akulaku tanpa dp

Kaisar Agung

Pesanan dari Barat Turun, 1.200 Perusahaan di Vietnam PHK Ribuan Buruh******

Puluhan ribuburuhdi Vietnamterkena PHKdan setengah juta lainnya harus dikurangi jam kerjanya akibat menurunnya pesanan dari negara Barat.

Salah satu kasus PHK menimpa Phan Thi Nhieu yang telah menghabiskan satu dekade waktunya bekerja merakit sepatu merek dunia seperti Timberland dan K-Swiss.

Awal bulan lalu, Nhieu yang berusia 31 tahun dan tinggal di kamar berukuran 9 meter persegi di Ho Chi Minh bersama dua putra dan suaminya diberi tahu bahwa dia tidak lagi dibutuhkan di Ty. Hung Company, pembuat sepatu Taiwan yang memasok merek besar Barat.

Kabar itu membuatnya sangat terkejut dan bahkan takut. Ia menangis. Pasalnya, kabar itu membuat ia tidak bisa lagi menghasilkan pendapatan bulanan US0 yang selama ini dinikmatinya.

Tapi apa daya, ia tak bisa berbuat apa-apa.  Ia hanya mendapatkan pesangon dua bulan.

Sekarang, praktis ia hanya  mengandalkan pesangon itu untuk bertahan hidup, Nhieu harus memberi makan keluarganya beberapa dolar sehari, dan anak-anaknya berjuang untuk mendapatkan cukup makan.

[Gambas:Video CNN]

"Kami tidak memiliki siapa pun untuk membantu kami. Saya harus membantu kami melalui ini sendiri," katanya.

Kasus PHK yang menimpa Nhieu itu bukan yang pertama. Data Konfederasi Umum Perburuhan Vietnam, sejak September tahun ini, sudah ada 1.200 perusahaan di Vietnam yang sebagian besar bergerak di sektor garmen, alas kaki dan furnitur, elektronik yang memecat karyawan dan memotong jam kerja karyawan karena masalah sama.

Salah satunya, perusahaan raksasa Taiwan Pouyuen, produsen sepatu Nike. Mereka telah merumahkan 20 ribu pekerjanya secara bergiliran. Sementara laporan lain mengatakan investor asing terbesar Vietnam, Samsung Electronics, telah mulai mengurangi produksi ponsel pintarnya di pabrik-pabrik di utara.

Dibandingkan dengan tahun lalu di mana covid masih merajalela, pesanan memang turun 30-40 persen dari Amerika Serikat dan 60 persen dari Eropa.

Penurunan terjadi akibat lonjakan inflasi yang melanda di negara tersebut. 

Karena masalah itu, lebih dari 470 ribu pekerja telah dipangkas jam kerjanya dalam empat bulan terakhir tahun ini  dan 40 ribu lainnya terkena PHK.

Konfederasi menyebut sekitar 30 ribu pekerja dari 40 ribu tersebut adalah wanita berusia 35 tahun atau lebih.

Sementara itu salah satu pekerja menyebut kondisi perusahaan dan pemecatan buruh sekarang ini lebih suram daripada selama pandemi covid-19.

Saat covid, pekerja masih dibantu sumbangan makanan.

"Tidak mudah mencari pekerjaan baru seperti dulu (setelah pandemi)," kata Nguyen Thi Thom (35) yang di-PHK dari perusahaan garmen Korea Selatan yang membuat pakaian untuk raksasa ritel AS Walmart.

Sejak terkena PHK, Thom yang memiliki tiga anak kecil menghabiskan hari-harinya di jalan-jalan di distrik pinggiran Ho Chi Minh, menjual mie kering, saus udang, dan jeruk kepada orang yang lewat.

Tianmang Tertinggi

Kadin Jatim Minta Pemerintah Percepat Penerbitan PMK Cukai Tembakau******

KADIN Jawa Timur meminta Kementerian Keuangan segera menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang kebijakan Cukai Hasil Tembakau(CHT) yang berlaku tahun depan.

