jitu server thailand

Era Abadi: Penjaga

Soal Kepala Daerah******

SOLO —Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan, merespons penyataan Presiden Joko Widodo bahwa seorang presiden tidak dilarang untuk memihak dan kampanye di masa Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Hal ini boleh dilakukan dengan catatan berpedoman pada aturan kampanye dan tidak boleh menggunakan fasilitas negara, karena jabatannya memang dipilih.

“Bupati, DPR, saya menteri. Presiden itu jabatan publik, jabatan politik. Jadi, saya boleh nyalon presiden, boleh nyalon gubernur, boleh nyalon bupati, DPR. Kalau nyalon aja boleh, apalagi dukung. Saya dukung capres ini boleh, capres itu boleh, bahkan presiden pertama kalau dia mau kedua, dia maju sendiri boleh,” kata Zulhas di Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (24/1/2024).

Promosi Indeks Bisnis UMKM BRI Q3-2023 Ungkap Pelaku UMKM Masih Kuat dan Prospektif

Setelah mengikuti kampanye terbatas di GOR Anugrah, Kecamatan Bontoala, Makassar, Zulhas menyatakan pejabat yang menduduki jabatan publik dan jabatan politik boleh menyatakan dukungan pada peserta pemilu.

“Ini jabatan publik, jabatan politik ya. Ada yang bilang, kalau gituenggak usah memihak, yah kalau lawan ya begitu. Tapi itu hak. Seperti bupati gubernur punya hak, DPR punya hak, presiden punya hak, DPR itu dipilih itu. Jabatannya dipilih, yang tidak boleh itu misalnya Sekda, itu tidak bisa,” tuturnya kepada wartawan, sebagaimana dikabarkan Antara.

Zulhas menyatakan jabatan publik yang dimaksud dipilih dan bekerja selama lima tahun. Mengenai siapa yang didukung itu adalah haknya memilih, bahkan bisa maju. Dalam aturannya, tidak boleh menggunakan fasilitas negara.

“Itu haknya, dia mau dukung siapa, untuk memilih siapa bahkan maju sendiri boleh. Yang tidak boleh memakai uang, fasilitas negara, itu yang tidak boleh. Contohnya, menteri wajib, wapres boleh, ada menteri mendukung capres ini boleh. Ada menteri mendukung capres satu lagi itu boleh, itu haknya,” ujar dia yang kini menjabat Menteri Perdagangan.

Saat ditanyakan dalam kabinet kerja Jokowi diisukan ada beberapa yang akan mengundurkan diri sebagai menteri, kata dia, itu hak mereka apakah mau mundur atau tetap bersama-sama mendampingi Presiden Jokowi sampai masa jabatannya selesai.

“Haknya orang, karena menteri itu hak prerogatif presiden. Saya misalnya mau mundur, saya mengajukan surat. Tapi, mengangkat atau memberhentikan hak prerogatif presiden karena yang mendapat daulat mandat itu presiden yang terpilih,” ucapnya menjelaskan.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyebutkan presiden maupun menteri memiliki hak demokrasi dan politik yang membolehkan mereka untuk ikut kampanye pemilu selama tidak menggunakan fasilitas negara.

Jokowi mengatakan hal itu untuk menanggapi adanya sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju yang masuk sebagai tim sukses untuk mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden peserta Pilpres 2024.

“Hak demokrasi, hak politik, setiap orang. Setiap menteri sama saja, yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye, boleh loh memihak. Boleh,” kata Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta.

Aku hanya ingin menjadi orang normal

Mahfud Md & Cak Imin Sebut Pemerintah Gagal Tekan Laju Kerusakan Hutan******

SOLO —Calon wakil presiden nomor urut 1 dan 3, Muhaimin Iskandar dan Mahfud Md, berpandangan pemerintah telah gagal menghentikan laju kerusakan hutan selama 10 tahun belakangan.

Muhaimin Iskandar menilai sampai saat ini tidak ada keseriusan dari pemerintah untuk menangani kerusakan lingkungan.

