qqindo88

Tuhan Tuhan Perancang Dunia

Buruh Tolak PP 36/2022 Dasari UMP******

Buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menolak PP Nomor 36 Tahun 2022 yang menjadi dasar penetapan kenaikan upahminimum provinsi (UMP) dan kabupaten (UMK).

Presiden KSPI Said Iqbal mengungkapkan dasar perhitungan yang bisa digunakan adalah PP No 78 Tahun 2015. Sebab, PP tersebut mempertimbangkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi sekaligus.

"Inflasi secara umum mencapai 6,5 persen. Oleh karena itu, harus ada penyesuaian antara harga barang dan kenaikan upah. Kalau menggunakan PP 36, kenaikannya hanya 2-4 persen. Ini maunya Apindo. Mereka tidak punya akal sehat dan hati. Masak naik upah di bawah inflasi," ujar Said lewat keterangan tertulis, Rabu (16/11).

Ia meminta agar hal itu dipertimbangkan dengan menghitung inflasi serta pertumbuhan ekonomi. Menurut dia, ketika menggunakan PP 36/2021, maka nilai kenaikan UMP/UMK akan berada di bawah inflasi. Sehingga daya beli buruh akan semakin terpuruk.

Lebih jauh, ketua Partai Buruh itu mengungkapkan perhitungan pengupahan menggunakan PP 36/2021 mempertimbangkan resesi global dan 25 ribu buruh yang kena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Padahal, kenyataannya tak ada resesi di Indonesia.

"Resesi itu terjadi jika dalam dua kuartal berturut-turut pertumbuhan ekonominya negatif. Sedangkan saat ini pertumbuhan ekonomi kita selalu positif," papar Said.

Ia mengatakan inflasi 6,5 persen adalah inflasi umum. Secara khusus, konsumsi yang kenaikannya signifikan adalah makanan di angka 15 persen, sektor transportasi naik lebih dari 30 persen, dan sewa rumah sebesar 12,5 persen.

"Kalau inflasi 6,5 persen dan pertumbuhan ekonomi 4-5 persen, yang paling masuk akal, angka kompromi kenaikan UMP atau UMK adalah di atas 6,5 persen hingga 13 persen," terang Said.

Selain itu, ia menilai PP 36/2022 tak bisa digunakan karena mengacu pada UU Cipta Kerja yang telah dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi.

"Dengan demikian, karena PP 36/2021 adalah aturan turunan dari UU Cipta Kerja, maka tidak bisa digunakan sebagai acuan dalam penetapan UMP/UMK," imbuh Said.

Jika PP itu tak digunakan, maka dasar yang bisa digunakan pemerintah untuk menetapkan UMP dan UMK adalah PP No 78 tahun 2015 tentang Pengupahan.

Said menegaskan apabila Menaker memaksakan menggunakan PP Nomor 36 tahun 2021, buruh akan melakukan aksi bergelombang dan membesar. Bahkan, ia mengancam mogok nasional pada pertengahan Desember. Mogok ini diklaim akan diikuti oleh 5 juta buruh di seluruh provinsi.

"Puluhan pabrik akan setop berproduksi, kalau Apindo dan pemerintah memaksakan. Kami yakin Menteri Tenaga Kerja menggunakan dasar-dasar yang rasional, tidak menggunakan PP Nomor 36 tahun 2021, tapi PP Nomor 78 Tahun 2015," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Tanpa batas kita adalah monster

Tom Ford Raup 'Cuan' Rp15,6 T Usai Jual Merek Fashion Miliknya******

Tom Ford, pemilik merek fashion The Tom Ford resmi masuk ke klub miliarderglobal usai menjual brand miliknya ke Estée Lauder Companies (EL).

Dari penjualan merek tersebut, Ford diperkirakan akan menerima uang tunai sekitar US,1 miliar atau Rp15,6 triliun (asumsi kurs Rp15.695) setelah dikurangi pajak.

Portofolio Ford yang ada juga mencakup setidaknya dua rumah, satu di Los Angeles dan satu di New York City, senilai US juta atau Rp1 triliun.

"Sangat bahagia dengan akuisisi ini karena The Estée Lauder Companies adalah rumah yang ideal untuk merek tersebut. Mereka telah menjadi mitra yang luar biasa sejak hari pertama saya mendirikan perusahaan dan saya sangat senang melihat mereka menjadi penerus di babak selanjutnya ini," kata Tom Ford dilansir dari CNN, Kamis (17/11).

