ggbet

Sistem perebutan tubuh yang tak terkalahkan

slot demo isoftbet

Satgas UUCK Sosialisasikan Kemudahan Perizinan bagi UMKM Bandung******

Jakarta, CNN Indonesia--

Satgas UU Cipta Kerja (UUCK) menyatakan bahwa UU Cipta Kerja (UUCK) hadir untuk mempermudah peraturan aktivitas investasi pelaku usaha, baik dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun dari masyarakat seperti usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

"Melalui UU Cipta Kerja, ada usaha deregulasi sehingga persyaratan perizinan menjadi lebih cepat, lebih mudah, lebih handal, dan terintegrasi melalui satu pintu saja yaitu OSS (Online Single Submission)," kata Sekretaris Satgas UU Cipta Kerja, Arif Budimanta.

Hal itu diungkapkan dalam sosialisasi kebijakan terkait perizinan berusaha dalam workshop bertema Peran dan Manfaat UU Cipta Kerja bagi Pelaku Usaha di Bandung, Jawa Barat pada Selasa (20/2).

Ketua Pokja Strategi dan Sosialisasi Satgas UU Cipta Kerja, Dimas Oky Nugroho, menambahkan bahwa penyampaian saran dan kritik terkait kebijakan bisa dilakukan melalui media sosial @satgasciptakerja.

"Masukan dan kritik yang disampaikan akan menjadi bahan analisis kami untuk perbaikan-perbaikan ke depan baik dari sisi penyempurnaan aturan, atau dari sisi implementasinya," paparnya.

Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Merry Ruslina Ambarita menyebut, setelah UU Cipta Kerja disahkan, perizinan pariwisata diintegrasikan hanya melalui OSS.

"Kalau dulu kan, perizinan operasional ada di kementerian A, lalu perizinan lain ada di kementerian B, jadi buat pusing pelaku usaha," katanya.

Dirinya mengakui, perlu ada beberapa perbaikan dalam peraturan standar usaha untuk pariwisata dan ekonomi kreatif dalam Permenparekraf No. 4 tahun 2021.

Sementara, Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya Direktorat Deregulasi Penanaman Modal, Delfinur Rizky menjelaskan bahwa penerbitan NIB semenjak adanya UU Cipta Kerja semakin mudah. Sektor investasi pun mengalami tren peningkatan mencapai US ribu.

"Per hari ini, sudah ada 7,53 juta NIB terbit dengan sebagian besar terbit di Jawa Barat dengan proyek usaha mikro kecil," ujar Rizky.

Tak hanya terkait penerbitan NIB, UU Cipta Kerja juga menggratiskan sertifikasi halal dan mempercepat penerbitan SNI, kemudahan perizinan bagi PT Perseorangan, serta kemudahan dalam sistem kemitraan antara usaha besar dengan UMKM.

Salah satu contohnya, adalah kemitraan antara Nestle dan peternak sapi perah di Jawa Timur, di mana peternak mengalami peningkatan pendapatan dan usaha besar mendapatkan retribusi pajak.

Perwakilan Kamar Dagang dan Industri Indonesia Jawa Barat, Riswandi, menyarankan agar sosialisasi implementasi perizinan digiatkan ke pemerintah daerah.

Menurutnya, kejadian di lapangan tidak sesuai dengan peraturan. Riswandi juga mendorong revisi PP 5 tahun 2021 segera diselesaikan.

Merespons Riswandi, Arif berjanji bahwa revisi peraturan akan segera diselesaikan dan sosialisasi kepada pemerintah daerah akan digencarkan.

"Yang penting bagi pelaku usaha kan jelas secara prosedur dan harga, sehingga satgas berkomitmen untuk menampung aspirasi dari masyarakat dan menyampaikan kepada Kementerian dan Lembaga terkait." ujarnya.

(rea/rir)

[Gambas:Video CNN]

Menimbulkan malapetaka pada perusahaan-perusahaan Jepang

raja95

PDIP Usul Bentuk Timsus Beras di Paripurna DPR Demi Cegah Krisis******

Jakarta, CNN Indonesia--

Anggota DPR dari Fraksi PDIP Aria Bima mengusulkan untuk membentuk tim khusus untuk mengatasi masalah berasnasional jelang Ramadan.

