slot777 deposit pulsa tanpa potongan

Sistem beruang paling kuat dalam sejarah

Mengintip Bahaya jika RI Turuti Kemauan China di Proyek Kereta Cepat******

Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) kembali menjadi sorotan usai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan gagal menegosiasikan keinginan pemerintah Indonesia agar bunga pinjaman proyek itu turun dari 4 persen ke 2 persen.

Dari hasil negosiasi Luhut dengan China, Negeri Tirai Bambu hanya mau menurunkan bunga utang kereta cepat di level 3,4 persen.

Adapun total pinjaman yang dinegosiasikan Indonesia ke China Development Bank (CDB) sebesar US0 juta atau Rp8,3 triliun (kurs Rp14.841 per dolar AS). Utang itu akan digunakan untuk membiayai pembengkakan biaya (cost overrun) KCJB sebesar US,2 miliar atau Rp17,8 triliun.

Pinjaman tersebut merupakan bagian dari struktur pembiayaan KCJB yang membuat China dan Indonesia yang ikut menanggung beban cost overrun, di mana 25 persen berasal dari ekuitas konsorsium dan 75 persen dari pinjaman dari CBD.

Pemerintah sendiri sudah menyuntikkan penyertaan modal negara (PMN) Rp3,2 triliun ke KAI untuk memenuhi porsi ekuitas konsorsium Indonesia di KCIC.

Sedangkan dalam porsi pinjaman 75 persen, Indonesia menanggung 60 persen dan China 40 persen. Maka dari itu porsi utang Indonesia adalah 75 persen dikalikan US,2 miliar kemudian dikalikan 60 persen sehingga diperoleh sekitar US0 juta.

Luhut menyebut pemerintah tidak akan menyerah dan akan kembali bernegosiasi agar bunga pinjaman utang itu bisa di bawah 3,4 persen.

"Kemarin dia sudah mau turun dari 4 persen, tapi angkanya kita mau lebih rendah lagi. Offer pertama 3,4 persen dari 4 persen, tapi kita masih ingin lebih rendah lagi kalau bisa. Maunya kita 2 (persen)," ujar Luhut dalam konferensi pers, Senin (10/4).

Kendati demikian, Luhut yakin pemerintah mampu membayar bunga 3,4 persen tersebut. Ia berharap jangan pernah ada yang meragukan pemerintah di tengah penerimaan pajak yang tokcer.

"Enggak ada masalah. Kamu kok meragukan negaramu sih. Kamu jangan underestimate, negara kita makin efisien makin baik. Lihat penerimaan pajak kita naik 48,6 persen tahun lalu. Karena banyak efisiensi, efisiensi batu bara efisiensi mesin segala macam. Itu kadang kita nggak sadar," pungkasnya.

Bukan hanya tak mau menurunkan bunga, China juga kekeh minta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menjadi penjamin untuk pinjaman untuk proyek tersebut.

Namun Luhut tak mengiyakan permintaan China itu. Ia justru merekomendasikan penjaminan dilakukan melalui PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) alias PII.

"Memang masih ada masalah psikologis ya, jadi mereka (China) maunya dari APBN. Tapi kita jelaskan prosedurnya akan panjang. Kami dorong melalui PT PII karena ini struktur yang baru dibuat pemerintah Indonesia sejak 2018," kata Luhut.

Lantas apa dampak yang dirasakan Indonesia jika China tidak mau menurunkan bunga dan meminta APBN sebagai jaminan?

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan meski China tidak mau menurunkan bunga, bukan berarti Indonesia berpotensi gagal bayar. Hanya saja, beban utang yang ditanggung akan sangat berat dan ujungnya akan mengandalkan APBN.

"Kalau asumsinya penerimaan pajak tinggi sehingga kemampuan bayar utang tinggi itu sepertinya kurang tepat. Bisa dilihat rasio pajak kita kan jelek naik turun di 8-10 persen, itu pun kemarin karena dapat durian runtuh batu bara saja jadi naik, tahun ini rasio pajaknya turun lagi," kata Bhima kepada CNNIndonesia.com, Rabu (12/4).

Namun, Bhima mengatakan kalau sampai utang tersebut gagal dibayar, maka konsesi pengelolaan kereta cepat bisa diambil alih kreditur China. Bahkan pemasukan dari tiket kereta pun akan langsung jadi pendapatan kreditur.

