situs 2023 terbaru

Saya adalah Permaisuri Rencana Pengembangan Sistem

Kilas Balik Proyek Kereta Cepat yang Biayanya Bengkak Jadi Rp110 T******

Biaya pembangunan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) membengkak dari rencana awal.

Semula proyek ini ditargetkan hanya memakan dana US,13 miliar sekitar Rp76,95 triliun (asumsi kurs Rp15 ribu) oleh Pemerintah China pada 2015 silam.

Anggaran itu jauh lebih murah dari penawaran Jepang yang memasang angka investasi di US,2 miliar atau setara Rp94,2 triliun.

Kepemilikan itu diwakili oleh konsorsium yang beranggotakan sejumlah BUMN seperti PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, PT Jasa Marga (Persero) Tbk, dan PT Perkebunan Nusantara VIII (Persero) atau PTPN VII.

Namun, dalam perjalanannya biaya awal proyek disepakati US,07 miliar yang artinya sebesar Rp91,5 triliun. Tak henti di situ, biaya proyek terus membengkak.

Pada awal 2021, Direktur Keuangan & Manajemen Risiko KAI Salusra Wijaya melaporkan di harapan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bahwa kebutuhan investasi proyek tersebut membengkak dari US,07 miliar menjadi US miliar atau setara Rp120 triliun.

Meski membengkak, tapi ia menyebut estimasi ini sedikit turun dari perkiraan awal mencapai US,6 miliar atau Rp129 triliun. Menurutnya, biaya bengkak karena Indonesia belum menyetor modal awal senilai Rp4,3 triliun.

Selang setahun, berdasarkan perhitungan dan review Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Komite KCJB pada 9 Maret 2022, pembengkakan biaya hanya sebesar US,17 miliar atau Rp17,55 triliun.

Hanya berjarak enam bulan, pada September 2022 biaya proyek ini diperkirakan kian membengkak dari US,071 miliar menjadi US,5 miliar atau sekitar Rp112,5 triliun.

Pembengkakan biaya sebesar US,4 miliar atau Rp21,4 triliun itu disebabkan eskalasi harga. Cost overruntersebut dipenuhi melalui skema 25 persen ekuitas dan 75 persen pinjaman.

Direktur Utama PT Kereta Cepat Indonesia China Dwiyana menjelaskan pembengkakan biaya paling besar berasal dari eskalasi harga atau adjustment for change in costsebesar US1 juta atau mencapai 27,8 persen dari porsi pembengkakan biaya.

Namun, saat itu belum ada keputusan yang diambil terkait cost overrunini.

Kemudian pada akhir 2022, Komisi VI DPR akhirnya menyetujui penyertaan modal negara (PMN) Rp3,2 triliun untuk KAI. Suntikan dana itu digunakan untuk proyek KCJB.

"Komisi VI DPR menyetujui tambahan penyertaan modal negara 2022 kepada PT KAI sebesar Rp3,2 triliun yang berasal dari cadangan investasi APBN 2022 dalam rangka pemenuhan permodalan porsi Indonesia atas cost overrun proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung," ujar Wakil Ketua Komisi VI DPR Aria Bima dalam rapat dengan Kementerian BUMN, Rabu (23/11).

Teranyar, Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo mengatakan Indonesia dan China sudah menyepakati nominal pembengkakan biaya KCJB sebesar US,2 miliar atau sekitar Rp18,24 triliun (asumsi kurs Rp15.200 per dolar AS).

"Kita sepakat dengan angka cost overrun US,2 billion (miliar). Ini yang sedang kita rapikan. Jadi memang ada beberapa item yang mereka (China) ingin lakukan kajian terkait pajak, clearing frequencydan sebagainya, tapi sudah sepakat angkanya," ujar Tiko, sapaan akrabnya, dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR, Selasa (13/2) kemarin.

Tiko menambahkan pembahasan cost overrunakan dibahas ke Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan komite. Sehingga, diharapkan dalam satu hingga dua minggu ke depan, angka tersebut sudah final.

Artinya, dengan estimasi awal sebesar US,07 miliar ditambah dengan kesepakatan cost overrunUS,2 miliar, kini biaya KCJB mencapai US,27 miliar atau Rp110,5 triliun.

