situs slot sweet bonanza gacor

istri parit

Melihat Nasib Karyawan Hotel Sultan di Kisruh Negara Vs Pontjo Sutowo******

Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK) menjawab teka teki soal nasib karyawan Hotel Sultan di tengah konflik antara negara dengan Pontjo Sutowo.

Direktur Utama PPKGBK Rakhmadi Afif Kusumo mengatakan terkait nasib karyawan Hotel Sultan ke depannya bisa dibicarakan dengan baik.

Pemerintah melalui Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) katanya, sudah punya pengalaman mengatasi permasalahan karyawan sebagaimana terjadi pada Hotel Sultan.

Ia mengatakan sampai dengan saat ini hak karyawan sejatinya masih menjadi tanggung jawab Indobuildco. 

"Nasib karyawan tentunya ini adalah hal-hal teknis. Apakah langsung masuk GBK atau seperti apa, ini bisa kita bicarakan dengan baik untuk masalah ini," kata Rakhmadi, Rabu (4/10).

"Kalau ke depannya bisa dimanfaatkan lebih baik, bersama PPKGBK tentu kita akan mencarikan solusi yang terbaik untuk mereka juga," tambahnya.

Sengketa antara negara denganPontjo Sutowo soal kepemilikan Hotel Sultan memasuki babak baru setelah pada Rabu (4/10) kemarin PPKGBK memasang spanduk sebagai bagian dari upaya pengosongan lahan Hotel Sultan yang dikelola oleh PT Indobuildco.

Sekretaris Kemensetneg Setya Utama mengatakan pemasangan spanduk ini merupakan langkah persuasif yang diambil pemerintah.

"Hari ini kita lakukan prosesi pengosongan, tapi dengan cara yang sangat persuasif. Dari kami memasang spanduk, kemudian plang pengumuman bahwa lahan di blok 15 ini yang sekarang ada Hotel Sultan ini adalah termasuk dalam HPL Nomor 1/Gelora yang dimiliki oleh Kementerian Sekretariat Negara, PPKGBK," kata Setya.

Salah satu pertimbangan upaya persuasif ini adalah konsumen atau para tamu yang menginap maupun sudah memesan kamar di Hotel Sultan.

"Ada konsumen, ada hak konsumen, ada hak konstitusional. Itulah menjadi konsen kami. Makanya, kami sudah imbau kepada manajemen, karena kami komitmen, manajemen komitmen. Setiap warga yang sempat, apakah menginap itu betul-betul dilindungi," ujarnya.

Ia menyebut salah satu tujuan pemasangan spanduk adalah agar publik menjadi paham. Selain itu juga memberikan informasi kepada pihak-pihak tak berkepentingan untuk tidak ikut campur dalam persoalan ini. Terlebih, ada konsekuensi hukum yang bisa diterima jika terbukti melanggar aturan.

Sementara itu, Chandra Hamzah yang juga selaku kuasa hukum PPKGBK menyampaikan sudah enam kali mengirimkan surat kepada PT Indobuildco untuk segera mengosongkan lahan. Sebab, hak guna bangunan (HGB) yang mereka miliki sudah habis.

Surat itu dikirimkan pada 15 Juni, 7 Juli, 7 Agustus, 22 Agustus, 11 September, dan terakhir 13 September. Namun, surat tak pernah direspons oleh PT Indobuildco hingga akhirnya dilakukan proses pemasangan spanduk di lahan Hotel Sultan.

Kendati demikian, kata Chandra, pihaknya masih berharap PT Indobuildco mau menyelesaikan persoalan ini secara baik, termasuk soal pengosongan lahan.

"Kemudian karyawan nanti bisa kita bicarakan, penghuni hotel yang ada bisa kita bicarakan, mungkin ada yang menginap sehari, dua hari, bisa kita bicarakan," ucap Chandra.

"Tidak ada yang tidak bisa kita bicarakan tapi filosofinya bahwasanya tanah ini milik barang milik negara, itu no negotiable, tidak perlu diperdebatkan," lanjutnya.

