doa 77 slot online

cara dapat uang di pinterest 401Jutaan kata 986861Orang-orang telah membaca serialisasi

《doa 77 slot online》

Eks Menaker Jokowi Kritik Pernyataan Kemnaker soal THR Driver Ojol******

Eks Menaker era Jokowi Hanif Dhakiri mengatakan pernyataan Kemnaker yang mengimbau perusahaan aplikator membayar THR driver ojol kurang tepat. — Eks Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) periode pertama Presiden Jokowi, Hanif Dhakiri mengkritik pernyataan Kemnaker soal pemberian THR driver ojek online. (CNN Indonesia/Abi Sarwanto).

Jakarta, CNN Indonesia--

Eks Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) periode pertama Presiden Jokowi, Hanif Dhakiri mengkritik pernyataan Kemnaker soal pemberianTHR driverojek online.

Ia menilai pernyataan Kemnaker soal THR driverojek online(ojol) kurang tepat.

"Pernyataan mengenai mitra pengemudi ojol masuk ke dalam cakupan Surat Edaran (SE) Nomor M/2/HK.04/III/2024 adalah pernyataan yang kurang tepat," tegas Hanif dalam keterangan resminya, Selasa (19/3).

Lihat Juga :

9 Gurita Bisnis Gibran yang Sesaat Lagi Akan Dilantik Jadi Wapres

"Namun demikian, kami tetap mendukung upaya yang dilakukan semua pihak untuk meningkatkan kesejahteraan para mitra pengemudi ojol terutama menyambut Hari Raya Idulfitri yang merupakan hari besar bagi seluruh umat Islam," tuturnya.

"Kami mengimbau kepada perusahaan aplikasi untuk terus melanjutkan dan meningkatkan program-program yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan mitra, seperti memberi insentif tambahan bagi para mitra pengemudi yang tetap bekerja di periode libur Hari Raya Idulfitri," tandas Hanif.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos) Kemnaker Indah Anggoro Putri menjelaskan driver ojol hingga kurir paket masuk ke dalam kategori Perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT). Mereka diklaim berhak mendapatkan THR, meski bekerja dengan sistem kemitraan.

Namun, Kemnaker mengklarifikasi bahwa pembayaran THR kepada driver ojol hingga kurir paket bukanlah kewajiban.

"(Hanya) imbauan," kata Putri kepada CNNIndonesia.com, Rabu (20/3).

Karena sifatnya imbauan, pemerintah tidak bakal mengenakan sanksi kepada aplikator transportasi online, seperti Gojek dan Grab. Sanksi juga tak akan dijatuhkan untuk perusahaan jasa pengiriman yang tidak membayar THR kepada mitranya.

Di lain sisi, PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk alias GoTo menegaskan mereka memang tak akan memberikan THR untuk driver. SVP Corporate Affairs Gojek Rubi W Purnomo menyebut pihaknya hanya akan memberikan insentif khusus dalam bentuk program Swadaya.

"Berdasarkan ketentuan Permenaker 5 Tahun 2021 Pasal 31 dan Permenhub Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 15, kami memahami bahwa hubungan perusahaan aplikasi dan ojol adalah hubungan kemitraan, dan bukan termasuk dalam bentuk hubungan kerja seperti PKWT, perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT), dan hubungan kerja lainnya," ujar Rubi dalam keterangannya.

[Gambas:Video CNN]

Sebagai gantinya, program Gojek Swadaya akan menghadirkan potongan harga bagi kebutuhan persiapan mudik mitra driver, seperti pulsa, perawatan kendaraan, pengecekan kesehatan, dan lain-lain.

Grab Indonesia juga melakukan hal serupa. Chief of Public Affairs Grab Indonesia Tirza R Munusamy mengatakan pihaknya cuma memberikan THR kepada pekerja yang mempunyai hubungan kerja konvensional dalam bentuk PKWT dan PKWTT.

"Dalam semangat kekeluargaan di bulan yang baik ini, Grab menyediakan insentif khusus Hari Raya Idulfitri yang akan diberikan kepada para mitra di hari pertama dan kedua lebaran," jelasnya.

