game slot yang lagi gacor

Porter dari kedua dunia

Bahlil Respons Cak Imin Soal Hilirisasi Era Jokowi Ugal******

Menteri Investasi/ KepalaBKPM Bahlil Lahadalia merespons pernyataan calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar atauCak Imin yang menyebut hilirisasi yang dilakukan oleh pemerintah ugal-ugalan lantaran kerap merusak lingkungan hingga dominasi tenaga kerja asing.

Bahlil mengaku heran dengan pernyataan Cak Imin tersebut. Ia mengatakan klaim tersebut dilontarkan karena Cak Imin tak paham dengan hilirisasi.

"Yang namanya hilirisasi industri tambang itu kan semuanya harus memenuhi kaidah, norma, dan aturan. Contoh AMDAL-nya dia harus selesaikan, izinnya harus diselesaikan, lingkungannya harus diselesaikan," katanya di Kementerian Investasi, Rabu (24/1).

Bahlil mengatakan pemerintah memang tengah menggenjot hilirisasi demi menciptakan nilai tambah dari yang sebelumnya mengekspor bahan baku mentah menjadi barang setengah jadi atau jadi. Hasilnya, kata Bahlil, bisa terlihat dari neraca perdagangan yang surplus selama 36 bulan berturut-turut.

Karenanya, ia menilai hilirisasi yang dilakukan pemerintah tidak ugal-ugalan.

"Yang bilang ugal-ugalan itu, yang bersangkutan kali yang ugal-ugalan," katanya.

Cak Imin mengatakan hilirisasi yang dilakukan pemerintah ugal-ugalan dalam Debat Keempat Pilpres atau Debat Cawapres di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Minggu (21/1).

"Dan kita saksikan dalam proses bisnis tambang kita, hilirisasi dilakukan ugal-ugalan, merusak lingkungan, ada kecelakaan, tenaga asing mendominasi," ujar Cak Imin.

Ia juga mengatakan perkembangan hilirisasi maupun pertambangan tidak berimplikasi pada kesejahteraan masyarakat sekitar.

Ia mencontohkan banyak warga Sulawesi Tengah masih banyak yang miskin meski tingkat perekonomian daerah itu tumbuh hingga 14 persen.

"Sulteng pertumbuhan ekonominya 14 persen, tapi rakyatnya masih miskin. Hilirisasi apa yang mau akan kita lakukan? Sementara ilegal masih terus berlanjut," kata dia.

[Gambas:Video CNN]

Tuanku sangat galak

Bahlil Kaget Pajak Hiburan Naik Hingga 75 Persen: Kurang Pas******

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia ikut bersuara soal pajak hiburan yang naik menjadi 40 persen hingga 75 persen.

Ia mengaku kaget dengan kenaikan pajak tersebut. Pasalnya, kebijakan itu bisa menghambat investasi di Tanah Air.

"Saya juga kaget pajak hiburan ini. Memang ini akan mengganggu. Feeling saya akan berdampak yang kurang pas," kata Bahlil dalam dalam konferensi pers Kinerja Investasi 2023, Rabu (24/1).

Karenanya, pemerintah menunda penerapan kenaikan pajak hiburan seperti yang disampaikan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan.

"Pak Luhut, Pak Menko, saya, sudah menyampaikan di-hold (ditunda) dulu, jangan dulu dilakukan, masih membutuhkan kajian," imbuhnya.

Kenaikan pajak hiburan diprotes oleh sejumlah pihak termasuk pengacara Hotman Paris. Ia mengklaim kebijakan itu membuat Presiden Jokowi marah.

Pengacara kondang itu mengklaim Jokowi marah karena tak tahu detail soal kenaikan tarif pajak hiburan di UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).

Lihat Juga : Bahlil Buka Suara soal Maruarar Sirait Ikut Jadi Investor IKN

Klaim ini disampaikan Hotman usai 'menggeruduk' kantor Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto untuk meminta solusi terkait kenaikan tarif pajak kelompok diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa.

"Dari minggu lalu, Pak Jokowi, presiden, tidak dilaporkan detail dan beliau marah. Ini informasi saya dapat minggu lalu. Sejak itulah saya gencar bikin video-video (protes)," ucap Hotman di Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin (22/1).

"Akhirnya Jumat (19/1) lalu rapat kabinet dipimpin Presiden (Jokowi) dan disepakati bahwa pemerintah daerah boleh kembali ke tarif pajak lama, bahkan mengurangi juga boleh," sambungnya.

Menurutnya, Presiden Jokowi lantas memerintahkan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk menerbitkan surat edaran (SE). Aturan yang dimaksud Hotman adalah SE Nomor 900.1.131.1/403/SJ tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Jasa Kesenian dan Hiburan Tertentu Berdasarkan UU HKPD.

