meoh789

Versi lengkap novel Jueji

MR DIY Buka Suara Soal Buruh Curhat Kena PHK Sepihak******

PT Duta Sentosa Yasa atau MR DIY Indonesia buka suara soal curhatan buruh lepas korban PHK sepihak.

President Director MR DIY Indonesia Cyril Noerhadi menuturkan pemberhentian terjadi karena performa kerja yang tidak sesuai dengan tolok ukurnya.

"Kami menyesalkan adanya kabar beredar yang kurang berdasarkan fakta lengkap. MR DIY Indonesia tidak melanjutkan perjanjian kerja dengan status kontrak terhadap 25 mantan karyawan dikarenakan performa kerja yang tidak memenuhi tolok ukur kinerja, sehingga tidak dapat memenuhi ketentuan MR DIY Indonesia," ungkap Cyril Noerhadi dalam keterangan tertulis, dikutip dari detikfinance, Rabu (22/3).

Kendati, MR DIY Indonesia berkomitmen untuk menyelesaikan isu ketenagakerjaan dengan cara musyawarah mufakat bersama pihak-pihak terkait.

"MR DIY Indonesia akan terus bertindak secara responsif untuk memitigasi isu apapun yang berkaitan dengan bisnis dan karyawan kami untuk terus dapat memberikan layanan terbaik bagi pelanggan kami di Indonesia," ujarnya.

Sebelumnya, MR DIY dituding melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak kepada 25 karyawannya. PHK tersebut ternyata sudah berlangsung sejak April 2022 dan terus berlanjut hingga hari ini.

[Gambas:Video CNN]

Ahmad Taufik selaku korban PHK tersebut mengatakan dirinya harus berjuang sendirian menuntut haknya, sebelum akhirnya terbentuk Serikat Buruh PT Duta Sentosa Yasa (SB DSY) pada Juni 2022.

Taufik mengatakan dirinya adalah korban pertama PHK sepihak dari MR DIY, sebelum akhirnya bertambah menjadi total 25 orang.

Mulanya, Taufik bergabung bersama MR DIY sejak Juni 2021 sebagai pekerja harian. Toko ritel yang menjual berbagai peralatan rumah dan aksesoris itu menjanjikan Taufik upah Rp125 ribu per hari. Tidak ada kontrak, hanya ucapan lisan.

Ia bertugas di gudang MR DIY yang berlokasi di Marunda Center, Bekasi, Jawa Barat sebagai salah satu staf. Namun, Taufik merasa ada eksploitasi dari perusahaan.

"Kita waktu itu tanpa kontrak. Jadi cuma lisan saja. Di dalam, masa daily worker itu banyak, seingat saya angkatan saya itu ada sekitar 70-100 orang. Dalam proses daily worker terjadi kekurangan upah. Setelah kita cek di UU bahwa pekerja harian itu ada perhitungannya yang kira-kira menurut UU harusnya diterima Rp191 ribu per hari," tuturnya.

Taufik mengacu pada aturan tenaga kerja yang berlaku di Indonesia bahwa pekerja harian lepas tidak boleh bekerja lebih dari 21 hari dalam sebulan. Selain itu, perusahaan yang mempekerjakan pekerja harian selama 3 bulan berturut-turut maka harus mengangkat buruh tersebut sebagai pekerja tetap.

Ia mengatakan dipekerjakan dengan status pekerja harian lepas selama 3 bulan berturut-turut atau tepatnya 83 hari. Namun, perusahaan menolak untuk mengangkat Taufik sebagai pekerja tetap alias Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT).

Mulailah berlatih dari dasar laut

Audit BPKP Kelar, RI Batal Impor KRL dari Jepang?******

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sudah menyelesaikan reviu rencana impor kereta dari Jepang pada akhir Maret 2023.

Juru Bicara BPKP Azwad Zamroddin Hakim menyebut laporan tersebut telah disampaikan kepada pemangku kepentingan.

"Yang jelas beberapa waktu lalu BPKP sudah menyerahkan hasil reviu rencana impor kereta kepada stakeholder," ujar Azwad melalui keterangan resmi, Rabu (5/4).

Kendati demikian, sebagai auditor internal, BPKP tidak dapat membuka hasil reviu tersebut kepada publik.