"Pimpinan, saya mengusulkan DPR membuat tim khusus untuk masalah perberasan nasional. Walaupun informasi dari pemerintah ketersediaan itu ada, tapi apakah mencukupi dan ketersediaan itu harganya terjangkau oleh masyarakat khususnya beras medium," ujar Aria dalam Sidang Paripurna DPR yang ditayangkan secara virtual di akun Youtube DPR RI, Selasa (5/3).

Menurut Aria, sejumlah negara mulai menutup pintu ekspor beras ke Indonesia seperti Thailand, Vietnam, dan India. Selain itu, meski musim panen diperkirakan April, untuk beras sampai ke pasaran membutuhkan waktu sebulan.

"Kalau kita bikin pansus beras itu terlalu lama. Sementara, waktu Ramadan dan lebaran sudah dekat," ujar Sufmi.

DPR, menurut Sufmi, sebaiknya mengoptimalkan Komisi IV untuk turun ke lapangan untuk mengatasi persoalan tersebut.

Masalah beras juga menjadi sorotan Anggota Dewan dari Fraksi DPR, Slamet. Ia menuntut kehadiran pemerintah untuk serius mengatasi isu tersebut.

Slamet menyinggung soal harga beras yang tak kunjung turun. Namun, kenaikan harga beras itu tidak dinikmati oleh petani.

Berdasarkan catatannya, Bulog hanya membeli 2 persen beras dari petani. Sedangkan 98 persen sisanya dibeli oleh swasta. Artinya, menurut Slamet, pemerintah tidak bisa mengendalikan harga pasar.

Pada saat yang sama, rakyat berhak mendapatkan harga beras yang terjangkau. Terlebih, El Nino sudah berlalu.

"Melalui pimpinan saya harapkan pemerintah serius untuk menangani bagaimana logistik pangan dikelola dengan baik. Pastikan kesejahteraan petani tetapi dijaga dengan membeli seluruh potensi petani yang dipanen hari ini," terangnya.

[Gambas:Video CNN]

(sfr/pta)

Paranormal Azeroth

game online slot terpercaya

Bawaslu: Mayor Teddy hadiri debat capres sebagai ajudan Prabowo******

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI menyatakan kehadiran Mayor Inf Teddy Indra Wijaya dalam debat pertama Pilpres 2024 pada Selasa (12/12) pekan lalu terbukti hanya sebagai ajudan calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto yang masih menjabat Menteri Pertahanan RI.

"Diketahui calon presiden nomor urut dua saat ini masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan atau pejabat negara, sehingga yang bersangkutan dilarang untuk menggunakan fasilitas dalam jabatanya kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara yang dimaksud sebagaimana ketentuan pasal 281 ayat 1 huruf a Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Sehingga kehadiran Mayor Teddy pada kegiatan debat tanggal 12 Desember 2023 di KPU dalam kapasitas sebagai petugas pengamanan," kata Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja dalam Konferensi Pers Hasil Pengawasan Bawaslu pada Masa Tahapan Kampanye Pemilu 2024 di Jakarta, Selasa.

Bagja menyatakan berdasarkan temuan Bawaslu di lapangan, Mayor Teddy sebagai anggota TNI tidak terbukti ikut ke dalam tim atau pelaksanaan kampanye merupakan tindakan yang dilarang sebagaimana ketentuan dengan ancaman pidana Pasal 280 Ayat 3 Juncto Pasal 493 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Sedangkan terkait dengan jabatannya sebagai ajudan calon presiden dengan nomor urut dua itu, Bawaslu juga menyatakan pihak yang dilaporkan bukan termasuk tim pelaksana kampanye pada Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye (SIKADEKA).

Baca juga: TKN: Mayor Teddy bukan timses tapi ajudan Prabowo 
Baca juga: TNI nilai keberadaan ajudan Prabowo Mayor Teddy tak langgar aturan

Kemudian terkait dengan pemberian teguran kedua, Bagja menyatakan masih melihat situasi dan hasil kajian bersama jajarannya. Sebab, sebagaimana perjanjian yang Bawaslu buat bersama Mabes TNI, segala bentuk pelanggaran kode etik yang dilakukan anggota TNI dan berkaitan dengan netralitas instansi, proses tindak lanjutnya yang berupa pemberian hukuman akan diserahkan kepada TNI.