"Isi surat edaran itu, antara lain pemda secara jabatan tidak harus patuh kepada (pajak) 40 persen. Dia (pemda) berwenang kembali pada tarif yang lama atau bahkan mengurangi. Itu isi undang-undang, jadi bukan perintah Jokowi ini ya," klaim Hotman.

Berdasarkan audiensi dengan Airlangga dan SE mendagri, Hotman mengimbau kepada para pemerintah daerah tak mengerek tarif pajak hiburan.

"Presiden pun sangat marah atas tarif pajak yang sangat tinggi tersebut dan dengan SE mendagri tersebut intinya boleh kembali pada tarif pajak yang lama. Bahkan, mengurangi pun boleh. Tapi kami mengharapkan kembali ke yang lama sudah cukup," jelas Hotman.

Di lain sisi, Hotman menegaskan Presiden Jokowi tidak berani mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) untuk menunda atau membatalkan aturan pajak hiburan 40 persen.

"Karena saya berkali-kali usul Perppu, tapi Jokowi tidak berani mengeluarkan Perppu. Karena kalau dihitung semuanya bayar pajak 100 persen sama saja membunuh perusahaan," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]

Legenda Luar Biasa

Ericsson "optimistis" tentang masa depan telekomunikasi di China******

Pewarta: Xinhua
Editor: Maria Rosari Dwi Putri
Copyright © ANTARA 2024

Perangkap lembut untuk menangkap istri manis

China ambil langkah untuk permudah layanan pembayaran bagi warga asing******

Pewarta: Xinhua
Editor: Maria Rosari Dwi Putri
Copyright © ANTARA 2024

Raja rutin Kyushu

Daftar Food Estate Jokowi yang Disebut Gagal Cak Imin dan Mahfud MD******

Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut satu Muhaimin Iskandar (Cak Imin) dan cawapres nomor urut tiga Mahfud MD kompak mengkritik program food estate atau lumbung pangan yang dijalankan Jokowi.

Cak Imin menilai program tersebut merugikan petani hingga memicu konflik agraria. Sementara Mahfud menyebut program food estateadalah program gagal dan merusak lingkungan yang dapat merugikan negara.

Menanggapi kritikan dari keduanya, cawapres nomor urut dua Gibran Rakabuming Raka mengakui bahwa program food estatememang ada yang gagal. Akan tetapi, ia menyebut ada juga yang berhasil dan sudah sukses panen.

"Food estateini bukan proyek instan, butuh proses. Kenyataannya kita memiliki 10 juta hektare yang sebelumnya tidak dimanfaatkan untuk lahan pertanian. Kami sekarang menggarap itu, butuh proses, butuh teknologi agar menjadi lahan produktif," katanya dalam keterangan resmi, Senin (22/1).

Amran mencontohkan food estatedi Temanggung dan Wonosobo, Jawa Tengah, seluas 907 hektare (ha) yang telah panen komoditas hortikultura. Lalu food estateKalimantan Tengah disebut berhasil melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi lahan hingga mampu panen padi dengan produktivitas 5 ton per hektare.

Kemudian food estatedi Sumba Tengah, Nusa Tenggara Timur (NTT) yang telah panen jagung seluas 500 ha.

"Food estatetersebut sudah berhasil panen. Food estate Gunung Mas juga sudah panen jagung seluas 10 hektare dan singkong seluas 3 hektare. Kita pantau terus lahan tersebut," katanya.

Presiden Jokowi menggagasfood estatesejak awal periode kedua kekuasaannya. Proyek ini di bawah kendali eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo. Namun, dalam praktiknya banyak petinggi kementerian terlibat, termasuk Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.

Jika mengacu Perpres Nomor 108 Tahun 2022, food estatemasuk proyek prioritas strategis. Bahkan, food estatemasuk dalam golongan proyek strategis nasional (PSN) dalam Permenko Perekonomian Nomor 21 Tahun 2022.

"Daftar proyek diatur dalam peraturan presiden tentang program peningkatan penyediaan pangan nasional melalui pengembangan kawasan food estate," tulis beleid tersebut, dikutip Rabu (16/8).

Namun, hingga kini Jokowi belum menerbitkan perpres yang merinci daftar food estate di seluruh Indonesia. Terlebih, pembangunan food estate dilakukan oleh berbagai kementerian/lembaga (K/L).

CNNIndonesia.commencoba merangkum sederet food estate Jokowi yang tersebar di seluruh Indonesia, berikut daftarnya:

1. Sumatra Utara

Rencana proyek food estatedi Sumatra Utara termaktub dalam Kepmen Menteri PPN/Bappenas Nomor Kep.19/M.PPN/HK/03/2023. Disebutkan pelaksanaanfood estateini bakal dibangun dalam dua tahap pelaksanaan.