Akuisisi Tom Ford Brands oleh Estée Lauder diperkirakan akan selesai pada paruh pertama 2024, sembari menunggu persetujuan peraturan.

Kesepakatan itu akan sepenuhnya mengintegrasikan Tom Ford Brands yang telah menjalin kemitraan Estée Lauder selama lebih dari 15 tahun.

Forbes memperkirakan kepemilikan Tom Ford mencapai 64 persen dari perusahaan itu. Meski kini dijual, Ford akan tetap menjadi visioner kreatif dari merek itu hingga akhir 2023.

Estée Lauder Companies, yang menaungi beberapa merek kecantikan global termasuk Clinique dan Bobbi Brown, memperkirakan penjualan tahunan kosmetik Tom Ford akan mencapai miliar selama beberapa tahun ke depan.

"Akuisisi strategis ini akan membuka peluang baru dan memperkuat rencana pertumbuhan kami untuk Tom Ford Beauty," kata Presiden dan CEO Estée Lauder Companies, Fabrizio Freda dalam sebuah pernyataan.

[Gambas:Video CNN]

Wuxian Agung dari Dinasti Tang

Menteri PUPR Jadi Fotografer Dadakan di 'Hajatan' Jokowi******

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menjadi fotografer dadakan saat Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima para pemimpin negara G20pada Rabu (16/11) pagi sebelum melakukan kegiatan penanaman Mangrove bersama.

Jokowi bersama para presiden negara G20 seperti Presiden AS Joe Biden, Perdana Menteri India Narendra Modi, Presiden Prancis Emmanuel Macron, hingga Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen akan menanam mangrove di hutan Tahura, Nusa Dua, Bali.

Dalam video yang menayangkan kegiatan Presiden Jokowi, terlihat Basuki 'nyempil' dan memotret semua tamu atau kepala negara yang hadir.

Juru Bicara Kementerian PUPR Endra Atmawidjaja mengatakan saat ini tugas Kementerian PUPR di KTT G20 memang sudah tidak ada, sehingga daripada hanya mendampingi Jokowi, Basuki lebih memilih untuk menyalurkan hobi nya.

"Tadi malam, dari kemarin juga beliau sudah bawa kamera. Ketika acara selesai langsung angkat kamera. Ya itu memang hobinya," ujarnya saat dikonfirmasi oleh awak media di Bali, Rabu (16/11).

Menurutnya, sejak awal Basuki memang sudah sangat antusias untuk mengambil gambar para pemimpin dunia tersebut melalui kameranya. Apalagi, ini adalah kesempatan langka yang bisa dilakukan di Indonesia.

"Ini kan jugaeventbesar yang langka ya," imbuhnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani juga menjadi salah satu objek foto Basuki. Hal ini disampaikan oleh Sri Mulyani melalui postingan di instagram pribadinya.

"Malam ini, setelah menyelesaikan seluruh acara hari ke -5 dalam rangkaian KTT G20 di Bali, saya bertemu dan ngobrol Pak Basuki Hadimuljono Menteri PUPR @kemenpupr. Pak Basuki sedang sibuk memotret lobby Hotel Apurva-Kempinski Bali, tempat Presiden Jokowi akan menerima kedatangan para pimpinan Negara G20 besok pagi untuk pertemuan KTT G20 tanggal 15-16 November 2022," cerita bendahara negara ini.

[Gambas:Video CNN]

Anjing kimia di dunia lain

Bos Amazon Sebut PHK Lanjut Sampai Awal Tahun Depan******

CEO AmazonAndy Jassy mengatakan pemutusan hubungan kerja (PHK) di raksasa e-commerce itu akan berlanjut hingga awal tahun depan.

Hal ini disampaikan Jassy dalam pernyataan publik pertamanya sejak perusahaan memulai PHK besar-besaran sejak awal pekan ini.

"Proses perencanaan tahunan kami berlanjut hingga tahun baru, yang berarti akan ada lebih banyak pengurangan (PHK) karena managemen terus melakukan penyesuaian," tulisnya dalam surat kepada staf yang dikutip dariCNN, Jumat (18/11).