"Kita lihat nanti. Soal pakaian dan gestur juga ya tergantung dari hasil kajian kami yang pada saat ini masih dilakukan. Selesainya? Nanti," katanya.

Hal lain yang Bagja tekankan dalam kesempatan itu yakni TNI/Polri memang tidak diperbolehkan ikut menjadi tim kampanye atau anggota pelaksana kampanye. Namun, kehadirannya diperbolehkan jika hanya memenuhi kapasitasnya sebagai pengamanan.

Sebelumnya dalam debat pertama capres Pemilu 2024, sebagian masyarakat mempertanyakan kehadiran Mayor Inf Teddy Indra Wijaya yang videonya beredar di media sosial.

Dalam video tersebut, Teddy Indra Wijaya selaku ajudan pribadi capres nomor urut 2 Prabowo Subianto itu tersorot kamera sedang duduk bersama jajaran pendukung pasangan calon Prabowo-Gibran sambil mengenakan warna pakaian yang serupa.

Hal tersebut membuat publik mempertanyakan netralitas TNI yang diketahui dilarang ikut sebagai pelaksana dan tim kampanye, sebagaimana diatur pada Pasal 280 ayat 3 Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Baca juga: Anies kunjungi Ponpes Al-Aziziyah NTB untuk minta doa para alim ulama
Baca juga: Ganjar dapat pesan dari pegawai difabel di pabrik rokok Bantul

Pewarta: Hreeloita Dharma Shanti
Editor: Gilang Galiartha
Copyright © ANTARA 2023

langit keputusasaan

link slot habanero

Persik Kediri protes ketidaktegasan wasit dalam laga lawan PSM Makassar******

Kediri (ANTARA) - Manajemen Persik Kediri melayangkan surat resmi kepada PSSI, meminta untuk dapat menyikapi ketidaktagasan kepemimpinan wasit dalam laga melawan PSM Makassar.

"Persik Kediri menyayangkan adanya kelalaian yang dilakukan oleh wasit, ketidaktegasan tersebut menyebabkan kerugian di kedua tim, baik Persik Kediri maupun PSM Makassar, baik dari sisi kualitas bermain," kata Manajer Persik Kediri Muhammad Syahid Nur Ichsan di Kediri, Rabu.

Ia menjelaskan, pada pertandingan antara Persik Kediri dengan PSM Makassar di Stadion Brawijaya, Kota Kediri, Jawa Timur, Senin (18/12), Persik memiliki peluang untuk menyamai kedudukan dalam durasi normal, sesaat setelah goal yang di lakukan PSM.

Selain itu, kedua klub juga dirugikan dari sisi waktu bermain serta dari sisi citra kedua klub dengan munculnya berbagai opini liar yang jelas jelas menciderai citra persepakbolaan nasional.

"Ini guna menjaga marwah kasta kompetisi tertinggi Tanah Air ini," katanya.

Pihaknya juga mengungkapkan terkait dengan pertandingan antara Persik Kediri dengan PSM Makassar pada Selasa tersebut. Yakni, pada menit ke-52.30 Persik Kediri melakukan serangan dari sisi kiri pertahanan PSM Makassar, lewat Bayu Otto (Nomor punggung enam) yang melepaskan umpan terobosan ke area penalti PSM Makassar, Nuri Fasya (Nomor punggung 57) mencoba melepaskan umpan silang namun pemain PSM Makassar Safrudin Tahar (Nomor punggung 27) menahan bola dengan tangan.

Posisi wasit dan asisten wasit II yang dekat dan jelas dengan kejadian handball, tidak berani mengambil keputusan, padahal seharusnya dengan posisi Wasit dan asisten wasit II yang ideal berani mengambil keputusan Handball dan memberikan hukuman penalti untuk PSM Makassar.