Soal bentuk insentif kepada para mitra ojol, Tirza mengatakan bisa diberikan dalam beragam bentuk. Akan tetapi, Grab tak merinci berapa perhitungan nominal insentif, termasuk apakah akan diberikan dalam bentuk uang tunai atau skema lain.

Lihat Juga :

Unilever Akan PHK 7.500 Karyawan

(skt/agt)

Pengusaha Ungkap Alasan Mal Kian Sepi Pasca Pandemi Covid******

APPBI menilai mal yang tidak memberikan pengalaman atau experience kepada pengunjung akan cenderung sepi. Ilustrasi. (Dok. Plaza Senayan)

Jakarta, CNN Indonesia--

Asosiasi Persatuan Pusat Belanja Indonesia (APPBI) menjelaskan penyebab maraknya mal sepi terutama di Jakarta. Salah satunya karena mal tidak memberikan pengalaman atau experience kepada pengunjung.

Salah satu pengurus APPBI Kantoro Permadi mengatakan pengunjung lebih cenderung mencari experience seperti makan di mal terutama setelah pandemi covid-19.

"Memang rata-rata di beberapa area, mungkin mal-mal yang lebih banyak tempat makannya, lebih cepat recovery dibanding 2019," kata Kantoro di Grand Indonesia, Kamis (10/8).

"Tentunya pusat perbelanjaan yang bisa menyiapkan tempat yang nyaman, yang experience-nya kepada customer juga memorable, itu lah yang bertahan dan semakin ramai," katanya.

Di sisi lain, Kantoro optimis penjualan di pusat perbelanjaan akan meningkat 10 persen di semester II tahun ini dibandingkan semester I. Penyebabnya karena di semester II banyak hari libur seperti Natal dan peringatan Kemerdekaan RI 17 Agustus mendatang.

Lihat Juga :

Harta Bos Properti China Raib Rp434 T, Paling Rugi dari Semua Taipan

Sementara terkait cara berbelanja pengunjung mal, APPBI melihat masih sama dengan sebelum pandemi covid-19. Pengunjung cenderung membeli secara spontan atau impulse buying.

"Orang Indonesia masih 'eh ke mal yuk, jalan-jalan'. Udah jalan-jalan 'eh ada sepatu, eh ada ini'. Kemudian akhirnya jadi belanja lebih banyak," kata Kantoro.

[Gambas:Video CNN]

(fby/dzu)

Aguan Bicara Peluang Jokowi 17 Agustus******

Pendiri Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan mengatakan peluang Jokowi 17 Agustus-an di IKN pada 2024 besar saat menyinggung kemudahan investasi. (ANTARA FOTO/M Agung Rajasa).

Jakarta, CNN Indonesia--

Pendiri Agung SedayuGroup Sugianto Kusuma alias Aguan berbicara soal peluang Presiden Jokowi merayakan HUT RI ke-79 di IKN Nusantara pada 17 Agustus 2024 mendatang.

Peluang ia sampaikan saat berbicara mengenai kemudahan izin usaha bagi pengusaha di IKN. Aguan mengatakan kalau izin usaha atau berinvestasi di IKN dipermudah dan segala hambatan logistik di ibu kota baru teratasi, ia optimis keinginan Jokowi itu bisa terwujud.

Optimisme itu diketahui dari pernyataan resmi Kementerian Investasi/ BKPM pada Minggu (13/8). Pernyataan resmi dikeluarkan terkait kunjungan Aguan dan Menteri Investasi/Kepala BKPM ke proyek IKN pada Jumat (11/8) lalu.

Bahlil dan Aguan mengunjungi proyek IKN pada akhir pekan kemarin. Bahlil mengatakan kunjungan ini merupakan tindak lanjut atas rencana investasi investor dalam negeri Rp30 triliun-Rp40 triliun di IKN yang proyeknya akan di-groundbreakingpada September 2023.

Ia menambahkan kunjungan bertujuan untuk meninjau pembangunan di IKN serta menemukan solusi terhadap masalah yang dihadapi oleh para investor dalam proyek pembangunan IKN.