[Gambas:Video CNN]

mekanik naga

Adakah Celah Hukum Lain Bagi Pembeli Meikarta Agar Uang Bisa Kembali?******

Proyek Apartemen Meikarta di Bekasi, Jawa Barat masih menjadi perbincangan karena unit yang tak kunjung diserahkan kekonsumen.

Konsumen sebenarnya tak tinggal diam. Mereka melakukan demonstrasi di halaman Bank Nobu selaku bank pembiayaan apartemen itu di Plaza Semanggi, Jakarta Selatan pada akhir Desember 2022 lalu demi meminta bank tersebut mengembalikan uang yang sudah masuk untuk pembelian unit Meikarta.

Tak hanya itu, para konsumen pun mengadu ke DPR. Mereka berharap Sang Wakil Rakyat bisa membantu pembeli mendapatkan haknya kembali.

Komisi VI DPR RI pun memanggil pihak Lippo Group selaku induk usaha PT MSU. Namun, perusahaan ini malah mangkir.

Setelah beberapa kali mangkir, pihak Lippo Group akhirnya memenuhi panggilan DPR. Lippo Group diwakili Presiden Direktur PT Lippo Cikarang Tbk Ketut Budi Wijaya dan CEO PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) Indra Azwar.

Meski demikian, DPR yang tidak 'puas' dengan jawaban Ketut dan Indra berencana memanggil CEO PT Lippo Karawaci Tbk John Riady. John akan dipanggil untuk memberikan keterangan terkait pembangunan Apartemen Meikarta yang bermasalah.

Tak hanya itu, dalam rapat bersama dua 'bos' Meikarta tadi, Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Gerindra Andre Rosiade marah hingga menggebrak meja. Ia marah karena kasus Meikarta tak kunjung selesai di mana para konsumen tidak mendapatkan unitnya. Konsumen bahkan dituntut oleh Meikarta.

"Kalau kita tidak bejek bapak, tidak kita panggil ke DPR, bapak injak itu orang-orang itu. Saya dengar 'oh kita bisa atur polisi, kita bisa atur jaksa, kita bisa atur hakim'. Makanya bapak berani," katanya, Senin (13/2) lalu.

Andre menegaskan bahwa tidak ada yang bisa bertindak sewenang-wenang di Indonesia termasuk Lippo Group.

"Ini Republik Indonesia bukan republik Lippo. Nggak ada yang bisa mengatur republik ini. Ini penting pak supaya paham itu oligarki. Kita hadapi," kata Andre sambil menggebrak meja.

Usai rapat ini, keesokan harinya rombongan DPR RI meninjau langsung lokasi apartemen Meikarta di Bekasi. Setelah kunjungan itu, DPR yang tadinya garang seolah menciut.

DPR menerima saja ketika manajemen PT Lippo Cikarang Tbk dan PT MSU menyampaikan para konsumen atau pembeli tak bisa meminta uang kembali alias refundatas pembelian apartemen Meikarta yang bermasalah.

Padahal, sudah sejak lama konsumen Meikarta meminta dana mereka kembali alias refundkarena apartemen yang dibeli tak kunjung diterima.

Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad. Ia mengatakan saat ini yang bisa dilakukan oleh konsumen hanya sebatas titip jual.

"Jadi keseluruhannya bukan refundtapi dititip jual melalui manajemen. Jadi berapa yang disetor yang itu nanti yang dikembalikan. Cuma memang memerlukan proses karena tiap-tiap unit yang dijual peminatnya," kata Dasco.

Atas masalah itu, ia menyebutkan memberi waktu kepada manajemen untuk segera menyelesaikannya dalam waktu paling lama empat minggu atau sebulan. Supaya batas waktu tak dilanggar, Dasco berjanji DPR akan ikut memantau proses serah terima dan titip jual kepada konsumen itu.

Sementara, Andre Rosiade menyebut DPR akan melibatkan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) untuk memastikan penyelesaian itu berjalan sesuai dengan apa yang dijanjikan dan tidak merugikan konsumen. Hal ini juga dilakukan agar masyarakat merasakan dampak dari keberadaan BPKN.