Pada menit ke-87 pertandingan terhenti, karena ketidaktegasan wasit terkait dengan kejadian di gawang Persik Kediri. Di menit selanjutnya, PSM melakukan protes keras ke asisten wasit 1, yang kemudian diduga diikuti dengan wasit mengesahkan gol PSM, yang dilanjutkan dengan selebrasi berlebihan dari pemain PSM yang memicu terjadinya saling lempar antara pemain PSM Makassar dan penonton Persik Kediri. Kondisi kembali kondusif, namun asisten wasit 1 berlari meninggalkan lapangan yang berimbas kepada berhentinya pertandingan.

Pada saat pertandingan dihentikan sementara, perangkat pertandingan melakukan koordinasi di ruang ganti, yang di hadiri oleh pihak keamanan, panitia pelaksana dan perangkat pertandingan. Diskusi berlangsung lebih dari 30 menit. Sampai kemudian, perwakilan kedua tim (Manager) dihadirkan di dalam diskusi tersebut, termasuk dari unsur keamanan (perwakilan steward, panitia pelaksana, pihak Kapolresta Kediri, dan perwakilan Aliansi Suporter Persik Kediri).

Kedua tim bersepakat untuk melanjutkan pertandingan. Perlu ditegaskan, bahwa perwakilan PT LIB juga berada di lokasi Stadion Brawijaya, Kediri. Keputusan melanjutkan pertandingan juga dinilai telah sesuai dengan Pasal 15 Regulasi Kompetisi Liga 1 BRI 2023/2024.

Pada penambahan waktu, terdapat serangan dari Persik Kediri yang menghasilkan bola masuk ke gawang PSM Makassar, kejadian ini dinilai serupa dengan peristiwa goal oleh PSM Makassar di menit ke-86. Namun, atas goal Persik Kediri tersebut, wasit tidak mengesahkannya sebagai goal, dan Persik Kediri dapat menerima keputusan wasit tersebut.

"Persik Kediri selalu menjadi tuan rumah yang baik untuk klub manapun yang bertanding di Stadion Brawijaya Kediri dan telah menjadi saksi bagi kedamaian dan rasa kekeluargaan yang di hadirkan oleh Persik Mania, terhadap siapapun suporter tim lawan, tim lawan dan juga perangkat pertandingan," kata dia.


Baca juga: Tuan rumah Persik bermain imbang 1-1 lawan PSM Makassar

Pewarta: Asmaul Chusna
Editor: Hernawan Wahyudono
Copyright © ANTARA 2023

Kronik Penyihir

unik777

LRT Jakarta bidik tiga ribu penumpang selama Natal dan tahun baru******

Jakarta (ANTARA) - PT LRT Jakarta membidik sekitar 3.000 penumpang per hari selama libur Natal 2023 dan Tahun Baru 2024.

"Untuk periode Natal dan tahun baru ini. Kami memproyeksikan penumpang per hari sekitar 3.000 sampai 3.100 penumpang," kata Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan Sheila Indira Maharshi saat dihubungi di Jakarta, Senin.

Sheila menuturkan target tersebut nantinya diimbangi dengan fasilitas dari LRT Jakarta agar penumpang semakin nyaman menggunakan transportasi umum untuk menghindari kemacetan di jalan raya.

Selain itu, untuk sarana-prasarana, setiap departemen terkait selalu melakukan pemeliharaan dan perawatan secara berkala atau rutin untuk memastikan performa layanan terbaik tetap terjaga.

Dia berharap dengan adanya target itu bisa membuat pihaknya terpacu untuk meningkatkan pelayanan bagi pelanggan setiap tahunnya serta mengurangi angka kemacetan di akhir tahun.

Terlebih, target ini lebih tinggi dari rata-rata penumpang harian sekitar 2.800 hingga 2.900 pengguna LRT Jakarta. "Jumlah rata-rata penumpang itu diproyeksikan meningkat pada periode Natal dan tahun baru," katanya.

Baca juga: LRT Jakarta disarankan beroperasi lebih pagi
Baca juga: Manajemen LRT Jakarta sebut jumlah penumpang meningkat 37 persen

Mengenai keselamatan, kenyamanan dan kebersihan, pihaknya meyakini bahwa LRT Jakarta memiliki standar yang tinggi terhadap ketiga aspek tersebut.

Jumlah penumpang (ridership) LRT Jakarta meningkat 37 persen pada periode Januari-November 2023 dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.