[Gambas:Video CNN]

Yulingzhenxian

Dishub Sebut 7 Negara Minat Biayai Proyek LRT di Bali******

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Bali IGW Samsi Gunarta mengungkapkan tujuh calon investordari tujuh negara berminat investasi untuk pembangunan kereta ringan Light Rail Transit (LRT) di Pulau Dewata.

Samsi mengatakan minat tersebut sudah disampaikan kepada mantan Gubernur Bali Wayan Koster dan Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan.

"Banyak yang mau. Ada tujuh negara yang sudah menyatakan minat baik ke bapak gubernur, menteri maupun ke kita. Pertama, Korea yang sudah sangat maju prosesnya. Kedua Cina, ketiga Uni Emirat Arab, ada Inggris, ada Malaysia, antara enam atau tujuh negara yang sudah menyampaikan minat untuk ikut membiayai," kata Samsi, saat ditemui di Denpasar, Bali, Jumat (6/10).

"LRT di saya posisinya masih FS. Jadi kita mengejar FS ini supaya selesai secepat mungkin, untuk bisa memenuhi kriteria kesiapan untuk bisa dibiayai. Yang sekarang sedang berjalan itu 1B, tapi ini belum kita lakukan evaluasi lebih lanjut dan mereka belum submit juga," ujarnya.

"Yang 1A itu sebetulnya proses pengadaan konsultan, ini yang kita minta percepat karena kalau berlambat-lambat itu bisa repot nanti di 2024. Karena, perintah Bapak Luhut dan arahan Presiden (Jokowi) sudah clear. Jadi mau tidak mau, iya harus mendorong supaya orang kerja lebih cepat," imbuhnya.

Adapun komposisi pembiayaan proyek masih akan ditelaah lebih lanjut.

"Sebetulnya peluangnya ada investor ikut, tapi juga nanti ini yang harus dilihat, positioning dari dana pemerintah, dana investasi, kemudian termasuk pendapatan akan seperti apa," jelasnya.

Ia juga menyebutkan luas lahan yang akan dibebaskan dalam pembangunan LRT di Bali tidak banyak, karena sebagian jalur LRT dibangun di bawah tanah pada kedalaman sekitar 30 meter.

"Paling-paling kita hanya butuh (lahan) untuk keluar stasiun, dan ini masih dihitung. Sekarang itu usulan yang ada bawah tanah," katanya.

Rencananya, LRT di Bali bisa mengangkut 300 penumpang dalam sekali angkut.

"LRT bisa 300 sekali jalan. Di FS pada tahap awal kita hanya punya lima set. Artinya 1500, itu akan dioperasikan dengan headway, bisa 10 menit, 2 menit, 3 menit. Jadi sangat tergantung pada nanti kebutuhan awalnya seperti apa," ujarnya.

Untuk fase awal pembangunan, jalur LRT membentang dari Bandara I Gusti Ngurah Rai ke-Central Parking Kuta-Seminyak. Lalu, fase dua Seminyak-Canggu, dan fase ketiga yaitu Canggu-Mengwi, dan kedepannya akan keliling Bali.

"Bukan cuma fase dua fase tiga, keliling Bali sudah ada perencanaannya. Tapi kan itu panjang-lah, masih lama," jelasnya.

Sementara itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali belum mengalokasikan pendanaan untuk pembangunan LRT di Bali. Namun, pemerintah pusat sudah komitmen untuk pembangunan LRT di Bali.

Ia optimistis groundbreakingpembangunan LRT di Bali akan dimulai Februari 2024.

"Kalau saya harus optimistis, tidak ada pilihan buat saya," ujarnya.

Dari tahap groundbreaking, LRT di Bali kemungkinan akan selesai dua hingga tahun kemudian untuk beroperasi.

"Tergantung, kalau hitung-hitungan pekerjaan, kalau bawah tanah itu kan tidak cepat. Butuh waktu dua hingga tiga tahun untuk konstruksi. Panjang ini urusan konstruksinya, agak lama," ujarnya.