Promosi Hadiri WEF 2024, Dirut BRI Bicara Peran AI hingga Penguatan Regulasi

“Yang patut menjadi alat ukur adalah seluruh rencana mengurangi deforestasi berapa prestasi untuk melakukan penghijauan. Sampai saat ini tidak ada keseriusan. Menyediakan pangan justru tidak melibatkan petani dan masyarakat lokal, malah merusak. Ini soal keberpihakan tentang pembangunan yang berkelanjutan. Keadilan ekologi, keadilan iklim, dan keadilan generasi. Semuanya tidak dijalankan karena tidak ada komitmen dan keseriusan. Kalau AMIN dipercaya, yang paling pokok adalah melaksakan konstitusi, berpihak kepada rakyat, bukan investor atau pengusaha,” katanya menjawab pertanyaan Mahfud Md pada Debat Cawapres 2024, Minggu (21/1/2024).

Setuju dengan Muhaimin, Mahfud Md menambahkan, pemerintah ke depan perlu melakukan dua putusan Mahkamah Konstitusi tentang kebijakan ekologi.

“Ke depan itu, menurut saya pemerintah perlu melakukan dua putusan MK yang saya ketok palunya. Pertama mengakui aktivis lingkungan sebagai subjek hukum. Kedua, definisi hutan adat harus dibedakan dengan hutan negara. Saat ini definisi yang sering dipakai justru menyingkirkan masyarakat adat dari lingkungannya,” tandasnya.

“Setuju. Inti dari kemerdekaan ada dua. Pemerintah mengatur sistem tata kelola negara dan mengelola aset negara. Aset dibiarkan, liar. Petani gurem hanya punya tanah 0,5 hektyare sementara ada yang punya 500.000 hektare lebih. Pemaksaan PSN terhadap masyarakat yang tidak diajak bicara,” kata Muhaimin Iskandar.

Diberitakan sebelumnya, KPU menggelar Debat Pilpres 2024 putaran keempat malam ini yang mempertemukan para cawapres. Adapun tema yang diangkat malam ini adalah pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat dan desa.

Sistem transformasi tingkat dewa

Survei EPI Center Sebut Elektabilitas Prabowo******

JAKARTA –Survei Economics & Political Insight (EPI) Center menyebutkan elektabilitas pasangan capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka mencapai 50,2 persen dan berpeluang memenangi Pilpres 2024 dalam satu putaran.

Dalam survei tersebut, elektabilitas Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar sebesar 21,3 persen, terpaut tipis dari Ganjar Pranowo-Mahfud Md dengan 20,1 persen. Sisanya sebanyak 8,5 persen responden menyatakan tidak tahu atau tidak menjawab.

Promosi Agen Mitra UMi BRILink Ini Selamatkan Masyarakat dari Jerat Rentenir

“Elektabilitas Prabowo-Gibran menembus hingga 50,2 persen, artinya diprediksi bakal memenangkan Pilpres 2024 dalam satu putaran,” kata peneliti EPI Center Mursalin dalam keterangan tertulis yang diterima Antaranewsdi Jakarta, Sabtu (20/1/2024).

Menurut Mursalin, setidaknya ada tiga faktor yang bisa menjelaskan tingginya elektabilitas Prabowo-Gibran. Pertama adalah dukungan dari Presiden Jokowi kepada Prabowo dan diperkuat dengan majunya Gibran sebagai cawapres.

“Majunya Gibran yang notabene putra sulung Jokowi memberi isyarat kuat dukungan mengarah kepada Prabowo, alih-alih Ganjar,” sebut Mursalin.

Sebelumnya, Jokowi membagi dukungan kepada Ganjar hingga terjadi perpecahan antara Jokowi dengan elite PDI Perjuangan.

“Jokowi akhirnya memilih mendukung Prabowo, mantan rivalnya pada dua kali pemilu,” tambah Mursalin.

Seusai Pemilu 2019, Jokowi menawarkan rekonsiliasi dan mengajak Prabowo bergabung ke dalam pemerintahan dengan memberi posisi sebagai Menteri Pertahanan.

Faktor kedua adalah pergeseran pemilih Jokowi pada Pemilu 2014 dan 2019 yang mengikuti arah dukungan Jokowi.