Ketua Umum KADIN Jawa Timur Adik Dwi Putranto mengatakan belum adanya aturan jelas yang mengatur detail tarif CHT ini menimbulkan keresahan bagi para pelaku usaha.

"Cukai rokok mengalami kenaikan tinggi dalam beberapa tahun terakhir semakin memberatkan para pelaku Industri Hasil Tembakau (IHT). Ditambah lagi, saat ini aturan baku mengenai tarif tidak kunjung diterbitkan. Hal ini tentu mengganggu kelangsungan usaha," kata Adik, Jumat (9/12).

Menurutnya, ketidakjelasan ini menjadi masalah bagi pengusaha yang juga terbebani dengan kenaikan cukai yang tinggi. Pasalnya hal ini akan berimbas pada rantai pasok produk tembakau.

"Terlebih pada perusahaan-perusahaan yang tidak lagi memiliki stok pita cukai, mereka harus menghentikan operasinya sampai waktu yang tidak diketahui. Ini menciptakan ketidakpastian usaha." ucapnya.

Pada kesempatan itu, ia mengungkapkan pandangannya terhadap penetapan kenaikan cukai dua tahun yang ditetapkan Pemerintah.

"Kami menghargai langkah Pemerintah yang pada tahun ini menetapkan angka kenaikan cukai untuk dua tahun, dengan harapan bahwa ini akan memberikan proyeksi usaha yang lebih baik," ujarnya.

Namun, Pemerintah perlu melihatnya dengan lebih luas, dalam beberapa tahun terakhir, IHT sudah mengalami tekanan berat, dan hal ini diperburuk dengan adanya pihak-pihak tidak resmi yang turut masuk di dalam industri tembakau dengan melakukan peredaran rokok illegal dengan jumlah yang kian meningkat.

"Mereka ini tidak membayar cukai dan bisa bergerak bebas" kata dia.

Ketua Gabungan Perusahaan Rokok (GAPERO) Sulami Bahar berharap pemerintah dapat lebih mendukung pelaku usaha resmi di IHT dengan menerapkan peraturan yang jelas dan transparan.

"Perusahaan rokok sudah banyak ditempa dengan berbagai tekanan, seperti tarif cukai dan rokok illegal. Angka kenaikan 10 persen selama dua tahun ke depan dirasa tinggi bagi kami, apalagi di waktu yang sama kami harus bersaing dengan keberadaan rokok illegal yang beredar marak di pasar," kata Sulami.

"Kami khawatir kalau industri ditekan terus-menerus seperti ini mereka akan menutup pabriknya atau yang terburuk mereka beramai-ramai akan beralih ke rokok ilegal yang pada kenyataannya selama ini diberi karpet merah oleh pemerintah" tambahnya.

Sulami berharap pemerintah dapat memberikan jaminan proteksi yang lebih pasti untuk kelangsungan usaha yang kondusif bagi para pelaku usaha resmi IHT.

"Dan saat ini banyak pelaku industri yang terpaksa memberhentikan operasi karena tidak memiliki kejelasan tersebut," ucapnya.

Owner PT Surya Hutama Anugerah Sandee Surya yang juga menjabat sebagai Divisi Kepemerintahan Asosiasi Pengusaha Vapor Indonesia (APVI) mengaku kecewa dengan penundaan keputusan PMK.

"Ini merepotkan karena kami telah menyusun planning dan sekarang belum boleh melakukan pengajian P3C, ya memang menjadi sulit. Karena dengan lambatnya keputusan tersebut, maka berdampak pada konsep menjadi terhenti dan akhirnya harus dimundurkan," ujar Sandee.

Sandee menambahkan kenaikan cukai untuk industri vape pada 2023 telah diputuskan sebesar 15 persen. Padahal tahun lalu sudah ada kenaikan sebesar 17,5 persen. Dengan kenaikan ini, ia menyebut industri vape mengalami kondisi yang berat.