Masalah tersebut salah satunya berkaitan dengan desain paket Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN yang belum rampung. Padahal, desain penting sebagai gambaran bagi investor untuk ikut serta dalam proyek tersebut.

"Kita harus bicara mana proyek existing, mana yang harus dikerjakan. Yang penting tidak melanggar substansi, tidak korupsi, dan bertujuan untuk negara," ujar Bahlil.

[Gambas:Video CNN]

(mrh/agt)

Label：syarat syarat kredit hp、slot88 game、pinjam duit legal atau ilegal

Terkait：pola gacor zeus maxwin hari ini、slot withdraw 20rb、dunia777 rtp、rtp prada4d、mpo4d terbaru 2022、prediksi togel online、olenation888、link slot gacor pagi ini、rupiahslot88、metro4d

Mulailah membaca Semua bab Tambahkan ke rak buku

bab terbaru：hongkongpool（2024-07-01）

Perbarui waktu：2024-07-01

Daftar bab terbaru

aplikasi kredit hp tanpa bunga

pinjol modal ktp langsung cair

cara cepat pinjam uang

seni bela diriBacaan TerkaitMore+

Makanan Tiandao

erek2 22

Kemnaker soal THR Driver Ojol dan Kurir Paket: Imbauan******

Kemnaker menyebut pemberian THR kepada driver ojol dan kurir paket tidak wajib, hanya bersifat imbauan. (CNNIndonesia/Adi Ibrahim)

Jakarta, CNN Indonesia--

Pemberian tunjangan hari raya (THR) kepada driver ojek online (ojol) dankurir paket rupanya tidak wajib.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengklarifikasi bahwa pembayaran THR kepada driver ojol hingga kurir paket hanya bersifat imbauan, bukan kewajiban.

"(Hanya) imbauan," kata Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker Indah Anggoro Putri kepada CNNIndonesia.com, Rabu (20/3).

Padahal sebelumnya, Kemnaker meminta perusahaan untuk membayar THR kepada ojol hingga kurir paket.

Indah mengatakan ojol hingga kurir paket masuk dalam kategori perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT). Meski mereka bekerja dengan sistem kemitraan, ojol hingga kurir paket tetap berhak mendapat THR.

"Kami sudah jalin komunikasi dengan direksi, manajemen para ojek online, khususnya pekerja dengan menggunakan platform digital termasuk kurir logistik untuk juga dibayarkan THR-nya," ujar Indah dalam konferensi pers di Kemnaker, Jakarta Selatan, Senin (18/3).

Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menegaskan THR wajib dibayarkan paling lambat H-7 Idulfitri 1445 H. Jika lebaran jatuh pada 10 April 2024, maka para pekerja sudah harus menerima THR pada 3 April 2024.

Ida menekankan perintah tersebut sesuai dengan Surat Edaran Menaker Nomor M/2/HK.04/III/2024 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2024 Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.

"THR harus dibayar penuh dan tidak boleh dicicil," tegas Ida.

Ia menuturkan pekerja atau buruh yang berhak mendapatkan THR adalah mereka yang telah memiliki masa kerja satu bulan terus menerus atau hubungan kerja berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT). PKWT, termasuk untuk buruh lepas yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan perundangan, juga berhak menerima THR.

Bagi buruh dengan masa kerja satu bulan secara terus menerus tetapi kurang dari 12 bulan, Ida mengatakan THR diberikan secara proporsional.

"Bagi pekerja atau buruh yang telah mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus menerus atau lebih diberikan THR satu bulan upah," jelasnya.

"Saya berharap perusahaan taat kepada ketentuan ini," tambah Ida.

Meski begitu, Ida mengatakan negara mengizinkan jika perusahaan mau memberikan THR lebih banyak dari yang diatur pemerintah.