“Terjadi gelombang perpindahan dukungan, pemilih yang awalnya masih mendukung Ganjar kini beralih sepenuhnya mendukung Prabowo,” jelas Mursalin.

Praktis pemilih Ganjar sekarang lebih didominasi pemilih PDI Perjuangan, terlihat dari elektabilitas Ganjar-Mahfud dan PDI Perjuangan hanya berselisih sedikit.

“Faktor ketiga, yaitu korelasi antara tingkat kepuasan publik dengan elektabilitas capres-cawapres yang didukung Jokowi,” sebut Mursalin menambahkan.

Publik yang merasa puas cenderung mendukung Prabowo-Gibran, sisanya diperebutkan oleh Ganjar-Mahfud. Sebaliknya, publik yang merasa tidak puas cenderung memilih Anies-Muhaimin yang menyuarakan jargon perubahan.

“Wacana keberlanjutan versus perubahan menjadi salah satu faktor yang menentukan keputusan publik memilih capres-cawapres,” ujar Mursalin.

Dengan sisa waktu menuju pencoblosan kurang dari sebulan lagi, kecil kemungkinan bakal terjadi perubahan signifikan pada peta kontestasi Pilpres 2024.

“Pemilu diperkirakan bakal finis pada 14 Februari 2024 dimenangkan oleh pasangan Prabowo-Gibran,” tambah Mursalin.

Survei Economics & Political Insight (EPI) Center dilakukan pada 9 hingga 15 Januari 2024 secara tatap muka dengan melibatkan 1.200 responden mewakili 38 provinsi. Metode survei adalah multistage random sampling dengan margin of error sekitar 2,9 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen.

Propaganda Gimik

Sebelumnya, Ketua Majelis Pertimbangan DPP PPP sekaligus Dewan Pakar TPN Ganjar-Mahfud, Muhammad Romahurmuziy, mengatakan bahwa narasi Pilpres 2024 akan berlangsung satu putaran merupakan propaganda dan gimik.

“Setiap pasang yang menyampaikan narasi satu putaran, pahami lah itu sebagai propaganda dan gimik,” kata pria yang akrab disapa Romy saat wawancara eksklusif bersama ANTARA di Jakarta, Kamis (18/1/2024).

Menurutnya, kondisi perpolitikan Indonesia tak menghendaki itu. Sebab, hasil survei pasangan calon presiden dan wakil presiden yang beredar saat ini tidak ada yang memenuhi syarat terjadinya satu putaran.

“Kenyataan politiknya seperti apa per hari ini, kita wawancara, saya pastikan tak ada satu putaran,” ujarnya.

Dia juga menyoroti tren elektabilitas pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md yang berada di atas 20 persen berpotensi terbuka-nya dua putaran.

“Karena angka perolehan dari Mas Ganjar dengan Mas Anies itu sudah jauh di atas 50 persen berdua,” jelas Romy.

Oleh karena itu, dia menegaskan Pilpres 2024 tak akan terjadi satu putaran, kecuali ada kecurangan secara terstruktur.

“Jadi, tidak akan ada pilpres satu putaran, kecuali ada kecurangan secara terstruktur, sistematis dan masif (TSM),” tegasnya.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menetapkan tiga peserta Pilpres 2024, yakni pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md nomor urut 3.

Masa kampanye Pilpres 2024 berlangsung mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, kemudian jadwal pemungutan suara pada tanggal 14 Februari 2024.

Sementara itu, Polda Metro Jaya menyiapkan 2.000 personel untuk mengamankan debat keempat calon wakil presiden (cawapres) Pemilu 2024 yang berlangsung di JCC Senayan, Jakarta, pada Minggu (21/1/2024) malam.

“Menyiapkan 2.000 personel untuk pelaksanaan pengamanan kegiatan debat ke-4 cawapres yang akan dilaksanakan pada hari Minggu 21 Januari 2024,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Polisi Ade Ary Syam Indradi dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu (20/1/2024).

Untuk pengaturan lalu lintas di lokasi sekitar acara debat, Ade Ary menjelaskan, tidak ada rekayasa lalu lintas. Tidak ada buka-tutup jalan dan pengaturan lalu lintas dilakukan secara normal.