Lihat Juga : Elon Musk 'Pamer' PHK 80 Persen Karyawan Twitter

Gagal bayar utang juga bisa berimbas pada merosotnya rating surat utang pemerintah di mana investor tidak lagi percaya, dan bisa membuat rupiah melemah cukup dalam karena keluarnya dana asing. Defisit APBN pun bisa melebar dan sulit ditutup dengan penerbitan utang baru.

Menurut Bhima, yang menjadi masalah sebenarnya bukan soal negosiasi bunga, tapi persoalan menanggung biaya risiko cost overrun. Kalau bicara bunga, imbuhnya, pemerintah Indonesia yang tetap keluar uang baik melalui BUMN maupun APBN langsung.

"Pengajuan pinjaman baru untuk menutup cost overrun hanya untungkan pihak kreditur karena pembengkakan biaya juga dimulai dari kesalahan proses perencanaan di awal atau feasibility study. Waktu itu proses perencanaan proyek over optimis dan kreditur menawarkan bunga murah, tapi begitu dijalankan ada biaya bengkak. Apa semua full tanggung jawab BUMN dan pemerintah Indonesia? Ini kan kurang fair," kata Bhima.

Proyek kereta cepat harusnya tak dikaitkan dengan penerimaan negara

Lewati tahun-tahun untuk mencintaimu

Luhut soal China Minta APBN Jamin Utang Kereta Cepat: Prosedur Panjang******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Panjaitan mengungkap China meminta utang proyek Kereta CepatJakarta-Bandung (KCJB) dijamin oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Namun, ia merekomendasikan pinjaman proyek tersebut dijamin oleh PT Penjaminan Infrastruktur (Persero) alias PII. Pasalnya, prosedur agar permintaan China terwujud panjang.

"Memang masih ada masalah psikologis ya, jadi mereka (China) maunya dari APBN. Tapi kita jelaskan prosedurnya akan panjang. Kami dorong melalui PT PII karena ini struktur yang baru dibuat pemerintah Indonesia sejak 2018," kata Luhut dalam konferensi pers di Kemenko Marves, Jakarta Pusat, Senin (10/4).

Sementara itu, pemerintah Indonesia gagal meminta China menurunkan besaran bunga utang kereta cepat menjadi 2 persen.

Luhut menyebut negara yang dipimpin Xi Jinping itu hanya mau menurunkan bunga utang kereta cepat dari 4 persen ke level 3,4 persen.

"Karena kalau kamu pinjam ke luar juga bunganya sekarang bisa 6 persen juga. Jadi 3,4 persen misalnya sampai situ, we are doing ok walaupun nggak oke-oke amat," terang Luhut.

Secara terpisah, Direktur Utama PT PII Wahid Sutopo mengatakan belum menerima mandat dari Luhut soal proses penjaminan proyek KCJB tersebut.

"Terkait proyek KCJB, sampai saat ini kami belum secara resmi menerima penugasan dari pemerintah dalam melakukan penjaminan proyek tersebut," kata Wahid kepada CNNIndonesia.com, Rabu (12/4).

Kendati demikian, ia menegaskan perusahaan akan hadir untuk melaksanakan penjaminan pemerintah di proyek infrastruktur.

"Sekiranya akan mendapatkan penugasan untuk penjaminan KCJB, kami berkomitmen akan mempersiapkan dengan sebaik-baiknya," ujar Wahid.

[Gambas:Video CNN]

Lari ke dunia lain untuk membuka pabrik

Menhub: Mudiklah Lebih Awal, Jangan 19******

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadimengimbau masyarakat untuk mudik Lebaranlebih cepat tanpa harus menunggu sampai cuti bersama.

Ia menganjurkan masyarakat mudik mulai Kamis (13/4) sampai Selasa (18/4) mendatang. Pasalnya, kalau mudik dilakukan setelah itu, terutama 19-20 April, ia memprediksi lalu lintas akan padat.

"Kami anjurkan pemudik mulai besok, mudiklah lebih awal, jangan 19-20 April. Itu padat sekali. Ini mumpung belum 13 (April) lakukan itu mulai besok," ujar Budi di acara pelepasan Mudik Tim CNNIndonesia di Gedung Transmedia, Rabu (12/4).

"Kalau hari itu kita nggak kerja keras dan pemudik juga lancar, kan ada diskon. Diskon dari tol, diskon dari udara, selama ini nggak ada diskon, sekarang ada diskon. Kereta api dan bus juga ada diskon," imbuhnya.