Tahap pertama, dilaksanakan pada 2020-2024 di atas tanah seluas kurang lebih 3.964 hektare. Sedangkan tahap kedua bakal dilakukan pada 2024-2029 dengan sisa tanah seluas 7.623 hektare.

Beberapa kawasan food estatedi Sumatra utara, yakni lumbung pangan di Humbang Hasundutan, Pakpak Barat, Tapanuli Tengah, dan Tapanuli Utara.

2. Kalimantan Tengah

Untuk proyekfood estatedi Kalimantan Tengah tercantum dalam Perpres Nomor 108 Tahun 2022. Bahkan, ekonomi wilayah Kalimantan secara keseluruhan diramal akan tumbuh 5,5 persen sampai 6 persen jika food estateini rampung.

Kala itu, Jokowi menjelaskan area pembangunan food estatedi Kalimantan Tengah cukup luas, yakni 148 ribu hektare. Area itu termasuk wilayah irigasi dan akan digunakan untuk menanam padi.

"Kemudian area nonirigasi seluas 622 ribu hektare, yang ini akan dikembangkan untuk menanam singkong, jagung, dan lain-lain, serta peternakan," terang Jokowi saat itu.

Sayangnya, pada akhirnya proyek tersebut malah mangkrak dan terbengkalai. Bahkan, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menilai food estatedi Kalimantan Tengah yang terbengkalai menambah daftar panjang cerita kegagalan proyek lumbung pangan pemerintah Jokowi.

Namun, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyebut food estatedi Kalimantan Tengah sudah bisa ditanami.

"Pak Menteri Pertanian (Syahrul Yasin Limpo) membuktikan lahannya sudah bisa ditanami, hanya karena memang mungkin orangnya enggak ada, jadi agak lambat. Jadi kita setop di 43.500 hektare," jelasnya dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi V DPR RI, Senin (28/11).

3. Sumatera Selatan

Pada 2021 lalu, mantan Mentan Syahrul Yasin Limpo meresmikan program food estatedi Sumatera Selatan (Sumsel).

Terdapat lima kabupaten yang menjadi kawasan food estateyakni Ogan Ilir, Ogan Komering Ilir, Banyuasin, OKU Selatan dan OKU Timur. Komoditas utamanya adalah padi dan jagung.

4. Nusa Tenggara Timur (NTT)

Kemudian ada juga food estatedi Belu, Nusa Tenggara Timur (NTT). Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyebut food estateini berfokus pada komoditas sorgum, seperti jagung, tomat, kacang hijau.

Pada 2022 silam, ia melaporkan ke DPR bahwa sedang ada pengembangan jaringan irigasi air tanah (JIAT) dari Bendungan Haekrit.

Selain itu, Basuki menyebut ada proyek pembangunan jaringan irigasi dan pipa transmisi di kawasan food estate NTT lain, seperti Sumba Tengah hingga Sumba Timur.

Di Kabupaten Sumba Tengah, pengembangan food estatedifokuskan pada pengembangan komoditas padi dan jagung. Sasaran luas areal pengembangan pada 2022-2024 ditetapkan bertahap.

Pada 2022, direncanakan seluas 4.709 ha, 2023 menjadi 6.350 ha, dan pada 2024 menjadi 10 ribu ha. Jumlah itu terdiri dari luas padi 6.000 ha dan jagung 4.000 ha.

Kegiatan utama yang dilakukan adalah pengembangan mandiri benih, diikuti pembuatan pupuk organik, fasilitasi teknologi dan infrastruktur pendukung, alsintan, peningkatan IP, penerapan GAP, dan pengembangan korporasi petani.

5. Papua

Masih berdasarkan keterangan Menteri PUPR Basuki, food estatelainnya berada di Kirom, Papua yang terbagi dalam 11 zona.

Ia merinci luas potensial lumbung pangan ini bisa mencapai 10 ribu hektare, dengan 7.000 hektare merupakan area penggunaan lain (APL) berupa hutan. Sedangkan sisanya adalah area eks plasma sawit di 7 kampung yang akan ditangani proses irigasinya.

Pada 2022 lalu, Basuki mengatakan pihaknya sedang melakukan land clearing di lahan seluas 496 hektare, di mana progresnya mencapai 67,2 persen. Nantinya, food estateini bakal berfokus pada komoditas jagung.

"Pembangunan jaringan saluran drainase untuk 2022-2023 seluas 3.000 hektare, ini yang kami utamakan. Selain melakukan land clearing, sudah langsung diolah tanah dan disiapkan bibitnya untuk kita mulai tanam," jelas Basuki kala itu.

Dari Wonosobo ke Gresik

Sistem guru pengalaman profesional

Korban Mati Laka 14 Orang di Parung Panjang, Warga 'Teriak' ke DPR******

Sejumlah warga Parung Panjang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat mendatangi Komisi V DPR RI untuk menyuarakan aspirasi terkait buruknya fasilitas jalanraya di wilayah tersebut, Senin (22/1).