Menurutnya, perusahaan belum menetapkan berapa total jumlah karyawan yang akan di PHK sejak saat ini hingga tahun depan. Namun, setiap pimpinan unit kerja akan berkoordinasi dengan baik sebelum memutuskan.

"Setiap pemimpin akan berkomunikasi dengan tim masing-masing ketika detailnya telah kami sepakati," jelasnya.

Amazon sebelumnya dikabarkan akan melakukan PHK kepada sekitar 10 ribu karyawannya di pekan ini. Isu itu pun dibenarkan oleh perusahaan pada Rabu (16/11).

Artinya, Amazon menjadi perusahaan terbaru yang masuk ke deretan perusahaan teknologi yang telah mengumumkan PHK signifikan dalam beberapa pekan terakhir. Pekan lalu, induk Facebook, Meta mengumumkan merumahkan 11.000 karyawan.

PHK dilakukan di tengah ketidakpastian ekonomi dan penurunan tajam permintaan. Padahal, banyak raksasa teknologi menambah staf selama pandemi.

Awal bulan ini, Amazon mengatakan membekukan perekrutan perusahaan "untuk beberapa bulan ke depan," mengutip ketidakpastian ekonomi dan "berapa banyak orang yang telah kami pekerjakan" dalam beberapa tahun terakhir.

Perusahaan dengan cepat menambah jumlah karyawannya saat pandemi lantaran konsumen mengubah kebiasaan dan pengeluaran untuk belanja melalui e-commerce.

Dalam laporan pendapatan terbarunya, perusahaan memperkirakan pendapatannya untuk kuartal liburan akan lebih rendah dari perkiraan sejumlah analis.

[Gambas:Video CNN]

Kehormatan dan Kebaikan dari Pembantu Istana

Bappebti Resmi Setop Perdagangan Token FTX******

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) resmi menghentikan perdagangan aset kripto token FTX sejak Senin (14/11).

Plt Kepala Bappebti Didid Noordiatmoko mengatakan langkah tersebut diambil setelah token FTX mengajukan kebangkrutan ke pengadilan Amerika Serikat, yang berakibat penarikan besar-besaran dan harga token FTX terus turun drastis.

"Bappebti mengambil langkah penghentian tersebut menyusul kejatuhan FTX ke dalam krisis pada 11 November 2022 silam. Saat ini, FTX dalam proses mengajukan status bangkrut di sistem pengadilan Amerika Serikat," jelas Didid lewat keterangannya di Jakarta, dikutip dariAntara, Kamis (17/11).

Didid menambahkan, Bappebti melakukan pengawasan yang intens melalui pedagang aset kripto yang memfasilitasi perdagangan Token FTX.

Dengan demikian, setiap calon pedagang fisik aset kripto yang memperdagangkan token FTX wajib memperhatikan, memantau, dan menganalisis perkembangan token FTX untuk memberikan perlindungan bagi nasabah aset kripto.

Berkantor pusat di Bahama, FTX adalah sebuah perusahaan pedagang token atau aset kripto yang memiliki produk derivatif dan spot trading secara global serta didirikan di Antigua dan Barbuda pada 2019. FTX memiliki lebih dari satu juta nasabah dan merilis FTX Token sebagai produknya.

Saat ini terdapat beberapa pedagang fisik aset kripto terdaftar di Bappebti yang memfasilitasi perdagangan FTX Token. Bappebti mencatat, pada Januari-Oktober 2022, transaksi yang terjadi senilai Rp106,5 milliar dengan total nilai volume transaksi sebesar 193.435.

Pangsa Token FTX hanya 0,038 persen dari total nilai transaksi aset kripto di Indonesia periode Januari-Oktober 2022 tercatat sebesar Rp 279,8 trilliun.

"Berdasarkan hasil analisis dan pertimbangan serta demi keamanan dan perlindungan kepentingan nasabah aset kripto di Indonesia, kami merekomendasikan agar perusahaan pedagang fisik aset kripto untuk tidak memfasilitasi perdagangan FTX Token," terang Didid.

Diharapkan, perusahaan pedagang fisik aset kripto juga melakukan penyelesaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sementara itu, Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan Berjangka Komoditi Tirta Karma Senjaya menjelaskan volatilitas nilai aset kripto adalah bagian dari risiko investasi yang harus selalu dipelajari dan dianalisis setiap nasabah.