Tahun ini, jumlah pemudik memang diprediksi meningkat cukup tajam menjadi 123 juta orang. Kementerian Perhubungan memandang peningkatan ini wajar karena memang selama dua tahun terakhir mudik masih dibatasi dengan pemberlakukan PPKM.

Bahkan, sebelum periode mudik ini Presiden Joko Widodo sampai turun ke lapangan untuk melihat kesiapan sarana dan prasarana. Pesannya, agar semua yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat diutamakan.

"Kemarin Pak Presiden turun gunung, kami biasanya sendiri, ini belum hari mudik lebaran, datang. Jadi secara khusus memberikan arahan kepada kami. Disampaikan jangan main-main dan kita harus pastikan itu terjadi dengan baik," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Dewa Pedang Penelan Langit

ASDP Tak Jual Tiket Lagi Secara Langsung di Pelabuhan******

PTASDP Indonesia Ferry memastikan sudah tidak ada lagi penjualan tiket penyeberangandi pelabuhan secara langsung atauon the spot. Mereka mewajibkan semua masyarakat yang ingin berpergian dengan kapal laut membeli tiket sehari sebelum keberangkatan atau H-1 secara online.

Corporate Secretary PT ASDP Indonesia Ferry Shelvy Arifin mengatakan penjualan tiket secaraonlinesudah dilakukan sejak Mei 2020 lalu. Ia mengakui, masih banyak masyarakat yang belum terinfo sehingga datang ke pelabuhan tanpa tiket.

"Tidak ada penjualan tiket di pelabuhan atau di dekat pelabuhan. Agen-agen akan dinonaktifkan, tidak ada lagi di sana," ujarnya dalam media briefing di Kantor ASDP, Senin (10/4).

Menurutnya, pembelian tiket bisa dilakukan dari jauh-jauh hari yakni H-60 keberangkatan, dan minimal H-1 keberangkatan. Penjualan tiket secara online ini juga salah satu cara agar tak ada calo di pelabuhan.

"Mulai H-60 sudah bisa dipesan di Ferizy. Dan kemudian diwajibkan beli tiket H-1 sebelum keberangkatan," imbuhnya.

Untuk tahun ini, ASDP menargetkan bisa melayani hingga 4,98 juta pemudik yang akan menyeberang di 8 lintasan yang dipantau secara nasional. Shelvy mengatakan sejak awal 2023, ASDP telah menyiapkan strategi dan antisipasi lonjakan penumpang dan kendaraan pada penyelenggaraan layanan angkutan lebaran tahun ini perdana setelah pemerintah resmi mencabut pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di seluruh wilayah Indonesia pada 30 Desember 2022.

Posko Mudik dimulai H-8 pada Jumat (14/4) hingga H-1 pada Jumat (21/4) dan posko arus balik mulai H+1 pada Senin (24/4) hingga H+9 pada Selasa (2/5).

"Dengan adanya penetapan libur cuti bersama yang dimajukan, tentu kita harapkan masyarakat dapat segera melakukan reservasi tiket, agar mudik lebih awal untuk menghindari antrean," pungkas Shelvy.

[Gambas:Video CNN]

Sekolah sihirku

Profil Kereta Sulawesi, Diresmikan Jokowi Tapi Kini Berkasus di KPK******

Proyek Kereta ApiTrans Sulawesi kesandung kasus hukum. KPK baru saja melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terkait dugaan suap di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan tahun anggaran 2018-2022 terkait pelaksanaan proyek tersebut.

Padahal, proyek itu baru diresmikan Presiden Jokowi pada Maret lalu.

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengungkapkan pejabat pembuat komitmen proyek pembangunan jalur kereta api di Makassar, Sulawesi Selatan diduga menerima suap  untuk mengatur pemenang pelaksana proyek.

"Itu terkait proyek pembangunan jalur kereta api di Makassar Sulawesi Selatan senilai Rp150 juta," lanjutnya.

Johanis Tanak kemudian merespons saat dikonfirmasi mengenai kemungkinan proyek tersebut berkaitan dengan jalur kereta Makassar-Parepare yang baru diresmikan Jokowi pada Maret 2023.