“Kami mohon dukungan dan kerja sama dari semua pihak dari masyarakat agar kegiatan bisa berlangsung aman dan tertib,” katanya.

Paparazzi tingkat dewa dari dunia lain

Solopos Hari Ini : Orang Indonesia Belum Bagus Kelola Duit******

SOLO—Ulasan tentang masyarakat Indonesia sebagian besar masih belum bagus dalam mengelola keuangan pribadi diangkat menjadi headline Harian Umum Soloposedisi Rabu (24/1/2024). Bahkan angka kesehatan finansial Indonesia masih jauh lebih rendah dari angka ideal.

Diberitakan Soloposhari ini, hal itu tecermin dari riset OCBC NISP Financial Fitness Index yang diakses Esposdi laman ocbc.id, Selasa (23/1/2024). Riset tersebut mencatat skor kesehatan finansial di Indonesia pada 2023 naik 1,10 poin menjadi 41,16 poin. Angka ini masih jauh dari kata ideal. Sebagai perbandingan angka kesehatan finansial di Singapura ada di angka 61 poin.

Promosi Hadiri WEF 2024 di Swiss, Dirut BRI Sunarso Ungkap Peran Holding Ultra Mikro

Riset tersebut membuktikan sebanyak 53% generasi muda Indonesia merasa percaya diri bahwa perencanaan finansial mereka saat ini akan memberikan kesuksesan finansial di masa depan.

Meskipun skor kesehatan finansial meningkat, tapi 72% masyarakat menyatakan belum paham produk investasi. Hanya 8% responden telah melakukan investasi yang lebih terstruktur seperti reksa dana, saham, dan tabungan berjangka.

Riset tersebut juga mencatat 35% responden melakukan pengeluaran besar implusif. Sebanyak 12% memiliki pengeluaran yang melebihi pendapatan. Ada beberapa indikator untuk melihat kesehatan finansial, misalnya financial basicyang meliputi mampu membayar cicilan kredit kepemilikan rumah (KPR), setiap bulan, kemudian mampu berbelanja (di luar kebutuhan sehari-hari) tanpa berdampak pada rencana keuangan, dan lainnya.

Laga Lawan Samurai Biru Penentu Nasib Garuda

SOLO—Pertarungan melawan tim Samurai Biru Jepang akan menjadi penentu perjalanan Indonesia di ajang Piala Asia 2023. Ini adalah pertandingan terakhir Grup D yang bakal digelar Rabu (24/1/2024) petang ini di Al Thumama Stadium, Doha, Qatar.

Secara head to head, Jepang lebih unggul. Dari 15 kali pertemuan, Jepang menang delapan kali dan kalah lima kali dari Indonesia, sedangkan dua pertandingan sisa berakhir imbang. Kemenangan terakhir Indonesia terjadi di tahun 1981 dalam sebuah uji coba, saat itu Garuda Asia menang 2-0.

Momentum berbeda didapat kedua tim di laga terakhir. Jepang, di luar dugaan tunduk dari Irak dengan skor tipis 2-1. Brace dari Aymen Hussein pada babak pertama hanya mampu dibalas Wataru Endo saat injury time. Sedangkan Indonesia, memberikan kejutan saat mengalahkan Vietnam dengan skor tipis 1-0 melalui penalti Asnawi Mangkualam di akhir babak pertama.

1,5 Juta Wisatawan dari Tiongkok

JAKARTA—Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf/Baparekraf) menargetkan 14,3 juta kunjungan wisatawan asing pada tahun ini. Sebanyak 1,5 juta di antaranya merupakan wisatawan dari Tiongkok. Momen Tahun Baru China menjadi salah satu andalan.

Demikian disampaikan Direktur Pemasaran Pariwisata Regional I Kemenparekraf/Baparekraf Wisnu Sindhutrisno. Kehadiran wisatawan mancanegara (wisman) dari negara Tirai Bambu diyakini bisa memberikan pemerataan pariwisata di Indonesia.