Pasalnya, kata Azwad, kode etik profesi auditor internal mengatur bahwa auditor internal menghargai nilai dan kepemilikan informasi dan tidak membuka informasi tersebut, kecuali terdapat kewajiban hukum atau profesional yang mengharuskan untuk melakukannya.

"Untuk rekomendasi dan saran dari hasil reviu BPKP dapat ditanyakan langsung kepada pemangku kepentingan yang telah meminta BPKP melakukan audit beberapa waktu lalu," ujarnya.

Secara terpisah, Juru Bicara Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Febri Hendri Antoni Arif membenarkan sudah menerima laporan hasil kajian itu. Namun, ia belum bersedia untuk mengungkap hasil reviu tersebut.

"Sikap kami sesuai hasil kesepakatan pemerintah yakni, mengikuti rekomendasi audit BPKP," ujarnya kepada CNNIndonesia.com.

Sementara itu, Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade mengaku sudah mendapat informasi yang menyebutkan BPKP tidak merekomendasikan impor kereta bekas dari Jepang.

"Informasinya juga yang saya dengar, dari sumber saya pejabat tinggi Kementerian BUMN, bahwasanya BPKP menolak merekomendasikan impor kereta bekas," ujar Andre, seperti dikutip dari Detik.

Menurut Andre, PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) seharusnya sudah memesan kereta di PT INKA sejak 2021 jika memang ingin memberikan pelayanan terbaik kepada pengguna KRL.

"Sesuai yang saya sampaikan dari awal bahwa seharusnya KCI, kalau memang ingin memberikan pelayanan kepada masyarakat, seharusnya KCI sudah memesan jauh-jauh hari di awal 2021 sehingga kereta KRL baru dari INKA bisa selesai di pertengahan 2022 sehingga di 2023 ini tidak ada kekurangan rangkaian kereta KRL," ujarnya.

KCI sebelumnya ingin mengimpor Barang Modal Dalam Keadaan Tidak Baru (BMTB) berupa 120 Unit KRL Type E217 untuk kebutuhan 2023 dan 228 Unit KRL Type E217 untuk tahun kebutuhan 2024 dengan Pos Tarif/HS Code 8603.10.00.

Anak usaha PT KAI itu sudah meminta surat izin impor dari Ditjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) sejak 13 September 2022. Namun, Kemendag butuh rekomendasi teknis dari Kemenperin untuk memberikan izin impor.

Setelah menunggu empat bulan lamanya, Ditjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) Kemenperin memberi jawaban berisi penolakan impor dengan dalih kebutuhan kereta api bisa dipenuhi oleh perusahaan pelat merah, yakni PT Industri Kereta Api (INKA).

Dalam perjalanannya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengungkapkan keputusan impor KRL bekas dari Jepang itu menunggu hasil audit BPKP.

[Gambas:Video CNN]

Setan Fana

Pemerintah Belum Restui Impor KRL Bekas Jepang******

Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasimemastikan pemerintah belum mau menuruti keinginan PT KCI untuk mengimporKRL bekas Jepang guna memenuhi kebutuhan armada yang akan dipensiunkan.

Hal itu disampaikan Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Septian Hario Seto, setelah pihaknya menerima hasil audit dari BPKP. Hasil audit memberikan beberapa pertimbangan kepada pemerintah soal isu impor KRL bekas yang diinginkan PT KCI.

Pertama, impor KRL bekas dipandang tidak mendukung perkembangan industri perkeretaapian nasional. Kedua, Kemendag telah memberikan tanggapan bahwa permohonan dispensasi impor KRL bekas Jepang demi memenuhi kebutuhan armada KRL  tidak dapat dipertimbangkan karena fokus pemerintah adalah produk dalam negeri dan substitusi impor.

Keempat, terkait estimasi biaya menyangkut pengadaan dari Japan Railway yang dibayarkan. Ia mengatakan hasil audit BPKP menunjukkan terkait biaya kewajaran handlingdan transportasi dari Jepang ke Indonesia yang diajukan KCI tidak dapat diyakini kewajarannya karena pengangkutan harus menggunakan kapal kargo.

Atas hasil audit BPKP itu, Seto mengatakan jajaran eselon 1 Kemenkomarinves langsung menggelar pertemuan. Hasil pertemuan; meminta PT KCI melakukan peninjauan kembali atas operasi dan sarana yang ada saat ini.

