erek 2 d

Master Fantasi Super

Home Credit Jual Bisnis di Indonesia dan Filipina Rp10,03 T******

Home Credit Group B.V mengumumkan penandatanganan perjanjian untuk menjual dua bisnisnya yang berbasis di Indonesia dan Filipinadalam suatu kesepakatan senilai sekitar 615 juta euro atau setara Rp10,03 triliun (asumsi kurs RP16.314 per euro).

Transaksi tersebut terlaksana dengan melibatkan konsorsium yang terafiliasi dengan Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG) dan dipimpin oleh Krungsri Bank, sebuah perusahaan di Thailand.

Konsorsium tersebut juga beranggotakan MUFG, Adira Finance, dan investor lokal Indonesia. Kesepakatan ini juga bergantung pada persetujuan pemegang saham Krungsri serta peraturan yang berlaku umum. Adapun transaksi diharapkan akan selesai pada Semester II 2023.

Menurutnya, saat ini adalah waktu yang tepat bagi perusahaan untuk menyerahkan tongkat estafet kepada pemegang saham baru. Jean menyebut hal ini dapat mempercepat pertumbuhan dua perusahaan yang mana keduanya sedang memasuki sebuah fase baru.

Ia menambahkan kedua perusahaan ini telah memainkan peran kunci dalam organisasi Home Credit.

"Dan kami akan memperhatikan pertumbuhan keduanya di masa depan dengan bangga dan penuh minat," imbuh Jean.

Sementara itu, Chief Executive Officer Home Credit Indonesia Animesh Narang mengatakan transaksi tersebut merupakan dukungan terhadap kualitas bisnis perusahaan.

"Transaksi ini merupakan sebuah bentuk dukungan dan keyakinan terhadap kualitas bisnis kami dan tim di mana dapat lebih memperkuat posisi kami sebagai perusahaan keuangan terkemuka di Indonesia," ujarnya.

Berikut rincian kesepakatan tersebut:

Pertama, Krungsri, Adira dan mitra lokal akan membeli masing-masing 75 persen, 10 persen, dan 15 persen atas Home Credit Indonesia senilai 209 juta euro atau setara Rp3,41 triliun.

Kedua, Krungsri dan MUFG akan membeli masing-masing 75 persen dan 25 persen atas Home Credit Filipina senilai 406 juta euro atau setara Rp6,62 triliun.

Ketiga, pertimbangan terakhir bergantung atas penyesuaian one-to-one berdasarkan nilai buku ekuitas pada saat penyelesaian transaksi.

[Gambas:Video CNN]

Berubah menjadi loli dan mainkan game

Pemerintah Siap Gugat PTTEP Rp23 T Lagi Buntut Tumpahan Minyak Montara******

Wakil Menteri Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Alue Dohong menegaskan pemerintah bakal mengajukan gugatan perdata Rp23 triliun ke perusahaan migas asal Thailand, PTT Exploration and Production (PTTEP) lagi atas kerugian lingkungan hidup imbas tumpahan minyak di Montara.

Langkah ini merupakan upaya hukum lanjutan yang pernah mereka lakukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 2018 lalu

"Kalkulasi awal kami dulu, kerugian kita estimasi hampir Rp23 triliun," kata Alue dalam konferensi pers, Kamis (24/11), dikutip dari Antara..

Selain itu, gugatan perdata, pemerintah juga meganjukan gugatan terkait biaya pemulihan atas kerusakan lingkungan dari tumpahan minyak Montara dengan estimasi sekitar Rp4,4 triliun.

Gugatan itu bakal dilayangkan pada semester pertama 2023. Alue mengatakan pihaknya sudah berniat mengajukan gugatan ke PN Jakarta Pusat, tetapi ditarik kembali karena menghormati proses class actionyang sedang dilakukan para petani rumput laut.

Keputusan class action katanya, akan menjadi tambahan bukti kuat bahwa secara legal PTTEP mengakui perbuatannya yang menimbulkan kerusakan lingkungan.

Alue menambahkan pihaknya terus mengumpulkan data dengan melibatkan para ahli yang nanti bakal menghitung luas spasial berdasarkan hitungan secara ilmiah. Itu akan memperkuat kalkulasi biaya kerusakan lingkungan maupun biaya pemulihannya.

Sementara itu, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengklaim PTTEP setuju membayar ganti rugi kasus tumpahan minyak montara senilai Rp2,02 triliun atau 192,5 dolar Australia.