Ia juga memperkirakan dana yang dihabiskan untuk pembangunan LRT di Bali naik. Pada perhitungan 2019 lalu, jalur Bandara-Central Parking Kuta-Seminyak diperkirakan menghabiskan Rp8 triliun hingga Rp9 triliun.

"Sekarang kan kita harus hitung lagi, harga-harga berubah. Ada kemungkinan akan naik, tapi kan kita belum tahu persis," katanya.

Saat ditanya soal anggapan Bali terlalu buru-buru untuk membangun LRT, Samsi mengingatkan pengguna kendaraan tidak hanya warga lokal tetapi wisatawan.

"Per tahun orang asing saja sudah 6 juta (ke Bali ). Kemudian kedatangan wisatawan domestik sampai 8 juta per tahun. Jumlah ini kan harus diakomodir. Ini yang harus kita lihat, sehingga jangan hitung orang Bali-nya saja. Orang yang tidak bawa kendaraan yang harus kita hitung sebagai penumpang kendaraan umum," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

Sistem ahli nujum

Dishub Sebut 7 Negara Minat Biayai Proyek LRT di Bali******

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Bali IGW Samsi Gunarta mengungkapkan tujuh calon investordari tujuh negara berminat investasi untuk pembangunan kereta ringan Light Rail Transit (LRT) di Pulau Dewata.

Samsi mengatakan minat tersebut sudah disampaikan kepada mantan Gubernur Bali Wayan Koster dan Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan.

"Banyak yang mau. Ada tujuh negara yang sudah menyatakan minat baik ke bapak gubernur, menteri maupun ke kita. Pertama, Korea yang sudah sangat maju prosesnya. Kedua Cina, ketiga Uni Emirat Arab, ada Inggris, ada Malaysia, antara enam atau tujuh negara yang sudah menyampaikan minat untuk ikut membiayai," kata Samsi, saat ditemui di Denpasar, Bali, Jumat (6/10).

"LRT di saya posisinya masih FS. Jadi kita mengejar FS ini supaya selesai secepat mungkin, untuk bisa memenuhi kriteria kesiapan untuk bisa dibiayai. Yang sekarang sedang berjalan itu 1B, tapi ini belum kita lakukan evaluasi lebih lanjut dan mereka belum submit juga," ujarnya.

"Yang 1A itu sebetulnya proses pengadaan konsultan, ini yang kita minta percepat karena kalau berlambat-lambat itu bisa repot nanti di 2024. Karena, perintah Bapak Luhut dan arahan Presiden (Jokowi) sudah clear. Jadi mau tidak mau, iya harus mendorong supaya orang kerja lebih cepat," imbuhnya.

Adapun komposisi pembiayaan proyek masih akan ditelaah lebih lanjut.

"Sebetulnya peluangnya ada investor ikut, tapi juga nanti ini yang harus dilihat, positioning dari dana pemerintah, dana investasi, kemudian termasuk pendapatan akan seperti apa," jelasnya.

Ia juga menyebutkan luas lahan yang akan dibebaskan dalam pembangunan LRT di Bali tidak banyak, karena sebagian jalur LRT dibangun di bawah tanah pada kedalaman sekitar 30 meter.

"Paling-paling kita hanya butuh (lahan) untuk keluar stasiun, dan ini masih dihitung. Sekarang itu usulan yang ada bawah tanah," katanya.

Rencananya, LRT di Bali bisa mengangkut 300 penumpang dalam sekali angkut.

"LRT bisa 300 sekali jalan. Di FS pada tahap awal kita hanya punya lima set. Artinya 1500, itu akan dioperasikan dengan headway, bisa 10 menit, 2 menit, 3 menit. Jadi sangat tergantung pada nanti kebutuhan awalnya seperti apa," ujarnya.

Untuk fase awal pembangunan, jalur LRT membentang dari Bandara I Gusti Ngurah Rai ke-Central Parking Kuta-Seminyak. Lalu, fase dua Seminyak-Canggu, dan fase ketiga yaitu Canggu-Mengwi, dan kedepannya akan keliling Bali.