Mereka juga menyampaikan belasan  korban tewas akibat kecelakaan di Parung Panjang.

Ishak, salah seorang warga sekaligus ketua Gerakan Masyarakat Arus Bawah (Gema Abah) mengatakan kerusakan jalan di Parung Panjang tak lepas dari aktivitas tambang.

"Setiap hari kami kena macet hampir 1 jam mau berangkat kerja, belum pulang. Saya anggap sehari bisa 2 jam mengorbankan waktu," kata Ishak.

Menurutnya, jalan sepanjang 19 kilometer (km) itu sangat tidak layak dilalui. Ishak menjelaskan panjang tronton yang melintas rata-rata 10 meter hingga 12 meter. Sedangkan, lebarnya mencapai 2,5 meter.

Sementara, lebar jalan di Parung Panjang tak sampai 7 meter. Artinya, jalan sudah terlalu sempit sehingga sulit dilewati kendaraan warga.

Di sisi lain, Ishak pun tak bisa menyalahkan para sopir. Sebab, mereka pun hanya mencari nafkah dari situ.

"Kita lebih beruntung dari mereka (sopir), makanya kita enggak layak mencaci mereka. Karena itu, saya katakan lagi, pemerintah yang salah! Pemerintah tak mau memikirkan nasib masyarakat di Parung Panjang," tutur Ishak dengan suara meninggi.

Ia merasa was-was saban anak dan istrinya berkendara untuk bekerja dan sekolah. Pasalnya, jalanan yang berlubang dan dilalui kendaraan besar kerap memakan korban.

Berdasarkan catatan Satuan Lalu Lintas Polres Bogor, 14 orang meninggal dunia karena terlibat kecelakaan di wilayah parung Panjang sepanjang 2023. Kecelakaan itu kebanyakan karena truk atau angkutan khusus tambang. Bahkan, untuk 2024 yang belum genap berjalan satu bulan, kecelakaan di jalur maut itu sudah menelan 2 korban jiwa.

"Selama ini kami bayar pajak, Pak. Tapi bapak lihat di sana nyawa enggak ada harganya. Saya benci dengan pemerintah ini. Kami dari Parung Panjang ke Ibu Kota enggak jauh," ucapnya.

Karena jalan itu adalah jalan provinsi, Ishak mengatakan selama ini Pemerintah Provinsi Jawa Barat memang sudah datang ke lokasi, tetapi hanya mencatat dan merancang solusi.

Terlepas dari angka kecelakaan, Ishak mengatakan warga Parung Panjang banyak yang terkena penyakit paru-paru atau ispa. Penyakit ini menjangkiti karena debu pertambangan yang kerap terhisap warga.

"Kami yang datang ke sini kalau mau bapak periksa, kami punya penyakit paru-paru karena setiap hari kami menghisap debu," katanya.

Berdasarkan data dari Puskesmas Parung Panjang, pengidap ispa terus meningkat. Pada 2021, penderitanya mencapai 136 orang dan per Desember 2023 ada 299 orang.

Warga lainnya bernama Saiful mengatakan di Kampung Salimah ada satu rumah anak yatim. Ia menyebut mayoritas dari orang tua mereka adalah kuli ganjur atau pengangkut batu. Rata-rata para kuli itu meninggal karena terkena penyakit paru-paru imbas menghirup debu.

"Banyak tempat di parung panjang yang profesinya kuli ganjur. Ini tidak menutup kemungkinan mereka terkena dampak sama, yaitu ispa," kata dia.

Saiful menuturkan masalah truk tambang yang bermuatan melebihi kapasitas juga menjadi momok bagi para warga karena truk kerap jatuh dan menimpa pengendara lain.

Tak hanya itu, truk dengan muatan lebih itu juga kerap kehilangan kendali. Pada Desember 2023, seorang ibu dan anak tewas tertimpa truk yang kehilangan kendali itu.

"Hal-hal seperti ini yang harus dapat perhatian serius dari pemerintah dan DPR sebagai wakil kami yang berkewajiban menyuarakan aspirasi kami," tutur Saiful.

Di satu sisi, Komisi V DPR RI yang menerima para warga Parung Panjang itu cuam satu orang, yakni Mulyadi, fraski Gerindra. Pihaknya langsung menerima para warga Parung Panjang dengan tujuan memotong tata cara penyerapan aspirasi.

Ia mengatakan permasalahan jalan di Parung Panjang sebenarnya ranah pemerintah provinsi karena itu jalan provinsi. Namun, ia merasa masalah itu sudah berjalan lama dan segera diatasi.

"Saya coba menyambungkan masalah jalan provinsi ke nasional. Maka kehadiran bapak-bapak di sini, kami terima biar disegerakan," kata Mulyadi.

[Gambas:Video CNN]