"Tentu ada tahapan dalam satu bulan masa reses ini kita akan awasi rencana pembagian unit juga rencana titip jual apakah terealisasi atau tidak. Kami akan awasi dan kami akan memerintahkan Badan Perlindungan Konsumen untuk mengawasi ini," katanya.

Menanggapi hal tersebut, Pengacara PKPKM Rudi Siahaan mengatakan konsumen tak mempermasalahkan skema yang ditawarkan PT MSU selaku pengembang Meikarta asalkan uang kembali maksimal akhir Februari 2023.

"Ya itu (titip jual) kan teknis dari mereka (Meikarta). Kami kan sebagai korban tidak mau tahu seperti apa. Mau titip jual, titip beli, titip bayar, yang penting hak-hak yang diminta refundharga mati terpenuhi dengan batas waktu yang sudah disepakati," jelas Rudi kepada CNNIndonesia.com.

Selain itu, uang yang telah disetor dikembalikan utuh tanpa ada pinalti atau denda dan pertimbangan inflasi.

Ia menegaskan harapan dari para korban masih tetap ada, meski muncul istilah titip jual demi bisa mendapatkan refund. Rudi juga mengklaim sudah ada pembicaraan dengan pihak Meikarta soal kemungkinan refundtersebut.

Meski tak merinci sudah sejauh mana pembahasan tersebut, Rudi mengapresiasi langkah Meikarta mencabut gugatan perdata Rp56 miliar kepada 18 konsumen yang menuntut haknya. Ia pun meyakini itikad baik itu akan dibarengi upaya refundkepada konsumen.

"Pasti kami akan memikirkan langkah-langkah hukum ke depan (kalau tetap tidak bisa refundmelewati batas kesepakatan), tetapi saya yakin dengan dicabut gugatan itu sudah itikad baik, pasti berbarengan dengan itikad baik pemenuhan hak-hak para konsumen Meikarta ini," jelasnya.

Lantas bagaimana kalau kesepakatan itu dilanggar, bisakah konsumen Meikarta menempuh langkah lain termasuk membawa kasus ini ke penegak hukum? delik apa yang bisa dimanfaatkan pembeli untuk menyeret pengembang ke jalur hukum?

Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara Ade Adhari mengatakan konsumen bisa saja mengadukan pengembang secara pidana dengan delik penipuan.

Ia menjelaskan kebohongan yang diucapkan pada saat sebelum perjanjian disepakati, barulah dapat dikatakan ada penipuan. Inilah yang harus diperhatikan dalam kasusa quo.

Salah satu kebohongan yang dapat diidentifikasi di awal adalah selama ini pengembang mengklaim telah menjual 100 ribu unit apartemen, tapi ternyata data itu tidak valid.

"Kebohongan inilah yang tentu dalam delik penipuan, menjadi sesuatu yang menggerakkan konsumen untuk membeli," kata Ade.

Ia juga memberikan catatan dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 1689 K/PID/2015, maka dapat diketahui bahwa tidak semua perbuatan tidak melaksanakan kewajiban perjanjian tidak dapat dipandang sebagai penipuan.

Apabila perjanjian tersebut dibuat dengan didasari itikad buruk/tidak baik, niat jahat untuk merugikan orang lain, maka perbuatan tersebut bukan merupakan wanprestasi, tetapi tindak pidana penipuan.

Ade mengatakan dalam wanprestasi, para pihak dengan itikad baik menyepakati perjanjian. Namun salah satu pihak tidak melakukan prestasi yang disepakati. Sedangkan, dalam penipuan perjanjian sejak awal dilandasi adanya niat jahat.

Senada, Praktisi Hukum Perumahan Joni Tanamas menyebut para konsumen sebenarnya bisa melakukan gugatan perdata dan pidana. Namun, ia tidak mau menjabarkan secara gamblang delik apa yang bisa diambil.

Sebab, ia tidak memiliki wewenang lebih dan membiarkan kuasa hukum konsumen saja yang bertindak. Joni pun yakin kalau kuasa hukum konsumen memiliki strategi tersendiri.