"Sudah seperti yang saya bacakan tadi, saya jelaskan bahwa itu ada keterkaitan yang kemudian dikembangkan sampai Jawa, Jakarta, Depok, dan seterusnya," ucap Johanis Tanak.

Mengutip situs resmi Kementerian Perhubungan, KA Makassar-Parepare memiliki jalur sepanjang 157,7 km, di mana 142 km merupakan lintas utama dan 15,7 km siding trackyang menghubungkan kereta api dengan Pelabuhan Garongkong dan Pabrik Semen Tonasa.

Hingga saat ini, telah terbangun jalur kereta sepanjang 118 km. Dari panjang jalur itu, 90 km-nya membentang  mulai dari Stasiun Maros sampai ke Stasiun Barru.

Jalur sudah siap dioperasikan dengan melintasi 10 stasiun. Sarana yang akan digunakan pada jalur kereta api ini adalah Kereta Rel Diesel Elektrik (KRDE) buatan dalam negeri dari PT INKA sebanyak 2 (dua) set rangkaian dan mampu menampung 248 orang per rangkaian.

Nilai investasi pembangunan proyek KA Makassar-Parepare berjumlah Rp9,28 triliun. Dana itu berasal dari APBN, pembiayaan Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), serta pengadaan tanah oleh Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) dan APBD.

Akhir Maret 2023, Presiden Jokowi bersama Iriana ke Sulawesi Selatan untuk meresmikan jalur Makassar-Parepare lintas Marros-Baru. Saat itu, Jokowi mengapresiasi pembangunan jalur KA Makassar-Parepare yang merupakan bagian dari pembangunan KA Trans Sulawesi.

[Gambas:Video CNN]

Pembunuhan tanpa batas

Mengintip Kondisi Keuangan Transjakarta di Tengah Isu Tarif Naik******

PT Transportasi Jakarta atau Transjakarta melalui akun media sosialnya mengajak pengguna untuk mengisi survei kenaikan tarifhingga 13 April mendatang.

Hal tersebut dilakukan setelah Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) mengusulkan kenaikan tarif transportasi tersebut.

"Adanya usulan penyesuaian tarif Transjakarta dari Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) menjadi Rp4.000 dan Rp5.000 pada waktu sibuk (07:01-10:00 dan 16:01-21:00)," tulis TransJakarta, Senin (10/4).

Lantas, seperti apa kondisi keuangannya Transjakarta sehingga ada survei soal kenaikan tarif?

Mengutip laporan tahunan perusahaan, jumlah pendapatan usaha Transjakarta menyentuh Rp3,06 triliun pada 2021. Angka ini turun dibandingkan capaian pada 2020 dan 2019 yang masing-masing mencapai Rp3,07 triliun dan Rp3,3 triliun.

Lebih rinci, total pendapatan 2021 itu terdiri dari jumlah pendapatan jasa layanan angkutan umum dan pelayanan publik sebesar Rp2,99 triliun, pendapatan dari sponsor Rp9,57 miliar, dan pendapatan non angkutan Rp54,55 miliar.

Sementara itu total laba (rugi) komprehensif tahun berjalan mencapai Rp280,07 miliar pada 2021. Angka ini turun dibandingkan 2020 yang mencapai Rp366,85 miliar.

Selanjutnya, kas dan setara kas Transjakarta 2021 mencapai Rp2,63 triliun. Angka ini lebih tinggi dari 2020 yang hanya mencapai Rp1,57 triliun.

Aset lancar Transjakarta mencapai Rp3,81 triliun pada 2021. Angka ini lebih tinggi dari capaian 2021 yang hanya Rp3,4 triliun.

Sedangkan aset tidak lancar mencapai Rp3,5 triliun pada 2021. Angka ini lebih rendah dibanding aset tidak lancar 2020 yang mencapai Rp3,65 triliun.

Sementara jumlah aset Transjakarta mencapai Rp7,31 triliun pada 2021. Angka ini lebih tinggi dibanding aset pada 2020 yang mencapai Rp7,06 triliun.

[Gambas:Video CNN]

Lebih lanjut, jumlah liabilitas Transjakarta mencapai Rp2,27 triliun pada 2021, lebih tinggi dibanding 2020 yang mencapai Rp2,21 triliun.

Adapun jumlah ekuitas Transjakarta mencapai Rp5,04 triliun pada 2021. Jumlah ini lebih tinggi dibanding 2020 yang mencapai RP4,84 triliun.