“Tahun lalu, kami menargetkan 361.000 turis Tiongkok, tercapai 707.000 orang. Nah, tahun ini, dinaikkan targetnya menjadi 1 juta hingga 1,5 juta, itu akan dibawa 13 penerbangan dengan sejauh ini kapasitas kursi kami hitung sampai 1,1 juta,” katanya kepada media seperti dikutip dari majalahbandara.com, Senin (11/1/2024).

Awal 2024, Kredit Baru Diramal Melambat

SOLO—Penyaluran kredit baru pada triwulan I/2024 diprakirakan melambat dengan saldo bersih tertimbang (SBT) 44,6%. Kredit konsumer juga diprakirakan melambat, termasuk kredit kendaraan bermotor (KKB).

Asisten Gubernur Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI), Erwin Haryono, mengatakan penyaluran kredit baru triwulan IV/2023 terindikasi meningkat. Hal itu terindikasi dari berdasarkan Saldo Bersih Tertimbang (SBT) 96,1%.

“Lebih tinggi dibandingkan 95,4% pada triwulan sebelumnya. Peningkatan tersebut terutama pada kredit investasi dan kredit modal kerja. Pada triwulan I 2024, penyaluran kredit baru diprakirakan melambat dengan SBT prakiraan penyaluran kredit baru sebesar 44,6%,” kata Erwin melalui siaran pers, Selasa (23/1/2024).

Simak berita di Koran Solopos edisi hari ini, Rabu (24/1/2024), lewat gawai Anda dengan mengakses koran.solopos.com. Untuk memulai berlangganan silakan daftar ke Solopos ID dengan harga mulai Rp9.999. Berlangganan Solopos ID, Anda bisa mengakses berita Koran Solopos lewat gadget, membaca konten khas Solopos.com yaitu Espos Plus, serta menikmati semua berita di Solopos.com tanpa gangguan iklan.

Bila ada pertanyaan atau kendala mengenai Solopos ID, Anda bisa mengakses Pusat Bantuan atau menghubungi WhatsApp pusat layanan pelanggan SoloposID di 081548554656.

Cincin Dewa Memasak

20 Mobil Pojok Pengawasan Pemilu Disebar di Pulau Jawa******

SOLO —Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI meluncurkan 20 unit Mobil Pojok Pengawasan Pemilu yang disebar di sejumlah kota di Pulau Jawa. Mobil ini diluncurkan bertepatan dengan dimulainya rapat umum atau kampanye akbar Pemilu 2024, Minggu (21/1/2024).

“Pojok Pengawasan ini adalah ikhtiar Bawaslu dalam menjalankan fungsi-fungsi pencegahan. Oleh sebab itu, mobil-mobil ini akan ada di pojok bertepatan dengan metode rapat umum,” kata Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja usai peluncuran Mobil Pojok Pengawasan Pemilu di Jakarta, sebagaimana dikabarkan Antara.

Promosi Jaga Kelestarian Danau Toba, BRI Peduli Grow & Green Tanam 2.500 Pohon

Selain dalam bentuk mobil, Pojok Pengawasan Bawaslu juga akan berada di setiap Rumah Pemilu milik Komisi Pemilihan Umu (KPU) di tingkat kota, kabupaten, dan provinsi.

Anggota Bawaslu RI, Lolly Suhenty, menjelaskan DKI Jakarta merupakan wajah Indonesia. Sehingga di ibu kota provinsi itu dikerahkan sebanyak lima mobil Pojok Pengawasan.

Selain Jakarta, Jawa Barat juga mendapatkan lima unit Mobil Pojok Pengawasan Pemilu. Banten dan Tegal di Jawa Tengah pun juga akan terdapat mobil Pojok Pengawasan Bawaslu selama Pemilu 2024.

Menurut Lolly, wilayah-wilayah tersebut merupakan area dengan kerawanan pelanggaran pemilu yang tinggi.

“Betul sekali, sesuai dengan peta kerawanan, DKI Jakarta wajah Indonesia, maka DKI akan ada lima mobil yang stand byberkeliling di daerah Jakarta; lalu di Jabar ada lima unit; lalu di Banten; dan satu di Tegal, Jawa Tengah,” jelasnya.