"Atas putusan pengadilan, mereka akan membayar AUD 192,5 juta, atau US9 juta," katanya dalam Konferensi Pers di gedung Kemenko Marves, Kamis (24/11), dikutip dari detik.com.

Luhut mengatakan uang Rp2,02 triliun itu di luar ganti rugi terhadap kerusakan lingkungan. Uang tersebut merupakan ganti rugi bagi nelayan dan petani rumput laut yang terdampak tumpahan minyak.

[Gambas:Video CNN]

Ketua Satgas Penanganan Kasus Tumpahan Minyak Montara Purbaya Yudhi Sadewa menyebut PTTEP hanya mau membayar kepada satu orang dengan nominal ratusan dolar. Namun, PTTEP kalah di pengadilan hingga mau berunding dengan Indonesia.

"Di sana PTTEP mau berunding dengan kita, itu nggak gampang juga. Kita ancam juga kalau pemerintah ikut campur, pasti bayarnya tiga kali lipat. Untungnya mereka takut sedikit," jelasnya

Sebelumnya, kasus tumpahan minyak Montara pada 21 Agustus 2009 sempat membuat geger. Saat itu, anjungan minyak di lapangan Montara milik PTTEP meledak di lepas landas kontinen Australia.

Tumpahan minyak dengan volume lebih dari 23 juta liter mengalir ke Laut Timor, mencemari wilayah di sekitarnya. Akibatnya lebih dari 15 ribu petani dan nelayan rumput laut terkena dampaknya.

Purbaya sebelumnya memperkirakan kerugian dari kasus ini menyentuh angka hingga 500 juta hingga 600 juta dolar Australia atau sekitar Rp5,35 triliun-Rp6,42 triliun (kurs Rp10.700). Itu pun baru kerugian yang terjadi di dua kabupaten yang melakukan class action ke Pengadilan Federal Australia.

Penjahat menjadi dewa

Eks Pimpinan Bulog Pinrang Akui Salah di Kasus Beras 'Hilang' 500 Ton******

Mantan Pimpinan Cabang Pembantu Bulog Pinrang Radytio W Putra Sikado mengklarifikasi soal hilangnya 500 ton berasdi gudang Bulog sehingga dirinya pun dicopot dari jabatannya.

Menurut Radytio, 500 ton yang disebut selama ini tidak hilang. Tapi, beras itu diambil oleh rekanan tanpa melalui prosedur peminjaman di Bulog.

"Beras ini bukan hilang, tapi beras ini diambil oleh pihak ketiga. Jadi mungkin tahapan-tahapannya setelah kami melalui proses pemeriksaan internal dan saat ini saya ini menjalani proses penyidikan di Polres Pinrang," kata Radytio di Makassar, Jumat (25/11).

"Jadi mekanisme penyaluran ini terbagi dua, pertama melalui distributor atau pihak ketiga. Kedua melalui ritel," ujarnya.

Dalam penyaluran ini kata Radytio, pihaknya berhubungan langsung dengan pihak rekanan yang mengambil beras di gudang Bulog Pinrang. Kemudian pihak rekanan dalam hal ini CV Sabang Merauke Persada (SMP) milik IF berusaha terus menemui dirinya untuk mendapatkan beras sebanyak 500 ton.

"Dia mendekati saya secara emosional. Jadi sebelum keluar beras 500 ton, pada Agustus IF sempat mendatangi saya meminta untuk dipinjamkan beras dalam rangka KPSA namun tidak saya iyakan. Karena tentu ini di luar prosedur," ungkapya.

Tidak sampai di situ, lanjut Radytio, IF kembali mencoba menemui dirinya pada 23 Agustus 2022 untuk menyakinkannya yang saat itu masih menjabat sebagai pimpinan cabang pembantu Bulog Pinrang.

"Bahwa beras ini akan segera jual sesuai dengan harga Ketersediaan Pasokan dan Stabilitas Harga (KPSAO) saat itu masih harga Rp8300. Itu harga tebusnya. Mereka menyakinkan saya, di mana saat itu pertemuan ada tiga orang, termasuk kepala gudang, meminta dan menyakinkan saya untuk membantu menjual dengan penebusan harga Rp8.300," bebernya.

Radytio menjelaskan pada Agustus lalu harga beras di konsumen itu berkisaran Rp9.450 per kg untuk wilayah Kabupaten Pinrang. Kemudian harga distributor Rp8.700 sehingga ada keuntungan. Namun, dia mengaku pada proses pengembalian beras 500 ton tersebut tidak sesuai prosedur.