"Kami rasa dengan adanya kenaikan itu sudah berat, sekarang malah ada penundaan lagi, jadi segera diputuskan saja," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Legenda Master Yuemang

China Larang Pedagang Naikkan Harga Obat Usai Longgarkan Lockdown******

Pihak berwenang Chinamemperketat aturan penjualan obatselama lonjakan penyebaran covid.

Dalam pengetatan itu, mereka melarang pedagang menaikkan harga obat, karena khawatir covid-19 kembali menggila usai aturan mengenailockdown mulai dilonggarkan.

Pada Rabu lalu, China mengumumkan 10 langkah yang melonggarkan kebijakan Presiden Xi Jinping terkait nol covid. Namun, kekhawatiran muncul akan lonjakan infeksi karena masyarakat berebut obat batuk, obat flu, dan masker.

"Semua usaha harus dilakukan untuk memastikan pengiriman pasokan medis yang lancar, termasuk vaksinasi, reagen pengujian antigen, obat-obatan, dan masker," bunyi keterangan Kementerian Transportasi China seperti dikutip dari Reuters, Minggu (10/12).

Pengumuman itu melarang pemblokiran atau penutupan jalan raya, pelabuhan, stasiun kereta api, dan bandara tanpa izin untuk mematuhi pelonggaran pembatasan di China.

Administrasi Negara China untuk Regulasi Pasar juga mewanti-wanti agar tidak ada pihak yang menaikkan harga segala produk anti-covid.

Dalam surat peringatan yang diterbitkan pada Jumat, pengawas melarang inflasi harga, kolusi, diskriminasi harga, propaganda menyesatkan, dan penimbunan.

"Pedagang tidak boleh menaikkan harga secara drastis ketika tidak ada kenaikan biaya yang jelas, atau kenaikan biaya jauh tertinggal dari kenaikan harga," kata regulator.

Selain itu, mereka tidak boleh menimbun persediaan anti-pandemi yang kekurangan pasokan, atau menyebarkan kabar tentang kenaikan harga yang dapat mengganggu ketertiban pasar.

[Gambas:Video CNN]

Dua dunia dihubungkan oleh W

Budi Karya Lantik Dirjen Perkeretaapian dan Perhubungan Udara******

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi melantik Direktur Jenderal Perhubungan Udara dan Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Budi melantik mantan Staf Ahli Bidang Keselamatan dan Konektivitas Perhubungan Maria Kristi Endah Murni sebagai Dirjen Perhubungan Udara, dan mantan direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api M Risal Wasal sebagai Dirjen Perkeretaapian.

Sebelumnya, posisi dirjen perkeretaapian dijabat oleh Zulfikri yang sudah memasuki usia pensiun. Sedangkan, dirjen perhubungan udara sebelumnya dijabat oleh Novie Riyanto yang saat ini mendapat menjadi Sekretaris Jenderal Kemenhub.

Pada kesempatan itu, Budi berpesan agar para pejabat terus bertanggung jawab mengingat banyak tantangan di tengah ketidakpastian kondisi dunia.

"Tugas kita tidak ringan pada 2023, tetap waspada dan hati-hati, namun di sisi lain kita juga harus optimis bahwa kita mampu menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional. Laksanakan tugas dengan baik, dan pastikan bahwa apa yang kita kerjakan itu bermanfaat bagi masyarakat," ujar Budi dikutip dari Antara, Rabu (14/12).

Ia juga berpesan agar jajarannya terus mendorong kreativitas dalam pemenuhan kebutuhan pendanaan pembangunan dan pengembangan infrastruktur transportasi nasional di tengah keterbatasan fiskal negara, baik melalui skema Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan skema pendanaan kreatif non APBN lainnya.

"Tantangan ke depan kita harus lebih kreatif, dengan memberikan kemudahan-kemudahan bagi pihak swasta baik di dalam maupun luar negeri untuk bekerja sama. Sehingga akan menambah ruang fiskal kita," katanya.