"Bukan cuma fase dua fase tiga, keliling Bali sudah ada perencanaannya. Tapi kan itu panjang-lah, masih lama," jelasnya.

Sementara itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali belum mengalokasikan pendanaan untuk pembangunan LRT di Bali. Namun, pemerintah pusat sudah komitmen untuk pembangunan LRT di Bali.

Ia optimistis groundbreakingpembangunan LRT di Bali akan dimulai Februari 2024.

"Kalau saya harus optimistis, tidak ada pilihan buat saya," ujarnya.

Dari tahap groundbreaking, LRT di Bali kemungkinan akan selesai dua hingga tahun kemudian untuk beroperasi.

"Tergantung, kalau hitung-hitungan pekerjaan, kalau bawah tanah itu kan tidak cepat. Butuh waktu dua hingga tiga tahun untuk konstruksi. Panjang ini urusan konstruksinya, agak lama," ujarnya.

Ia juga memperkirakan dana yang dihabiskan untuk pembangunan LRT di Bali naik. Pada perhitungan 2019 lalu, jalur Bandara-Central Parking Kuta-Seminyak diperkirakan menghabiskan Rp8 triliun hingga Rp9 triliun.

"Sekarang kan kita harus hitung lagi, harga-harga berubah. Ada kemungkinan akan naik, tapi kan kita belum tahu persis," katanya.

Saat ditanya soal anggapan Bali terlalu buru-buru untuk membangun LRT, Samsi mengingatkan pengguna kendaraan tidak hanya warga lokal tetapi wisatawan.

"Per tahun orang asing saja sudah 6 juta (ke Bali ). Kemudian kedatangan wisatawan domestik sampai 8 juta per tahun. Jumlah ini kan harus diakomodir. Ini yang harus kita lihat, sehingga jangan hitung orang Bali-nya saja. Orang yang tidak bawa kendaraan yang harus kita hitung sebagai penumpang kendaraan umum," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

Perang Wu Geng Liuli

Teten Curhat 22 Juta UMKM Sudah Dagang Online Tapi Masih Kalah Saing******

Menteri Koperasidan UKM Teten Masduki mengatakan pedaganglokal tetap sulit bersaing meski sudah berjualan secara online. Hal itu terjadi lantaran maraknya barang impor di marketplace.

Karenanya, Teten, meminta agar pedagang lokal tidak disalahkan.

"Pasar seperti Tanah Abang, bahkan pasar becek yang jualan sayur, jualan sembako, sudah online. Jadi jangan salahkan mereka belum shifting(ke online). Mereka sudah shifting," katanya di Gedung SMESCO, Kamis (5/10).

Bahkan Teten menyebut barang impor tersebut bisa saja masuk lewat jalur tidak resmi. Ia menyebut Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan ada data impor dari China yang tidak tercatat.

"Berarti ada yang lewat jalur ilegal. Ini yang mau kita benahi," katanya.

Banjirnya barang impor menjadi salah satu alasan pemerintah untuk membenahi perdagangan digital. Salah satunya dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Dalam aturan itu, social commerce seperti TikTok Shop dilarang berjualan dan bertransaksi.

Namun, Teten mengatakan UMKM tidak akan terganggu dengan aturan itu. Pasalnya mereka bisa berjualan di platform lainnya dan tetapi bisa melakukan promosi di TikTok shop.

"Banyak channellain, emangnya cuman TikTok saja yang jualan? Kan enggak. Toh pemasaran juga bisa dilakukan di TikTok medsosnya, marketingnya, promosinya bisa dilakukan, cuman transaksinya tidak di multichannel," imbuhnya.

[Gambas:Video CNN]

Penguasa Perang Surga

Rhenald Kasali: Mega Proyek Transportasi Publik Punya Manfaat Luas******

Pakar Ekonomi dan Bisnis, Profesor Rhenald Kasali, menilai mega proyek transportasi publik di Indonesia tidak perlu balik modal. Menurutnya, pembangunan tersebut memiliki ragam keuntungan, termasuk branding daerah dan pemerataan pembangunan.

