info situs slot paling gacor

Puncak seni bela diri

Aksi Unjuk Rasa di DPR: Partai Buruh Tolak Keras RUU Kesehatan******

Ribuan anggota Partai Buruh dan serikat buruh menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR MPR RI, Jakarta Pusat, Senin (13/3). Aksi ini dilakukan untuk menuntut pembatalan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan.

Melalui aksi ini, mereka juga menolak pengesahan Perppu Cipta Kerja menjadi UU Cipta Kerja. Mereka khawatir jika kedua beleid ini disahkan, akan merugikan hak-hak buruh di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan.

Ketua Mahkamah Partai Buruh, Riden Hatam Azis, mengkritik RUU Kesehatan yang akan mengubah tata kelola BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Ia menilai RUU tersebut akan membuat kedua lembaga tersebut berada di bawah kendali Presiden dan Menteri Kesehatan.

Maka dari itu, dia melanjutkan, sebaiknya pemerintah tidak terlibat dan mempengaruhi BPJS Ketenagakerjaan.

"Pemerintah tidak boleh 'cawe-cawe' untuk urusan BPJS Ketenagakerjaan ini. Sekarang dia coba ambil untuk bagaimana dia bisa mengendalikan," kata Riden yang juga menjabat sebagai Presiden Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI).

Riden menyampaikan aksi kali ini dilakukan karena Partai Buruh mendapat informasi bahwa DPR RI akan melakukan sidang paripurna hari ini. Menurutnya, DPR RI akan menggelar sidang paripurna untuk menyetujui Perppu Cipta Kerja yang kontroversial.

"Karena kami mendapat informasi bahwa hari ini atau besok DPR RI akan mengesahkan atau memparipurnakan Perppu Nomor 2 Tahun 2022," ujar Riden.

Dalam aksi tersebut, Partai Buruh dan serikat buruh mengajukan empat tuntutan, di antaranya menolak pengesahan Omnibus Law UU Cipta Kerja, mengesahkan RUU PPRT, menolak RUU Kesehatan, dan melakukan audit forensik terhadap penerimaan pajak negara, serta mencopot Dirjen Pajak.

Lin Han Lin Yao

Kemenkeu Diminta Awasi Distribusi Laut Port Klang Malaysia ke Dumai******

Anggota Komisi III DPR Dede Indra Permana Soediro ikut berkomentar terkait dugaan kejanggalan harta sejumlah pejabat di Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Baik di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea Cukai (Bea Cukai).

Dede yang merupakan Anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan mengaku mendapat informasi dari PPATK terkait dugaan aliran dana di puluhan rekening gemuk milik oknum pejabat Dirjen Pajak yang mencapai 500 Miliar Rupiah.

"Ada juga informasi sejak 2009 ada Rp300 Triliun transaksi mencurigakan di lingkungan Kementerian Keuangan yang sebagian besar ada di Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai," kata Dede dalam keterangannya, Sabtu (11/3).

Namun Dede tidak menyebut siapa oknum yang dimaksud. Hanya saja, klaim dia, narkoba dari luar negeri melalui Port Klang Malaysia dibawa ke Pelabuhan Dumai atau Pelabuhan Tungkal di Jambi.

"Modusnya memakai kapal-kapal kayu, di mana kapal bisa memuat kapasitas setara 30 kontainer, kontainer di bongkar di Port Klang Malaysia dan diangkut paketnya menggunakan kapal kayu yang kemudian di pelabuhan dikemas kembali dalam kontainer untuk pengiriman domestik," ungkap Dede.

Dengan demikian, Dede meminta aparat penegak hukum lebih jeli dan tegas oknum yang melakukan pelanggaran. Bukan hanya memperketat pemeriksaan pengunjung dari luar negeri yang ditakut-takuti di bandara.

Hal ini justru membuat kapok mereka berkunjung ke Indonesia, namun jalur pengiriman barang masuk ke pelabuhan-pelabuhan tidak diawasi. Dede juga meminta pihak Kemenkeu turun langsung mengawasi hal ini.

"Kalau perlu Bu Menteri Sri Mulyani silakan berkantor di Dumai untuk dapat meningkatkan pendapatan APBN," tutup Dede.

Dewa Pedang Kekacauan

Pupuk Indonesia Akan Bangun Pabrik NPK di Cikampek dan Bontang******

SVP Corporate Secretary PT Pupuk Indonesia(Persero) Wijaya Laksana mengungkapkan pihaknya bakal membangun dua pabrikpupuk NPK di Cikampek, Jawa Barat dan Bontang, Kalimantan Timur dalam waktu dekat.

"Dalam waktu dekat akan bangun dua di Cikampek dan Bontang untuk pupuk NPK, NPK nitrat based," ujarnya di Kementerian BUMN, Jakarta, Senin (13/3).

Wijaya mengatakan hal itu dilakukan guna meningkatkan kapasitas produksi pupuk NPK. Meski demikian, ia tidak mengungkapkan secara detail terkait kapan waktu pembangunan dimulai dan berapa anggaran yang disiapkan.