"Tapi memang saya akui, pada saat pengambilan (beras) itu tidak melalui prosedur, karena dari kepala gudang dan mitra meyakinkan saya bahwa beras ini akan terbayar dengan pernyataan yang mereka buat. Bahkan IF pada saat itu memberikan saya dua sertifikat (tanah) sebagai jaminan yang nilainya ditaksir lebih besar dari nilai beras yang dikeluarkan," jelasnya.

[Gambas:Video CNN]

Pangeran yang rendah hati memanjakan selirnya

Buruh Sebut 4 Usulan Kenaikan UMP 2023 DKI Jakarta Sedang Digodog******

Konfederasi Serikat PekerjaIndonesia (KSPI) mengatakan empat usulan besaran angka kenaikan Upah MinimumProvinsi (UMP) 2023 tengah digodok oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan tiga usulan tersebut khusus untuk pekerja yang berada di DKI Jakarta yang berasal dari pemerintah, pengusaha, dan buruh. Di mana saat ini, sudah diajukan oleh dewan pengupahan Provinsi DKI kepada Pj Gubernur DKI.

"Di dalam Dewan Pengupahan ada tiga unsur. Unsur pemerintah, unsur serikat pekerja, dan unsur pengusaha," ujarnya melalui keterangan resmi, Rabu (23/11).

Sementara itu usulan kedua dari Kadin yang mengajukan kenaikan UMP 2023 berdasarkan  Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023. Mereka mengusulkan UMP 2023 naik 5,11 persen menjadi Rp4.879.053 per bulan.

Sedangkan ketiga, dari sisi pemerintah yang mengusulkan UMP DKI Jakarta 2023 naik sebesar 5,6 persen menjadi Rp4.901.798 per bulan. Dan keempat, dari sisi buruh sendiri mengusulkan kenaikan UMP 2023 sebesar 10,55 persen menjadi Rp5.131.569 per bulan.

"Sikap Partai Buruh dan organisasi Serikat Buruh adalah meminta Pejabat Gubernur DKI mengabulkan usulan serikat pekerja yaitu (UMP naik) 10,55 persen karena sangat realistis berdasarkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi," jelasnya.

CNNIndonesia.comtelah menghubungi Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Disnakertrans) DKI Jakarta Andri Yansyah melalui pesan singkat, namun hingga berita ini diturunkan yang bersangkutan belum merespons.

[Gambas:Video CNN]

Bepergian ke dunia lain dalam ruang portabel

Pebisnis soal Imbauan Kemnaker PHK Jalan Terakhir: Tolong Pahami Juga******

Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) menuntut pemerintah mempersiapkan bantuan sosialbagi masyarakat. Hal ini merupakan respons atas imbauan pemerintah yang meminta pengusaha agar menjadikan PHKsebagai langkah terakhir.

Ketua Bidang Ketenagakerjaan APINDO Anton J Supit meminta pemerintah agar tidak membebankan seluruhnya kepada pengusaha. Ia menyebut tanpa imbauan yang diberikan oleh Kementerian Ketenagakerjaan pun, pengusaha sudah memiliki ikatan emosional dengan para pekerjanya.

"Tanpa diimbau kita tahu, itu hubungan emosional kita dengan pekerja sudah seperti keluarga. Tanpa diimbau pun kita paham, tapi tolong pemerintah pahami juga, supaya bantuan-bantuan sosial dipikirkan juga," kata Anton saat dihubungi CNNIndonesia.com, Jumat (25/11).

Menurutnya, bantuan serupa bisa dilakukan di Indonesia untuk menjaga daya beli masyarakat.

"Kita tahu lah kesusahan buruh, tapi nggak bisa semua dibebankan ke pengusaha. Kalau semua dibebankan (ke pengusaha), sudah tidak ada pekerjaan di dalam pabrik, terus ditambah kenaikan (UMP) yang cukup memberatkan, ya gimana kita kan nggak bisa tahan terus," tuturnya.

Lebih jauh, Anton mengaku pengusaha yang melakukan PHK berarti gagal dalam menjalankan bisnis. Meski demikian, ia menuntut pemerintah untuk ambil peran lewat pemberian insentif.