"Gugat perdata dan LP (laporan polisi) pidana, dua yuridis ya bisa saja. Tapi, biarlah sejawat lawyer konsumen saja yang menjelaskannya, karena saya harus menahan diri dan tak mau masuk terlalu jauh. Pasti lawyernya paham dan punya strategi," ucap Joni.

Lebih lanjut, ia pun mengatakan opsi lain yang bisa digugat oleh konsumen, yakni ihwal kredit pemilikan apartemen (KPA) dengan bank. Joni menjelaskan KPA relasi hukumnya adalah perjanjian kredit dengan jaminan apartemen.

Namun, apartemen tersebut belum ada. Sementara jaminan kalau belum ada dan jika wanprestasi tak bayar cicilan, apa hendak dieksekusi? Hal ini lah yang menjadi hambatan.

"Perlu diluruskan, KPA tetap saja perjanjian dan hemat saya perjanjian terikat dengan klausul perjanjian cq KPA dan KUHPerdata, bahwa perjanjian itu asasnya konsensus," imbuh Joni.

Kasus Meikarta Jadi Dorongan Revisi UU Rumah Susun

Berubah menjadi seorang putri

Pak Zulhas, Sudah 2 Minggu Lebih Kenapa Belum Ada Banjir Minyakita?******

Minyakitamasih langka dan di pasar tradisional. Tak hanya itu, minyak goreng besutan pemerintah itu masih dijual di atas harga eceran tertinggi (HET) Rp14 ribu per liter.

Padahal pada akhir Januari lalu, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan atau Zulhas berharap Minyakita segera kembali membanjiri pasaran dalam dua pekan sehingga harganya bisa normal lagi.

"Mudah-mudahan nanti dua minggu lagi sudah banyak barangnya karena untuk dalam negeri (DMO) sudah ditambah separuh. Mudah-mudahan dua minggu lagi sudah banjir," ujarnya di Kementerian Perdagangan, Selasa (31/1).

Namun kenyataannya berdasarkan pantauan CNNIndonesia.com di Pasar Santa, Jakarta Selatan, stok Minyakita pada sepekan terakhir masih tipis. Bahkan, beberapa pedagang tidak lagi memiliki stok minyak goreng tersebut.

Kondisi tak jauh berbeda juga terjadi di Pasar Warung Buncit, Jakarta Selatan. Pedagang di pasar tersebut masih mengeluhkan kelangkaan Minyakita dan lonjakan harga komoditas tersebut.

Kementerian Perdagangan (Kemendag) sebenarnya sudah mengambil langkah untuk mengatasi masalah Minyakita tersebut dengan menambah suplai pasokan dalam negeri (DMO) 50 persen dari 300 ribu ton menjadi 450 ribu ton per bulan.

Tapi sayang, di tengah upaya itu, praktik usaha 'kotor' malah dilakukan sejumlah produsen Minyakita. Salah satunya di Sumut. Tim Satgas Pangan Provinsi Sumatera Utara (Sumut) menemukan 75 ton atau 7.000 kardus Minyakita yang ditimbun di provinsi itu. Hal ini ditemukan usai Tim Satgas Pangan melakukan sidak di tingkat produsen.

Menurut Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Sumut Naslindo Sirait, produsen ini mulanya mengaku tidak memproduksi atau menyalurkan Minyakita. Namun, setelah digeledah, ternyata terdapat Minyakita di gudangnya.

Kasus sama juga ditemukan Zulhas saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke gudang penyimpanan Minyakita PT Bina Karya Prima Gudang Ex Hargas di Marunda, Jakarta Utara. Dalam kesempatan itu, ia menemukan 500 ton Minyakita yang belum disalurkan.

Zulhas menjelaskan 500 ton Minyakita itu merupakan produksi sejak Desember 2022 lalu, tetapi sengaja tidak disalurkan perusahaan. Ia pun memastikan bahwa 500 ton Minyakita itu segera disalurkan ke pasar tradisional.

Lantas dengan segala upaya yang dilakukan Kementerian Perdagangan tersebut, mengapa Minyakita masih mahal dan langka?

Peneliti Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Andri Perdana mengatakan akar permasalahan Minyakita sebenarnya bukan terletak pada level retail. Menurutnya, melacak penimbun di level retail dan membatasi pembelian dengan mengharuskan menggunakan KTP seperti yang pernah dicanangkan Zulhas tidak akan berdampak signifikan karena permasalahan berada di produksi dan distribusi hulu.