Dalam Sesi 3 Hub Talks bertajuk 'Transformasi Transportasi Indonesia' di Hub Space 2023, Jumat (29/9), Rhenald mengatakan bahwa infrastruktur yang dibangun memiliki manfaat yang jauh lebih luas daripada yang terlihat di permukaan.

"Bicara mengenai transportasi, hampir semua berbeda pendapat. Masing-masing berpikir menurut disiplin ilmu masing-masing. Misalnya, ada yang mengatakan sampai kiamat pun kereta cepat nggak akan balik modal," ujarnya seperti dikutip dari detikcom, Rabu (4/10).

Rhenald pun menerangkan pembangunan infrastruktur dan transportasi umum sebagai sarana penghubung ini bisa menjadi bagian dari brandingdaerah maupun negara. Misalnya, yang dilakukan oleh Singapura melalui Terminal Jewel di Bandara Changi Singapura.

"Bandingkan dengan Singapura, ada Terminal Jewel. Saya tanya orang sana, banyak yang marah ini terminal atau mal. Tapi itu diperlukan untuk membangun kepada dunia bahwa mereka punya kemampuan membuat sesuatu yang bagus, itu branding," tutur Rhenald.

"Kalau kita melihat hanya dari ilmu ekonomi keuangan, itu enggak balik modal. Padahal ada ilmu lain juga yang harus dipakai, harus ada brandingjuga dong," sambungnya.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan kritik juga pernah datang saat Presiden RI, Joko Widodo, memulai pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) dari Lampung hingga ujung Sumatera. Dilihat dari bidang ekonomi, ia mengatakan saat itu banyak yang menilai pembangunan JTTS belum waktunya.

"Tapi ketika melakukan pembangunan ekonomi itu bukan sekadar fungsional. Ada aspek lain, yaitu keadilan, pemerataan. Apakah saudara sebagai orang Lampung, Palembang, Bengkulu tidak merasa 'kenapa hanya Pulau Jawa semua yang dibangun?'" ucap Rhenald.

"Kalau dibangun di Jakarta saja, itu bakal ada masalah keadilan. Jadi keterhubungan itu penting. Bagaimana pelabuhan dibangun, kereta api dibangun, ini membanggakan melihat prestasi dan negeri ini lebih dihormati," imbuhnya.

Sebagai informasi, Hub Talk Sesi 3 ini dimoderatori langsung oleh Menteri Perhubungan RI, Budi Karya Sumadi, dan Komedian, Cak Lontong. Selain diisi oleh paparan Owner Rumah Perubahan Rhenald Kasali, hadir pula Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, Direktur Utama PT KCIC Dwiyana Slamet Riyadi, dan CEO Pertamina International Shipping Yoki Firnandi.

Adapun kegiatan yang berlangsung selama 3 hari, 29 September hingga 1 Oktober 2023 di JCC Senayan Jakarta ini dimeriahkan oleh Hub Expo, Hub Awards, Hub Music, Hub Tawa, serta Hub Travel x KAI Expo.

Sebagai informasi, Hub Space X KAI Expo 2023 dipersembahkan oleh Kementerian Perhubungan, PT Kereta Api Indonesia (KAI) dan detikcom. Acara ini didukung oleh Lion Air Group, PT KCIC, Gojek, MRT, Electrum, PT Pelabuhan Indonesia (Persero), Gapura Angkasa, GoTo, JIIPE KEK Gresik, Pertamina International Shipping, Bluebird Group, Angkasa Pura II, PT MOS (Multi Ocean Shipyard).