Kenaikan itu dari rata-rata 1.877 penumpang menjadi 2.811 penumpang per hari melebihi target yang ditetapkan oleh Dinas Perhubungan DKI Jakarta, yakni rata-rata 2.650 penumpang per hari.

Dalam upaya meningkatkan pelayanan transportasi publik kepada masyarakat, LRT Jakarta sedang membangun rute baru, yakni Fase 1B Velodrome-Manggarai dengan panjang trase 6,4 kilometer dan lima stasiun baru.

Dengan demikian, secara total, LRT Jakarta nantinya memiliki panjang trase 12,2 kilometer dan 11 stasiun.
Baca juga: Proyek LRT 1B Velodorome-Manggarai sampai tahap pengeboran pondasi
Baca juga: Penumpang LRT Jakarta naik rata-rata mencapai 2.800 penumpang per hari

Pewarta: Luthfia Miranda Putri
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2023

Kebangkitan Seni Bela Diri Ilahi

game slot yang gacor hari ini

Bagaimana Nasib IKN Kalau Benar Prabowo Jadi Presiden, Cerahkah?******

Jakarta, CNN Indonesia--

Pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka berjanji untuk melanjutkan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), yang dimulai pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), jika berhasil memenangkan Pilpres 2024.

Prabowo-Gibran berkomitmen untuk meneruskan proyek ini sebagai bagian dari program prioritas nasionalnya kelak. Dan sekarang, hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei dan real count KPU menempatkan Prabowo-Gibran di urutan pertama pasangan yang mendapat perolehan suara terbanyak.

Bahkan dari hasil survei dan real count itu, mereka berpotensi memenangi Pilpres 2024 dalam satu putaran. Nah, kembali lagi ke IKN, pembangunan proyek ini merupakan salah satu upaya Jokowi mendorong pemerataan pembangunan nasional, mengurangi ketidakseimbangan secara geografis dan ekonomi yang selama ini cenderung terfokus di Pulau Jawa.

Gibran beberapa kali menegaskan bahwa pembangunan IKN akan terus dilanjutkan sebagai bagian dari komitmen untuk menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi yang lebih merata.

Dalam berbagai kesempatan, Gibran menyampaikan bahwa proyek ini juga akan melibatkan investasi swasta, dan investor diharapkan akan lebih banyak berdatangan setelah Pemilu 2024 berakhir, atau ketika ada kepastian politik bahwa pembangunan IKN akan terus berlanjut.

Sebagai bagian dari visi-misi Prabowo-Gibran, pembangunan IKN diharapkan dapat menjadi stimulus untuk pemerataan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan menggerakkan sektor-sektor ekonomi terkait seperti perumahan, infrastruktur, energi, transportasi, dan lainnya.

Pembangunan IKN melibatkan skema pembiayaan dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) serta partisipasi swasta.

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran Ahmad Muzani sempat mengatakan Prabowo bakal menambah anggaran untuk pembangunan IKN jika terpilih menjadi presiden Indonesia berikutnya.

Lihat Juga : Melihat Besar THR PNS 2024 yang Kata Sri Mulyani Akan Cair 100 Persen

"Pak Prabowo bertekad akan tambah biaya pembangunan IKN. Kita ini mau pindah dari Jakarta ke Kaltim. Ini adalah sebuah tekad bersama, tekad politik yang sudah disetujui oleh semua partai dan elit politik nasional," kata Muzani mengutip siaran pers, Jumat (24/11).

Lantas bisakah janji itu direalisasikan?

Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menilai proyek IKN masih berpotensi dilanjutkan kalau Prabowo jadi presiden. Namun, ada beberapa risiko besar yang mengintai. 

Salah satunya berkaitan dengan minat investor. Narasi Prabowo yang selama ini terkesan anti asing akan berdampak ke minat investor dari luar negeri ke IKN.

Kalau prediksi itu benar, pastinya pembangunan IKN hanya akan bertumpu ke investor dalam negeri dan BUMN.

Hal ini tentu akan berdampak besar. Berkaitan dengan BUMN saja misalnya, tentu peran besar di IKN akan berdampak juga ke APBN.