Andri menyebut Minyakita secara desain stoknya berhubungan dengan jumlah ekspor CPO. Minyakita diproduksi dengan jual rugi oleh produsen untuk mendapatkan kuota ekspor, sehingga ketika ekspor CPO turun karena permintaan dunia yang melemah, maka produksi Minyakita juga ikut turun.

"Jadi Minyakita ini walaupun kemarin berhasil untuk membantu meringankan kenaikan harga minyak besar-besaran kemarin, tapi sejatinya ia bukan solusi akhir karena produksinya yang secara inheren fluktuatif," kata Andri kepadaCNNIndonesia.com, Selasa (14/2).

Hal yang menjadi persoalan, kata Andri, adalah Minyakita sudah terlanjur menjadi merek favorit di masyarakat karena lebih ekonomis dibanding minyak goreng premium. Maka dari itu, ketika stok menurun karena produsen mengurangi ekspornya, dampaknya langsung terasa ke masyarakat.

Di lain sisi, langkah pemerintah untuk membatasi pembelian di level retail ia nilai telah mempengaruhi psikologi pasar pada sisi permintaan. Kebijakan itu katanya membuat pedagang dan konsumen menjadi lebih spekulatif dengan memborong dan menimbun Minyakita. Hal ini tidak terlepas dari munculnya persepsi akan kelangkaan yang tidak dapat diantisipasi oleh pemerintah.

"Dengan kata lain, dengan pemerintah mengumumkan bahwa masyarakat hanya dapat membeli secara ecer menggunakan KTP, maka ini menjadi sinyal bagi pedagang bahwa Minyakita akan semakin langka dan harganya meningkat. Ini akan mendorong pelaku pasar yang memiliki celah untuk melakukan penimbunan," kata Andri.

Sementara di sisi konsumen, sinyal tersebut akan membuat masyarakat merasa lebih memiliki urgensi untuk membeli Minyakta secepat mungkin dan membeli lebih dari yang dibutuhkan pada keadaan normal.

Terjunkan Bulog untuk Urus Minyakita

Putri tertua dari keluarga terkenal

DPR Datangi Lokasi Meikarta Hari Ini, Imbas Masalah dengan Pembeli******

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad bakal memimpin rombongan DPRdalam meninjau langsung lokasi apartemen Meikarta, Bekasi, Jawa Barat, yang kini bermasalah pada Selasa (14/2).

Hal itu disampaikan Dasco usai menerima audiensi dari pembeli apartemen Meikarta yang tergabung dalam Perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta (PKPKM).

"Rencananya, setelah Senin (13/2) kami minta pengembang (PT MSU dan Lippo Group) datang. Supaya informasinya berimbang dan lebih valid kami akan melakukan kunjungan lapangan," kata Dasco di Gedung Nusantara III DPR RI, Jakarta Pusat, Jumat (10/2) lalu.

Mulanya, Ketua Komunitas PKPKM Aep Mulyana meminta agar DPR mempertemukan pihaknya dengan PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) sebagai pengembang proyek. 

Menurut Aep, banyak pembeli menemukan unit mereka masih berbentuk kubangan kolam. Padahal, seharusnya proses hand over atau penyerahan unit di distrik 1, 2, dan 3 dilakukan pada 2019-2020 lalu.

Salah satu anggota PKPKM Rosliani bercerita tak ada tanda-tanda dari pihak manajemen Meikarta untuk melakukan serah terima unit. Bahkan ketika didatangi belum lama ini, menurutnya, bangunan juga masih belum terbangun.

Lihat Juga : Satgas Pangan Temukan 7.000 Kardus Minyakita Ditimbun di Sumut

"Di tower aku masih kubangan saja, saya ke sana Januari (2022)," kata Rosliani.

Namun, saat Komisi VI DPR mengundang pihak Meikarta untuk mediasi dengan konsumen pada pertengahan Januari, tidak ada perwakilan yang datang. Hal ini mengundang amarah para anggota dewan sebab, pihak Meikarta sama sekali tidak memberikan alasan.