[Gambas:Video CNN]

(del/pta)

Catatan Budidaya Keabadian

diskon shopee hari ini

DKI tetapkan tiga parameter padanan data sebagai syarat mendapat KJMU******

Ada juga yang orang tuanya berpenghasilan cukup tinggi, misal ASN, PNS, dosen, yang perlu dilakukan verifikasi validasi

Jakarta (ANTARA) - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) DKI Jakarta menetapkan tiga parameter padanan data sebagai syarat mendapat Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) agar tepat sasaran.

Ketiga padanan itu, yakni datanya masuk Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) terpusat, penataan dan penertiban sesuai domisili, dan pekerjaan kepala keluarga penerima KJMU.
"Kemarin kita ada tiga parameter padanan data. Dari SIAK terpusat itu ternyata yang sudah pindah ada sembilan orang, pindah luar DKI. Lalu, tiga orang sudah meninggal. Jadi ada 12 yang bisa dihapus karena memang datanya sudah di luar DKI," kata Kepala Disdukcapil DKI Jakarta Budi Awaluddin saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis. Budi menyebut Pemprov DKI Jakarta juga masih menemukan sejumlah mahasiswa yang tercatat sebagai penerima bantuan KJMU, padahal orang tuanya merupakan aparatur sipil negara (ASN) hingga pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN). "Yang perlu diverifikasi dan validasi adalah di saat kita mengiris dan padankan dengan program penataan dan penertiban penduduk, ada cukup banyak mereka yang sudah berada di luar DKI. Ada juga yang orang tuanya berpenghasilan cukup tinggi, misal ASN, PNS, dosen, yang perlu dilakukan verifikasi validasi," jelas Budi. Selain itu, Budi mengatakan petugas Disdukcapil DKI saat ini tengah memverifikasi dan melakukan validasi terhadap 33 dari 627 mahasiswa yang tidak sesuai kriteria itu. "Bisa ditanyakan ke Disdik kenapa. nah ini kan perlu diverifikasi dan validasi, bisa jadi dalam (orangtua) mereka sudah pensiun. Mereka (para mahasiswa penerima KJMU) belum update ke kita," ucap Budi. Pemprov DKI Jakarta membuka posko pelayanan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) di lima wilayah kota administrasi dan Kabupaten Kepulauan Seribu untuk memastikan bantuan pendidikan itu berjalan baik dan tepat sasaran. "Kami telah menyiapkan posko pelayanan dan konsultasi KJMU di Kantor Suku Dinas Pendidikan pada lima wilayah kota dan Kabupaten Kepulauan Seribu untuk memudahkan masyarakat memperoleh informasi terkait bantuan sosial bidang pendidikan itu," kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta Purwosusilo saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa (19/3). Posko ini dibuka pada Senin-Jumat pukul 08.00 WIB hingga pukul 15.00 WIB mengikuti jam kerja kantor selama Ramadhan.
Baca juga: Pemprov DKI siap cek kembali data penerima KJP Plus dan KJMU
Baca juga: Tina Toon temukan warga miskin yang dicoret dari KJP Plus
Baca juga: DKI buka posko pelayanan KJMU untuk pastikan bantuan tepat sasaran

Master Kartu Permainan

link okeslot terbaru

KPU RI tetapkan Prabowo******

Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menetapkan pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden RI Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2024-2029.

Penetapan tersebut tertuang dalam Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

"Hasil Pemilihan Umum secara nasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu sampai dengan Diktum Kelima ditetapkan pada hari Rabu tanggal 20 bulan Maret tahun 2024 pukul 22.18.19 menit WIB," kata Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari di Gedung KPU RI, Jakarta, Rabu malam.

Hasyim mengungkapkan pasangan Prabowo-Gibran meraih 96.214.691 suara. Sementara itu, lanjut dia, pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar memperoleh 40.971.906 suara, sedangkan pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud Md 27.040.878 mendapatkan suara.

Adapun total surat suara sah, menurut dia, berjumlah 164.227.475 suara.

Sebelumnya, KPU RI menyelenggarakan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Nasional untuk 128 wilayah Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) mulai Rabu (28/2) hingga Senin (18/3).

Sementara itu, berdasarkan rekapitulasi nasional per Sabtu (9/3) hingga Rabu (20/3) pukul 19.00 WIB, KPU RI telah mengesahkan perolehan suara pilpres pada 38 provinsi di tingkat nasional.