Lihat Juga : THR PNS Tahun Ini Dibayar Penuh 100 Persen Usai 4 Tahun Tidak Full

Pasalnya, seperti yang sudah-sudah BUMN selalu butuh tambalan modal dari negara untuk melaksanakan proyek pemerintah. Tambalan tentu tidak sedikit.

Nah, dengan berbagai 'janji mercusuar' Prabowo-Gibran, hal itu tentu akan membuat APBN jebol. Apalagi, Prabowo-Gibran juga punya janji melaksanakan program makan siang gratis kepada 82,9 juta orang.

Program memerlukan anggaran sampai dengan Rp400 triliun. 

"Saya rasa beban APBN semakin berat karena IKN juga akan semakin banyak menggunakan APBN," ujar dia kepada CNNIndonesia.com, Rabu (6/3).

Tak hanya APBN katanya, dengan tiadanya investor yang masuk, IKN juga hanya jadi kota yang ramai ketika jam kerja saja. Selebihnya, IKN bisa menjadi kota mati, sehingga pengembangannya menjadi gagal.

Di sisi lain, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Mohammad Faisal merasa Prabowo bakal menepati janjinya dalam meneruskan kebijakan Jokowi, terutama untuk IKN.

Ia menilai Prabowo memiliki minat dan komitmen yang sama dengan Jokowi dalam hal ini. Kendati demikian, lanjut Faisal, jika Prabowo jadi presiden nanti, ia perlu membuktikan kepada investor dengan melanjutkan pembangunan infrastruktur dasar hingga relokasi penduduk ke IKN dengan baik.

"Karena investor itu wait and see, karena ingin melihat kepastian dari sisi kebijakannya ke depan, dan juga kepastian dalam hal bagaimana kesempatan progres pembangunan IKN yang sekarang," katanya.

"Jadi dalam hal pembangunan infrastruktur dasar nya, kemudian juga nanti dalam hal, bukan hanya infrastrukturnya, tapi relokasi penduduknya, terutama ASN," sambung Faisal.

Faisal menerangkan investor yakin bahwa investasinya akan mendapatkan keuntungan melihat dari progres tersebut. Inilah yang membuat para investor wait and see. Sepanjang progresnya bagus dan cepat, keyakinan investor akan menjadi lebih tinggi.

Menurut dia, investor masih belum banyak yang menanamkan modal di IKN karena pembangunannya belum sepenuhnya selesai dan belum ada penduduk. Padahal, beberapa investasi bergantung pada jumlah populasi yang ada.

"Misalkan untuk retail, untuk bangun supermarket, minimarket yang ada di situ, misalkan itu bergantung pada jumlah populasi yang ada di sana," tambah dia.

Lihat Juga : Tarif Tol Jakarta-Cikampek dan MBZ Naik per 9 Maret, Ini Rinciannya

Faisal mengatakan persepsi anti-asing terhadap Prabowo bisa saja luntur nantinya jika pembangunan IKN benar-benar dilanjutkan dengan efektif. Maka itu, Prabowo perlu membuktikan dengan keberlanjutan pembangunan untuk meningkatkan keyakinan investor asing.

"Karena kan, ini kan semuanya belum dibuktikan, jadi artinya kalau ingin memang memberikan peluang bagi investor asing, atau meningkatkan keyakinan investor asing ya Prabowo memang harus membuktikan dari sisi eksekusi kebijakannya nanti." jelas dia.

Sementara itu Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran Drajad Wibowo mengatakan sejatinya jagonya sudah menyiapkan berbagai kebijakan agar IKN bisa berjalan dengan baik dan mengundang banyak investor dengan memastikan bahwa tingkat populasi dan trafik di proyek itu lebih dari memadai.

Kebijakan itu diharapkan bisa membuat perputaran uang di proyek IKN besar. 

Lihat Juga : Ketiban Durian Runtuh, Pria AS Ini Dapat Rp1,6 M Gara-gara Iseng

"Dengan demikian investor yakin IKN merupakan pasar besar bagi semua bentuk investasi dalam ekonomi kota," katanya.

Langkah lain, memangkas birokrasi dan berbagai hambatan yang mengakibatkan ekonomi biaya tinggi supaya investor mau masuk."

"Dan juga mempercepat pembangunan di wilayah pusat pemerintahan IKN, dan berbagai langkah lainnya," katanya.

(agt)