Mobil Pojok Pengawasan, kata Lolly, memungkinkan masyarakat untuk memberikan informasi awal maupun melaporkan dugaan pelanggaran Pemilu 2024.

“Sengaja dalam bentuk mobil dilakukan Bawaslu untuk memastikan di tahapan yang krusial ini tidak ada masyarakat yang tidak bisa dijangkau informasi,” kata Lolly.

Bawaslu sengaja meluncurkan Mobil Pojok Pengawasan saat momen kampanye rapat umum Pemilu 2024 dimulai untuk memastikan kerawanan pelanggaran pemilu ditekan secara maksimal.

Layanan Mobil Pojok Pengawasan tersebut dalam rangka pencegahan, di mana masyarakat bisa mencari informasi yang dibutuhkan hingga menyampaikan informasi awal jika ada dugaan pelanggaran pemilu.

“Jadi, semua nanti, apa pun yang dibutuhkan informasinya, bisa menyampaikan ke Mobil Pojok Pengawasan karena akan ada tim yang memang stand bydi sana, yang akan memberikan pemahaman soal edukasi cegahnya bagaimana, tindaknya bagaimana,” ujar Lolly.

Mobil Pojok Pengawasan dipastikan bergerak di lokasi-lokasi tempat kampanye akbar peserta Pemilu 2024.

Memecahkan rekor

Pengamat: Klaim Presiden Boleh Berpihak Preseden Buruk, Wajar Ada Pemakzulan******

JAKARTA — Klaim Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahwa presiden dapat memihak dan melakukan kampanye pada pemilihan umum (Pemilu) dinilai menjadi preseden tak baik bagi sistem tata negara maupun etika bernegara.

Hal itu diungkapkan Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago menanggapi pernyataan Presiden Jokowi ihwal keberpihakan Kepala Negara dalam Pemilu dan pemilihan presiden atau Pilpres 2024.

Promosi Semakin Populer di Internasional, BRI & Pegadaian Dukung UMKM Kopi Go Global

Pangi bahkan menilai pernyataan Jokowi soal keberpihakan itu justru akan membuat gerakan pemakzulan atau impeachmenttampak wajar saat ini.

“Kalau presiden memihak kaya gini. Wajarlah, kalau misalkan ada gerakan impeachmentPresiden,” kata Pangi kepada Bisnis, Rabu (24/1/2024).

Pasalnya, kata Pangi, gerakan itu merupakan upaya untuk menyelamatkan pesta demokrasi atau Pemilu dengan adil tanpa penyalahgunaan kekuasaan untuk salah satu paslon tertentu.

Dia juga kemudian mempertanyakan soal konsistensi Jokowi dalam pernyataannya selama menjabat.

Misalnya, soal larangan menteri yang tidak boleh rangkap jabatan. Kini, terdapat beberapa menteri yang merangkap jabatan.

“Jadi inkonsistensi itu makin telanjang diperlihatkan oleh Pak Jokowi, itu yang saya pahami. Begitu juga beliau [mengatakan] tidak cawe-cawe kemudian cawe-cawe, kemudian muncul lagi statement beliau boleh berpihak asalkan tidak menggunakan fasilitas negara ini makin ngawur, makin tidak jelas menurut saya,” pungkasnya.

Sebelumnya, Jokowi sebut presiden juga memiliki hak untuk melakukan kampanye pada pemilu asal tidak menggunakan fasilitas negara. Menurutnya, kampanye merupakan hak demokrasi dan hak politik setiap orang.

“Presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh. Namun, yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Jadi, boleh,” ujar Jokowi di Lanud Halim Perdana Kusuma, Rabu (24/1/2024).

Meski begitu, saat ditanyakan apakah Jokowi akan menggunakan haknya untuk melakukan kampanye dan memihak salah satu pihak, presiden Ke-7 RI itu justru bertanya kembali apakah selama ini dia berpihak atau tidak.

“Itu yang saya mau tanya, memihak enggak?” ujarnya sambil tertawa.

Artikel ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “Klaim Keberpihakan Presiden Jadi Preseden Buruk, Pengamat: Wajar Ada Pemakzulan”