Ke-38 provinsi tersebut meliputi Daerah Istimewa Yogyakarta, Gorontalo, Kalimantan Tengah, Bali, Lampung, Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Sumatera Selatan, Jawa Tengah, DKI Jakarta, Kepulauan Riau, Nusa Tenggara Timur, dan Kalimantan Utara.

Selanjutnya Kalimantan Selatan, Banten, Kalimantan Timur, Sulawesi Tenggara, Jawa Timur, Sulawesi Barat, Riau, Papua Barat, Sulawesi Utara, Bengkulu, Sumatera Barat, Sulawesi Selatan, dan Aceh

Berikutnya Nusa Tenggara Barat, Papua Selatan, Jambi, Maluku Utara, Sumatera Utara, Sulawesi Tengah, Papua Tengah, Papua Barat Daya, Maluku, Jawa Barat, Papua Pegunungan, dan Papua.

Prabowo-Gibran unggul di 36 provinsi, sedangkan Anies-Muhaimin meraih perolehan suara terbesar di dua provinsi. Sementara itu, Ganjar-Mahfud tidak memenangi satu pun provinsi.

Pilpres 2024 diikuti tiga pasangan, yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar pasangan calon nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka paslon nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. paslon nomor urut 3.

Sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 dijadwalkan berlangsung mulai 15 Februari sampai 20 Maret 2024.

Disebutkan dalam Pasal 475 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, pasangan calon dapat mengajukan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) dalam waktu paling lama 3 hari setelah penetapan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden oleh KPU.

Pelantikan pasangan calon terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI dijadwalkan pada tanggal 20 Oktober 2024. Sebelumnya, 1 Oktober 2024, diagendakan pelantikan calon terpilih anggota DPR RI dan DPD RI.
Baca juga: KPU RI sebut pengumuman hasil Pemilu 2024 disampaikan usai buka puasa
Baca juga: Massa pendukung hasil Pemilu 2024 padati depan gedung KPU
Baca juga: Massa penolak hasil Pemilu 2024 mulai bakar sampah di depan gedung KPU

Terlahir kembali pada tahun 1993

sobat4d

Komut BSI harap ada kebangkitan baru industri keuangan syariah******

menuju 2045 dengan berbagai macam dukungan kebijakan, tentu saja ada perkembangan yang melesat, yang kemudian kita sebut sebagai kebangkitan baru industri keuangan syariah

Jakarta (ANTARA) - Komisaris Utama PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) Muliaman D. Hadad mengharapkan ada kebangkitan baru industri keuangan syariah sepanjang periode 2022-2045.

“Kita berharap 2022-2032 menuju 2045 dengan berbagai macam dukungan kebijakan, tentu saja ada perkembangan yang melesat, yang kemudian kita sebut sebagai kebangkitan baru industri keuangan syariah,” ujarnya dalam Webinar Edukasi Keuangan Syariah: "Strategi Mengakselerasi Pangsa Pasar Keuangan Syariah” di Jakarta, Kamis.

Selama periode 1991 hingga 2011, lanjutnya, pertumbuhan kumulatif perbankan syariah di Indonesia begitu impresif yakni sebesar 49,7 persen, tetapi hanya 13,94 persen ketika memasuki era 2011 hingga 2022.

Euforia kebangkitan perbankan syariah pada periode pertama disebut menyebar hingga ke tingkat global. Namun, adanya berbagai dinamika ekonomi dunia saat era 2011-2022, beragam krisis terjadi, sehingga pertumbuhan ekonomi di setiap negara melambat seiring terdapat sejumlah bank-bank tingkat global menutup sayap bisnis syariah.

“Dulu ada Standard Chartered, HSBC, yang kemudian menjadi begitu terkenal pada tahun sebelum 2011, dan kemudian seperti mengalami pelambatan pada periode kedua, sehingga periode kedua itu sangat ditandai dengan periode yang melambat. Ada COVID-19, sehingga memang 2020-2022 tahun yang berat bagi semua pihak,” kata dia.

