudkan keberhasilan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, sehingga dapat mempererat hubungan bilateral antar kedua negara," imbuh Risal.

Direktur Utama PT KCIC Dwiyana Slamet Riyadi mengatakan perpanjangan konsesi menjadi salah satu opsi yang harus diambil, mengingat situasi dan kondisi di lapangan sudah berubah. Ia menilai indikator-indikator investasi di proyek mengalami banyak perubahan, yang paling kritis ialah terkait demand forecast atau proyeksi permintaan.

Lihat Juga : ANALISISLayakkah KA Argo Parahyangan 'Ditumbalkan' Demi Kereta Cepat?

"Salah satunya, ya ternyata memang, berdasarkan diskusi kami dengan beberapa konsultan, kami harus meminta perpanjangan konsesi," jelasnya.

Selain itu, Dwiyana juga menyinggung soal revenue yang diharapkan dari proyek kereta cepat. Sebelumnya, penyumbang revenue berpaku pada Kawasan Berorientasi Transit (TOD). Namun, rencana itu ditunda dan anggaran yang ada difokuskan untuk penyelesaian konstruksi.

Merespons tantangan tersebut dan fakta pembengkakan biaya, Dwiyana mengatakan KCIC perlu melakukan simulasi lanjutan untuk membuat visibilitas proyek kereta cepat bisa naik kembali.

Tapi, Direktur Eksekutif Institut Studi Transportasi (Instran) Deddy Herlambang menegaskan pemerintah tidak perlu menuruti permintaan PT KCIC. Apalagi, dalam Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI) pun disebutkan maksimal 50 tahun.

Lihat Juga : Alasan KCIC Ingin Perpanjang Konsesi Kereta Cepat Jadi 80 Tahun

Alasan pembengkakan biaya, kata Deddy, tidak bisa diterima begitu saja. Kalau memang itu alasannya, Deddy mempertanyakan mengapa sejak awal PT KCIC mau-mau saja mengambil proyek ini dengan aturan yang sudah ada tadi.

"Semisal KCIC merasa 50 tahun kurang, lah dulu kok mau, ngitungnya gimana? Sekarang sudah dimenangkan, ternyata mereka minta ini,itu. Ini juga kan harus dibentengi, jangan sampai kita diatur oleh investor, kita punya prinsip, kita punya regulasi," katanya kepada CNNIndonesia.com.

Lebih lanjut ia menuturkan apabila PT KCIC tetap ngotot meminta penambahan konsesi menjadi 80 tahun, pemerintah tidak boleh kalah tegas. Kalau PT KCIC bersikeras, maka lebih baik pemerintah melelang kembali proyek kereta cepat kepada investor lain.

Pemerintah juga bisa menawarkan benefit berbeda kepada calon investor lain. Contoh, memberi kemudahan untuk mengembangkan proyek serupa di wilayah lain. Sepanjang sang investor mau membeli proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

Lihat Juga : KAI Respons KA Argo Parahyangan Ditutup Usai Kereta Cepat Beroperasi

Deddy menduga motif PT KCIC untuk menambah masa konsesi supaya mereka bisa mendapat keuntungan lebih. Menurut Deddy, PT KCIC kemungkinan menghitung mendapatkan keuntungan setelah 80 tahun menjalankan proyek.

Namun, tetap saja, perpanjangan masa konsesi tidak bisa dibenarkan. Oleh karena itu, pemerintah harus mengkaji lagi dan memastikan kebenaran hitung-hitungannya.

Untuk melakukan hitung-hitungan secara cermat, pemerintah sebaiknya membentuk tim independen khusus. Sehingga, bisa melihat permasalahan secara objektif.

"Jangan sampai kita 'dikadalin' dengan alasan pembengkakan biaya atau apa, capek lah kita," imbuh Deddy.

Ancaman Tiket Mahal

BACA HALAMAN BERIKUTNYA

---

HALAMAN: 1 2

---

Label：domino99、perhitungan maxwin slot、demo pragmatic maxwin

Terkait：laris4d、slot tergacor、situs slot online gampang menang、slot gacor pola zeus maxwin、sexysloto、garuda188、3d abjad a sampai z、pajaktoto、mabukwin、slot online indonesia terpercaya

---

---

bab terbaru：rtp sensa138（2024-07-05）

Perbarui waktu：2024-07-05