Tak hanya untuk pupuk NPK, Wijaya juga mengatakan ke depannya Pupuk Indonesia juga akan membangun pabrik baru untuk pupuk urea. Adapun pabrik baru itu rencananya akan dibangun di Palembang, Sumatera Selatan dan di Papua Barat.

"Golnya itu bukan semata-mata (meningkatkan) kapasitas, tapi mengefisiensikan gas. Pabrik makin tua makin boros gas," imbuh Wijaya.

Anak perusahaan Pupuk Indonesia, PT Pupuk Iskandar Muda (PT PIM), sebelumnya juga telah membangun pabrik pupuk NPK di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun, Lhoksumawe, Aceh senilai Rp1,7 triliun.

Direktur Utama Pupuk Indonesia Bakir Pasaman mengungkapkan nilai investasi sekitar Rp1,7 triliun itu meliputi pembangunan pabrik dan fasilitas pendukungnya seperti dermaga, gudang, dan lain-lain.

Ia mengatakan pabrik tersebut berkapasitas 500 ribu ton per tahun dan akan menambah produksi nasional hingga 3,5 juta ton per tahun.

"Kehadiran pabrik NPK PIM menambah produksi NPK Pupuk Indonesia Grup menjadi sekitar 3,5 juta ton per tahun," kata Bakir dalam keterangan tertulis, Senin (13/2) lalu.

Menurutnya, produk pupuk dari pabrik NPK PIM ini dapat membantu memenuhi kebutuhan pupuk di wilayah Sumatra Bagian Utara (Sumbagut) dan Aceh, termasuk juga untuk kebutuhan pupuk non-subsidi.

Sementara itu, dalam sambutannya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan hampir semua negara di dunia saat ini mengalami krisis pangan yang disebabkan oleh mahalnya harga pupuk akibat perang Rusia-Ukraina.

"Akhir-akhir ini setiap saya ke desa dan sawah bertemu para petani selalu ada keluhan tentang pupuk, apalagi pupuk bersubsidi. Kebutuhan pupuk (NPK) di Indonesia 13,5 juta ton sementara yang dipenuhi baru 3,5 juta," kata Jokowi.

Selain membangun pabrik pupuk baru, PIM juga mengoperasikan kembali Pabrik Urea PIM-1 berkapasitas 570 ribu ton. Menurut Jokowi, pabrik ini sempat lama tidak beroperasi karena sulitnya pasokan gas.

"Lalu saya tugaskan Menteri BUMN untuk menjalankan. Soal kebutuhan gas, nanti kita carikan sehingga kendala pupuk bisa diatasi karena bagaimanapun juga pupuk merupakan kebutuhan dasar kita," sambungnya.

Pembangunan pabrik NPK PIM ini diperkirakan mampu memberikan multiplier effect bagi perekonomian masyarakat Aceh dan diproyeksikan menambah PDRB Aceh sebesar 4,13 persen.

[Gambas:Video CNN]

Berubah menjadi seorang putri

Respons Gibran soal Thrifting di Solo: Mesakne Industri Lokal******

Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka buka suara soal maraknyaimpor pakaian bekasatau thrifting di Kota Solo dalam beberapa tahun terakhir.

Menurut Gibran, masalah impor baju bekas sempat dibahas Presiden Jokowi saat berkunjung ke Solo beberapa waktu lalu. Ia pun menunggu instruksi lebih lanjut dari Pemerintah Pusat.

"Kemarin dibahas waktu di Solo, soal thrifting itu. Ya nanti kita tindak lanjuti ya," katanya saat ditemui di Balai Kota Solo, Rabu (15/3).

Putra Presiden Jokowi itu pun mengimbau agar pengusaha thrift storesegera ancang-ancang untuk beralih ke komoditas lain.

"Saya kira kita harus siap-siap ya. Soale di Solo ini juga lumayan gede," katanya.

Menurutnya, kehadiranthrift storeitu merugikan industri lokal. "Mesakne(kasihan) industri lokal," katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perdagangan (Disdag) Solo Heru Sunardi mengaku Pemerintah Kota (Pemkot) Solo tidak mencatat jumlah pelaku usaha thrift storedi wilayahnya.

Pihaknya hanya mencatat perdagangan baju bekas impor ada tiga pasar tradisional. Pasar Gading, Harjonagoro atau pasar Klitikan, dan pasar Gilingan. Jumlah pedagangnya pun tidak terlalu banyak.

"Tapi kita cuma mendata yang di pasar saja. Di luar itu kita tidak tahu," katanya.

Impor baju bekas sebenarnya sudah dilarang melalui Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) nomor 51 tahun 2015 . Aturan tersebut terakhir kali direvisi dengan Permendag nomor 40 tahun 2022. Baju bekas selalu masuk dalam daftar barang dilarang impor dalam setiap revisi.

Meski demikian, Heru mengatakan Pemkot tidak bisa begitu saja menindak pelaku jual beli baju bekas impor. Sebab, pelaku usaha thrift store di Solo hanya menjadi ujung rantai distribusi.