Karena itu, dia menginginkan ada loncatan pertumbuhan perbankan syariah pada periode ketiga, yakni 2022-2045. Harapan tersebut didasari berbagai peluang dari perbankan syariah untuk bertumbuh pascapandemi.

Pertama ialah terdapat peningkatan minat global terhadap ethical and sustainable finance yang sangat sejalan dengan keuangan syariah, seperti isu-isu ESG (Environmental, Social, and Governance) dan sustainability finance(keuangan berkelanjutan).

Peluang kedua ialah fokus yang terus meningkat terhadap social impact finance, lalu semakin banyak minat atas ekonomi halal, pertambahan penduduk muslim yang masuk ke dalam kategori kelas menengah, adanya dukungan konsisten dari regulator, perkembangan digitalbanking, promosi inklusi keuangan (promotion of financial inclusion), serta ekosistem islam melalui kolaborasi dan kemitraan.

“Ini peluang pada periode ketiga, periode yang memungkinkan kita bangkit kembali sesuai dengan siklus tahunan kalau saya lihat dari perkembangan data sejak berdirinya bank syariah pertama di Indonesia. Mudah-mudahan opportunityini bisa kita manfaatkan sedemikian rupa, dan paling tidak opportunitymembangkitkan optimisme, terutama dari pegiat ekonomi syariah dan regulator untuk melihat opportunityyang begitu besar, terutama tentu saja untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ungkap Muliaman.

Di samping itu, terdapat sejumlah tantangan yang perlu dihadapi setiap regulator dan pemain industri perbankan syariah. Mulai dari keterbatasan kapasitas modal, aset, sumber daya manusia (SDM), infrastruktur jaringan, dan teknologi industri keuangan syariah.

Tantangan selanjutnya adalah persaingan ketat dengan perbankan konvensional dalam layanan dan produk yang ditawarkan, kemudian literasi masyarakat masih terbatas, dan pemanfaatan ekosistem keuangan syariah yang belum optimal karena pemangku kepentingan cenderung berjalan sendiri-sendiri.

“Saya akan kembali ke literasi sebagai masalah pokok, karena bagaimana kita bisa meng-expandkalau kemudian literasinya masih terbatas,” ucap dia.

Baca juga: BSI ungkap lima agenda mendesak kembangkan industri keuangan syariah
Baca juga: Wapres Ma'ruf minta BSI konsisten implementasikan nilai-nilai syariah
Baca juga: Asbisindo: Portofolio ekonomi syariah di Indonesia akan besar

Jalannya menghadap ke langit

erek erek duda

PPP akan gugat hasil rekapitulasi nasional KPU******

Jakarta (ANTARA) - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) akan mengajukan gugatan terkait hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat nasional oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) ke Mahkamah Konstitusi (MK)

"Sesuai ketentuan UU, PPP memiliki waktu 3 hari untuk menyikapi hasil rekapitulasi nasional dengan mengajukan ke MK," kata Ketua DPP PPP Achmad Baidowi atau Awiek dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Hal itu mengejutkan dirinya lantaran PPP gagal memenuhi ambang batas untuk melaju ke Senayan.

Padahal, data internal PPP menunjukkan bahwa partai berlambang ka'bah itu melewati angka 4 persen atau melampaui ambang batas parlemen sebesar 4 persen.

Menurut Awiek, hasil perolehan suara KPU berbeda dengan hasil internal PPP.

Oleh karena itu, PPP sudah mempersiapkan tim hukum yang dipimpin pengacara senior Soleh Amin untuk mengajukan gugatan.

"Data-data kami kumpulkan dari DPC dan saat ini sedang verifikasi," jelasnya.

Kendati demikian, dia mengatakan PPP menghormati hasil rekapitulasi nasional yang diumumkan KPU sebagai bagian dari tahapan pemilu sesuai ketentuan UU Pemilu, yakni 35 hari setelah pemungutan suara.