Sementara itu, menjelang libur Natal dan Tahun Baru, Budi mengatakan agar pihaknya mempersiapkan angkutan dengan baik dan matang demi transportasi yang selamat, aman, nyaman dan juga tetap mengedepankan aspek kesehatan.

"Saya berharap kita dapat menjalankan amanah ini dengan baik dan bekerja dengan hati, untuk memberikan pelayanan yang prima dan dapat memberikan kebahagiaan bagi masyarakat kita," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Transformasi Naga yang Dipanggil

Kronologi Kereta Cepat, Rebutan China******

Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandungmemasuki babak baru usai PT Kereta Cepat Indonesia - China(KCIC), perusahaan yang mengerjakan proyek tersebut, meminta tambahan konsesi dari 50 tahun menjadi 80 tahun.

Sebelum permintaan itu mengemuka, proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) memang melalui jalan panjang. Jalan dimulai dari rebutan proyek antara Jepang dan China, biaya bengkak, tiket mahal, hingga kini muncul permintaan perpanjangan masa konsesi hingga 80 tahun.

Berikut rangkuman kronologi pembangunan kereta cepat di Indonesia, mulai dari tawaran awal nilai proyek hingga muncul perpanjangan masa konsesi dari 50 tahun ke 80 tahun.

Nilai investasi kereta cepat berdasarkan hitungan Jepang mencapai US,2 miliar, di mana 75 persennya dibiayai oleh Jepang berupa pinjaman bertenor 40 tahun dengan bunga 0,1 persen per tahun.

Tiba-tiba saja di tengah jalan, China muncul dan melakukan studi kelayakan untuk proyek yang sama. Hal itu terjadi setelah Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) saat itu, Rini Soemarno menandatangani nota kesepahaman kerjasama dengan Menteri Komisi Pembangunan Nasional dan Reformasi China Xu Shaoshi pada Maret 2015.

China kemudian menawarkan nilai investasi yang lebih murah sebesar US,5 miliar dengan skema investasi 40 persen kepemilikan China dan 60 persen kepemilikan lokal, yang berasal dari konsorsium delapan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Dari estimasi investasi tersebut, sekitar 25 persen akan didanai menggunakan modal bersama dan sisanya berasal dari pinjaman dengan tenor 40 tahun dan bunga 2 persen per tahun. Selain itu, China menjamin pembangunan ini tak menguras dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia.

2. China Jadi Pemenangnya

Indonesia awalnya menolak proposal yang diajukan Jepang dan China karena biaya yang dikeluarkan dianggap terlampau tinggi. RI menawarkan proyek baru kereta dengan kecepatan sedang dengan nilai investasi lebih rendah.

Namun, China memberikan tawaran baru yang lebih menarik. Dengan berbagai pertimbangan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima proposal penawaran pembangunan proyek KCJB yang diajukan China.

Pertama,tawaran nilai proyek yang hanya US,5 miliar atau lebih murah dari Jepang yang menawarkan US,2 miliar.

Kedua,dalam proposal mereka, China tidak meminta adanya jaminan pemerintah maupun pembiayaan dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). China juga menjanjikan subsidi tarif dan cost overrun yang nanti menjadi tanggung jawab joint venture company.

Tawaran berbeda dengan Jepang yang meminta ada jaminan pemerintah, dan risiko ditanggung pemerintah.

Lalu, berdirilah PT Kereta Cepat Indonesia - China (KCIC) selaku perusahaan pelaksana proyek. Perusahaan itu merupakan patungan hasil konsorsium empat BUMN; PT KAI (Persero), PT Wijaya Karya (Persero) PTPNVIII (Persero) dan PT Jasa Marga (Persero) serta perusahaan China. 

3. Jokowi Berubah Haluan soal APBN

Jokowi berubah haluan 180 derajat. Melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 93 Tahun 2021 ia justru memutuskan akan memberikan suntikan dana negara ke proyek ini.

Suntikan dana negara diberikan melalui penyertaan modal negara (PMN) kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI. Pemberian PMN kepada perseroan dilakukan karena Jokowi mengubah struktur konsorsium proyek yang semula dipimpin PT Wijaya Karya Persero Tbk (WIKA) beralih ke KAI.