"Artinya kalo sampe PHK artinya kita gagal dalam arti menjalankan bisnis. Tetapi kalau ordernya menurun sampai dengan 50 persen, dan kita harus membayar keseluruhan pekerja yang puluhan ribu, atau ribuan, itu pun kita tidak sanggup," tegasnya.

Diketahui, Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker Indah Anggoro Putri mendorong pengusaha dan pekerja/buruh untuk terus melakukan dialog bipartit, supaya badai pemutusan hubungan kerja (PHK) yang mengintai di sejumlah industri belakangan ini bisa dihindari.

Putri yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua LKS Tripnas Unsur Pemerintah menilai PHK dilakukan sebagai respons perusahaan akibat adanya perubahan ekonomi global yang menuntut mereka melakukan penyesuaian atas bisnisnya dan efisiensi terhadap pekerjanya.

Padahal menurutnya, ada berbagai langkah yang bisa diambil perusahaan untuk menghindari efisiensi pekerja atau PHK.

"Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga keberlangsungan usaha sehingga tidak terjadi PHK seperti mengurangi fasilitas pekerja tingkat manajerial, penyesuaian shift dan jam kerja, pembatasan kerja lembur yang keseluruhannya itu sekali lagi harus didiskusikan dan dimusyawarahkan secara bipartit baik pelaksanaan maupun jangka waktunya" ujar Putri.

[Gambas:Video CNN]

sistem gangguan saraf

Airlangga Ungkap Implementasi Kebijakan pada Transformasi Ekonomi******

Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian terus mendorong transformasi ekonomi melalui reformasi struktural lewat Undang-Undang Cipta Kerja guna meningkatkan produktivitas dengan pemberian kemudahan berusaha.

Hal itu diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto selaku perwakilan Presiden Joko Widodo dalam kegiatan Indonesia Development Forum (IDF) 2022 yang mengusung tema "The 2045 Development Agenda: New Industrialization Paradigm for Indonesia's Economic Transformation", Selasa (22/11).

Airlangga menjelaskan, salah satu wujud implementasi kebijakan yang bertujuan memulihkan ekonomi akibat pandemi ditunjukkan dengan re-desain transformasi ekonomi, didukung akselerasi pembangunan guna mendorong peningkatan trajektori pertumbuhan yang lebih tinggi pasca pandemi.

Lebih lanjut, pemerintah juga turut melakukan pengurangan ketergantungan impor pada beberapa komoditas melalui program subtitusi impor sebesar 35 persen. Program subtitusi impor itu dilaksanakan melalui program Making Indonesia 4.0 yang berfokus pada lima sektor utama, yakni industri makanan dan minuman, tekstil dan pakaian, otomotif, elektronik, kimia, serta dua sektor industri yang ditambahkan sejak terjadi pandemi, yakni alat kesehatan dan farmasi.

"Saat ini telah muncul juga gelombang teknologi baru seperti jaringan 5G, internet of things, blockchain, artificial intelligence, dan cloud computing yang baik untuk kita kuasai dan manfaatkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi digital," kata Airlangga.

Airlangga yakin, hal itu dapat tercapai melalui pembangunan yang merata dan inklusif, penciptaan SDM unggul, penciptaan ekonomi maju dan berkelanjutan, serta negara yang yang demokratis kuat dan bersih,

Dalam kesempatan tersebut, sejumlah pemenang Call for Submission seperti perwakilan SDG Center Universitas Hassanudin, Direktur PT Bali Coklat, Direktur Utama Kawasan Indutri Terpadu (KIT) Batang, dan Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Timur turut menyampaikan rekomendasi kebijakan bagi pemerintah terkait pembangunan industri.

Rekomendasi itu termasuk pemberian pendampingan mikro hingga makro bagi SDM yang terlibat dalam pengembangan produk, pemetaan akses pasar bagi mitra usaha, upaya deteksi dini terkait program kolaborasi antara tenaga kerja dan teknologi yang berkembang, hingga hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah bahan baku.

Merespons rekomendasi itu, Airlangga menyampaikan apresiasi kepada perwakilan Call for Submission atas berbagai inovasi yang dilakukan, termasuk pemanfaatan umbi porang sebagai edible bioplastic, persiapan SDM industri terampil sesuai kebutuhan investor oleh KIT Batang, upaya PT Bali Coklat dalam menjadikan coklat Indonesia berkelas dunia, hingga dukungan kolaborasi oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terkait program pusat dan daerah bagi pengembangan industri yang akan dibangun di Ibu Kota Nusantara.