Investasi aset kripto merupakan instrumen yang sangat volatileatau mudah berubah. Artinya, dapat meraup keuntungan yang besar dalam waktu singkat, namun potensi kerugiannya juga sangat besar (high risk, high return). Sebab itu, nasabah perlu waspada.

Selain itu, Bappebti akan meninjau ulang daftar aset kripto yang diperdagangkan di pasar fisik aset kripto menyusul kondisi token FTX saat ini.

[Gambas:Video CNN]

Legenda Xuantian dalam Tarian Dewa dan Setan

Pengusaha Beberkan Alasan Tolak Revisi PP 36/2021 soal Pengupahan******

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan kelompok pengusahalainnya menolak wacana revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Jika sampai terjadi, maka pemerintah dianggap mengalami kemunduran.

"Kami mewakili rekan-rekan asosiasi, termasuk Apindo, mengharapkan pemerintah konsisten di dalam melaksanakan PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Kami tidak berharap terjadi perubahan substansi di PP 36/2021 tersebut," kata Ketua Umum Apindo Hariyadi B Sukamdani di Kantor Apindo, Rabu (16/11).

Perubahan substansi dalam PP Nomor 36 Tahun 2021 dipandang sebagai kemunduran pemerintah dalam mempersiapkan iklim ketenagakerjaan yang lebih berdaya saing dan dapat memperluas penciptaan lapangan kerja.

"Ini tentunya akan berdampak pada penyerapan di sektor-sektor yang merupakan padat karya, mulai dari UMKM, industri manufaktur, jasa, yang juga banyak menyerap tenaga kerja, dan tentunya pencari kerja baru yang bakal mengalami hambatan dalam memperoleh lapangan kerja," jelasnya.

Ia mengkhawatirkan perubahan parameter dan formula upah minimum di mana upah minimum tidak lagi menjadi jaring pengaman sosial, tapi menjadi upah rata-rata.

Perubahan prinsip tersebut juga diklaim akan berdampak pada pelaksanaan struktur skala upah yang akan sulit diterapkan pengusaha karena tidak ada lapisan upah minimum dengan upah yang di atasnya. Hal itu dinilai berpotensi menimbulkan ketidakadilan terhadap karyawan yang sudah lama bekerja.

Senada, Anggota Dewan Pertimbangan Apindo sekaligus Wakil Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Anne Patricia Sutanto berharap pemerintah benar-benar konsisten dalam implementasi PP Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan.

"Kepastian pengusaha dan kepastian tahun depan sudah dengan sendirinya tertantang oleh resesi dunia yang marketnya akan turun. Untuk pasar ekspor, kita diharapkan bisa tetap bersaing dengan kepastian PP 36/2021 sendiri," imbuh Anne.

Sedangkan untuk pasar domestik, Anne menjelaskan Indonesia menghadapi banyak negara-negara produsen lain di mana selisih kurs atau depresiasinya jauh lebih tinggi dibanding RI terhadap kurs dolar AS. Terlebih, pasar domestik didominasi oleh UMKM.

Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) juga menolak wacana revisi PP Nomor 36 Tahun 2021 tersebut. Upaya buruh, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat yang akan melakukan revisi aturan tersebut dipandang bakal mencoreng nama Indonesia.

"Aprisindo tetap berkomitmen untuk menjaga daya saing industri padat karya di Indonesia dan menjaga keyakinan investor dengan tetap menjaga komitmen atas deregulasi sejumlah isu-isu strategis nasional yang dikemas dalam undang-undang omnibus law atau UU 11 Tahun 2021 Tentang Cipta Kerja dengan meminta PP Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan tetap dipertahankan dan dijalankan," kata Ketua Umum Aprisindo Eddy Widjanarko.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta pemerintah pusat mengkaji ulang PP Nomor 36 Tahun 2021 sebagai dasar penetapan UMP.

"Contoh tadi saya sampaikan ada satu kabupaten/kota di mana setelah diterapkan itu, kenaikannya tinggi banget bisa sampai 17 persen. Kalau pengusahanya iya, saya senang aja. Bagus itu, tapi kalau kemudian nanti tidak bisa diterapkan ini akan terjadi gonjang-ganjing," ujarnya, Selasa (15/11), dikutip dari Antara.

Nantinya, penetapan UMP 2023 bakal dilakukan pada 21 November 2022 dan UMK pada 30 November 2022.

[Gambas:Video CNN]