"Penyertaan modal negara kepada pimpinan konsorsium badan usaha milik negara diberikan dalam rangka memperbaiki struktur permodalan dan/atau meningkatkan kapasitas usaha pimpinan konsorsium badan usaha milik negara," terang Pasal 4 ayat 4 Perpres 93/2021.

Selain memberi PMN, pemerintah akan memberikan penjaminan atas kewajiban pimpinan konsorsium dan memperbolehkan KAI menerbitkan surat utang alias obligasi bagi lembaga keuangan di dalam dan luar negeri serta multilateral. Kendati begitu, belum ada informasi mengenai potensi besaran APBN yang akan diberikan ke proyek ini.

4. Biaya Bengkak Kereta Cepat

Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) Didiek Hartantyo mengungkapkan, berdasarkan hasil review terbaru Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Komite KCJB per 15 September 2022, pembengkakan biaya (cost overrun) naik menjadi US,449 miliar atau Rp21,74 triliun.

Padahal, berdasarkan perhitungan dan review BPKP pada 9 Maret 2022 pembengkakan biaya hanya sebesar US,17 miliar atau Rp17,64 triliun.

"Ini setelah direview kembali oleh BPKP dan ini sudah dibahas oleh komite, maka angka yang muncul saat inicost overrunmenjadi US,449 miliar (Rp21,74 triliun)," ujar Didiek dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR RI, Rabu (9/11).

Pembengkakan dana ini nanti akan dibayar patungan antara konsorsium BUMN Indonesia dan China KCIC sebesar 25 persen dan 75 persen penarikan pinjaman dari China Development Bank (CDB).

Adapun 25 persen dari dana pembengkakan ini tercatat sebesar Rp5,435 triliun. Jumlah ini nantinya 60 persen (Rp3,261 triliun) dibayarkan oleh Indonesia dan 40 persen (Rp2,174 triliun) dari Pemerintah China. Sementara, 75 persen (Rp16,3 triliun) akan dipenuhi dengan menarik pinjaman dari CDB.

5. Beda Hitungan Indonesia dengan China

Indonesia melakukan perhitungan cost overrunmelalui Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan menemukan pembengkakan dana senilai US,449 miliar per 15 September 2022.

Sedangkan China melalui Komisi Reformasi dan Pembangunan Nasional (NDRC) hanya melihat pembengkakan sekitar US0 juta. Hal ini dikarenakan ada perbedaan asumsi perhitungan.

"Mereka sudah sampaikan hasil perhitungan mereka sekitar US0 jutaan. Ada perbedaan karena beda cara melakukan review, beda metode dan beda asumsi," ujar Direktur Utama KCIC Dwiyana Slamet Riyadi saat ditemui di Gedung DPR RI, Rabu (9/11).

Menurutnya, pihak China tidak memperhitungkan biaya-biaya pihak ketiga, seperti penyediaan persinyalan kereta api cepat. Pasalnya, di Negeri Tirai Bambu, pelayanan tersebut gratis, sedangkan di Indonesia tidak.

6. Tiket Kereta Cepat Mahal

Direktur Utama KCIC Dwiyana Slamet Riyadi mengatakan harga tiket Kereta Cepat Jakarta-Bandung direncanakan Rp250 ribu selama tiga tahun pertama.

Menurutnya, tarif Rp250 ribu tersebut untuk jarak tempuh terjauh berdasarkan permintaan Kementerian Perhubungan yang kemungkinan besar akan diterapkan.

"Kalau menggunakan studi Polar UI (Universitas Indonesia/UI) itu jarak terjauh (harga tiket) Rp350 ribu, tapi setelah konsultasi dengan Kemenhub, Kemenhub minta agar harga tertinggi Rp250 ribu selama 3 tahun," ujarnya dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR RI, Rabu (9/11).

"Jadi kemungkinan harus kita ikuti Rp250 ribu selama tiga tahun," imbuhnya.