Lippo Group akhirnya memenuhi panggilan DPR yang kedua untuk memberikan keterangan terkait pembangunan Apartemen Meikarta yang bermasalah, Senin (13/2) kemarin.

Pemanggilan itu awalnya dijadwalkan berlangsung pukul 14.00 WIB, tetapi mundur jadi pukul 16.00 WIB.

Pihak Lippo Group yang hadir adalah Presiden Direktur PT Lippo Cikarang Tbk Ketut Budi Wijaya dan CEO PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) Indra Azwar.

Lebih jauh Aep mengungkapkan jika upaya mediasi ini gagal tidak membuahkan hasil, pihaknya akan mengajukan gugatan ke pengadilan.

"Kalau ke DPR turun tangan mereka mungkin akan sedikit takut tapi kalau bersikeras maka nanti kita ajukan ke pengadilan, tapi menunggu dari hasil RDP nanti. Karena jelas uang konsumen itu ada di mereka tapi unitnya di distrik 2 dan 3 nggak ada," kata Aep.

[Gambas:Video CNN]

Valkyrie Ajaib

Dana Pensiun BUMN Minus Nyaris Rp10 T, Erick Was******

Menteri BUMN Erick Thohirmengkhawatirkan bom waktu dari pengelolaandana pensiunperusahaan pelat merah yang tercatat minus Rp9,8 triliun per 2021 lalu.

"Ini sudah ada defisit yang sangat besar Rp 9,8 triliun di 2021, ini sangat besar yang terdiri dari mayoritas BUMN yang ada. Setidaknya, hanya 35 persen yang sehat, sisanya belum sehat," ujar Erick dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR seperti dikutip Detik, Senin (13/2).

Ia menilai apabila dana pensiun BUMN tidak diintervensi maka ledakan masalah besar bisa terjadi.

Selama ini, sambungnya, dana pensiun BUMN dikelola sendiri oleh manajemen perusahaan pelat merah terkait. Imbasnya, apabila ada masalah, tidak terdeteksi.

Ia juga menaruh perhatian pada pengelolaan investasi yang menggunakan dana pensiun. Ia tak ingin kasus penempatan investasi bodong terulang kembali seperti pada PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dan PT Asabri (Persero).

"Kita enggak ingin investasi dapen ini dilakukan investasi bodong lagi," ujarnya.

Erick juga sudah memerintahkan semua BUMN agar melakukan uji tuntas pengelolaan dana pensiun masing-masing perusahaan sejak September 2022.

Selanjutnya, Erick meminta agar agenda penyehatan dana pensiun dimasukkan ke dalam kontrak manajemen. Selain itu, perusahaan juga harus menjadikan transformasi dana pensiun yang bermasalah sebagai prioritas.

"Kita lihat lampunya sudah mulai kuning, jangan sampai 6-7 bulan ada isu, padahal ini kasus lama bukan baru," jelasnya.

[Gambas:Video CNN]

panduan tuhan

Puasa Sebulan Lagi, Harga Cabai dan Daging Ayam Naik******

Harga daging ayamdan cabainaik pada Kamis (16/2), atau sebulan menjelangRamadan.

Berdasarkan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional, harga cabai rawit merah naik dari Rp56.850 per kg menjadi Rp59.900 per kg.

Jika dirinci, rata-rata harga cabai rawit merah termahal tercatat di Maluku Utara sebesar Rp90 ribu per kg. Sementara, harga termurah Rp32.100 di Sulawesi Selatan.

Harga cabai merah keriting juga naik dari Rp43.750 per kg ke Rp44.200 per kg. Cabai merah keriting termahal berada di Papua yaitu Rp63.350 per kg dan termurah di Sulawesi Selatan yaitu Rp24.650 per kg.

Harga daging ayam ras segar juga naik dari Rp34.200 per kg menjadi Rp34.450 per kg. Daging ayam ras segar termahal dijual di Kalimantan Utara Rp46.900 dan termurah di Gorontalo Rp21.150 per kg.

Di Jawa Tengah, daging ayam ras segar dijual Rp31.850 per kg, Banten Rp36.600 per kg, dan Jawa Barat Rp31.650 per kg.

[Gambas:Video CNN]