Awiek pun meminta seluruh caleg PPP dan kader PPP untuk tetap semangat ikut mengawal perjuangan di MK. Ia menyampaikan rasa terima kasihnya atas perjuangan dan kontribusi dalam menjaga partai warisan ulama ini.

Sebelumnya, rekapitulasi nasional suara pemilihan legislatif (pileg) 2024 telah selesai. Berdasarkan hitungan secara manual ada 8 parpol yang meraih suara di atas 4 persen, sehingga dinyatakan lolos parlemen, sedangkan PPP dan PSI tidak mencapai 4 persen.

Berdasarkan pasal 414 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu disebutkan bahwa syarat partai politik lolos parlemen adalah memenuhi ambang batas parlemen yakni minimal 4 persen suara nasional.

Pada pemilu 2024 ini, suara sah pileg secara nasional tercatat 151.796.630 yang berasal dari 84 daerah pemilihan (dapil).

Dihitung secara manual dari data yang telah diumumkan KPU, terdapat 8 partai politik yang meraih suara lebih dari 4 persen. Di antaranya, PDIP, Golkar, Gerindra, PAN, PKB, Partai Demokrat, PKS, dan NasDem.

PPP yang pemilu 2019 lolos parlemen, kini terancam tak lolos. Raihan suara PPP secara nasional yakni 5.878.777 suara atau setara dengan 3,87 persen dari suara sah nasional sebesar 151.796.630 suara.
Baca juga: Tanggapi Sirekap, PPP minta kader untuk kawal suara Pemilu 2024
Baca juga: PPP sambut baik putusan MK hapus ambang batas parlemen 4 persen
Baca juga: PPP: Ada dorongan jadi oposisi untuk pemerintahan baru

Penangkap Dewa Skyfall

marlina 77 slot

Milenial Kuasai 90 Persen Pasar Rumah Subsidi BTN******

Direktur Utama BTN Nixon Napitupulu menyebut 90,94 persen akad kredit pemilikan rumah (KPR) rumah subsidi melalui bank yang ia pimpin dilakukan kaum milenial. (ANTARA FOTO/Iggoy el Fitra).

Jakarta, CNN Indonesia--

Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) alias BTNNixon Napitupulu menyebut 90,94 persen akad kredit pemilikan rumah (KPR) rumah subsidimelalui bank yang ia pimpin dilakukan kaum milenial.

"Realisasi KPR subsidi hingga Juli 2023 (2020-2023) didominasi kaum milenial. Jadi, 90 persen yang akad dengan BTN adalah para milenial," katanya dalam Akad Massal Serentak KPR BTN di Perumahan Puri Delta Tigaraksa, Tangerang, Banten, Selasa (8/8).

Nixon mengklaim hari ini dilakukan akad KPR lebih dari 10 ribu orang secara serentak di seluruh Indonesia. Khusus di Puri Delta Tigaraksa ada 201 orang yang melakukan akad, baik untuk rumah subsidi maupun nonsubsidi.

Capaian tersebut meningkat pada tahun berikutnya, yakni menyentuh 96.700 unit rumah subsidi senilai Rp13,72 triliun. Lalu, pada 2022 angkanya naik menjadi 123.133 unit senilai Rp18 triliun. Khusus pada Juli 2023 angkanya menyentuh 62.672 unit dengan nilai Rp9,4 triliun.

"Tahun ini BTN akan mengakadkan 182 ribu lebih rumah dari Januari. Mudah-mudahan Oktober sudah habis, dari 230 ribu kuota yang diberikan pemerintah di 2023 ini," ucapnya.

Bahkan, Nixon menyebut BTN berinovasi dengan menawarkan bundling KPR rumah subsidi dengan motor listrik. Menurutnya, warga cukup antusias dengan penawaran tersebut.

"Kita sambungkan dengan motor listrik. Jadi, di BTN menjualnya di-bundling. Beli KPR, sisa limitnya ditawarkan motor listrik. Ini sangat berguna untuk efisiensi penggunaan energi," tutup Nixon.

(skt/agt)

《doa 77 slot online》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen，tempat gacorHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《doa 77 slot online》bab terbaru。