"Di Solo ini tidak ada yang impor baju bekas. Mereka ini kan membeli dari daerah lain terus dijual lagi," katanya.

Menurut Heru, jual beli baju bekas impor di Solo akan selesai jika aturan tersebut dilaksanakan dengan tegas.

"Kalau larangan impornya betul-betul dijalankan, otomatis itu (thrift store) akan habis dengan sendirinya," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Selamat jangkar

Kemenhub Prediksi 123 Juta Orang Mudik saat Idulfitri 2023******

Kementerian Perhubunganmemprediksi bakal ada 123 juta pemudik saat libur Idulfitri2023 nanti. Angka tersebut naik signifikan dibanding arus mudik 2022 lalu.

Prediksi jumlah pemudik Idulfitri 2023 diperoleh Kemenhub lewat sejumlah survei dan penelitian.

"Kementerian Perhubungan itu melakukan research, dan research yang kita lakukan, jumlah yang sekarang ini naik signifikan, dari 85 juta menjadi 123 juta, sangat tinggi," ujar Menhub, Budi Karya Sumadi, di Dermaga Eksekutif Pelabuhan Merak, Kota Cilegon, Banten, Sabtu (11/03/2023).

Budi memastikan pemerintah berkomitmen memberikan kenyamanan dan keamanan bagi masyarakat yang akan pulang kampung saat Idul Fitri 2023 nanti.

"Dari 123 juta itu di dominasi oleh angkutan darat, roda empat dan roda dua. Kami koordinasi dengan gubernur, Korlantas, dan beberapa Dirut BUMN, insha Allah apa yang dilakukan disini jauh lebih baik dibanding tahun lalu," terangnya.

Setidaknya ada dua titik yang menjadi perhatian pemerintah pusat, yakni jalur ke Timur Pulau Jawa berada di Tol Cipali. Kemudian ke arah Barat Pulau Jawa, jalur hingga Pelabuhan Merak yang menghubungkan dengan Pulau Sumatera.

Infrastruktur akan dipersiapkan dengan baik, seperti kondisi jalan arteri, jalan tol, lampu penerangan, hingga sisi keamanannya.

"Memang ada dua tempat yang menjadi poin paling erat dalam mudik, satu disini, di Merak dan di Cipali, atau Jakarta ke Semarang," jelasnya.

Toko dunia lain

Menaker Izinkan Pengusaha Ekspor Pangkas Gaji Buruh Maksimal 25 Persen******

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengizinkan pengusaha berorientasi ekspor memangkas upah pekerja/buruhnya maksimal 25 persen.

Hal itu diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyesuaian Waktu Kerja dan Pengupahan Pada Perusahaan Industri Padat Karya Tertentu Berorientasi Ekspor yang Terdampak Perubahan Ekonomi Global, yang ditetapkan pada (7/3).

Dalam pasal 7 Permenaker tersebut, pemerintah menetapkan kebijakan penyesuaian upah pada perusahaan industri padat karya berorientasi ekspor yang terdampak perubahan ekonomi global.

Ida menegaskan penyesuaian upah tersebut adalah hasil kesepakatan pengusaha dan buruh. Namun, aturan pangkas upah maksimal 25 persen itu baru akan berlaku enam bulan sejak aturan tersebut diundangkan. "Penyesuaian Upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku selama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku," bunyi pasal 8 ayat (3). 

Sementara itu, Presiden Partai Buruh Said Iqbal menegaskan Permenaker tersebut menunjukkan bahwa Menaker Ida Fauziyah tidak mengerti masalah dan diskriminatif.

"Saya ingatkan menteri (Menaker Ida) jangan melawan kebijakan Presiden (Joko Widodo). Kebijakan Presiden jelas membayar upah itu hanya satu, upah minimum, itu kebijakan Presiden. Kenapa menaker bikin Permenaker (Nomor 5 Tahun 2023)? Presiden Jokowi berulang-ulang sampaikan, tidak ada kebijakan menteri, adanya kebijakan presiden," kata Said dalam konferensi pers, Rabu (15/3).

Said menegaskan Permenaker tersebut tidak berdasar dan ia tidak sepaham dengan istilah keadaan tertentu yang pada akhirnya memperbolehkan pengusaha mengurangi besaran upah buruh. Ia menyebut Permenaker Nomor 5 Tahun 2023 itu membelah pengusaha dan buruh.

"Kemenaker ini pintar, tapi memintar-mintari rakyat, buruh. Makin rusak ini negara. Itulah kalau menteri dan dirjen-dirjennya hanya orientasi pada pemilik modal hitam, jahat sekali cara pikirnya, diskriminatif begitu," kritiknya.

Ia menegaskan bakal melakukan aksi di depan Kantor Kemnaker sebelum Ramadan 2023. Said mengatakan buruh menolak dan meminta aturan tersebut dicabut.

Selain itu, Said Iqbal mengancam bakal menginstruksikan para buruh untuk mogok kerja jika ada yang upahnya dipotong 25 persen imbas penerbitan Permenaker Nomor 5 Tahun 2023 tersebut.

[Gambas:Video CNN]