Didukung juga oleh Celebes Railway Indonesia (CRI), CRRC, Gapura Angkasa, PT Pelabuhan Tiga Bersaudara, Meratus Line, Angkasa Pura I, INSA, PT KAI, PT ASDP, Biro Klasifikasi Indonesia, Jasa Raharja, Pertamina Patra Niaga, PT ASDP, LRT, PT Pelayaran Bahtera Adhiguna, PT Kreta Indo Artha, PT Ambang Barito Nusapersada, Astra Group (ISUZU, BMW, Daihatsu), Wuling, Grab, DAMRI, INKA, PT EMB-INVI dan Toyota.

Sistem tentara bayaran di akhir Dinasti Ming

Kronologi Mentan Syahrul Mundur, Dugaan Korupsi hingga Sempat 'Hilang'******

Drama dugaan kasus korupsiMenteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo alis SYL belum usai, mulai dari 'hilang' di Eropa hingga kini mengajukan pengunduran diri jabatan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Mulanya, nama Syahrul diselidiki Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Juni 2023 lalu, di tengah penyelidikan kasus korupsi di Kementan. Ia sudah disebut-sebut menjadi tersangka sejak saat itu, meski dirinya mengelak dan berdalih tak mengerti korupsi apa yang dimaksud.

"Bahwa perkara dugaan TPK (tindak pidana korupsi) berupa penerimaan hadiah/janji/sesuatu oleh PN atau yang mewakilinya di lingkungan Kementerian Pertanian 2019-2023 (spnn.lidik-05/Lid.01.00/01/01/2023 tanggal 16 Januari 2023) disetujui untuk naik ke penyidikan dengan calon tersangka SYL (menteri Pertanian RI tahun 2019 s/d 2024)," tulis informasi yang didapat CNNIndonesia.com dari sumber internal KPK, Rabu (14/6).

KPK panggil Syahrul Yasin Limpo

KPK pertama kali memanggil Syahrul pada Jumat (16/6). Namun, sang mentan tak hadir dengan dalih sedang menjalankan tugas negara, yakni menghadiri Agriculture Ministers Meeting G20 di India dan meminta penjadwalan ulang pada 27 Juni 2023.

Akan tetapi, KPK memutuskan untuk memanggil kembali Syahrul pada 19 Juni 2023. Politikus NasDem itu pun hadir di gedung lembaga antirasuah tersebut untuk menjawab sejumlah pertanyaan penyidik.

"Saya kooperatif diperiksa. Sudah saya jawab. Tanya ke KPK (soal perkara kasus dugaan korupsi)," ujar Syahrul usai diperiksa.

"Saya sudah diperiksa secara profesional (oleh KPK). Saya tetap kooperatif dan akan tetap siap (memberikan keterangan)," tegasnya.

KPK temukan 3 klaster dugaan korupsi di Kementan

KPK menyebut ada tiga klaster dugaan korupsi di Kementan. Klaster pertama yang sedang diselidiki saat ini terkait dengan penempatan pegawai.

"Yang ada sekarang, yang sedang ditangani baru klaster pertama. Jadi, rekan-rekan mohon bersabar karena masih ada klaster kedua, ketiga," ujar Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu di Kantornya, Jakarta, Senin (19/6).

Berdasarkan temuan KPK pada perkara sebelumnya, penempatan pegawai dalam jabatan masih sering disalahgunakan melalui praktik-praktik yang melanggar hukum, seperti jual-beli jabatan, pemerasan, kolusi hingga nepotisme.

Jokowi Buka Suara

Presiden Jokowi akhirnya buka suara soal pemeriksaan Mentan SYL. Ia meminta agar semua pihak menghormati proses hukum yang sedang berjalan.

"Hormati proses hukum yang ada, hormati proses hukum yang ada," kata Jokowi di Pasar Parungpung, Bogor, Rabu (21/6).

Meski saat itu Jokowi irit bicara, ia sebenarnya sudah pernah menyinggung pengawasan anggaran kementerian ketika Syahrul dikabarkan menjadi calon tersangka kasus korupsi.

Jokowi berkata sudah berkali-kali mengingatkan anak buahnya untuk hati-hati. Ia ingin para menteri teliti mengelola anggaran masing-masing kementerian.