"Kami meminta dilakukan retrofit atas sarana yang saat ini ada dan akan pensiun. Saat ini tidak direkomendasikan untuk melakukan impor. Dari hasil review BPKP sudah cukup jelas, kita akan mengacu pada hasil review," katanya.

PT KCI berkeinginan untuk mengimpor KRL bekas Jepang. Hal itu dilakukan untuk menggantikan armada yang dipensiunkan pada tahun ini dan tahun depan. 

KCI sebenarnya sudah berupaya mencari pengganti armada tersebut dengan memesan ke Inka. Tapi, Inka belum bisa memenuhi permintaan sesuai yang diinginkan PT KCI.

[Gambas:Video CNN]

penjelajah bintang

Kadung Bikin Merchadise Piala Dunia, UMKM Minta Solusi ke Pemerintah******

Pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) minta solusi ke Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) karena sudah terlanjur memproduksi merchandise Piala Dunia U-20, meski akhirnya ajang internasional itu batal digelar di RI.

Ketua Umum Assosiasi IUMKM Indonesia (AKUMANDIRI) Hermawati Setyorinny meluapkan rasa kecewanya tersebut. Ia menyebut UMKM sudah bersiap menyambut gelaran internasional itu dengan memproduksi berbagai merchandise.

"Kerugian tidak hanya material, tetapi juga immaterial. Semoga bisa ada solusi terbaik bagi produk-produk UMKM yang sudah terlanjur diproduksi. Saya berharap ada solusi dari PSSI, kementerian terkait, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah, termasuk FIFA dalam kendala tersebut," katanya kepada CNNIndonesia.com, Sabtu (1/4).

Ia menyebut sangat kecewa dengan pembatalan tersebut, meski mau tak mau harus menerimanya.

"Mau tidak mau harus diterima teman-teman UMKM, meskipun sebenarnya sangat kecewa. Mengapa penolakan di sana-sini muncul setelah Indonesia ditetapkan sebagai negara tuan rumah? Setelah persiapan prasarana, sarana, dan fasilitas yang menurut Pak Erick Thohir sudah layak dan siap?" katanya.

Gagal dapat efek bola salju

Senada, Sekretaris Jenderal Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo) Edy Misero mengungkapkan rasa kekecewaannya. Ia mengatakan ada banyak multiplier effectyang bisa dirasakan pelaku UMKM jika Piala Dunia U-20 jadi digelar di Indonesia.

Edy merinci banyak sektor yang sudah dibidik pelaku UMKM sebagai ladang cuan, mulai dari merchandise hingga kuliner. Namun, semua peluang cuan itu sirna begitu saja.

"Reporter saja kecewa yang ditugaskan meliput malah gak jadi liputannya, apalagi kami selaku pelaku UMKM. Yang tadinya bisa jual pernak-pernik, eh sekarang gak bisa. Pasti kecewa, pasti kecewa," ungkap Edy.

Edy mengatakan Indonesia harus belajar dari kegagalan tersebut. Jangan sampai kesalahan serupa terulang, ketika event internasional yang sudah digembar-gemborkan malah batal begitu saja.

FIFA resmi membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20 2023. Hal itu disampaikan FIFA melalui situs resmi, Rabu (29/3) malam.

Piala Dunia U-20 2023 dijadwalkan digelar di Indonesia pada 20 Mei hingga 11 Juni mendatang. Namun, jelang penyelenggaraan tersebut terjadi polemik soal keikutsertaan timnas Israel U-20.

Beberapa pihak menolak Israel bermain di Indonesia, karena tidak memiliki hubungan diplomasi dengan Indonesia, termasuk PIDP, Gubernur Bali I Wayan Koster dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

Kota super terapung

Produsen Vivo Digugat Rp600 M ke PN Bandung Gegara Iklan******

PT Zhi Sheng Indonesia (Vivo Communication Indonesia) digugat senilai Rp606 miliar terkait masalah iklan.

Gugatan diajukan oleh H. Yana Sunaryana di Pengadilan Negeri (PN) Bandung pada 14 Februari 2023 dengan nomor perkara 94/Pdt.G/2023/PN Bdg.

Dalam petitumnya, penggugat meminta pengadilan mengabulkan seluruh gugatan.

Maka dari itu, penggugat meminta hakim menghukum PT Zhi Sheng Indonesia membayar ganti rugi Rp600,6 miliar.

"Menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi materil dan imateril kepada penggugat sebesar Rp600.600.000.000," tulis petitum gugatan tersebut.

Selain menjatuhkan hukuman itu, mereka juga meminta pengadilan untuk memerintahkan Vivo  membayar uang paksa sebesar Rp10 juta dikali tiga titik menjadi Rp30 juta per hari keterlambatan pembayaran.

Penggugat juga meminta pengadilan menyatakan sah dan berharga peletakan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap banngunan milik PT Zhi Sheng Indonesia yang terletak di Gedung Gold Coast Office Tower Liberty, Lantai 23, Jalan Pantai Indah Kapuk (PIK) Boullevard, Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara.

Selain itu, para penggugat juga meminta putusan tersebut dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voerraad) meskipun ada upaya hukum banding, verzet maupun kasasi.

Terakhir, penggugat juga meminta pengadilan memerintahkan kepada tergugat dan turut tergugat untuk tunduk, taat dan patuh terhadap putusan tersebut.

CNNIndonesia.com berupaya menghubungi Head of PR Vivo Indonesia Alexa Tiara untuk meminta tanggapan. Namun, hingga berita ini diturunkan, yang bersangkutan belum merespons.

[Gambas:Video CNN]

Tianmang Tertinggi

Airlangga Imbau Pengusaha Bayarkan THR Karyawan H******

Menteri Koordinator Bidang PerekonomianAirlangga Hartarto mengimbau pihak perusahaan segera membayarkan tunjangan hari raya (THR) kepada para karyawan. Ia berharap THR tersebut cair sebelum Lebaran 2023.

"THR swasta diharapkan bisa diberikan sebelum Lebaran. Minimal seminggu sebelum Lebaran," kata Airlangga di Istana Negara, Jakarta, Selasa (4/4).

Menurutnya, pencairan THR H-7 Lebaran memang sudah lazim dilakukan pengusaha.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah resmi mewajibkan pengusaha untuk membayar tunjangan hari raya (THR) Lebaran 2023 paling lambat H-7 Idulfitri 1444 H atau 15 April 2023 (asumsi 1 Syawal 1444 H jatuh pada 22 April 2023).

Ida mengatakan hal ini sesuai dengan Surat Edaran Nomor M/2/HK.0400/III/2023 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2023 bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.

Lihat Juga : Warga Bisa Ajukan Banyak Motor untuk Dikonversi ke Kendaraan Listrik

"THR keagamaan wajib dibayarkan paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan. THR harus dibayar penuh, tidak boleh dicicil," ujar Ida dalam konferensi pers di kantornya yang disiarkan secara virtual, Selasa (28/3).

Ida mengungkapkan THR ini diberikan untuk membantu pekerja dalam memenuhi kebutuhan dalam menyambut hari raya.

"Pemberian THR adalah kewajiban yang harus dilaksanakan pengusaha kepada pekerja," ujarnya.

THR sendiri diberikan kepada pekerja atau buruh yang sudah bekerja di perusahaan minimal satu bulan atau lebih, serta pekerja yang memiliki perjanjian hubungan kerja dengan pengusaha selama paruh waktu tertentu ataupun tidak tentu.

Untuk pekerja atau buruh yang memiliki masa kerja 12 bulan atau lebih, diberikan THR sebesar gaji satu bulan. Sedangkan untuk pekerja atau buruh yang masa kerjanya kurang dari 12 bulan, THR diberikan secara proporsional sesuai perhitungan berapa bulan masa kerja dibagi 12 bulan dan dikali besaran gaji satu bulan.

Besaran gaji satu bulan untuk pekerja atau buruh yang memiliki perjanjian kerja harian lepas dapat dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima selama 12 bulan terakhir sebelum hari raya keagamaan. Hal yang sama diterapkan pada pekerja yang upahnya ditetapkan berdasarkan satuan hasil.

Jika pekerja harian memiliki masa kerja kurang dari 12 bulan, maka gaji satu bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima setiap bulan selama masa bekerja.

Sesuai Pasal 79, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, perusahaan akan dikenakan sanksi apabila tidak memberikan THR kepada pekerjanya. Sanksi itu bertingkat mulai dari teguran hingga pembekuan operasional.

[Gambas:Video CNN]