Namun, Dwiyana menekankan harga tiket tersebut bisa lebih murah di waktu tertentu. Sebab, skema penjualan tiket KCJB rencananya dilakukan seperti tiket pesawat dan KAI, yakni memberikan diskon di waktu tertentu.

7. Baru Balik Modal Setelah 38 Tahun

Direktur Utama PT Kereta Cepat Indonesia China Dwiyana Slamet Riyadi mengatakan butuh 38 tahun untuk mengembalikan modal pembangunan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang saat ini menjadi sekitar US,5 miliar.

"Jadi sesuai perhitungan FS (feasibility study) itu di 38 tahun (untuk balik modal)," kata Dwiyana dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR RI, Rabu (9/11).

Dengan demikian, target balik modal lebih cepat dibandingkan dengan masa konsesi KCJB di tangan China yang ditetapkan selama 50 tahun. Karena perbedaan ini, Dwiyana menyebutkan akan membahas lagi bersama stakeholder terkait.

Sebab, jika masa konsesi lebih lama dari balik modal, maka pemerintah masih harus membagi keuntungan dengan China meski sudah balik modal.

.

Sumbang Rp11,1 T untuk Negara

Quanqingshanhe

Sandi Buka Suara Soal Efek Aturan Miras di KUHP bagi Pekerja Wisata******

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno membuka peluang aturan pemidanaan terkait minuman beralkohol(minol) dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) diatur lebih rinci dalam Undang-Undang Pariwisata.

Hal tersebut disampaikan Sandiaga merespons kritikan dari pengacara senior Hotman Paris Hutapea yang khawatir dengan potensi pemidanaan Pasal 424 KUHP soal menambahkan miras terutama terhadap pekerja wisata Bali.

"Ya semua masukan ini akan kami bicarakan dan mungkin di [revisi] UU Pariwisata akan kita perjelas," kata Sandi, ditemui di Kedai Kopi Johny, Jakarta, Sabtu (10/12).

Sandi juga mengaku dampaknya terhadap pelayan atau waiterjika ancaman pemidanaan di KUHP itu benar bisa sejauh itu. 

"Dan waitersitu yang kasihan, kalau nambah orderkan orang kasih tips itu menjadi salah satu sumber pendapatan mereka. Nah ini yang harus kita perhatikan dan ini jangan jadi pasal yang memberatkan mereka," urainya.

"Nah ini harus kita sosialisasikan dan kita perjelas," imbuh dia, yang juga Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu.

Terlebih, menurut Sandi, industri pariwisata merupakan salah satu yang paling banyak menciptakan lapangan kerja di Bali.

"Ini yang harus kita perhatikan dan jangan sampai jadi pasal yang memberatkan mereka [pekerja di industri pariwisata]," sambungnya.

Hotman sendiri sebelumnya menjelaskan bahwa pasal KUHP itu mengancam siapa pun yang menambahkan miras kepada mereka yang sudah mabuk.

"Di sini disebutkan kalau ada orang mabuk itu tidak dipidana. Tapi kalau temannya yang nambah minumannya, maka orang yang nambah ini yang masuk penjara satu tahun," ujarnya di Kedai Kopi Johny, Jakarta Utara.

Pasal 424 KUHP berbunyi sebagai berikut:

"Setiap orang yang menjual atau memberi minuman atau bahan yang memabukkan kepada orang yang sedang dalam keadaan mabuk, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II."

Hotman juga menyebut aturan yang dimuat dalam KUHP dikhawatirkan bakal mematikan ruang gerak para pelaku usaha seperti restoran, hotel, dan bar apabila benar-benar diterapkan.

Sebagaimana diketahui, RKUHP resmi disahkan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR di tengah berbagai protes dari masyarakat.

Pengesahan RKUHP sebelumnya sempat tertunda pada 2019. Sejak awal, RKUHP dinilai banyak memuat pasal bermasalah yang mengancam kebebasan demokrasi dan masyarakat sipil.