"Kan bolak-balik saya sampaikan, hati-hati mengelola keuangan negara karena kita mengelola anggaran kementerian ini gede banget, harus diawasi, harus dikontrol, harus dicek," ucap Jokowi di Pasar Menteng Pulo, Jakarta, Kamis (15/6).

KPK Geledah Rumah Dinas SYL

KPK menggeledah rumah dinas Syahrul di Jalan Widya Chandra V Nomor 28, Jakarta Selatan pada Kamis (28/9) sore. Rombongan penyidik KPK tiba di rumah politikus NasDem itu sejak pukul 17.00 WIB.

Sampai pukul 22.00 WIB, setidaknya sudah ada dua mobil berwarna hitam yang keluar masuk rumah SYL, di mana seorang penyidik KPK terlihat mengeluarkan sebuah mesin penghitung uang.

Penggeledahan pun berlanjut hingga Jumat (29/9) pagi.Sekitar pukul 12.11 WIB, sejumlah petugas KPK keluar dari sana menggunakan tujuh mobil hitam dengan membawa koper kecil, tas, dan berkas-berkas.

Tim penyidik KPK juga menemukan dan mengamankan 12 unit senjata api, dokumen diduga terkait perkara, hingga uang sekitar Rp30 miliar dari rumah dinas SYL.

"Sejauh ini (uang) puluhan miliar yang ditemukan dalam penggeledahan dimaksud. Kami sudah berkoordinasi dengan pihak kepolisian daerah tentunya terkait dengan temuan (senjata api) dalam proses geledah dimaksud," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri.

Sementara itu, Polda Metro Jaya menyebut 12 senjata api tersebut terdiri dari jenis revolver S&W; atau Smith and Wesson hingga Tanfoglio.

Dikabarkan Jadi Tersangka

KPK dikabarkan telah menetapkan SYL sebagai tersangka pada Jumat (29/9).

"Yang bersangkutan (SYL) sudah jadi tersangka," ujar sumber CNNIndonesia.com melalui pesan tertulis.

Akan tetapi, Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri menyatakan tim penyidik masih terus mengumpulkan dan memperkuat alat bukti, termasuk lewat penggeledahan rumah dinas SYL.

"Yang pasti pengumpulan bukti terus KPK lakukan. Sebagaimana yang sering kami sampaikan, KPK hanya akan sampaikan seluruh proses penanganan perkara secara utuh pada saatnya setelah semua proses cukup dilakukan," kata Ali saat dikonfirmasi mengenai status tersangka SYL.

"Hasil penggeledahan belum bisa kami sampaikan. Informasi yang kami peroleh, proses kegiatan penggeledahan masih berlangsung di tempat dimaksud," imbuhnya.

KPK periksa Kantor Kementan

Selain rumah dinas Syahrul, KPK juga memeriksa Kantor Kementan di Jakarta Selatan. Setidaknya terdapat tiga ruang yang digeledah pada Jumat (28/9), yakni ruang kerja menteri, ruang kerja sekretaris jenderal, dan ruang kepala organisasi serta kepegawaian Kementan.

"Ditemukan dan diamankan bukti antara lain dokumen dan bukti elektronik yang diduga memiliki kaitan erat dengan perbuatan pidana yang dilakukan para tersangka dalam perkara ini," ujar Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Sabtu (30/9).

Di lain sisi, KPK mengklaim ada pihak tertentu yang berupaya merintangi proses penggeledahan di Kantor Kementan.

"Saat tim penyidik KPK melakukan penggeledahan di Gedung Kementan RI di Jakarta Selatan, tim penyidik mendapati adanya dokumen tertentu yang dikondisikan dan diduga akan dimusnahkan," jelas Ali.

"Beberapa dokumen dimaksud diduga kuat adalah bukti adanya aliran uang yang diterima para pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini," sambungnya.

KPK lantas menetapkan tiga pasal dalam kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian, yakni pemerasan dalam jabatan, gratifikasi, hingga tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Bersambung ke halaman berikutnya...

Sempat 'Hilang' hingga Mengundurkan Diri